Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda Dan Hindari Korupsi

Medan.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kekompakan tersebut menjadi modal mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan bersih dari korupsi.

Mendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Ia mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua [Forkopimda] itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” ujarnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat penanganan masalah di lapangan.

Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk membangun komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan formal maupun informal. Hal ini dinilai penting untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antarunsur pimpinan daerah.

“Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat kegiatan reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti secara serius persoalan korupsi dan pemborosan anggaran yang masih terjadi di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan citra Pemda.

Menurutnya, maraknya kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam penyaluran anggaran ke daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. (Puspen Kemendagri).

Ungkap Sindikat Judi Online Dan Pencucian Uang Lintas Negara, Bareskrim Polri Sita Aset Miliaran

Jakarta.Metro Sumut

Di balik antarmuka aplikasi ponsel yang tampak sederhana, sebuah aliran dana gelap bernilai miliaran rupiah berhasil dibongkar oleh jajaran Kepolisian. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sukses membongkar jaringan judi online (Judol) berskala internasional yang berujung pada kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam operasi ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial LT alias T sebagai tersangka utama sekaligus otak pengelola jaringan tersebut.

Pengungkapan kasus besar ini dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., pada Rabu (1/04/2026). Ia memaparkan bahwa sindikat ini bukan operasi kelas teri, melainkan jaringan terstruktur yang menyasar masyarakat Indonesia.

Praktik ilegal ini telah berjalan rapi sejak tahun 2022. Tersangka mengelola bisnis haram ini layaknya sebuah perusahaan profesional dengan mempekerjakan 17 orang karyawan, mulai dari level manajer, admin, operator, hingga auditor, yang seluruhnya dioperasikan dari wilayah Kamboja, ungkap Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak.

Terbongkarnya kerajaan bisnis ilegal ini berawal dari patroli siber intensif yang menemukan aktivitas transaksi mencurigakan dari dua situs judi daring, yakni CIVICTOTO dan JALUTOTO. Kedua platform tersebut menawarkan berbagai jenis perjudian seperti slot, togel, hingga kasino secara virtual, dengan memanfaatkan rekening bank dalam negeri sebagai gerbang transaksi.

Setiap bulannya, sindikat ini mampu mengeruk keuntungan bersih antara Rp200 juta hingga Rp300 juta. Dalam kurun waktu tiga tahun beroperasi, LT ditaksir telah mengantongi total keuntungan mencapai Rp3 miliar.

Aliran dana haram tersebut rupanya tidak dibiarkan mengendap. Penyidik Bareskrim menemukan jejak pencucian uang (money laundering) yang terencana. LT menggunakan uang hasil perjudian tersebut untuk memborong berbagai aset bernilai tinggi.

Penangkapan terhadap LT sendiri telah dilakukan pada 4 Desember 2025 di kediaman mewahnya di kawasan BSD City, Tangerang. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan, penyidik menyita berbagai aset yang diduga kuat bersumber dari hasil kejahatan, di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, sejumlah unit sepeda motor premium, dokumen kepemilikan tanah dan bangunan, emas dan logam mulia serta koleksi tas serta aksesori dari merek fesyen ternama.

Selain penyitaan aset fisik, aparat Bareskrim juga telah memblokir sejumlah rekening bank yang difungsikan sebagai penampungan dana judi online, dengan total saldo mencapai lebih dari Rp3,5 miliar.

Saat ini, tersangka LT masih mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan pada 27 Maret 2026. Dalam waktu dekat, penyidik akan segera melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk memasuki tahap persidangan.

Atas perbuatannya, LT dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tersangka kini menghadapi ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. (Mev).

RUU Pelindungan Saksi Dan Korban Disetujui Jadi UU, Ini 11 Substansi Krusial

Jakarta.Metro Sumut

Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) disahkan menjadi UU. Seluruh fraksi secara bulat memberikan persetujuan.  Beleid ini ke depan bakal memperkuat mekanisme pelindungan bagi saksi dan korban.

“Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat apakah RUU PSDK dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU. Setuju?,” tanya Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di Gedung Parlemen, Selasa (21/4/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira dalam laporannya, mengatakan RUU PSDK masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2026 usul Komisi XIII DPR. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dari kalangan masyarakat sipil sampai lembaga negara seperti Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

RUU PSDK terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal yang mengatur sedikitnya 11 substansi krusial. Pertama, perluasan pelindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana tak hanya bagi saksi dan/atau korban. Termasuk juga saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli yang selama ini mendapat ancaman. Kedua, kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperkuat sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan.

“Selain itu LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Ketiga, kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Setiap korban pelanggaran HAM berat, perdagangan orang dan korban tindak pidana terorisme dan kekerasan seksual berhak atas kompensasi.

Keempat, dana abadi korban adalah dana yang disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban. Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi korban sebagai bagian dari dana abadi sebagaimana diatur UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengelolaan dana abadi korban dilakukan Kementerian Keuangan dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan LPSK.

Kelima, dana abadi korban tidak hanya berasal dari APBN dan APBD, tapi bagi hasil penerimaan negara bukan pajak penegakan hukum, denda pidana, hasil pengelolaan barang rampasan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, hibah filantropi, pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keenam, dana abadi korban dialokasikan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan negara. Dana abadi korban juga dapat digunakan untuk dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, satuan tugas khusus dapat dibentuk LPSK untuk menjalankan kewenangan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.

Kedelapan, LPSK melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait yang berwenang dalam melakukan pelindungan untuk saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli dalam setiap peradilan pidana. Kesembilan, pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung pelindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan dan/atau ahli sesuai dengan kewenangannya.

Kesepuluh, setiap orang termasuk sahabat saksi dan korban dapat berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan pelindungan kepada saksi, korban, pelapor, informan, dan/atau ahli. Kesebelas, ketentuan pidana telah diakomodasi dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dalam RUU PSDK hanya menyebut, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli, dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP”.

