Latest Products

Buruh TKBM Tuntut Upah Naik, BICT Bakal Didemo

Order Detail


Belawan.Metro Sumut
Belum adanya kenaikkan upah bongkar muat yang diterima kalangan buruh Tenaga Kerja bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan dari pihak managament BICT, rencananya dalam pekan ini akan digelar aksi demo dengan menutup pintu masuk dan keluar ke dermaga BICT Pelabuhan Belawan.Jumat (05/06/2015).

Informasi yang dihimpun Media ini, Hal itu itu dibenarkan Mafrizal selaku Ketua Primkop TKBM kepada wartawan ketika dikonfirmasi melalui teleponnya, menurutnya dengan belum adanya kenaikkan upah bongkar muat buruh TKBM berlokasi di sektor 4 yang terdiri dari 44 KRK (1 KRK = 12 Orang-red)," Kami memang akan mengelar aksi demo, namun kita masih menunggu surat pemberitahuan dari SPSI sebab kita tetap akan berkoordinasi dengan mereka dalam aksi tersebut " Kata Mafrizal.

Sekretaris   SPSI TKBM Pelabuhan Belawan Dedi Suriyono mengatakan sejak tanggal 23 Maret 2015 lalu mereka melalui Serikat Pekerja (SPSI-red) sudah menyurati pihak management BICT/TPKDPB (Belawan Internasional Container Terminal/Terminal Peti Kemas Domestik Pelabuhan Belawan).

Terlebih dahulu sudah melakukan rapat internal dengan pengurus Koperasi TKBM, untuk mempertanyakan masalah kenaikan upah bongkar muat, namun tampaknya  sampai saat ini  belum juga ada realisasinya dari mereka, maka apabila dalam minggu ini kenaikkan upah buruh belum juga ada kenaikkannya dengan berat hati kami akan mengelar aksi demo disana,  namun kita tetap akan melakukan koodinasi dengan pihak Otoritas Pelabuhan," Mereka sudah berjanji bahwa dalam bulan Mei ini akan menyelesaikan penyesuaian tarif baru bagi buruh bongkar muat kepada kita, namun hingga kini janji mereka tidak ada terealisasi hingga buruh akhirnya merasa dikibuli " Ujarnya.

Terpisah, General Manejer BICT Ridwan Sani melalui Humasnya Tengku Irfansyah, mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Primkop TKBM dan SPSI TKBM," Terkait adanya rencana buruh hendak mengelar aksi, kami sudah melakukan negoisasi kepada mereka melalui Primkop TKBM Belawan, sebab tentunya kita tidak menginginkan adanya aksi mogok bongkar muat yang dapat menganggu iklim perekonomian " Ungkap Irfansyah.

Sedangkan pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan melalui humasnya Nurlaili SE, mengaku belum mengetahui dan mendengar  adanya rencana buruh untuk mengelar aksi demo didepan BICT terkait tuntutan upah bongkar muat," Saya belum tahu pak, sebab surat pemberitahuannya belum ada sampai kemeja saya, mungkin mereka (TKBM) sudah memberitahukannya melalui surat  ke kita, tapi mungkin belum sampai kemeja saya, jadi saya akan cek dulunya " Tuturnya.(Hamnas).

12 Perusahaan Negara BUMN Kelola Proyek Rp 5 Triliun Di Pelabuhan Belawan Dan Kuala Tanjung

Order Detail


Medan.Metro Sumut
Sekitar 12 perusahaan negara (BUMN) besar akan terlibat dan berperan dalam proyek fisik (pembangunan) dan pengembangan sarana dengan total nilai Rp5,04 triliun di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pertengahan tahun ini juga. Sabtu (06/06/2015).

Informasi yang dihimpun Media ini, Ke-12 perusahaan (BUMN) itu adalah: PT WIKA, Hutama Karya, Waskita Karya. Wirama Karya Consultant, Yudha Karya Consultant, Jasindo (asuransi kerugian), Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, PT Prima Terminal Peti Kemas dan PT Prima Multi Terminal.

