Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja Bagi ASN Pemda

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun ASN Pemda dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat,” bunyi poin SE tersebut sebagaimana disampaikan Mendagri pada kegiatan Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Sebagaimana aturan yang tertuang dalam SE, pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memacu akselerasi layanan digital pemerintahan daerah dengan mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta digitalisasi proses birokrasi.

“Hal-hal yang berkaitan dengan working from office dan working from home, teknis pelaksanaannya, termasuk juga mengenai upaya untuk mendorong layanan digital,” imbuh Mendagri.

Mendagri menambahkan, saat terjadinya pandemi Covid-19, SPBE telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemda. Oleh karena itu, kebijakan WFH ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja ASN.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Di sisi lain, sebagaimana poin ketentuan dalam SE, daerah diminta membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan WFH serta WFO.

Kemudian, unit pelayanan publik langsung didorong untuk tetap melaksanakan WFO. Sementara itu, unit pendukung melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan kinerja ASN tercapai.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain unit pemerintahan pada urusan kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), kebersihan dan persampahan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan di bidang penanaman modal, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pendapatan daerah, serta layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Gubernur, Wali Kota, kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien ini,” sambung Mendagri.

Adapun anggaran dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program prioritas Pemda.

Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Terkait sistem pelaporan, para bupati dan wali kota melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah paling lambat setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Sementara itu, gubernur melaporkan pelaksanaan SE kepada Mendagri paling lambat setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

“Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama dua bulan,” tandas Mendagri. (Puspen Kemendagri).

Babinsa Desa Krisik Dampingi Renovasi RTLH Dan MCK, Wujud Nyata Kepedulian TNI Kepada Warga

Blitar.Metro Sumut

Wujud kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Desa Krisik Koramil 0808/15 Gandusari, Koptu Edy H, melalui kegiatan pendampingan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) milik warga binaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah Bapak Rumaji, Dusun Tirtomoyo RT 03 RW 01, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Selasa (31/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa turut aktif membantu proses renovasi bersama warga setempat. Mulai dari perbaikan struktur bangunan rumah hingga pembangunan fasilitas MCK yang layak, semua dilakukan secara gotong royong. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi warga untuk saling membantu.

Koptu Edy H menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, renovasi RTLH dan MCK juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni bagi warga.

Sementara itu, Bapak Rumaji selaku pemilik rumah mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan oleh Babinsa serta warga sekitar. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, sehingga rumahnya kini menjadi lebih nyaman dan aman untuk ditempati.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat. Kemanunggalan TNI-Rakyat pun semakin kokoh dalam upaya bersama membangun desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah binaan. (Dim0808).

Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Bongkar Sindikat Penjualan Bayi, Enam Tersangka Diamankan

Belawan.Metro Sumut

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pelabuhan Belawan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berhasil membongkar praktik penjualan bayi yang terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Veteran Pasar X, Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan enam orang tersangka dengan peran berbeda, yakni ET (44) sebagai agen penjual bayi, SS (55) yang mendampingi ET, JG (39) sebagai pembeli bayi, SEP yang merupakan suami JG, M (42) sebagai ibu kandung bayi, serta SD (41) yang menjadi perantara antara M dan ET.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, SH., MH., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Unit IV PPA pada awal Maret 2026.

“Awalnya pada tanggal 3 Maret 2026, Tim Unit IV PPA di bawah pimpinan IPDA Syukur Waruwu, S.H., menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pasangan suami istri yang diduga telah beberapa kali memperjualbelikan bayi,” ujar AKP Agus Purnomo.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan para pelaku hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi rencana transaksi penjualan bayi.

“Tim kemudian mengikuti dan memetakan pergerakan para pelaku, hingga pada tanggal 28 Maret 2026 diperoleh informasi bahwa akan terjadi transaksi penjualan bayi perempuan dari ibu kandung berinisial M kepada pasangan suami istri JG dan SEP,” jelasnya.

Dalam proses penangkapan, tim membagi tugas untuk mengamankan para pelaku di lokasi berbeda, termasuk saat bayi diambil dari rumah sakit dan dibawa menuju lokasi transaksi di pintu Tol Marelan.