“Komisi XIII mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR pada hari ini terhadap RUU tersebut untuk menjadi UU dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden,” usul Andreas.

Pada kesempatan yang sama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelindungan saksi dan korban sebagaimana diatur UU No.31 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban belum responsif terhadap perkembangan hukum. Pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif belum didukung pengaturan yang efektif. Akibatnya, kesaksian sering disampaikan dalam kondisi tertekan sehingga diperlukan penguatan LPSK.

Supratman menilai RUU PSDK melengkapi KUHAP dengan menempatkan saksi dan korban sebagai subjek yang selaras dengan pelaku. Serta menegaskan pergeseran paradigma dari fokus pada pelaku menjadi saksi dan korban. Beleid ini mengatur mulai dari pelindungan dan pemenuhan hak bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli, dana abadi korban, restitusi, dan kompensasi sampai ketentuan pidana.

"Presiden menyatakan setuju terhadap RUU PSDK untuk disahkan menjadi UU,” ujarnya menyampaikan pendapat akhir Presiden terhadap RUU PSDK. (San).

Gelontorkan Dana Tahap II, Pemerintah Percepat Perbaikan Rumah Terdampak Bencana

Aceh Tamiang.Metro Sumut

Pemerintah menggelontorkan dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap II kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera khususnya yang rusak ringan dan sedang.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung secara hybrid dari Kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (21/4/2026).  Penyerahan dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno yang didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Keduanya juga menyaksikan secara virtual penyerahan bantuan perbaikan rumah rusak di Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan bantuan tahap pertama pada 13 Februari 2026 yang dipimpin oleh Menko Pratikno dari Tapanuli Utara yang diikuti Mendagri di Aceh Tamiang dan Kepala BNPB di Lhokseumawe

Dalam penjelasannya, Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menekankan bahwa pemerintah sejak awal telah menyiapkan skema bantuan terstruktur berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat atau hilang.

Ia menjelaskan, untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan diberikan melalui BNPB masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Sementara itu, penanganan rumah rusak berat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta dukungan pihak nonpemerintah.

“Prinsip kita adalah ingin memberikan bantuan secepat mungkin, secepat mungkin, kenapa? Supaya yang terdampak betul-betul bisa memperbaiki rumahnya dan juga bersemangat kembali,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menerapkan sistem pendataan bertahap agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa harus menunggu seluruh wilayah terdampak selesai didata. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerusakan rumah yang awalnya ringan atau sedang menjadi lebih parah akibat keterlambatan penanganan.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang pengajuan pada tahap berikutnya bagi masyarakat yang belum terdata, dengan tetap melalui proses verifikasi yang ketat agar bantuan tepat sasaran. “Sehingga kita harapkan semua yang terdampak betul-betul dapat menerima bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Sementata itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan total bantuan yang diberikan di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah pada kesempatan tersebut sebanyak Rp117, 96 miliar yang diberikan kepada sekitar 4.469 kepala keluarga (KK), baik yang rumahnya rusak ringan maupun sedang. Ia mengungkapkan, hingga saat ini total bantuan yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat di tiga provinsi terdampak sebanyak Rp654,87 miliar untuk 29.786 KK. 

"Ini adalah bantuan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang untuk tiga provinsi. Jadi Bapak-Ibu mohon bantuan kepada Bapak-Ibu yang hadir di sini, ini (bantuan) dimanfaatkan secara baik," jelas Pratikno. 

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi, serta pejabat terkait lainnya. (Satgas PRR).

Diduga Gudang Penampungan BBM Di Belawan Bahari Perlu Mendapat Perhatian Khusus Dari Pertamina Dan Polres Pelabuhan Belawan

Belawan.Metro Sumut

Gudang yang diduga tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal, di Jalan Yos Sudarso Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, perlu mendapat perhatian khusus dari Pertamina, Kepolisian, dan Instansi terkait, tumbuh subur sulit untuk di berantas tuntas, Meski sering terjadi kebakaran, dan kerap menimbulkan korban jiwa.

Disini terlihat perhatian Pemerintah setempat, Pertamina, Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumut dan Instansi terkait, terhadap gudang penampung BBM di Belawan Bahari masih belum terlihat, setidaknya masih relatif kecil. Sampai sekarang belum memberikan tindakan dan perhatian khusus kepada pemilik gudang tersebut.

  

Dengan keuntungan yang besar, kuat bisnis ini sering melibatkan oknum aparat dan penegak hukum yang ikut bermain didalamnya, Solar yang dioplos dalam gudang penimbunan antara Solar Murni dari Pertamina dengan Solar/Bahan Hasil sulingan, Sedangkan untuk Pertalite Murni dari Pertamina dioplos menggunakan Bahan Putih/Bahan Hasil sulingan.

Informasi yang berhasil dihimpun Media ini, Menurut salah warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa gudang tersebut tidak terlalu mencolok bila sedang beraktivitas, pernah melihat mobil fortuner masuk ke gudang tersebut,"aktivitas didalam gak tau bang, apa lagi bongkar muat, beberapa waktu yang cukup lama, mobil Fortuner keluar dari gudang itu bang " Katanya, Selasa (21/04).

Lanjutnya, Kami meminta kepada Pertamina dan Polres Pelabuhan Belawan, untuk menyelidiki gudang tersebut, apabila benar segera di tindak tegas pemilik gudang tersebut, karena telah merugikan masyarakat dan Negara " Ucapnya.

Warga berharap kepada Pangdam, Kapolda Sumut, Kapolres Pelabuhan Belawan, Danlantamal 1, Danpomal, Pihak Pertamina, Danyon Marinir, dan Dinas terkait, untuk memberikan perhatian khusus kepada pemilik gudang di Belawan Bahari tersebut " Harapan warga.

Pelindo Multi Terminal Edukasi Program Rumah Kelola Sampah Kepada Mahasiswa

Medan.Metro Sumut

PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, hadir sebagai narasumber dalam Kuliah Umum bertema Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan oleh Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Bhinneka Medan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (21/4), bertempat di Auditorium Bung Karno, Universitas Satya Bhinneka.

Kuliah umum ini menghadirkan Finan Syaifullah, Senior Vice President Sekretariat Perusahaan Pelindo Multi Terminal, sebagai pembicara utama. Dalam pemaparannya, Finan membawakan materi seputar perkembangan praktik CSR di lingkungan BUMN, mulai dari landasan regulasi, implementasi program, hingga kaitannya dengan konsep green economy yang tengah menjadi tren global. Ia juga menekankan pentingnya menyederhanakan konsep keberlanjutan seperti SDGs dan triple bottom line agar lebih mudah dipahami dan diterapkan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Sebagai wujud nyata program CSR, Pelindo Multi Terminal memfokuskan implementasinya pada tiga bidang utama: pendidikan melalui program Pelindo Mengajar, lingkungan melalui rehabilitasi mangrove dan pengelolaan sampah, serta pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan pelaku usaha kecil. Ketiganya mencerminkan komitmen perusahaan bahwa CSR adalah strategi bisnis jangka panjang sekaligus investasi nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Salah satu program yang menjadi sorotan dalam kuliah umum ini adalah Rumah Kelola Sampah (RKS), program unggulan CSR Pelindo Multi Terminal yang mengintegrasikan tiga pihak secara setara: perusahaan, akademisi, dan masyarakat. Melalui RKS, masyarakat diajak memahami pengelolaan sampah dari skala rumah tangga, mulai dari pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, pengembangan hidroponik, hingga pemanfaatan panel surya—sehingga persoalan lingkungan sekaligus menjadi peluang kewirausahaan yang nyata.

"CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi strategi berkelanjutan yang membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Rumah Kelola Sampah adalah bukti bahwa ketika perusahaan, akademisi, dan masyarakat bekerja bersama, perubahan nyata bisa terjadi," ujar Finan Syaifullah

Program RKS juga secara aktif mendorong keterlibatan mahasiswa untuk turun langsung ke lapangan, mengembangkan inovasi berbasis lingkungan, dan membangun komunitas yang berdampak. Ke depan, program ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk permasalahan sampah di Kota Medan sekaligus laboratorium hidup bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu perkuliahan.

Kegiatan ini disambut positif oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Bhinneka, Martin, yang berharap kolaborasi dengan SPMT dapat terus berkembang termasuk dalam mendukung Semarak Bazar Kreasi, program tahunan Prodi Kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa. 

Bagi Pelindo Multi Terminal, kolaborasi dengan perguruan tinggi ini sejalan dengan keyakinan perusahaan bahwa generasi muda adalah penggerak utama transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan. (Hamnas/Den).

Terbongkar....,Oknum Orang Atas Diduga Atur Buka-Tutup Judi Pasar 7 Desa Manunggal

Desa Manunggal.Metro Sumut

Upaya penertiban arena judi di Pasar 7 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, oleh aparat kepolisian menuai sorotan. Pasalnya, lokasi yang sebelumnya digerebek dilaporkan kembali beroperasi setelah penertiban dilakukan. Rabu (22/04).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Las Vegas tersebut kembali ramai dikunjungi para pelaku judi, Warga menyebut aktivitas perjudian di lokasi itu sudah rutin berlativitas setiap hari.

Dengan bukanya kembali judi Las Vegas di Pasar 7 ini, membuat para penikmat dan pecandu segala jenis perjudian merasa sangat riang dan gembira. Sebab, mereka bisa kembali bermain dengan bebas dan tidak akan digerebek oleh aparat penegak hukum (APH).

Karena, sebelum lokasi judi Las Vegas ini buka, terlebih dahulu pemilik atau pengelola lokasi perjudian tersebut diduga sudah membayar upeti kepada APH ataupun pihak terkait lainnya, guna memuluskan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Memang sudah kembali beroperasi Las Vegas di Pasar 7 ini bang, sudah beberapa hari buka setiap hari hingga malam bang, setiap hari ramai pemain datang kesini " Ungkap salah satu warga yang namanya tidak mau disebutkan, Selasa (21/04).

Warga juga mengungkapkan adanya praktik judi lain yang turut berlangsung di lokasi tersebut.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat sebelumnya aparat telah melakukan penertiban.

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat, sekaligus bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menekan praktik perjudian di wilayah tersebut. Sehari sebelumnya, operasi serupa juga dilakukan di wilayah Lamasi.

Meski demikian, warga berharap aparat tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi juga mengambil langkah tegas dan berkelanjutan agar aktivitas perjudian di Pasar 7 benar-benar dapat dihentikan. (Tim/Red).

Walkable City Dan Ruang Hijau, Mendagri Ungkap Cara "Murah" Tekan Biaya Kesehatan Kota

Banda Aceh.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pentingnya pembangunan kota yang berorientasi pada kesehatan masyarakat melalui penyediaan ruang hijau dan penguatan konsep kota ramah pejalan kaki (walkable city). Pendekatan ini dinilai sebagai langkah strategis sekaligus efisien untuk menekan biaya kesehatan dalam jangka panjang.

Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Mendagri mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Dengan membangun taman yang banyak, ruang hijau yang banyak untuk kegiatan olahraga, ada pedesterian, itu jauh lebih murah dibanding biaya mereka untuk mensubsidi masyarakat yang terkena penyakit," tegasnya di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep walkable city mendorong terciptanya ruang kota yang nyaman untuk berjalan kaki, berolahraga, dan berinteraksi sosial. Menurutnya, kota yang dirancang dengan pendekatan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat sekaligus produktivitas warga.

Mendagri juga mencontohkan praktik baik yang diterapkan di Singapura, yang berhasil mengintegrasikan ruang hijau dan fasilitas publik dalam perencanaan kotanya. Ia menilai, investasi pada taman dan jalur pedestrian terbukti memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk dalam menekan beban pembiayaan sektor kesehatan.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang kota. Ia mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari sistem penyangga lingkungan.

"Jangan sampai semuanya di-convert menjadi daerah komersial semua. Pemukiman semua. Kalau itu di-convert menjadi pemukiman ... semua, maka yang terjadi nanti, satu, ruang hijaunya untuk bantalannya enggak ada. Tiba-tiba apa? Banjir,” ujarnya.

Menurutnya, konsistensi dalam kebijakan tata ruang menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota, sekaligus mencegah berbagai persoalan lingkungan seperti banjir dan penurunan kualitas ekosistem.

Sebagai ilustrasi, Mendagri menyinggung pembangunan Bandara Banyuwangi yang mengusung konsep ramah lingkungan dengan memaksimalkan ventilasi alami dan meminimalkan penggunaan pendingin udara. Ia menilai, komitmen dalam mempertahankan konsep tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ia menambahkan, keberadaan ruang hijau memiliki peran penting tidak hanya dari sisi estetika, tetapi juga sebagai ruang resapan air dan penyangga keseimbangan lingkungan. Tanpa pengelolaan tata ruang yang baik, berbagai risiko seperti penyempitan sungai dan potensi banjir dapat meningkat.

Terakhir, Mendagri mengajak kepala daerah untuk memandang kota sebagai ruang hidup yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan semata sebagai pusat aktivitas ekonomi. (Puspen Kemendagri).

Kasatgas PRR Saluran Bantuan Di Bener Meriah, Ketahanan Sosial Menguat

Medan.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, menyalurkan bantuan kepada penyintas bencana hidrometeorologi di hunian sementara (huntara) Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Senin (20/4/2026).

Bantuan tersebut terdiri atas 222 paket perlengkapan dapur dan perlengkapan makan, disertai dua toren penampungan air berkapasitas 2000 liter.

Paket bantuan ini disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi bagi penyintas bencana yang menghuni huntara di Desa Tunyang.

Dalam kesempatan tersebut, Tito mengungkapkan kondisi penyintas bencana di Desa Tunyang sudah jauh lebih membaik ketimbang dua bulan lalu, seiring dengan rampungnya pembangunan huntara yang dilengkapi fasilitas publik yang memadai berupa sanitasi, tempat bermain anak, fasilitas olaharaga, aula dan masjid untuk kegiatan masyarakat.

"Ini (huntara) luar biasa saya enggak banyak melihat yang seperti ini. Sangat rapi dan mereka juga terlihat sekali wajah masyarakat jauh beda waktu kita dua bulan lalu datang, mereka menangis, di sini mereka sudah tersenyum tertawa," kata Tito usai meninjau lokasi huntara Desa Tunyang, Timang Gajah, Bener Meriah, Senin(20/4/2026).

Sebagai langkah lanjutan, Tito mengatakan akan memastikan aneka bantuan sosial lainnya segera tersalurkan, yang terdiri dari bantuan jaminan hidup (jadup) senilai Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Di sisi lain, ada juga bantuan isi hunian senilai Rp3 juta dan bantuan stimulan ekonomi senilai Rp5 juta per kepala keluarga.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan pascabencana yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana selama menanti hunian tetap (huntap) rampung dibangun.

Lebih lanjut, Tito juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mempercepat dan melengkapi pendataan penerima huntap. Sebab, terdapat dua model pembangunan huntap yang perlu divalidasi, yakni huntap in-situ atau di lokasi semula dan huntap komunal dalam satu kompleks.

"Jadi saya memerlukan data itu secepat mungkin. Nanti tolong (mereka) didatangi, Bapak Bupati (Bener Meriah Tagore Abubakar), apa pilihan dari warga- warga," kata Tito.

Menurut Tito, kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah (pemda) merupakan faktor kunci percepatan pembangunan huntap agar para penyintas bencana tidak terlampau lama tinggal di huntara.

Sebagai informasi, kunjungan Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian ke Bener Meriah merupakan bagian rangkaian agenda meninjau progres rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, sekaligus memantau perkembangan kondisi terkini penyintas bencana di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar, dan jajaran Forkopimda se-Kabupaten Bener Meriah. (Satgas PRR).

Pelindo Regional 1 Mengucapkan Selamat Hari Kartini 2026

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2026 sebagai momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam mendukung kemajuan sektor kepelabuhanan nasional.

Peringatan ini mengusung semangat emansipasi yang tercermin dalam tema “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Hari Kartini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga pengingat akan pentingnya kontribusi perempuan dalam berbagai lini, termasuk di sektor maritim dan logistik yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki.

Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyatakan bahwa peringatan Hari Kartini menjadi momen reflektif untuk terus mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja.

“Emansipasi wanita di Indonesia berawal dari perjuangan pahlawan perempuan R.A. Kartini. Dari situ kita merasakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam memperoleh akses pendidikan. Perempuan hebat terus menginspirasi melalui setiap capaian dan prestasi yang ditorehkan,” ujar Fadillah.

“Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Semoga semangat Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini dan mendatang,” tutupnya.

Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk perempuan, melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan.

Peringatan Hari Kartini tahun ini juga menjadi refleksi atas peran strategis perempuan di lingkungan Pelindo, baik dalam operasional pelabuhan, manajemen, maupun fungsi pendukung lainnya. Dengan semangat kesetaraan dan profesionalisme, perempuan dinilai mampu memberikan perspektif baru dalam mendorong transformasi perusahaan.

Melalui peringatan ini, Pelindo Regional 1 berharap nilai-nilai perjuangan R.A. Kartini dapat terus menginspirasi seluruh insan perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat konektivitas dan layanan kepelabuhanan yang berdaya saing global. (Hamnas).