Semua pekerjaan atau proyek pembangunan dan pengembangan di kedua pelabuhan ini pada dasarnya dilaksanakan oleh antar-BUMN. Tapi untuk pekerjaan di lapangan, para rekanan di daerah selaku mitra kerja tentu akan kebagian peran sebagai sub-sub kontraktor. Sedikit banyaknya rekanan lokal di daerah pasti akan dilibatkan “ Kata Prof Nawawy Lubis, salah satu Komisaris PT Pelindo I Belawan di Medan.

Lanjutnya , seputar agenda pembangunan dan pengembangan sektor maritim di Sumut, khususnya di kawasan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung. Kedua pelabuhan besar di Sumut ini telah memperoleh dana pembangunan dari tiga bank BUMN melalui proses MoU di Jakarta, yaitu Rp1,87 triliun dari Bank Mandiri untuk proyek pembangunan tahap ke-2 terminal peti kemas (Belawan International Container Terminal-BICT), dan Rp3,17 triliun dari Bank BRI dan Bank BNI untuk pembangunan terminal serba guna (Multi Purpose Terminal) di Pelabuhan Kuala Tanjung.

Untuk ini, kalangan pemerhati pembangunan sektor maritim yang terhimpun dalam Asosiasi Pandu Maritim Indonesia (Indonesia Nation Maritime Pilot Association--INAMPA), menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terbilang cepat untuk membijaki program pembangunan kemaritiman yang mulai menyebar ke kawasan-kawasan industri baru di sejumlah daerah sentra ekonomi maritim, yang selama ini terfokus di sekitar Pulau Jawa saja.

Selama ini, pembangunan sektor maritim di Indonesia itu tampak agak senjang karena mayoritas atau hampir 74 persen terfokus di Pulau Jawa. Dengan realisasi pembangunan di Belawan dan Kuala Tanjung ini, potensi devisa atau nilai ekonomi akan cepat terkelola karena sektor maritim Indonesia punya nilai transaksi tak kurang dari Rp60 triliun per tahunnya. Namun, potensi itu terkesan hilang selama ini akibat pengelolaan berbagai potensi kelautan yang tak optimal, khususnya di areal yang dekat dengan akses pelabuhan komersial atau berskala internasional, termasuk di Sumut yang dekat (connect) ke Selat Malaka “ Ungkap Herman P Harianja Presiden INAMPA.

Herman menambahkan, Kebijakan untuk merealisir proyek di Belawan dan Kuala Tanjung ini, akan membuka mata publik (pemerintah dan dunia usaha) untuk mengelola potensi ekonomi maritim Indonesia yang mencapai Rp60 triliun itu. Salah satu caranya adalah membangun kawasan industri secara menyebar ke daerah-daerah seperti Sumut yang punya pelabuhan kelas dunia Kuala Tanjung. Selama ini, pembangunan kawasan industri maritim menumpuk hingga 74 persen di Pulau Jawa sekitarnya “ Tambahnya.

Lanjut Herman mantan salah satu direktur di PT Pelindo I Belawan itu mengaku tak sempat tahu akan rencana semula tentang pembangunan di Kuala Tanjung yang sudah diagendakan dengan dana Rp6,7 triliun sebelum adanya dana yang Rp5,04 triliun dari ketiga bank BUMN itu. Soalnya, ketika proyek itu direncanakan atau ditetapkan di masa Dirut-nya Alfred Natsir, Herman sudah pindah tugas ke kantor Pelindo yang di luar Sumatera.

Indonesia saat ini memang sudah punya atau mengoperasikan 2.256 pelabuhan yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Jumlah itu meliputi 109 pelabuhan komersial, 614 pelabuhan non-komersial, 565 pelabuhan khusus, dan 968 pelabunan perikanan. Jumlah ini sebenarnya belum memadai dibanding luas laut atau panjang garis pantai di Indonesia. Ini yang harus dikembangkan mulai sekarang agar cita-cita bangsa berpaling menghadap laut segera terwujud, dari yang selama ini membelakangi atau memunggungi laut. Realisasi pembangunan di Belawan dan Kuala Tanjung ini akan mendorong kita untuk menggali devisa dengan menghadap laut, tambang rupiah atau dolar itu, ujar Harianja optimis. (Redaksi)

Mahasiswa VS Polisi, Tiga Kritis Terbakar

Order Detail


Medan.Metro Sumut
Unjuk rasa yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berakhir tragis. Tiga orang mahasiswa mengalami luka bakar saat berunjuk rasa di Jalan Balaikota, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (6/6/2015).