“Pada saat transaksi akan dilakukan, tim langsung bergerak dan mengamankan seluruh pelaku yang terlibat, baik penjual, pembeli, maupun pihak perantara, untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan,” tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa praktik penjualan bayi tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali oleh tersangka ET, serta motif utama dari ibu kandung bayi adalah faktor ekonomi.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka ET mengakui telah dua kali melakukan perbuatan serupa. Sementara ibu bayi mengaku menjual bayinya karena alasan ekonomi dengan harga Rp12 juta, kemudian dijual kembali oleh tersangka ET kepada pembeli dengan harga Rp25 juta,” ungkapnya.

Saat ini, seluruh tersangka masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan kasus serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dan bayi yang menjadi korban dititipkan di RS Pirngadi Medan.

“Kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain dalam praktik perdagangan bayi ini,” tegas AKP Agus Purnomo.

Polres Pelabuhan Belawan juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana serupa.

“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik ilegal seperti ini, sehingga dapat segera ditindaklanjuti demi melindungi hak-hak anak,” pungkasnya. (Hamnas).

Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri Wiyagus Harap IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten

Jatinangor.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten. Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah. “Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi. Karena itu, para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan,” ujarnya.

Ia berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing. Ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.

Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak. Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.

“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN. (Puspen Kemendagri).

Pelindo Regional I Menghadiri Musrenbang Kota Medan

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2027 yang diselenggarakan di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Senin–Selasa (30–31 Maret 2026).

Kegiatan Musrenbang tersebut mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Perekonomian Kota yang Modern, Maju, Inklusif dan Berkelanjutan” dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta perwakilan dunia usaha, termasuk Pelindo Regional 1.

Acara ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan investasi di Kota Medan.

Kehadiran Pelindo Regional 1 dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor kepelabuhanan dan logistik di Kota Medan.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono mengatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam Musrenbang ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara Pelindo dan pemerintah daerah. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur dan konektivitas logistik yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah serta menarik investasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pelindo Regional 1 juga siap berkolaborasi dalam berbagai program strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan Kota Medan, khususnya dalam menciptakan sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, forum ini juga menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan program prioritas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Kota Medan ke depan.

Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan layanan kepelabuhanan, efisiensi logistik, serta implementasi prinsip keberlanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Hamnas).

Pasca Libur Lebaran, PT Prima Indonesia Logistik Gelar Briefing Pagi Dan Halal Bi Halal

Medan.Metro Sumut

Mengawali kembali kegiatan operasional pasca libur Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT Prima Indonesia Logistik menyelenggarakan kegiatan briefing pagi yang dirangkaikan dengan Halal Bi Halal bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan perusahaan PT Prima Indonesia Belawan pada Hari Senin (30/3).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk menyatukan kembali semangat kerja, memperkuat sinergi antar karyawan, serta memastikan kesiapan seluruh insan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional secara optimal setelah masa libur Lebaran.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik. Ichwal Fauzi Harahap menyampaikan bahwa kegiatan briefing pagi pasca libur Lebaran merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga disiplin kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

“Momentum pasca Idulfitri ini menjadi saat yang tepat untuk kembali menyelaraskan langkah, memperkuat komitmen, serta meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian target perusahaan ke depannya. Kebersamaan dan kekompakan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ke depan,” ujar Direktur Utama.

Tak hanya Plt. Direktur Utama, Direktur PT Prima Indonesia Logistik, Indra Pamulihan juga menyampaikan perihal kedislinan pegawai pasca libur lebaran dan sistem SOGI (Speed, Optimalization, Governance, Inovation) yang diterapkan pada lingkungan PT Prima Indonesia Logistik.

"Selepas libur lebaran ini, kita harus lebih disiplin dalam bekerja agar semua yang telah kita targetkan dapat diraih. Kecepatan dan kedisiplinan menjadi kunci Utama. Mohon sekiranya bapak/ibu sekalian lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi kualitas kerjanya'',Tegas Indra Pamulihan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh insan PT Prima Indonesia Logistik diharapkan dapat terus menjaga semangat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan kontribusi terbaik.

Usai pelaksanaan briefing pagi, kegiatan dilanjutkan dengan Halal Bi Halal dan bersalaman yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Direksi, menejemen dan seluruh karyawan bermaaf-maafan sebagai wujud mempererat silaturahmi serta membangun hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

Halal Bi Halal tidak hanya menjadi tradisi tahunan, namun juga merupakan sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, serta membangun lingkungan kerja yang positif di dalam perusahaan.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Prima Indonesia Logistik berkomitmen untuk terus mendukung penguatan ekosistem logistik nasional melalui layanan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Melalui kegiatan ini, PT Prima Indonesia Logistik berharap seluruh insan perusahaan dapat kembali bekerja dengan semangat baru, meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, serta terus memberikan layanan logistik yang andal, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi. (Awi).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Dorong Pemulihan Ekonomi, Satgas PRR Segera Rehabilitasi Tambak Dan Keramba Terdampak

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan sektor ekonomi masyarakat, termasuk rehabilitasi tambak dan keramba yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat total lahan tambak terdampak mencapai 31.248,94 hektare di tiga provinsi. Rinciannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah terdampak terbesar dengan luas 30.417,17 hektare, disusul Sumatera Utara seluas 575,27 hektare, dan Sumatera Barat seluas 255,90 hektare.

Selain itu, sebanyak 2.053 unit keramba turut terdampak, dengan sebaran terbesar juga berada di Aceh sebanyak 1.953 unit, kemudian Sumatera Barat 60 unit, dan Sumatera Utara 40 unit.

Besarnya dampak tersebut menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu fokus utama dalam pemulihan pascabencana, mengingat sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah memasukkan revitalisasi tambak dalam agenda prioritas pemulihan.

“Tambak ada yang terdampak, seperti udang dan bandeng, terutama di wilayah pesisir Aceh. Saat ini sedang didata oleh Menteri KKP dan setelah Lebaran akan ditinjau langsung untuk percepatan penanganannya,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, pemulihan sektor pertambakan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lahan, tetapi juga memastikan aktivitas produksi dan rantai ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan telah mengidentifikasi tambak budidaya yang terdampak bencana dan akan segera dilakukan langkah rehabilitasi. Tambak dan keramba itu meliputi komoditas berupa udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, serta patin. 

“Revitalisasi tambak menjadi prioritas agar produksi perikanan budidaya bisa segera pulih dan masyarakat kembali berusaha,” ujar Trenggono.

Dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address (BNBA) dari pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebagian besar kabupaten/kota telah menyampaikan data, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang perlu mempercepat pelaporan agar proses revitalisasi dapat dilakukan secara optimal. (Puspen Kemendagri).

Dihadiri Kadis Koperasi dan UMKM, KDMP SKH Gelar RAT, Tutup Buku Tahun 2025 Berjalan Baik

Rokan Hilir.Metro Sumut

Koperasi Desa Merah  Putih (KDMP), Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu (SKH), Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) tutup buku Tahun 2025.

RAT KDMP SKH di pusatkan di kantor Penghulu Sungai Kubu Hulu, Senin (30/3/2026) sekira pukul 08.30 WIB.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan amanah Undang Undang (UU) No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tertuang pada pasal 38 yang mana berbunyi  Koperasi wajib melaksanakan Rapat Akhir Tahun.

Sebelum menyampaikan laporan, RAT dimulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Hymne Rokan Hilir. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh 

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hilir, Hj.Sri Haslina SH, Camat Kubu, Dr.Syafrizal, Datuk Penghulu Sungai Kubu Hulu, Azli AM.Keb, Ketua BPKep Sungai Kubu Hulu, Pendamping Desa Kecamatan Kubu, PPL Koperasi Kecamatan Kubu.

Kemudian, Business Assisten KDMP Kecamatan Kubu, Babinsa Sungai Kubu Hulu, ketua KDMP SKH, Awang Hendri SE. Gr. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kepala Dusun, ketua RT, RW Se Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, dan anggota KDMP SKH.

Ketua KDMP SKH, Awang Hendri SE.Gr selaku pimpinan sidang, didampingi Sekretaris Sidang, Hasan Basri dan Notulis Saudari Lili Andrayani, S.Farm di hadapan peserta RAT secara langsung menyampaikan, pengesahan Kuorum Peserta RAT Tahun Buku 2025, kemudian membacakan tata tertib RAT dan Pengesahan Tata Tertib RAT Tahun Buku 2025.

Kemudian ketua KDMP SKH, Awang Hendri juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dan Pengesahannya Tahun Buku 2025 di hadapan semua peserta RAT, dan menyampaikan Rencana kerja Tahun 2026 dan pengesahan serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi (RAPB-K) Tahun 2026 dan pengesahan.

"Secara keseluruhan RAT Koperasi Desa Merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Tahun Buku 2025 berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya. 

Lanjut Awang Hendri, KDMP Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu saat ini sudah memulai menjalankan usaha sembako kerjasama dengan pihak perum bulog cabang dumai.

"Kami juga telah menjalan kerjasama dengan pihak bank mandiri ujung tanjung saat ini Koperasi Desa Merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu sudah memilik mesin EDC Bank Mandiri/Mini ATM," ujarnya. 

Dihadapan peserta RAT, Ketua KDMP Sungai Kubu Hulu secara lugas menyatakan, bahwa Koperasi Desa Merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu telah disetujui sebagai PPTS Pupuk Subsidi oleh PT. Pupuk Indonesia.

"Pembangunan gerai koperasi desa merah putih kepenghuluan sungai kubu hulu saat ini masih berlangsung,  kami berharap kedepannya,  koperasi desa merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu bisa mendapatkan suntikan modal usaha untuk pengembangan usaha selanjutnya," harapnya.

Sementara itu Datuk Penghulu Sungai Kubu Hulu, yang juga selaku pengawas, Azlita AM Keb memberikan apresiasi kepada ketua dan pengurus KDMP SKH yang telah melaksana kan RAT tepat waktu.

"Apresiasi kepada ketua dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu yang telah melaksanakan Rapat Akhir Tahun, apalagi  RAT ini sangat penting sekali di tubuh perkoperasian yang menjadi kewajiban utama koperasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada anggota," ujarnya.

Menurut Azlita, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kubu Hulu telah  berjalan sesuai dengan prinsip dasar koperasi.

Namun, meski demikian masih perlu peningkatan dalam kedisiplinan administrasi terutama dalam pencatatan dan dokumentasi kegiatan di tubuh KDM tersebut.

"Sejauh ini, ketua dan pengurus koperasi Desa Merah Putih Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu sudah bekerja dengan baik, namun perlu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembagian tugas lebih jelas, profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, kita berharap Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kubu Hulu bisa lebih berkembang,  mandiri sehingga bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sungai Kubu Hulu," pungkasnya. (Rusman Wapemred).

Rapat Dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Salah satu capaian strategis yang disampaikan yakni keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum tersebut menjadi momentum dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak. 

Di samping itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri turut melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

"Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya," ujarnya.

Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan tersebut antara lain seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.

Kemendagri juga mendukung program strategis lain seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik dan kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kemendagri juga turut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Puspen Kemendagri).

Ground Breaking Jembatan Garuda Di Banggle, Bukti Nyata Kehadiran Negara Untuk Rakyat

Blitar.Metro Sumut

Bertempat di proyek pembangunan Jembatan Garuda Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, telah dilaksanakan kegiatan video conference (vidcon) dalam rangka ground breaking pembangunan jembatan dengan tema “Negara Hadir Untuk Rakyat Melalui Karya Bakti TNI-AD”. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta dan dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso, S.Ag, Pabung Kodim 0808/Blitar Mayor Cke Supriono, Kasi Intel Kejaksaan Kabupaten Blitar Dian Kurniawan, SH, MH, serta jajaran Forkopimcam Kanigoro. Selain itu, hadir pula Kadis PUPR Kabupaten Blitar Agus Zaenal Arifin, S.STP, M.Si, perwakilan Polres Blitar, kepala desa Banggle, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan pelaksanaan ground breaking sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat, pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur, serta ditutup dengan doa bersama agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam sambutannya Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program karya bakti TNI AD yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah. Salah satunya di Surabaya dengan panjang jembatan sekitar 32,8 meter dan pelebaran 1,2 meter yang ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 bulan dengan dukungan masyarakat dan pihak terkait.

Lebih lanjut Pangdam menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 18 Kodim yang melaksanakan pembangunan Jembatan Garuda di berbagai daerah, seperti Surabaya, Tulungagung, Blitar, Ponorogo, hingga Banyuwangi dan Sumenep. Bahkan, saat ini telah terdata sekitar 68 titik pembangunan jembatan yang diharapkan dapat segera terealisasi sesuai rencana guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat, ucap Pangdam.