Perkuat Sinergi Operasional, Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Lakukan Kunjungan Kerja ke PT Prima Indonesia Logistik

Medan.Metro Sumut

Pasca Change Parent beberapa waktu yang lalu, PT Multi Terminal Indonesia melakukan agenda kunjungan kerja ke PT Prima Indonesia Logistik. Dalam upaya memperkuat integrasi layanan logistik dan meninjau langsung efektivitas operasional di lapangan, jajaran Dewan Komisaris (BOC) dan Direksi (BOD) PT Multi Terminal Indonesia (MTI) melakukan kunjungan ke fasilitas PT Prima Indonesia Logistik. 

Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 April 2026 ini, mencakup peninjauan di beberapa titik vital ekonomi, yaitu Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Belawan.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat secara langsung fasilitas, kegiatan usaha dan sistem keamanan dalam bekerja PT Prima Indonesia Logistik sebagai bagian dari sinergi berkelanjutan di bawah naungan Pelindo Group. 

Melalui agenda ini, manajemen PT MTI berupaya memastikan keselarasan strategi bisnis dalam mendukung kelancaran arus barang di wilayah barat Indonesia. Rangkaian kunjungan dimulai pada Minggu (19/04) dengan peninjauan area Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Sei Mangkei. Lokasi-lokasi ini merupakan pusat pertumbuhan logistik strategis yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional.

Puncak kegiatan berlangsung pada Senin (20/04), di mana delegasi Dewan Komisaris dan Direkti PT MTI mengunjungi Kantor Pusat PT Prima Indonesia Logistik di Belawan. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pemaparan profil perusahaan (company profile) oleh manajemen PT Prima Indonesia Logistik serta site visit ke area operasional pelabuhan guna melihat performa teknis dan kapasitas infrastruktur yang ada.

Selain peninjauan fisik, agenda ini juga diisi dengan rapat koordinasi internal, termasuk Rapat Komisaris (RAKOM) dan Rapat Komisaris & Direksi (RAKOMDIR) yang diselenggarakan di Ruang Serba Guna Transformasi PT Prima Indonesia Logistik (20/4). Rapat ini memfokuskan pada evaluasi kinerja dan penyusunan langkah-langkah taktis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok antar anak usaha Pelindo.

Sekretaris Perusahaan PT MTI, Sucahyo, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap lini bisnis berjalan sesuai dengan target korporat. “Sinergi antara PT MTI dan PT PIL adalah kunci untuk menghadirkan solusi logistik yang lebih kompetitif dan terintegrasi bagi pelanggan kami di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kunjungan kerja yang diikuti oleh kurang lebih 15 peserta ini diharapkan dapat membuahkan hasil berupa penguatan kerja sama operasional yang lebih solid, guna mendukung visi Pelindo dalam menjadi pemimpin ekosistem maritim dan logistik yang terintegrasi. (Awi Humas).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

PT Pelindo Regional 1 Melaksanakan Acara Pelepasan Calon Jemaah Haji 2026

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 melaksanakan kegiatan pelepasan calon jemaah haji tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Selat Malaka, Lantai 7A, pada Selasa (21/4).

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan kepada para pegawai Pelindo Group yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Mengusung tema “Langkah Suci Menuju Baitullah, Mengharap Ridha Ilahi”, acara ini turut dihadiri oleh Managemen Pelindo regional 1, Subholding serta anak Perusahaan di wilayah Medan dan Sekitarnya.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Pelindo Regional 1 dengan SPMT sebagai bentuk sinergi dalam mendukung program pembinaan spiritual bagi insan perusahaan.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. “Kami berharap melalui kegiatan ini, para calon jemaah haji dapat berangkat dengan penuh kesiapan, baik secara fisik maupun mental, serta kembali membawa semangat baru yang positif bagi lingkungan kerja,” ujarnya.

Dalam tausiyahnya, H. Abdul Latif Khan mengingatkan pentingnya meluruskan niat, menjaga kesehatan, serta memperbanyak ibadah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh haru, dihadiri oleh para pegawai Pelindo Group yang turut memberikan doa dan dukungan. Kegiatan ini juga difasilitasi secara daring melalui Zoom Meeting untuk menjangkau partisipasi yang lebih luas.

Melalui kegiatan ini, Pelindo Regional 1 berharap dapat terus memperkuat nilai kebersamaan dan spiritualitas di lingkungan kerja, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. (Hamnas).

Kasatgas Tito Saksikan Penyerahan Surat Pernyataan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus

Banda Aceh.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian  menyaksikan penyerahan Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Kota Medan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, penyerahan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Prosesi penyerahan tersebut menjadi rangkaian kegiatan Kasatgas Tito dalam menghadiri Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026). Di sisi lain, prosesi tersebut juga menandai komitmen daerah dalam mendukung pemulihan pascabencana di Aceh.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk seluruh daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan besaran minimal sama dengan TA 2025, baik bagi daerah terdampak bencana maupun yang tidak. Kemudian, Mendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang memuat anjuran bagi daerah yang tidak terdampak bencana di tiga provinsi tersebut untuk mendukung pemulihan pascabencana.

“Saya mengeluarkan surat edaran resmi, bukan untuk saya. Satu rupiah pun enggak akan untuk saya. Tapi semata-mata karena saya Kasatgas bisa melihat persoalan di semua daerah ini,” ujar Tito.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, tercatat delapan daerah berkomitmen mengusulkan bantuan kepada daerah terdampak bencana di Aceh. Daerah tersebut antara lain Kota Medan yang menyampaikan bantuan keuangan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, Kabupaten Deli Serdang mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya, Kabupaten Simalungun mengusulkan bantuan sebesar Rp30 miliar kepada Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Asahan mengusulkan bantuan sebesar Rp30 miliar kepada Kabupaten Bireuen. Serta Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya.

Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada  Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian, Kota Pematangsiantar mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Bener Meriah. Serta Kabupaten Labuhanbatu mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Gayo Lues.

“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, delapan kepala daerah yang menyumbangkan atau menghibahkan untuk kepala daerah [terdampak bencana di Aceh] yang betul-betul saya tahu mereka sulit,” tandasnya.

Usai menyaksikan penyerahan tersebut, Tito bertolak menuju Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Di masjid tersebut, Tito menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman. Tito berharap bantuan tersebut dapat membantu pelaksanaan operasionalisasi masjid yang merupakan jantung kehidupan masyarakat Aceh.

“Sekaligus juga saya meminta dukungan dari Masjid Baiturrahman agar tugas untuk pemulihan bencana bisa didoakan dipercepat, dan mendapat rida dari Allah Swt.,” tandas Tito. (Satgas PRR).

Mendagri Ajak APEKSI Optimalkan Peran Forkopimda Atasi Persoalan Daerah

Banda Aceh.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak jajaran kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kepala daerah diminta bersinergi dengan Forkopimda dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.

"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," ujar Mendagri saat menyampaikan sambutan kunci pada Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).

Ia mengatakan, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah. Hal tersebut mencakup persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Daerah juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.

Koordinasi yang dilakukan secara intensif, kata Mendagri, akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.

"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi. Kepala daerah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.

"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," imbuhnya.

Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.

Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional. Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.

"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," tandas Mendagri.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, para wali kota Komisariat Wilayah I APEKSI, serta pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Aktivitas BBM Diduga Ilegal Bebas Beroperasi Di Jalan Suwanda Titipapan

Medan Deli.Metro Sumut

Dugaan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal kembali mencuat di Jalan Suwadana, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, diduga masih beroperasi. Selasa (21/04).

Sejumlah warga menyebut, mobil tangki berwarna biru putih diduga rutin keluar-masuk lokasi, dan aktivitas bongkar bbm tersebut tetap berjalan tanpa hambatan. 

Informasi yang diterima dari warga, Kehadiran mobil tangki biru putih tersebut memicu kecurigaan warga. Mereka menilai durasi kendaraan berada dilokasu cukup lama dan tidak sekadar untuk pengisian bahan bakar operasional biasa.

Salah satu warga yang namanya minta di inisialkan DW (45) mengatakan kurang tau pasti juga tempat apa itu, tapi saya pernah melihat mobil tangki warna biru putih kelokasi itu, cukup lama parkir disitu " Katanya, Senin (20/04).

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya aktivitas penimbunan BBM dalam jumlah besar di lokasi tersebut, Masyarakat mendesak Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan membongkar praktek penimbunan dan pengolahan BBM subsidi ilegal di Jalan Suwanda Titipapan, yang telah merugikan negara sekitar ratusan juta.

Sanksi untuk penimbunan BBM ilegal dapat berupa Pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak Rp 5 miliar serta Penutupan tempat usaha.

Lokasi tersebut dekat sekali dengan pemukiman padat penduduk, dengan akses jalan untuk warga, dan sekarang untuk akses kendaraan mobil tangki bermuatan BBM. (Tim/Red).

Dampak Pencurian Listrik Terhadap Kerugian Negara Oleh Penambang Bitcoin Di Namorambe Deliserdang

Deli Serdang.Metro Sumut

Melonjaknya harga mata uang crypto seperti Bitcoin, Ethereum dan lainnya, mengundang banyak penambang di seluruh dunia. Aktifitas penambangan crypto ini memang menggiurkan, dengan harga Bitcoin yang mencapai 700 jutaan rupiah per unit. Begitu pula mata uang crypto lainnya.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Namun ada satu sumber biaya terbesar yang menghantui para penambang crypto, yaitu listrik. Aktivitas penambangan cryptocurrency membutuhkan listrik berjumlah besar karena kerap melibatkan banyak perangkat komputer yang dinyalakan secara terus-menerus.

Dari narasumber Sukrisno (53) mengatakan dugaan kasus pencurian listrik seperti penambang Bitcoin di Jalan Namorambe, Desa Ujung Labuhan, Dusun I, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, mengakibatkan kerugian PLN perusahan milik Negara puluhan miliar perbulan " Katanya, Selasa (21/04).

Lanjutnya, Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain seperti menyambung langsung jaringan listrik tanpa meteran resmi, memodifikasi instalasi agar pemakaian tidak terdeteksi, hingga memanfaatkan jalur listrik milik negara tanpa izin. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar " Ucapnya.

Ia menjelaskan, Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara berkala melakukan penertiban terhadap sambungan liar dan aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan negara. Penindakan biasanya dilakukan melalui operasi bersama aparat penegak hukum guna memastikan jaringan listrik digunakan sesuai ketentuan "Jelasnya.

" Fenomena ini kembali menegaskan bahwa persoalan bukan terletak pada teknologi kripto itu sendiri, melainkan pada penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Aktivitas mining dapat berjalan legal selama menggunakan sumber listrik resmi dan mematuhi aturan yang berlaku " Tegasnya 

Ia menambahkan, di Negara Indonesia, penggunaan listrik tanpa hak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 51 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara dan denda serta kewajiban mengganti kerugian " Tambahnya.

Kasus menjadi sorotan publik mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku, Praktik pencurian listrik dalam skala besar bukan sekadar pelanggaran administratif- ini adalah kejahatan serius yang merugikan negara, membahayakan jaringan listrik, dan berpotensi memicu kebakaran. (Tim/Red).

Kemendagri Dorong Pembiayaan Inovatif Dan Kolaboratif Untuk Percepat Pembangunan Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menegaskan pentingnya memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan yang tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah bertajuk “Akselerasi, Transformasi, dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang diselenggarakan secara hybrid dari Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (16/4/2026).

Fatoni menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih adaptif dalam memanfaatkan peluang pembiayaan di luar APBD guna mempercepat realisasi program pembangunan.

Ia menjelaskan, sejumlah skema strategis yang dapat dimanfaatkan antara lain kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta dukungan program dari kementerian dan lembaga.

“Pendanaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari APBD. Kolaborasi dan inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk memperluas ruang fiskal daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi skema pembiayaan alternatif sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat kemitraan, serta mengintegrasikan pembiayaan dengan perencanaan pembangunan.

Kemendagri mendorong Pemda untuk lebih proaktif, adaptif, dan strategis dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tercipta ekosistem pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

“Dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, diharapkan percepatan pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (Puspen Kemendagri).

Bangun Sanitasi Babinsa Kerjen Bersama Warga, Wujud Nyata Pencegahan Penyakit

Blitar.Metro Sumut

Upaya menjaga kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui peningkatan kebersihan lingkungan, salah satunya dengan pembangunan sanitasi yang layak. Hal ini seperti yang dilakukan Babinsa Desa Kerjen Koramil 0808/06 Srengat Serda Dwi Yono bersama warga melaksanakan kegiatan pembangunan sanitasi di rumah Ibu Ropiah RT. 02 RW. 01 Desa Kerjen Kecamatan Srengat, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan masyarakat, khususnya dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit akibat sanitasi yang kurang baik. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang memadai, diharapkan kualitas kesehatan warga dapat meningkat secara signifikan.

Serda Dwi Yono menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah preventif terhadap penyakit.

Warga setempat menyambut baik kegiatan tersebut dan turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Semangat gotong royong terlihat jelas, mencerminkan kekompakan antara Babinsa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan semakin meningkat. Selain itu, sinergi antara TNI dan warga diharapkan terus terjalin guna mendukung terciptanya kehidupan yang sehat, aman dan sejahtera. (Dim08080).

Ini 3 Pelabuhan Penumpang Terpadat Selama Angkutan Lebaran 2026 Di Pelindo Multi Terminal

Medan.Metro Sumut

Mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi laut melalui terminal penumpang yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, tercatat meningkat selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Selama periode H-15 hingga H+15 atau 6 Maret hingga 5 April 2026, Pelindo Multi Terminal mencatat total pergerakan penumpang sebanyak 1.129.281 orang. Angka ini naik 14,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 983.454 orang.

Puncak arus mudik terjadi pada H-2 (19 Maret 2026) dengan jumlah penumpang sebanyak 53.595 orang, sementara puncak arus balik tertinggi tercatat pada H+8 (29 Maret 2026) dengan 61.774 orang.

Dari total trafik tersebut, terdapat tiga terminal penumpang dengan aktivitas terpadat selama periode Angkutan Lebaran 2026. Tanjung Balai Karimun mencatat pergerakan jumlah penumpang sebanyak 268.777 orang, disusul Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dengan 267.678 orang, serta Tanjungpinang sebanyak 263.675 orang. 

VP Komunikasi Korporasi Pelindo Multi Terminal, Farid Chairmawan menjelaskan bahwa selama periode Angkutan Lebaran 2026, perusahaan mengelola 15 terminal penumpang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Momentum libur lebaran identik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Karena itu kami memastikan kesiapan operasional di seluruh terminal penumpang berjalan optimal, didukung koordinasi lintas stakeholders, serta penguatan layanan di lapangan. Upaya ini kami lakukan untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi setiap penumpang,” terang Farid.

Di tengah tingginya mobilitas tersebut, Pelindo Multi Terminal berharap setiap perjalanan yang dilalui masyarakat tidak sekadar menjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi bagian dari momen berharga untuk kembali bertemu dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga. Dengan layanan yang terus ditingkatkan, perusahaan berkomitmen untuk hadir sebagai bagian dari perjalanan itu dengan menghubungkan jarak, menjaga kenyamanan, dan memastikan setiap langkah pulang berlangsung dengan aman dan penuh makna. (Hamnas).

Dukung Penuh Perkembangan Logistik Di Indonesia, PT Prima Indonesia Logistik Hadiri Acara Bimtek Pembinaan Calon Pelaku Usaha Ekspor Tahun 2026

Medan.Metro Sumut

PT Prima Indonesia Logistik terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ekosistem logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku usaha dalam negeri melalui partisipasi aktif pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Fasilitasi Calon Pelaku Usaha Ekspor Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada 14–17 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan jumlah eksportir baru, khususnya dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna memperkuat kontribusi daerah terhadap kinerja ekspor nasional.

Bimtek tersebut dirancang secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, regulator, asosiasi, hingga pelaku usaha berpengalaman.

Sebagai bagian dari Pelindo Group yang bergerak di sektor logistik dan rantai pasok, PT Prima Indonesia Logistik berperan dalam memberikan materi terkait prosedur logistik ekspor pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan. Materi ini menjadi bagian krusial dalam keseluruhan proses ekspor, mengingat aspek logistik memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran distribusi barang dari produsen hingga ke negara tujuan.

Dalam paparannya, Bangun Sitakar selaku perwakilan PT Prima Indonesia Logistik menekankan bahwa efisiensi dan keandalan sistem logistik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional.

“Penguatan pemahaman terkait proses logistik sangat penting bagi calon pelaku usaha, karena tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengiriman, keamanan barang, serta kepuasan buyer di pasar global,” ujar Bangun

Sejalan dengan hal tersebut, Bangun juga memaparkan dan memperkenalkan kepada peserta rapat perihal bisnis logistik yang ada pada PT Prima Indonesia Logistik

Lebih lanjut disampaikan bahwa kesiapan pelaku usaha dalam mengelola rantai pasok secara terintegrasi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan keberhasilan ekspor. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, serta penyedia jasa logistik menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekspor yang kuat dan berkelanjutan.