Informasi yang dihimpun Media ini, mahasiswa yang mengalami luka bakar paling parah adalah Muhammad Riswan Aswadi (26). Sedangkan dua mahasiswa lainnya, Aulia Asmul Fauzi (21) dan Sapta Lestari (18), hanya mengalami luka bakar di wajah dan kaki.

Insiden ini terjadi saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa di perempatan Jalan Balaikota dan Jalan Ahmad Yani VII, persis di depan Gedung London Sumatera (Lonsum). Mereka memprotes tindakan represif aparat keamanan saat IMM menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara 1 Juni 2015 lalu.

Mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam memimpin negara. Mereka juga menuntut agar Komnas HAM turun tangan menindaklanjuti aksi kekerasan itu. “Saat demo di istana, aparat menembak kader IMM,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Firman.

Sambil berorasi, mahasiswa sempat mencoba memblokade jalan. Tapi upaya itu dihalang-halangi polisi. Para mahasiswa tetap diminta berdemo di tengah jalan, sehingga lajur kanan-kiri jalan masih bisa dilalui kendaraan.

Saat rekannya berorasi, sejumlah mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan. Polisi langsung bertindak cepat dan merampas ban bekas dan botol bekas air mineral berisi bensin. Tiba-tiba saja api menyala dan langsung membesar saat mahasiswa dan polisi tarik-menarik ban bekas.

Api langsung menyambar spanduk dan kaki Muhammad Riswan Aswadi. Melihar Aswadi terbakar, sejumlah rekannya langsung membantu memadamkan api. Aswadi langsung digotong ke becak bermotor (betor) dan dilarikan ke RSU dr Pirngadi Medan.

Dua rekannya yang ikut membantu memadamkan api, Aulia Asmul Fauzi (21) dan Sapta Lestari (18), juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di wajah dan tangan.

Kericuhan pun terjadi. Para mahasiswa menuding polisi yang telah mengakibatkan rekan mereka terbakar. Mereka lalu menyerang polisi dengan melemparkan helm. Aksi anarkis semakin menjadi, mahasiswa kemudian menyeret marka jalan dan memblokade total Jalan Balai Kota.(Sunariyo).

Vihara CBD Polonia Ambruk, Diduga Tidak Ada SIMB

Order Detail



Medan.Metro Sumut
Atas ambruknya vihara di CBD Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia siapa yang paling bertanggung jawab.

Informasi yang dihimpun Media ini, Menurut Ketua Presidium Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (Getar), Arief Tampubolon, orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus yang melukai 11 pekerja itu adalah Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Lho, kok,“ Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)-nya tidak ada. Tapi dibiarkan, malah peresmian pembangunan dan peletakan batu pertamanya di dilakukan wali kota. Jadi jelas, kalau wali kota adalah pihak yang paling bertanggung jawab ” Kata Arief Sabtu (6/6/2015).

Sementara bangunan vihara terbesar di Sumatera Utara (Sumut) itu tidak memiliki IMB, tapi dibiarkan,“ Kalau itu pertanyaannya, semua orang bisa menduga, pasti ada apa-apanya, atau apa-apanya pasti ada ” Tanyanya.

Kalau memang tidak ada apa-apanya, Wali kota harus menjelaskan kepublik, dan developernya harus ditindak tegas,“ Wali kota juga harus tegas merubuhkannya. Tapi saya pikir wali kota tidak akan berani bertindak tegas ” Tegasnya.(Alfian).






Portal Resmi Media Online Media Metro Sumut, Penerbit : PT Chrissa Cakra Wijayakesuma (CCW), SIUP-PM : No.01451/1.824.271, NPWP : 21.057.287.1-013.000, SK.Menkum HAM RI : AHU-94803.AH.01.01.Tahun 2008.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. metrosumut.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger