Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan Dan Transisi Energi

Semarang.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial dan mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor. Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan konkret, seperti ketahanan pangan dan transisi energi secara cepat dan terukur.

"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas," ujarnya dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi kepala daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, daerah juga diminta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama karena Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bonus demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Bima mendorong kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menghambat kerja sama antardaerah, khususnya dalam distribusi pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya penguasaan big data yang presisi dan real-time agar daerah dengan komoditas surplus dapat menopang wilayah lain yang mengalami kekurangan.

"Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Selain isu pangan, Bima juga menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Hal itu mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.

Bima juga mendorong kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dalam menggali potensi wilayah masing-masing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus selalu diperoleh melalui kenaikan pajak, melainkan dapat diwujudkan melalui kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.

"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta Rektor IPDN Halilul Khairi bersama perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya. (Puspen Kemendagri).

Gudang Minyak Buka Layar Kembali, Mafia BBM Di Pasar 4 Marelan Diduga Beraksi Lagi

Medan Marelan.Metro Sumut

Dugaan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di kawasan Pasar 4 Barat Marelan, dilaporkan kembali beroperasi. Meskipun tim gabungan, BAIS, BIN, Polda Sumut,  pernah menggerebek gudang penimbunan solar ilegal tersebut. Rabu (13/05).

Sebelumnya pada penggrebekan pada 17 Maret 2026 dan menemukan sekitar 150 ton solar subsidi, tindak lanjut penanganan kasus tersebut dipertanyakan publik karena belum ada kejelasan resmi.

Informasi dari masyarakat dan hasil penelusuran tim media ini, gudang yang berkedok Bengkel dugaan kuat mulai aktif kembali, melakukan aktivitas penimbunan dan penampungan BBM subsidi.

Salah satu warga yang namanya tidak mau disebutkan namanya mengatakan, ketidakjelasan  tindak lanjut meskipun sudah digerebek, aktivitas penampungan BBM beroperasi kembali, menimbulkan tanda tanya warga, dugaan pengusaha BBM ilegal atau mafia yang masih terlindungi " Katanya, Selasa (12/05).

Lanjutnya, Warga merasa resah kembalinya gudang Penimbunan BBM tersebut beroperasi kembali, Karena lokasi gudang yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk memicu ketakutan warga akan risiko kebakaran," 

Warga merasa resah karena kendaraan tangki sering melintas dengan cepat dan risiko keamanan akibat aktivitas ilegal tersebut, keluar masuk hampir setiap malam " Ucapnya.

Meskipun Aparat Penegak Hukum merespon laporan dari masyarakat dan pemberitaan dari media, mendatangi gudang penimbunan tersebut, tidak pernah terbukti sedang melakukan aktivitas BBM ilegal, para mafia BBM ini melakukan aktivitasnya kucing-kucing an.

Kabar yang diterima tentang pengoplosan BBM selain menimbun, terdapat indikasi pengoplosan solar subsidi dengan minyak mentah/bahan kimia (bleaching) sebelum dijual ke sektor industri.

Info dari masyarakat sekitar, gudang tersebut beroperasi secara tertutup pada malam hari, melakukan aktivitas bongkar bbm sekitar pukul 01.00 wib - 04.00 wib.

Warga mendesak, Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan, dan Polsek Medan Labuhan, untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak industri yang menampung BBM ilegal tersebut. (Tim).

Wamendagri Wiyagus: Hadapi Tantangan Global, Pemda Harus Kolaborasi

Semarang.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak lagi dapat bekerja secara sendiri-sendiri dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia.

"Kerja sama antardaerah bukan lagi sekedar pilihan administratif tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional," ujarnya dalam kegiatan Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Wiyagus juga menyoroti peran strategis sepuluh provinsi anggota MPU yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut kawasan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga potensi tiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan komparatif masing-masing.

Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, ia mendorong penguatan konektivitas antarwilayah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan. Daerah yang memiliki surplus pangan diharapkan dapat membantu wilayah lain yang membutuhkan, sementara daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi diminta menjadi penggerak pembangunan kawasan.

"Daerah yang surplus pangan harus mampu menopang daerah yang membutuhkan. Kemudian daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat perlu menjadi penggerak pembangunan regional," jelasnya.

Lebih lanjut, Wiyagus berharap forum MPU mampu melahirkan langkah-langkah strategis dan implementatif guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. "Saya juga mendorong agar MPU dapat menjadi modal kerja sama regional antardaerah yang adaptif, inovatif, dan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan lintas wilayah, termasuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan energi, penanganan kebencanaan, hingga stabilitas keamanan dan ketertiban," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Suhajar Diantoro, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan perwakilan Pemda anggota MPU lainnya. (Puspen Kemendagri).

Tangan Dingin Patahkan Stang, Residivis Spesialis Maling Motor Akhirnya "Patah Hati" Diringkus Polsek Medan Labuhan

Medan Labuhan.Metro Sumut

Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Labuhan berhasil meringkus pria berstatus residivis, diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor. Penangkapan ini menjadi bukti ketegasan aparat dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

Kapolsek Medan Labuhan melalui jajaran Satreskrim mengungkapkan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Kamis, 30 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Sekato 16, Lingkungan II, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Berkat kerja keras penyelidikan dan pengembangan kasus, pelaku baru berhasil diamankan pada Selasa, 12 Mei 2026 sekitar pukul 01.10 WIB di wilayah Medan Marelan

Pelaku yang diamankan tersebut berinisial H alias Heri Bagong (43), warga Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Berdasarkan catatan kepolisian, pria ini ternyata bukan pelaku baru, melainkan residivis yang telah tiga kali terlibat kasus pidana. Catatan rekam jejaknya tercatat pernah divonis bersalah dalam kasus pencurian mobil pada tahun 2013 dengan hukuman 3 tahun penjara, serta kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dan kembali divonis 3 tahun penjara.

Dari keterangan yang diperoleh, modus operandi pelaku cukup sederhana namun berani. Saat kejadian, ia berjalan kaki mengintai dan mengamati keadaan di sekitar rumah korban yang saat itu sedang memarkirkan sepeda motor dalam kondisi menyala namun kunci kontak belum dicabut. Begitu merasa situasi aman, pelaku langsung mendorong kendaraan tersebut sejauh kurang lebih 100 meter menuju rel kereta api, baru kemudian menyalakannya dan membawa kabur.

Tak butuh waktu lama, sepeda motor hasil curian itu langsung dijual pelaku kepada seseorang berinisial K di kawasan Mabar. Dalam tempo kurang dari satu jam, kendaraan tersebut laku terjual seharga Rp800.000. Uang hasil penjualan sepenuhnya habis digunakan untuk kebutuhan pribadi pelaku.

Dalam penggerebekan tersebut, aparat turut menyita sejumlah barang bukti yang terkuat, antara lain dua buah kunci T, satu buah kunci pas, serta berbagai peralatan lain yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Polres Pelabuhan Belawan melalui Polsek Medan Labuhan menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu rasa aman dan ketenteraman warga. “Kami tidak akan segan-segan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana, terutama mereka yang memiliki riwayat kriminal berulang kali,” tegas pihak kepolisian.

Pihak kepolisian pun menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkirkan kendaraan. Disarankan agar selalu menambahkan pengaman ganda agar tidak menjadi sasaran empuk para pencuri.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia didakwa melanggar Pasal 477 ayat 1 huruf g juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. (Hamnas).

Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL Di Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di daerah. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah (Pemda) dan Danantara terkait percepatan pembangunan PSEL.

Bima mengatakan, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar berbagai kendala di daerah dapat segera diselesaikan. Pendampingan akan mencakup kesiapan lahan, pengangkutan sampah, aspek lingkungan, maupun kebutuhan lainnya.

“Insyaallah Kemendagri akan mengawal mulai dari masalah lahan, volume sampah yang diangkut, lingkungan dan lainnya sesuai dengan perintah Pak Mendagri,” ujar Bima di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap penyelesaian masalah sampah di Indonesia. “Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan permasalahan sampah yang sejak lama menjadi beban lingkungan, polusi tanah, air, udara, mengancam kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 mengamanatkan pentingnya percepatan penanganan sampah. Karena itu, tumpukan sampah di sejumlah daerah akan diolah menjadi energi listrik melalui teknologi modern yang aman dan telah diterapkan di berbagai negara.

Ia menyebutkan, program tersebut menargetkan 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota. Pada tahap awal, program ini menyasar daerah yang masuk dalam kategori darurat sampah.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh sejumlah Pemda di enam lokasi. Daerah tersebut mencakup Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Medan Raya, dan Lampung Raya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta sejumlah gubernur maupun bupati/wali kota yang melakukan penandatanganan. (Puspen Kemendagri).

Sidang Tuntutan Empat Terdakwa Korupsi Citraland di PN Medan Kembali Ditunda

Medan.Metro Sumut

Sidang tuntutan empat terdakwa kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara l (PTPN I) Regional I untuk dibangun menjadi perumahan Citraland seluas 8.077 hektare kembali ditunda.

Keempat terdakwa, yakni Askani selaku eks Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Lubis selaku eks Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Irwan Perangin-angin selaku eks Direktur PTPN II, dan Iman Subakti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Sedianya, mereka mendengarkan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/5/2026).

Namun, persidangan kembali ditunda setelah pada Senin (4/5/2026) lalu juga sempat ditunda. Adapun alasan penundaan tuntutan kali ini ialah padatnya agenda persidangan majelis hakim yang mengadili Askani dkk hari ini serta ditambah belum selesainya surat tuntutan jaksa.

Muhammad Kasim yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim sempat membuka persidangan seorang diri tanpa didampingi dua hakim anggota di Ruang Sidang Cakra 4 Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Setelah membuka persidangan, Kasim menyampaikan bahwa hari ini dirinya dan dua hakim anggota lainnya cukup banyak menyidangkan perkara, mulai dari perdata hingga pidana umum dan pidana khusus.

"Ini harusnya majelis bersidang. Saya tidak menyangka hari ini babak belur saya. Ada 12 sidang tipikor saya hari ini. Ini hanya pemunduran jadwal sidang, ya. Saya tanya kepada para terdakwa, boleh saya yang menyidangkan? Tidak keberatan?" ujarnya.

Mendengar pertanyaan hakim tersebut, tim penasihat hukum dan para terdakwa, serta JPU mengatakan tidak keberatan hanya Kasim yang menyidangkan penundaan ini.

Kemudian, Kasim melanjutkan bahwa sidang pembacaan tuntutan akan kembali digelar, Rabu (13/5/2026) mendatang.

"Seyogianya hari ini tuntutan terhadap perkara saudara berempat. Ada informasi JPU katanya belum kelar semuanya, masih dalam fotokopi, memperbanyak berkas. Kemudian ini kita mundur ke Rabu tanggal 13. Siap itu? Jadi kalau begitu, sidang ini kita undur ke tanggal 13 Mei 2026 dengan acara mendengarkan tuntutan dari JPU," ucapnya sembari mengingatkan para terdakwa senantiasa menjaga kesehatan. (Tris).

Jaga Kelestarian Alam, Babinsa Jambewangi Dan Warga Bersinergi Bersihkan Sumber Air Serta Tanam Pohon

Blitar.Metro Sumut

Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, Babinsa Desa Jambewangi dari Posramil Selopuro Koramil 0808/12 Wlingi Sertu Alim Santoso, menggelar aksi kerja bakti bersama masyarakat. Kegiatan yang berfokus pada pembersihan sumber air dan penanaman pohon ini dilaksanakan di Dusun Sumberjo RT. 01 RW. 09 Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro, pada Selasa (12/5/2026).

Aksi gotong royong ini menyasar pembersihan rumput liar dan sampah yang menghambat aliran sungai di sekitar sumber air desa. Sertu Alim Santoso bahu-membahu bersama warga memastikan jalur air tetap bersih agar distribusi air ke pemukiman penduduk tidak terganggu. Menurutnya, kebersihan sumber air adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah pendangkalan sungai saat musim hujan.

Selain pembersihan, kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon di area sekitar tangkapan air. Langkah ini diambil sebagai upaya jangka panjang untuk menjaga cadangan air tanah dan mencegah erosi. Penanaman pohon ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem lokal serta memberikan dampak positif bagi ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang di wilayah Desa Jambewangi.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga alam. Kami ingin memastikan bahwa sumber air yang menjadi urat nadi kehidupan warga tetap terjaga kelestariannya," ujar Sertu Alim Santoso di sela-sela kegiatan. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan rutin merawat pohon yang telah ditanam.

Warga Dusun Sumberjo menyambut antusias kehadiran Babinsa yang memotivasi mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui sinergi antara TNI dan masyarakat ini, diharapkan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian alam terus bertumbuh, sehingga krisis air bersih dapat dimitigasi sejak dini melalui tindakan nyata yang berkelanjutan. (Dim0808).

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Atasi Kenaikan Harga Komoditas Cabai Merah

 Jakarta.Metro Sumut

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) yang daerahnya mengalami kenaikan harga komoditas cabai merah segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026.

“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi pada acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tomsi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat daerah yang belum bekerja sama dengan Kementan dalam mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) khusus untuk peningkatan produksi cabai merah. Ada pula daerah yang menolak alokasi kawasan cabai untuk program tersebut. Meskipun demikian, ia meminta daerah dapat mengendalikan harga cabai merah lantaran kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, pada forum yang sama, Tomsi mengapresiasi stok ketersediaan beras yang sangat melimpah, yakni sebanyak 5,19 juta ton. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Meski begitu, ia tetap meminta Perum Bulog memastikan akses distribusi beras ke daerah berlangsung optimal. Pasalnya, masih ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras.

“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” imbuh Tomsi.

Ia kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan standar pemerintah dalam memonitor kenaikan harga komoditas. Tomsi mengajak Pemda memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak melebihi HET.

Tomsi menyadari tantangan dan dinamika dalam upaya stabilisasi harga komoditas di daerah tidak mudah. Namun demikian, berkaca dari berbagai kondisi yang pernah dialami pada tahun-tahun sebelumnya, daerah terbukti mampu mengendalikan harga. Oleh karena itu, ia mendorong daerah agar belajar dari pengalaman dalam mengatasi kenaikan harga, terutama pada musim penghujan maupun kemarau.

“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tandas Tomsi.

Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta para pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Respons Cepat Aspirasi, Kapolsek Medan Labuhan Sulap Pos Kamling Mati Suri Jadi Garda Terdepan Lingkungan

Medan Labuhan.Metro Sumut

Langkah proaktif Kapolsek Medan Labuhan, AKP D Raja Putra Napitupulu, S.I.K, M.M, bersama Wakapolsek dan Kanit Binmas didampingi para Bhabinkamtibmas, dalam mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang sebelumnya tidak aktif (mati suri) menjadi garda terdepan keamanan lingkungan semakin intensif dilakukan pada Lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Labuhan Deli, serta Pos Kamling Lingkungan 6 Kelurahan Pekan Labuhan, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Pendekatan ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban.

Pada kegiatan pengecekan dilakukan di Pos Kamling Lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Labuhan Deli, serta Pos Kamling Lingkungan 6 Kelurahan Pekan Labuhan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek bersama jajaran tidak hanya melihat kesiapan sarana dan aktivitas ronda malam, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat guna mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan terkait situasi keamanan lingkungan.

Kapolsek Medan Labuhan mengatakan, bahwa keberadaan Pos Kamling memiliki peran penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan merupakan bentuk sinergi yang sangat dibutuhkan antara warga dan kepolisian " Katanya.

Lanjut Kapolsek, Keberadaan Pos Kamling diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar lingkungan, sekaligus menjadi wadah komunikasi antara warga dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan bersama " Ucapnya saat berdialog dengan warga.

Kapolsek Medan Labuhan Menyampaikan, Aktivasi ini bertujuan mengubah Pos Kamling tidak hanya menjadi tempat ronda, tetapi sarana cooling system dan wadah partisipasi aktif warga dalam menjaga stabilitas lingkungan " Ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, pihak kepolisian berharap semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.

Petugas Polsek Medan Labuhan Bhabinkamtibmas turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi, memberikan rasa aman, dan membangun komunikasi humanis dengan warga. (Hamnas).

Kemendagri Klarifikasi Informasi Penggunaan KTP-el Dan Fotokopi Identitas

Jakarta.Metro Sumut

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberi klarifikasi tentang maraknya pemberitaan di masyarakat yang menimbulkan pemahaman bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP elektronik (KTP-el) saat menjalani layanan publik dan layanan lainnya, serta larangan fotokopi KTP-el.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, KTP-el tetap merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi. Hal ini mencakup pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.

Ia menjelaskan, masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. “Seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Teguh menambahkan, penggunaan fotokopi KTP-el pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan tersebut harus tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Guna melindungi data pribadi masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan. “Agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi,” jelasnya.

Di sisi lain, saat ini Ditjen Dukcapil telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai metode akses dan verifikasi data kependudukan, seperti card reader, web service, web portal, face recognition (FR), serta Identitas Kependudukan Digital (IKD). Karena itu, Ditjen Dukcapil mendorong agar verifikasi dan validasi data kependudukan semakin banyak dilakukan secara elektronik maupun digital.

Dalam kesempatan itu, Ditjen Dukcapil juga menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi sebelumnya yang dinilai belum cukup jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang kurang tepat di tengah masyarakat.

Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui layanan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan gratis tanpa dipungut biaya apa pun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Puspen Kemendagri).

Apresiasi Peluncuran Panduan Antikorupsi, Wamendagri Wiyagus: Momentum Perkuat Reformasi Hukum Dan Birokrasi

Jakarta.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengapresiasi peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (11/5/2026). Menurut Wiyagus, momentum tersebut menjadi wujud nyata pemerintah dan pihak terkait dalam merealisasikan poin Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

“Kemudian kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang telah ditandatangani oleh pimpinan KPK, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April 2025,” ujarnya.

Wiyagus menekankan, selama tahun 2025 hingga 2026 terdapat beberapa kasus operasi tangkap tangan yang terjadi di daerah. Kondisi ini patut menjadi alarm bagi semua pihak bahwa aspek penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan perlu kolaborasi dan langkah pencegahan untuk memberantas tindakan korupsi.

Menurut Wiyagus, pencegahan tindakan korupsi perlu ditempatkan sebagai fondasi pembentukan generasi muda yang berkarakter dan kreatif. Langkah tersebut penting sebagai strategi dalam menciptakan kekebalan komunal terhadap perilaku yang menjurus pada tindakan korupsi.

“Dan kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak usia dini, khususnya sejak masa PAUD dan sekolah dasar, karena di usia inilah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wiyagus menyampaikan bahwa KPK tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026. Untuk itu, Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wiyagus juga menyampaikan sejumlah pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada jajaran Pemda.

Adapun Pemda didorong segera menyusun regulasi terkait dukungan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melibatkan perguruan tinggi serta memuat bahan ajar pendidikan antikorupsi yang telah tersedia. Selain itu, Pemda juga didorong mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Lebih lanjut, Pemda juga diminta melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi yang telah dilaksanakan melalui platform milik KPK. Selain itu, Pemda perlu memperkuat peran inspektorat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi oleh satuan pendidikan.

“Kemendagri akan selalu siap berkolaborasi dan juga bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pada sektor pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan antiporupsi,” tandasnya.

Sebagai informasi, peluncuran kegiatan ini ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wamendagri Wiyagus, serta Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo kepada perwakilan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Asep Sukmana, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Wujud Ketahanan Pangan, Babinsa Rembang Dampingi Petani Tanam Padi Di Sananwetan

Blitar.Metro Sumut

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah perkotaan, Babinsa Kelurahan Rembang Koramil 0808/20 Sananwetan, Sertu Yakobus M, melaksanakan aksi nyata dengan turun langsung ke sawah. Ia mendampingi proses penanaman padi di lahan milik Bapak Surani, yang merupakan anggota kelompok tani (Poktan) Sumber Pangan Dua, Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Palem RT. 01 RW. 04 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini menjadi bukti sinergitas antara TNI dan masyarakat. Sertu Yakobus tampak tidak canggung terjun ke lumpur untuk membantu menyusun bibit padi bersama para petani. Kehadirannya di tengah sawah bertujuan untuk memberikan motivasi serta memastikan proses tanam berjalan optimal sesuai dengan jadwal musim tanam yang ada.

Sertu Yakobus M menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari tugas kewilayahan untuk memantau perkembangan sektor pertanian di tingkat kelurahan. "Kami ingin memastikan bahwa para petani merasa didukung. Dengan terjun langsung, kami bisa mendengar kendala yang dihadapi petani di lapangan sekaligus menyemangati mereka agar target produksi pangan di wilayah Sananwetan tetap terjaga," ujarnya di sela-sela kegiatan.

Di tempat yang sama, Bapak Surani selaku pemilik lahan sekaligus anggota Poktan Sumber Pangan Dua, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Babinsa. Menurutnya, bantuan tenaga dan kehadiran TNI di sawah memberikan semangat tersendiri bagi para petani. Ia berharap bantuan dan arahan dari Koramil melalui Babinsa dapat terus berlanjut, terutama dalam hal pengairan dan pemupukan ke depannya.

Secara terpisah, Danramil 0808/20 Sananwetan menegaskan bahwa keterlibatan Babinsa dalam pendampingan pertanian adalah instruksi komando atas untuk mendukung kedaulatan pangan. Melalui langkah konsisten seperti ini, diharapkan hubungan antara TNI dan rakyat semakin kuat, serta produktivitas lahan pertanian di Kota Blitar, khususnya di wilayah Rembang, dapat terus meningkat demi kesejahteraan masyarakat. (Dim0808).

Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Dua Pengedar dan Satu Pengguna Shabu Di Marelan

Belawan.Metro Sumut

Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang pengedar dan satu orang pengguna narkoba jenis shabu di Pasar II Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan pada Rabu, 6 Mei 2026.

Adapun tersangka yang berhasil diamankan masing-masing berinisial J (48) dan S (33) sebagai pengedar serta A (51) sebagai pengguna narkoba.

Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 2 pipet runcing, 1 unit HP, 1 kotak warna coklat, 1 dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 65.000,-.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, SH., MH., menerangkan bahwa penangkapan terhadap para pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.

“Penangkapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan informasi dari warga tentang adanya peredaran narkoba di lokasi penangkapan. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penggrebekan,” ujar AKP A.R. Riza.

Kasat Narkoba menjelaskan, saat penggrebekan dilakukan, petugas menemukan barang bukti narkotika berada di lantai rumah lokasi penggrebekan.

“Dari hasil interogasi awal, tersangka J mengakui sebagai pemilik narkotika jenis shabu tersebut, sementara tersangka S berperan membantu tersangka J menerima uang dari pembeli shabu,” jelasnya.

Saat ini ketiga tersangka telah diamankan di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika. (Hamnas).

Kepedulian Lingkungan, Babinsa Kedung Banteng Ajak Warga Lestarikan Alam

Blitar.Metro Sumut

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam, Babinsa Kedung Banteng Koramil 0808/16 Talun Serda Solikin aktif melaksanakan kegiatan penanaman pohon bersama warga dan instansi terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Tawang, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, pada Minggu (10/5/2026).

Penanaman pohon yang dilakukan meliputi jenis trembesi dan mahoni yang dikenal memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Selain mampu menyerap polusi udara, kedua jenis pohon ini juga memiliki akar yang kuat sehingga efektif dalam mencegah terjadinya longsor serta membantu menjaga keseimbangan tanah.

Serda Solikin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Ia juga menegaskan bahwa pelestarian alam harus dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Warga Dusun Tawang menyambut baik kegiatan tersebut dan turut berpartisipasi dengan penuh semangat. Kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan instansi terkait ini menjadi bukti nyata sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Dengan adanya kegiatan penanaman pohon ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, baik dalam mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor maupun menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan asri bagi generasi mendatang (Dim0808).

Wamendagri Bima Ajak HIPMI Kolaborasi Dengan Pemda Gerakkan Ekonomi Kreatif

Bandung.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) V Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jawa Barat di Gedung Daan Mogot Pusdikif, Kota Bandung, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai Wamendagri, Bima bertugas mendampingi kepala daerah agar mampu membangun kemandirian fiskal guna mendukung program-program prioritas nasional. Menurutnya, daerah perlu didorong untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti crowd financing, alternative financing, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi aset daerah.

Bima menegaskan, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif. Menurutnya, HIPMI dapat menjadi penghubung antara kepala daerah, pelaku usaha, dan komunitas.

“Saya banyak tahu dengan teman-teman [HIPMI] yang masuk di wilayah ekonomi kreatif, kuliner, dan lain-lain. Karena kepala daerah itu enggak ngerti. Jadi saya sampaikan ini, teman-teman bisa bantu kepala daerah-kepala daerah supaya lebih kreatif dan inovatif,” katanya.

Bima melanjutkan, tantangan kepala daerah saat ini dapat dilihat dari keberhasilan menjalankan program strategis nasional di daerah. Kepala daerah, kata dia, harus mampu mengawal Asta Cita secara detail, mulai dari kedaulatan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel).

Ia menilai, momentum saat ini menjadi kesempatan bagi generasi muda dan para pelaku usaha untuk berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia, lanjutnya, dapat menjadi negara maju apabila mampu memanfaatkan bonus demografi dengan baik serta membangun kemandirian nasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesinambungan visi nasional lintas kepemimpinan. Menurutnya, pergantian pemimpin seharusnya tidak mengubah arah pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin di sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam yang tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi meski mengalami pergantian pemimpin.

“Enggak ada pemerintahan yang bisa sendirian, semuanya kolaborasi. Walaupun hari ini kolaborasi enggak cukup, sekarang adalah eranya co-creation. Kolaborasi itu mengakomodasi saja, tapi co-creation itu duduk sama-sama, ujian sama-sama, merencanakan sama-sama,” ungkapnya.

Bima juga mencontohkan praktik baik Pemerintah Kota Jambi yang dinilai mampu meningkatkan keuangan daerah melalui optimalisasi program prioritas nasional. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka pengangguran terbuka.

“Bagus angkanya, kemarin saya sampaikan ini di Bappenas, agak senang, karena ternyata ini bukti, bahwa kepala daerah ini enggak hanya mengeluh, tapi memilih berpeluh. Maka akan terbuka kesempatan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pengurus HIPMI Jawa Barat di antaranya Agung Rachmat, Zulfikar Priyatna, serta kader HIPMI se-Jawa Barat. (Puspen Kemendagri).

Bikin Ciut Oknum Ormas Dan OKP, Aksi Tegas Kapolsek Medan Labuhan Selamatkan Fasum Dari Penguasaan Sepihak

Medan Labuhan.Metro Sumut

Sosok  Kapolsek Medan Labuhan AKP D Raja Putra Napitupulu, menuai apresiasi setelah mengambil tindakan tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mendirikan posko di atas fasilitas umum. Ia menegaskan bahwa trotoar, taman, dan fasilitas publik lainnya adalah milik masyarakat umum, bukan tempat untuk dikuasai oleh OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) maupun ormas tertentu.

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana fisik yang disediakan pemerintah guna mendukung aktivitas masyarakat yang meliputi drainase, penerangan jalan, taman, tempat pembuangan sampah, tiang atau jaringan listrik dan telepon serta lainnya. 

Sehingga semua Fasum tersebut tidak boleh diklaim menjadi milik organisasi masyarakat (Ormas) dan kepemudaan (OKP) maupun sejenis, kecuali negara.

Kapolsek Medan Labuhan AKP D Raja Putra Napitupulu mengatakan, kami menghimbau dua belah pihak tidak saling klaim Fasum miliknya karena itu berpotensi menjadi konflik ataupun tawuran antar OKP yang akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat " Katanya saat memimpin mediasi penyelesaian perselisihan antara Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Pemuda Pancasila (PP) di Kantor Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (9/6/2026).

Mediasi yang dilaksanakan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Kecamatan Medan Labuhan itu terkait pengecetan Fasum jenis tiang listrik dan telepon serta pengrusakan plang OKP yang terjadi di Kelurahan Besar dan Tangkahan, baru baru ini.

Sementara itu, Camat Medan Labuhan Elias Padang mengajak semua pihak termasuk OKP secara bersama menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. 

"Marilah kita beri kenyamanan kepada masyarakat dan jangan pula kita menjadi perusak kenyamanan itu," tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kaur Riksa Pomal I Belawan Kapten Suherman, Lurah Kelurahan Besar Gandi Gusri, Lurah Kelurahan Tangkahan Hanifah, Danramil 0201/11-ML diwakili Peltu Zulkarnain dan pengurus serta anggota IPK dan PP Kecamatan Medan Labuhan

Hasil mediasi, pimpinan OKP yang hadir sepakat untuk berdamai dan bersama menjaga Fasum yang sebelumnya dicat dengan atribut tertentu dikembalikan ke warna semula guna menghindari kesan penguasaan wilayah karena dapat meresahkan masyarakat. 

Langkah tegas ini diambil Kapolsek Medan Labuhan, untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan mengembalikan fungsi fasilitas publik yang sebenarnya. (Hamnas).

Dukung Talenta Digital Muda, Pelindo Regional 1 Raih Penghargaan Langsung Dari Wali Kota Medan

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima penghargaan langsung dari Wali Kota Medan atas dukungannya sebagai sponsorship dalam kegiatan Medan Coding Competition 2026 yang digelar pada 8–9 Mei 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Medan kepada Pelindo Regional 1 yang dinilai turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan talenta digital dan inovasi generasi muda di Kota Medan.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 sebagai sponsor dalam pelaksanaan ajang kompetisi teknologi tersebut.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus mendukung kegiatan positif di bidang pendidikan dan teknologi.