Momentum pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas perdagangan global turut membuka peluang besar bagi pelaku dan calon pelaku usaha Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kesiapan dari sisi operasional, termasuk penguasaan aspek logistik dan distribusi internasional.

PT Prima Indonesia Logistik akan terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional melalui penyediaan layanan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Awi Humas).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Bersihkan Bahu Jalan, Babinsa Pasirharjo Kerja Bakti Bersama Warga Demi Keindahan Lingkungan

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Desa Pasirharjo Koramil 0808/16 Talun, Serda Agis, menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan aktif memimpin warga melaksanakan kerja bakti pembersihan bahu jalan di Dusun Sonogunting RT 02 RW 03 Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Serda Agis bersama warga bergotong royong membersihkan rumput liar, semak belukar, serta sampah yang menumpuk di sepanjang bahu jalan. Dengan penuh semangat kebersamaan, warga tampak antusias mengikuti arahan Babinsa guna mempercepat proses pembersihan.

Serda Agis menyampaikan bahwa pembersihan bahu jalan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan kondisi bahu jalan yang bersih dan rapi, pandangan pengendara menjadi lebih luas sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan, khususnya di jalur yang rawan tertutup semak.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya kesan kumuh di lingkungan desa. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan bagi warga, tetapi juga mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan kerja bakti ini, diharapkan semangat gotong royong terus terjaga dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga juga semakin mempererat hubungan antara TNI dan rakyat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan. (Dim0808).

Dugaan Mark-Up Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Babalan, Anggaran 4 Milyar Lebih Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

Langkat.Metro Sumut

Indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Babalan kembali mencoreng dunia pendidikan, yang diduga kuat terjadi praktik mark-up anggaran dan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi teknis.

Proyek pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Babalan ini dikabarkan dari APBN Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 4.709.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Rupiah)

Namun, fakta di lapangan justru jauh dari kata memuaskan. Pekerjaan konstruksi yang seharusnya menjunjung kualitas dan keamanan ruang belajar justru terindikasi asal-asalan. Bahan bangunan yang digunakan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lazim dalam proyek rehabilitasi gedung sekolah.

Sementara Kepsek SMP Negeri 2 Babalan Yanti Ustam saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, melalui whatsappnya mengatakan, untuk masalah revit sudah ada perencana dan pengawas yang mengecek pekerjaannya yang dilaporkan langsung ke Kementrian sesuai dengan juknis " Katanya, Kamis (16/04).

" Untuk komite sudah sepakat guru-guru dan tata usaha, untuk pergantian disebab kriteria anak tidak bersekolah lagi di sekolah kami, dan masa jabatan yang sudah cukup lama (pp no 75 tahun 2016) 3 tahun otomatis masa jabatan komite berhenti secara otomatis " Ucapnya.

Masyarakat dan publik mendesak kepada Kejati Sumut dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek pendidikan. Diperlukan audit independen dan pengawasan ketat dari instansi terkait, termasuk Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum, agar setiap proyek pembangunan sekolah benar-benar menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mutu. (Rah/Red).

Kelurahan Tanah Tinggi Salurkan Bantuan Pangan, Warga Antusias Terima Beras Dan Minyak Goreng

Binjai.Metro Sumut

Program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi global, kegiatan yang berlangsung di kantor kelurahan Tanah Tinggi, kecamatan Binjai Timur pada Kamis, (16/4/2026). 

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako berisi beras dan minyak goreng ini disambut baik oleh warga. 

Setiap Keluarga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. 

Kehadiran bantuan tersebut merupakan wujud konkret perhatian pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari ini menjadi momen penting dalam upaya membantu meringankan beban ekonomi warga. 

Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meringankan beban masyarakat. (Pul).

Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Di Wilayah Papua

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menyebutkan, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni.

“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Mendagri usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia mengakui, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. “Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujarnya.

Syukurnya, kata Mendagri, pekerjaan ini ditangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.

“Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” jelasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua. (Puspen Kemendagri).

Wamendagri Bima Tinjau Kampung Bahagia Di Jambi, Tekankan Peran RT Sebagai Ujung Tombak Program Pemerintah

Jambi.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lokasi pilot project (percontohan) Program Kampung Bahagia di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (15/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bima menekankan pentingnya peran Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak keberhasilan program pemerintah di tingkat paling bawah.

Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh kapasitas dan keaktifan RT dalam menggerakkan masyarakat. “Ujung tombak itu Ketua RT. Setiap program, kalau Ketua RT-nya enggak sigap, enggak aktif, enggak akan menang kelurahan itu,” kata Bima.

Ia menilai, Program Kampung Bahagia menjadi contoh pendekatan pemberdayaan yang lebih sistematis melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) serta penguatan tata kelola di masyarakat. Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Jambi tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran, tetapi juga pada pembangunan sistem dan edukasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang lebih tertib melalui mekanisme perbankan.

“Harusnya yang seperti ini akan panjang dan bertahan lama karena dirasakan manfaatnya, saya apresiasi. Kampung Bahagia bukan saja bisa diadopsi di Kota/Kabupaten [di] Jambi, tapi juga di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya pengukuran berbasis data sebelum dan sesudah program berjalan guna memastikan dampak nyata di masyarakat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan dan replikasi program secara lebih luas.

Sebagai informasi, Program Kampung Bahagia di RT 14 Jambi telah diwujudkan melalui pembangunan drainase tertutup sepanjang 133 meter, pengadaan fasilitas warga seperti tenda, kursi, printer, alat kesehatan, serta pemasangan lima titik CCTV. Program ini juga mendorong swadaya masyarakat, termasuk penambahan drainase sepanjang 80 meter dan berbagai fasilitas lainnya, sekaligus meningkatkan gotong royong serta efisiensi penggunaan anggaran. (Puspen Kemendagri).