Sementara itu, Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap keberadaan Jembatan Garuda ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses transportasi warga serta menunjang aktivitas anak-anak sekolah di wilayah Desa Banggle dan sekitarnya. (Dim0808).

Peran Aktif Babinsa Sumberkembar Dampingi Posyandu, Dukung Pencegahan Stunting

Blitar.Metro Sumut

Upaya pencegahan stunting terus digencarkan melalui berbagai kegiatan di tingkat desa, salah satunya melalui peran aktif aparat kewilayahan. Babinsa Desa Sumberkembar Koramil 0808/11 Binangun Koptu Dendy, menunjukkan komitmennya dengan terjun langsung mendampingi kegiatan Posyandu di wilayah binaannya.

Kegiatan pendampingan Posyandu tersebut dilaksanakan di RT. 02 RW. 01 Dusun Sumberkembar Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun, Minggu (29/3/2026). Dalam kegiatan ini, Babinsa turut membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada balita serta ibu-ibu yang hadir.

Selain pendampingan, Babinsa juga berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak. Edukasi ini bertujuan agar para orang tua lebih memahami cara memenuhi kebutuhan nutrisi anak guna mendukung tumbuh kembang yang optimal.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi stunting. Melalui pemantauan rutin pertumbuhan anak, diharapkan dapat diketahui lebih awal jika terdapat gangguan perkembangan, sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

Dengan adanya keterlibatan Babinsa dalam kegiatan Posyandu, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan gizi anak. Sinergi antara TNI, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka stunting serta mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. (Dim0808).

Pelindo Regional 1 Belawan Pastikan Kelancaran Arus Balik Lebaran 2026 Di Terminal Bandar Deli

Belawan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan mencatat arus balik Lebaran 2026 di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan sejak 22 hingga 29 Maret 2026 telah melayani sebanyak 13.814 penumpang. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan penjualan tiket yang tetap berlangsung hingga waktu keberangkatan kapal.

Secara keseluruhan, jumlah pengguna jasa yang melalui Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan selama periode angkutan Lebaran 2026 tercatat mencapai sekitar 40.432 orang.

Pelindo Regional 1 Belawan memastikan seluruh layanan terminal penumpang berjalan optimal selama periode arus balik, termasuk melalui koordinasi dengan KSOP Utama Belawan, operator kapal, serta instansi terkait guna mendukung kelancaran pergerakan penumpang.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa Pelindo terus memantau perkembangan arus penumpang serta memastikan kesiapan fasilitas dan layanan selama periode Lebaran.

“Kami memastikan seluruh layanan di Terminal Penumpang Bandar Deli berjalan dengan baik agar arus mudik maupun arus balik penumpang dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Pelindo Regional 1 Belawan juga terus melakukan penguatan layanan di terminal penumpang guna mendukung kenyamanan pengguna jasa selama periode angkutan Lebaran. (Novia Humas/Hamnas).

Mendagri–Menteri PKP Tinjau Program BSPS Di Humbahas, Target Perbaikan Rumah Di Sumut Naik Drastis

Humbahas.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

"Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program ... untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak," ujar Mendagri di sela kegiatan peninjauan.

Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit. Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya.

"Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan," pesan Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah. Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional.

Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi Pemda dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.

"Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka," pungkas Mendagri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat. (Puspen Kemendagri).

DPP LSM GUSSUR Menyerahkan SK Pengurus Wilayah GUSSUR PKD

Deli Serdang.Metro Sumut

Ketua Umum DPP LSM Gudang Surat Suara Rakyat Indonesia (GUSSUR INDONESIA) Bilser Edi Silitonga,SH, didampingi Bendahara Umum Kariana Siringo Ringo,SH dan Sekjen DPW GUSSUR Sumatera Utara, pada Hari Jumat tanggal 27 Maret 2026, tepatnya pada Jam 17.00 WIB Menyerahkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Sayap LSM GUSSUR Indonesia bernama Gudang Surat Suara Rakyat Pendukung Kesultanan Deli (GUSSUR PKD).

Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung Ketu Umum DPP LSM GUSSUR Indonesia kepada Kapten (Purn TNI) Jery Arihta Tarigan, yang terpilih sebagai Ketua GUSSUR PKD didampingi DR.Ahmad Isharli Nasution S.H,M.H sebagai Sekretaris, dan Suriyani sebagai Bendahara disaksikan langsung R.Sukrisno Alim Sudibyo,SH Sebagai Pembina, dan Kusno Prabowo sebagai Penasehat dan juga disaksikan Para.Unsur Pengurus Harian antara lain yang hadir :

1.Abdul Rahman (Wakil Ketua),

2.Hardiman Perkasa Alam,ST (Wakil Ketua),

3.Sugianto (Wakil Sekretaris).

4.Supri Hidayat,SH (Wakil Sekretaris).

5.Nilawati (Wakil Bendahara).

6.Nahrowi AP (Kepala Bidang Humas).

Dan terlihat juga hadir para Simlpatisan dan anggota GUSSUR PKD  antara lain:

1.Sugianto .B (Pemuda Pancasila) dan beberapa anggota dari Kota Binjai dan Perbaungan.

2.Syamsir (Ketua Laskar Mazillah Deli Serdang) bersama Panglima Laskar Achmad Effendi dan Fahri.

3.Suwito KS (Sesepuh Wartawan dari Potret RI 007).

4.Aritonang (Tokoh Masyarakat Pemerhati Pertanahan).

5.Zulfikar Lubis dkk

Dan lain lainnya yang tidak disebut namanya.

Selesai Acara Penyerahan SK, Ketua Umum DPP LSM GUSSUR beserta jajarannya dan Pengurus Wilayah GUSSUR PKD, berfoto bersama dilokasi Sekretariat Cabang Jalan Barokah Raya/Gang.Barokah I No.358 Pasar 8 Helvetia Dusun VA  Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Provinsi Sumatera Utara.

Sambil mengepalkan tangan, dan menyuarakan Yel yel yel GU$$UR PKD..Hidup GUSSUR...Hidup Rakyat GUSSUR MAJU, GUSSUR Berjuang, Masyarakat Sejahtera.

Acara ditutup dengan Do'a bersama yang dipimpin langsung DR.Ahmad Isharli Nasution,S.H,M.H, dan di amiinkan semua yang hadir, dengan harapan Allah SWT Meridhoi dan Memberkahi terbentuknya GUSSUR PKD. (Kris/Red).

Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah Terus Diakselerasi Satgas PRR

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera terus mempercepat penanganan pembersihan lumpur dan rehabilitasi lahan sawah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir dan longsor dapat kembali berfungsi normal. Sementara rehabilitasi sawah dilakukan untuk menjaga pasokan beras dan mempercepat pemulihan kehidupan petani.

Berdasarkan laporan Satgas per 28 Maret, tercatat progres signifikan pembersihan lumpur di tiga provinsi terdampak. Rinciannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan capaian jumlah lokasi terbanyak. Dari total 476 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 396 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara 80 lokasi lainmya masih dalam proses pengerjaan.

Sementara di Sumut, dari total 24 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 20 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan. Adapun di Sumbar, proses pembersihan lumpur telah rampung sepenuhnya. Sebanyak 29 lokasi terdampak telah tuntas dibersihkan 100%.

Capaian pembersihan lumpur ini juga sejalan dengan progres lahan sawah yang berhasil direhabilitasi. Berdasarkan data Satgas PRR 28 Maret, dari total 42.702 hektar sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak, sebanyak 991 hektare telah berhasil direhabilitasi, sementara sebanyak 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.

Rinciannya, di Provinsi Aceh dari 31.464 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 42 hektare sawah berhasil direhabilitasi. Sementara, di Sumut dari 7.336 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 170 hektare berhasil direhabilitasi. Adapun di Sumbar dari 3.902 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 779 hektare berhasil direhabilitasi.

Sebelumnya, saat konfrensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pembersihan lumpur

menjadi fokus utama pemerintah untuk mempercepat pemulihan di sejumlah titik terdampak.

"Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat tim ini merekap di mana saja titik-titiknya. Kita memiliki titiknya, jumlahnya lebih kurang 445 di tiga provinsi. Yang sudah diselesaikan di Sumatera total semuanya itu lebih kurang 84 persen, tinggal 16 persen lagi,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (25/3/2026)

Selain itu, Tito juga menegaskan pihaknya sedang berusaha menormalisasi sungai di tiga provinsi terdampak yang penuh dengan sedimentasi lumpur. Ia mengatakan normalisasi sungai sangat penting untuk mencegah banjir susulan dan mendukung irigasi untuk sawah dan tambak warga. (Van/Satgas PRR).

Sat Binmas Polres Pelabuhan Belawan Sampaikan Pesan Kamtibmas Dan Sosialisasi Penerimaan Polri 2026

Belawan.Metro Sumut

Sat Binmas Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan penyampaian pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat di Kelurahan Bagan Deli pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui KBO Sat Binmas Iptu Taslim menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, personel Sat Binmas memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja.

“Dalam kegiatan ini, kami menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak remaja agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya di luar rumah, sehingga tidak terlibat dalam aksi tawuran maupun kenakalan remaja lainnya,” ujar Iptu Taslim.

Selain itu, Sat Binmas juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 kepada masyarakat.

“Kami juga mensosialisasikan penerimaan Polri Tahun 2026 kepada masyarakat yang memiliki sanak saudara, keluarga maupun anak untuk mendaftarkan diri. Kami tegaskan bahwa dalam proses penerimaan ini tidak dipungut biaya alias gratis,” jelasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait proses rekrutmen Polri yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, karena seluruh proses penerimaan Polri dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Belawan berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kamtibmas semakin meningkat serta semakin banyak generasi muda yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Polri.

“Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta mendorong generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan menjadi anggota Polri melalui jalur yang resmi dan transparan,” pungkasnya. (Hamnas).

Tancap Gas! Satgas PRR Serahkan 120 Rumah Kepada Penyintas Bencana Di Tapanuli Selatan

Tapsel.Metro Sumut

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Langkah percepatan ini seperti yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menyerahkan langsung 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Jumat (27/3/2026).

Penyenyerahan huntap tersebut merupakan langkah cepat, dimana sudah dilakukan pada masa transisi dari fase tanggap darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi, yang baru akan dimulai pada 1 April 2026 mendatang.

Huntap diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini  Yayasan Buddha Tzu Chi.

Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ungkap Tito.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan pembangunan huntap memiliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang layak dan aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Selain membangun secara mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan proses pembangunan huntap tersebut kepada BNPB.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam satu kawasan yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Adapun proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau melalui gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain, termasuk pihak nonpemerintah.

Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kinerja Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang cepat menghimpun dan melaporkan data rumah rusak akibat bencana, baik yang rusak ringan, sedang, maupun berat, lengkap dengan nama dan alamat. Kecepatan ini penting agar penyaluran bantuan dapat segera dilakukan, termasuk dalam penyediaan huntap.

Bahkan, berkat data yang lengkap, masyarakat terdampak juga telah menerima berbagai bantuan seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi yang rumahnya rusak berat tetapi tidak tinggal di hunian sementara (huntara), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).

“Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan,” ujarnya.

Ia berharap kecepatan pelaporan data tersebut diikuti oleh daerah terdampak bencana lainnya. Ia menegaskan, semakin cepat data tersebut diterima, semakin cepat pula Badan Pusat Statistik (BPS) memverifikasinya di lapangan.

“Makin cepat, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP [bisa] segera akan bergerak juga,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait juga memuji Bupati Tapsel dalam memilih lokasi pembangunan huntap. Ia menilai lokasi tersebut telah mendukung ekosistem keberlangsungan hidup warga karena pasar, sekolah, dan rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi.

"Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali. Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat," tandasnya. (Satgas PRR).

Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Aktif Dampingi Petani Desa Binaan

Blitar.Metro Sumut

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan mencegah gagal panen, Babinsa Desa Dadaplangu Koramil 0808/07 Ponggok, Serka Marjan, aktif membantu petani mengairi sawah milik warga binaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan pertanian milik Bapak Sudirman yang berada di RT. 02 RW. 02 Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok, Sabtu (28/3/2026).

Kegiatan pengairan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa terhadap kondisi pertanian, khususnya saat musim kemarau maupun masa pertumbuhan padi yang sangat membutuhkan pasokan air yang cukup. Dengan turun langsung ke sawah, Babinsa turut membantu memastikan aliran air dapat menjangkau lahan pertanian secara merata.