“Pelindo Regional 1 mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan langsung oleh Wali Kota Medan. Dukungan terhadap kegiatan Medan Coding Competition 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan transformasi digital di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,” ujar Fadillah.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor usaha menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mampu melahirkan generasi muda yang kompetitif dan berdaya saing.

Medan Coding Competition 2026 sendiri diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan di bidang teknologi informasi, pemrograman, dan inovasi digital.

Melalui dukungan pada kegiatan tersebut, Pelindo Regional 1 berharap dapat terus berkontribusi dalam mendorong kemajuan pendidikan, teknologi, dan inovasi di Kota Medan serta mendukung lahirnya talenta-talenta muda yang siap menghadapi tantangan era digital. (Hamnas).

Bareskrim Polri Berhasil Ungkap Judi Online Jaringan Internasional Di Jakarta Barat

Jakarta.Metro Sumut

Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat, Sebanyak 321 warga negara asing (WNA) diamankan saat tengah menjalankan aktivitas perjudian online. Sabtu (09/05).

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap perjudian online jaringan internasional," Ini merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Program Asta Cita, di mana implementasi dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait perjudian online jaringan internasional,” Kata Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (09/05/2026).

Brigjen Pol. Trunoyudo menyebut pengungkapan tersebut, menjadi perhatian bersama karena praktik perjudian online lintas negara terus berkembang dan dilakukan secara terorganisasi " Ucapnya

Sementara Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan, Pengungkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan sejumlah warga negara asing di sebuah gedung di Jakarta Barat" Jelasnya.

Lanjutnya, Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara " Ucap Brigjen Pol. Wira.

Sekitar 321 orang diamankan dengan rincian 57 warga negara Tiongkok, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja.

“Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sudah melakukan operasional ataupun kegiatan perjudian online " Ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beroperasi selama kurang lebih dua bulan. Polisi juga menemukan sekitar 75 domain dan website yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

Selain mengamankan para pelaku, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai berbagai mata uang.

Atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 junto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Kami juga akan melakukan tracing terhadap aliran dana dan penelusuran terhadap server ataupun IP address daripada jaringan komunikasi,” jelas Brigjen Pol. Wira.

Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko mengatakan fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran aktivitas tindak pidana siber transnasional ke Indonesia.

“Pasca ditertibkannya pola operasi daring di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia,” ujar Brigjen Pol. Untung.

Saat ini, Bareskrim Polri masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian online internasional tersebut. (San).

Gunung Dukono Di Maluku Utara Meletus, Tiga Pendaki Tewas Dan 10 Orang Hilang

Maluku Utara.Metro Sumut

Gunung Dukono di Provinsi Maluku Utara meletus pada Jumat pagi (08/05), memuntahkan awan panas setinggi 10 km, dalam letusan tersebut para pendaki ada yang tewas dan hilang.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, dari keterangan Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu mengatakan, tiga pendaki tewas, dua di antaranya warga asing, dan 10 orang lainnya hilang setelah gunung berapi Dukono di Pulau Halmahera, Maluku Utara, meletus pada Jumat (8/5), memuntahkan awan abu ke udara, kata seorang kepala kepolisian setempat," Ada tiga orang tewas, dua warga asing dan satu warga Pulau Ternate " Katanya.

Kabar yang didapat, Sebelumnya salah satu petugas SAR setempat sebelumnya mengatakan bahwa 20 pendaki dilaporkan hilang, sembilan di antaranya berasal dari Singapura," Mereka semua adalah pendaki, meskipun kawasan tersebut telah ditutup bagi pengunjung sejak 17 April setelah para peneliti mengamati adanya peningkatan aktivitas vulkanik " Ucapnya.

Dari keterangan yang didapat,dua korban berasal dari Singapura, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai kewarganegaraan mereka. Gunung Dukono, yang terletak di Provinsi Maluku Utara, meletus pada Jumat pukul 07.41 waktu setempat, memuntahkan awan panas hingga setinggi 10 km ke udara.

Sementara Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan letusan pada pagi hari itu disertai suara 'dentuman',"Awan panas berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, serta berisiko mengganggu transportasi " Ungkapnya.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada level siaga, yaitu tingkat kewaspadaan tertinggi ketiga dalam sistem peringatan empat tingkat di Indonesia.

" Sejak Desember, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah merekomendasikan agar wisatawan dan pendaki tidak mendekat dalam radius 4km dari Kawah Malupang Warirang " Ungkapnya.

Terpisah, Kepala badan SAR Iwan Ramdani menjelaskan, puluhan personel, termasuk polisi, telah dikerahkan untuk mencari 20 pendaki tersebut. Selain sembilan warga Singapura, sisanya merupakan warga Indonesia " Jelasnya.

Belum ada laporan gangguan penerbangan akibat letusan ini, Gunung Dukono merupakan salah satu dari tiga gunung berapi di Pulau Halmahera. Pada 6 April lalu, gunung ini juga meletus saat sekelompok orang sedang melakukan pendakian di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. (Lis).

Polisi Dan Media Tak Dapat Dipisahkan, Kapolsek Medan Labuhan Ajak Makan Siang

Medan Labuhan.Metro Sumut

Dalam rangka mempererat hubungan kemitraan, dan menjalin silaturahmi yang harmonis serta meningkatkan sinergi dengan insan pers, Kapolsek Medan Labuhan, AKP Raja Putra Napitupulu didampingi Wakapolsek, menggelar kegiatan temu ramah bersama insan pers.

Kegiatan dilaksanakan di Kafe Pulang Kampung, Jalan Titi Pahlawan Lk. 5, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam sambutannya, Kapolsek Medan Labuhan menyampaikan apresiasi atas peran aktif wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan berimbang. Ia menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Sabtu (09/05).

Dalam arahannya, AKP Raja Putra Napitupulu menyampaikan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara kepolisian dan insan pers, khususnya dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.

Menurutnya, peran media sangat penting sebagai mitra strategis kepolisian dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, serta mampu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Kami berharap hubungan baik antara Polsek Medan Labuhan dengan insan pers dapat terus terjalin dan semakin solid. Media merupakan mitra penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujar Kapolsek Medan Labuhan.

Insan Pers memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara Polri dan masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif " Ungkap Kapolsek.

Sementara itu, mewakili awak media, Bapak Rusatam Maha dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi tersebut. Ia berharap hubungan baik antara kepolisian dan insan pers dapat terus terjaga demi menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.

“Semoga silaturahmi ini terus terjalin dengan baik, sehingga insan pers bersama pihak kepolisian dapat saling mendukung dalam menjaga kamtibmas di wilayah Polsek Medan Labuhan,” ungkapnya.

Acara berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, ditandai dengan diskusi santai, foto bersama, serta komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi yang positif demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. (Hamnas).

Ribuan Hektare Sawah Terdampak Bencana Mulai Ditanami Kembali

Jakarta.Metro Sumut

Upaya pemulihan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 7 Mei 2026, proses rehabilitasi lahan sawah yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera telah menjangkau ribuan hektare area pertanian yang terdampak bencana. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total target pemulihan sawah terdampak di tiga provinsi mencapai 42.702 hektare dengan dukungan anggaran sebesar Rp337,97 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.670 hektare lahan telah masuk tahap konstruksi pemulihan, sementara 4.098 hektare di antaranya telah selesai direhabilitasi. Tidak hanya itu, sebanyak 2.212 hektare lahan telah kembali diolah dan 2.110 hektare sudah mulai ditanami kembali oleh petani.

Progres paling menonjol terlihat di Provinsi Sumatera Barat. Dari target pemulihan seluas 3.902 hektare, sebanyak 3.809 hektare atau 98 persen telah masuk tahap konstruksi dan 2.583 hektare sudah selesai direhabilitasi. Bahkan, lebih dari 2.100 hektare sawah di wilayah tersebut telah kembali ditanami. 

Di Sumatera Utara, rehabilitasi sawah seluas 5.201 hektare telah memasuki tahap konstruksi. Sedangkan di Aceh proses pemulihan terus dipercepat mengingat luas lahan terdampak menjadi yang terbesar dibanding dua provinsi lainnya, mencapai 31.464 hektare. Sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya kini mulai menunjukkan progres rehabilitasi, termasuk pengerjaan saluran, pembentukan kembali petak sawah, hingga pengolahan lahan.

Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan pemulihan sawah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

“Pemulihan sawah terdampak terus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dan transfer ke daerah di tiga provinsi terdampak,” ujar Amran dalam konferensi pers Satgas PRR di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, percepatan rehabilitasi sawah tidak hanya ditujukan agar lahan kembali produktif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, terutama bagi ribuan keluarga petani yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian. (Satgas PRR).

Penambangan Emas Ilegal Di Kuantan Singingi Menyebabkan Kerugian Negara Mencapai Triliunan

Kuantan Mudik.Metro Sumut

Akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau ilegal di wilayah Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan, dan berdampak pada lingkungan, seperti penggunaan merkuri dalam tambang ilegal bisa mencemari tanah dan air, serta merusak Hutan Desa. Sabtu (09/05).

Berdasarkan informasi, aktivitas penambangan emas tanpa izin atau ilegal masih bebas beroperasi dan belum tersentuh hukum. ditemukan lebih dari 10 rakit tambang emas ilegal di beberapa titik lokasi namun masih di wilayah yang sama beroperasi secara terbuka dan lancar tanpa adanya hambatan berarti.

Kondisi ini menimbulkan keresahan mendalam di tengah masyarakat. Keberanian para pelaku mengoperasikan mesin-mesin tambang di area terbuka memunculkan kesan bahwa aktivitas ilegal ini seolah-olah “kebal hukum” dan tidak tersentuh oleh tindakan tegas aparat.

Dugaan kuat setor upeti lancar dari mafia tambang emas ilegal di Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dan "Kebal Razia Sepanjang Tahun", ini membuktikan mafia tambang mengusai aparat hukum setempat

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Aktivitas yang terpantau di jalur-jalur seperti “Unnamed Road” di wilayah Kuantan Mudik menunjukkan operasional yang masif, menggunakan alat berat dan rakit yang merusak ekosistem sungai dan lingkungan sekitar.

Selain ilegal secara hukum, penambangan ini menyebabkan pencemaran air raksa (merkuri) dan kerusakan struktur tanah yang mengancam keselamatan warga dalam jangka panjang.

Keberadaan mafia penambangan emas ilegal ini dan lebih 10 rakit yang beroperasi bebas adalah tamparan bagi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kuansing dan Polda Riau.

Masyarakat dan publik mendesak Kapolda Riau dan Kapolres Kuantan Singingi untuk segera menindak tegas para pelaku penambang emas ilegal tanpa izin, yang telah merugikan negara dan merusak lingkungan. (Red).

Wamendagri Wiyagus : Kendari Punya Peluang Besar Jadi Pusat Ekonomi Dan Industri MICE Indonesia Timur

Kendari.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, Kota Kendari memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat industri Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di kawasan timur Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-195 Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (9/5/2026).

Dalam amanatnya, Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah (Pemda), tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Kota Kendari hingga memasuki usia ke-195 tahun. Menurutnya, semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Ia menilai peringatan HUT Kendari tahun ini sangat istimewa karena bertepatan dengan momentum penyelenggaraan United Cities and Local Government (UCLG) ASPAC 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menempatkan Kendari bukan sekadar ibu kota Sultra, melainkan juga menjadi pusat perhatian kawasan Asia-Pasifik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Wiyagus mengatakan, kepercayaan dunia internasional yang menjadikan Kendari sebagai tuan rumah forum global merupakan pengakuan atas kapasitas kota tersebut yang dinilai setara dengan kota-kota besar dunia. Hal itu menunjukkan pembangunan Kendari telah berada di jalur yang tepat dengan menyelaraskan pembangunan infrastruktur dan kekuatan budaya lokal.

“Kota yang modern namun tetap menjaga akar budayanya. Kota yang ambisius secara ekonomi namun tetap inklusif secara sosial,” ujar Wiyagus.