Serka Marjan mengatakan bahwa keterlibatan dirinya dalam membantu petani merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial. Selain itu, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga bertujuan untuk memberikan motivasi serta semangat kepada para petani agar tetap produktif dalam mengelola lahan pertanian.

Menurut Bapak Sudirman selaku pemilik sawah, bantuan dari Babinsa sangat berarti bagi dirinya. Ia mengaku terbantu dalam proses pengairan sawah, sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari risiko kekeringan yang dapat menyebabkan gagal panen.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat, serta mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan hasil pertanian. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan rakyat dan menjaga ketahanan pangan di wilayah binaan. (Dim0808).

Wamendagri Ribka: Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Layanan Kesehatan Di Papua

Jayapura.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya pada sejumlah rumah sakit daerah yang menjadi fokus pembenahan. Penegasan tersebut disampaikan usai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat (27/3/2026).

Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. “Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit. RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka. (Puspen Kemendagri).

Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana

Tapanuli Utara.Metro Sumut

Pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026). Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ujarnya.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.

Adapun pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi. Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi. Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB. (Puspen Kemendagri).

Sinergi TNI Dan Warga, Jumat Bersih Di Gunung Gundul Berjalan Semarak

Blitar.Metro Sumut

Wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Desa Selokajang Koramil 0808/06 Srengat, Sertu Dwi Cahyo Nofarid, melalui kegiatan Jumat Bersih bersama warga di wilayah binaannya. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Gunung Gundul, Dusun Maron RT 04 RW 02, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, pada Jumat (27/3/2026).

Kegiatan Jumat Bersih tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan, mulai dari pengangkutan sampah, pembersihan semak belukar, hingga penataan area sekitar agar terlihat lebih rapi dan asri. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi penyemangat tersendiri bagi warga untuk turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sertu Dwi Cahyo Nofarid menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan, kesehatan, serta keindahan lingkungan di wilayah binaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Warga Dusun Maron menyambut baik kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan kehadiran Babinsa yang selalu aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Dengan adanya kegiatan Jumat Bersih ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat. Sinergi antara TNI dan masyarakat pun terus terjalin dengan baik demi terciptanya wilayah yang sehat, aman, dan harmonis. (Dim0808).

Babinsa Kelurahan Turi Aktif Renovasi MCK Warga, Tingkatkan Sanitasi Dan Kualitas Hidup

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Kelurahan Turi Koramil 0808/01 Sukorejo, Serda Eko Budiantoro, menunjukkan kepeduliannya terhadap warga binaan dengan turut serta dalam kegiatan renovasi MCK milik Bapak Ach. Muhadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Turi Selatan RT. 01 RW. 03 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Kamis (26/3/2026).

Renovasi MCK ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan sanitasi lingkungan sekaligus menunjang kualitas hidup masyarakat. Kondisi MCK yang sebelumnya kurang layak menjadi perhatian Babinsa untuk segera diperbaiki agar dapat digunakan secara sehat dan nyaman oleh pemilik maupun lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, Serda Eko Budiantoro tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga terjun langsung membantu proses pengerjaan bersama warga setempat. Kebersamaan ini mencerminkan semangat gotong royong yang masih terjaga dengan baik di tengah masyarakat, ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata peran aktif TNI khususnya Babinsa, dalam mendukung pembangunan di wilayah binaan. Melalui pendekatan sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan warga, Babinsa mampu menjadi penggerak sekaligus solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya renovasi MCK ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan semakin meningkat. Selain itu, sinergi antara TNI dan warga diharapkan terus terjalin demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis. (Dim0808).

Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera

Jakarta.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat upaya pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera melalui penyaluran bantuan keuangan secara bertahap kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

"Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar," ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian, yakni Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat. Selain itu, diberikan pula bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Hingga kini, pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak. Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya. (Satgas PRR).

Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera Melalui Sinergi Antar-Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus dilakukan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah (Pemda). Pemerintah pusat, kata dia, mendorong Pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.

"Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar," ujar Tito dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk  percepatan penanganan bencana dari Presiden sebesar Rp10,6 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," jelas Tito.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan  infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” pungkasnya. (Satgas PRR).