Di sisi lain, ia mengapresiasi capaian pembangunan Kota Kendari di tengah dinamika ekonomi global. Kota Kendari mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen dan melampaui pertumbuhan nasional. Tak hanya itu, stabilitas harga juga terjaga melalui kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan angka inflasi sebesar 2,96 persen.

Menurutnya, capaian yang paling membanggakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 86,36 yang menempatkan Kendari pada posisi keenam secara nasional. Angka tersebut menunjukkan investasi pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakat telah dirasakan secara nyata.

Wiyagus juga menyoroti posisi strategis Kendari sebagai gerbang utama logistik, perdagangan, dan jasa di Sultra. Ia menilai potensi ekonomi biru melalui optimalisasi kawasan Teluk Kendari dapat membuka peluang pengembangan pariwisata bahari terintegrasi, sekaligus menjadi titik temu distribusi komoditas unggulan dari daerah lain.

Dengan dukungan infrastruktur berstandar internasional dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, Kendari dinilai memiliki syarat lengkap untuk bertransformasi menjadi episentrum ekonomi kreatif dan pusat industri MICE di kawasan timur Indonesia. Transformasi tersebut diyakini akan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menyampaikan lima agenda penting peningkatan kapasitas daerah. Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, reformasi birokrasi, dan digitalisasi. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

Ketiga, pengembangan kota berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Keempat, menjadikan Kendari sebagai laboratorium inovasi bagi program penguatan nutrisi dan pendidikan vokasi. Kelima, penguatan ketahanan sosial dan budaya dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus globalisasi.

Lebih lanjut, Wiyagus mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-195 Kota Kendari sebagai momentum refleksi atas capaian yang diraih, evaluasi atas kekurangan, serta motivasi untuk bekerja lebih baik ke depan. “Dirgahayu Kota Kendari. Semoga semangat dalam momentum peringatan hari ulang tahun kali ini senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih baik,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra dan Kota Kendari, serta pejabat terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Gara-Gara Mafia Solar, Ratusan Kapal Nelayan Desa Kuala Tambang Terancam Berhenti Melaut

Tanah Laut.Metro Sumut

Praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diduga telah lama beroperasi di Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut menjadi sorotan publik. Sabtu (09/05)

Modusnya dinilai rapi, sistematis, dan terindikasi melibatkan banyak pihak. Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat dan kali ini menyeret nasib para nelayan kecil di Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut. 

Ratusan nelayan mengaku selama bertahun-tahun hanya bisa pasrah menghadapi dugaan penyelewengan distribusi solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka. Ironisnya, warga menduga ada pembiaran hingga keterlibatan oknum tertentu sehingga persoalan tersebut terus berlangsung tanpa penyelesaian.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Bermula dari pengakuan seorang warga Desa Batakan berinisial (R) kepada awak media. Ia menyebut, di Desa Kuala Tambangan terdapat SPBUN  dengan nomor 68.708.003 yang dikelola oleh seorang perempuan bernama Nurul. Menurutnya, para nelayan selama ini mengalami tekanan dan intimidasi ketika mempertanyakan jatah BBM subsidi yang dinilai tidak pernah diterima secara utuh

“Nelayan bingung harus mengadu ke mana. Kami hanya masyarakat kecil, suara kami seolah tidak pernah didengar,” ungkap (R) dengan nada kecewa.

Berbekal informasi tersebut, awak media kemudian melakukan penelusuran langsung ke

Kabar yang diterima redaksi, Para nelayan di Desa Kuala Tambangan yang selama ini mengaku memilih diam lantaran takut tidak lagi mendapatkan pasokan BBM untuk melaut, ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam mekanisme distribusi solar subsidi bagi nelayan.

Salah seorang nelayan berinisial (N) mengatakan, sekitar tahun 2015 para nelayan dijanjikan jatah solar subsidi sebanyak 300 liter per bulan. Distribusi itu disebut dilakukan dalam empat kali pengiriman, dengan pembagian sekitar 75 liter setiap pengiriman untuk masing-masing nelayan. Jumlah penerima disebut mencapai sekitar 220 orang nelayan " Katanya, Selasa (05/05).

Kenyataan dilapangan sangat jauh berbeda. Menurut pengakuan para nelayan, distribusi BBM sering kali hanya datang dua hingga tiga kali dalam sebulan. Jumlah yang diterima pun disebut tidak sesuai ketentuan. “Saya hanya menerima sekitar 120 liter per bulan. Padahal hak kami seharusnya 300 liter " Ucapnya. (Red).

Sinergi Muspida Kota Blitar Dalam Panen Raya, Wujudkan Kemandirian Pangan Daerah

Blitar.Metro Sumut

Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., bersama Forkopimda Kota Blitar menghadiri panen raya padi di sawah Poktan Rumpun Tani 4 Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kota Blitar, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan petani untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Walikota Blitar bersama Dandim 0808/Blitar, Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya turun langsung ke sawah melakukan pemotongan padi secara simbolis bersama anggota Poktan. Panen raya ini menandai keberhasilan program pendampingan pertanian yang telah berjalan sejak masa tanam.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Virlani Arudyawan menegaskan bahwa TNI melalui para Babinsa akan terus mendampingi petani mulai dari proses tanam hingga panen. "Ini bentuk komitmen kami mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Babinsa di lapangan aktif memberikan motivasi dan membantu mengatasi kendala yang dihadapi petani," ujarnya. Ia juga mengapresiasi kerja keras Poktan Rumpun Tani 4 yang mampu menghasilkan panen melimpah.

Walikota Blitar yang turut hadir menyampaikan bahwa panen raya ini membuktikan Kota Blitar mampu menjaga kemandirian pangan daerah. Pemerintah Kota Blitar bersama TNI dan stakeholder terkait akan terus mendorong produktivitas pertanian melalui bantuan bibit unggul, pupuk, hingga alat mesin pertanian. Hasil panen ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Blitar dan menstabilkan harga beras di pasaran.

Kegiatan panen raya diakhiri dengan ramah tamah dan dialog bersama petani. Forkopimda Kota Blitar sepakat memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan program ketahanan pangan berjalan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat mampu mewujudkan kemandirian pangan dari tingkat daerah hingga nasional. (Dim0808).