Kasatgas Tito Saksikan Penyerahan Surat Pernyataan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus

Banda Aceh.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian  menyaksikan penyerahan Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Kota Medan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, penyerahan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Prosesi penyerahan tersebut menjadi rangkaian kegiatan Kasatgas Tito dalam menghadiri Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026). Di sisi lain, prosesi tersebut juga menandai komitmen daerah dalam mendukung pemulihan pascabencana di Aceh.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk seluruh daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan besaran minimal sama dengan TA 2025, baik bagi daerah terdampak bencana maupun yang tidak. Kemudian, Mendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang memuat anjuran bagi daerah yang tidak terdampak bencana di tiga provinsi tersebut untuk mendukung pemulihan pascabencana.

“Saya mengeluarkan surat edaran resmi, bukan untuk saya. Satu rupiah pun enggak akan untuk saya. Tapi semata-mata karena saya Kasatgas bisa melihat persoalan di semua daerah ini,” ujar Tito.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, tercatat delapan daerah berkomitmen mengusulkan bantuan kepada daerah terdampak bencana di Aceh. Daerah tersebut antara lain Kota Medan yang menyampaikan bantuan keuangan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, Kabupaten Deli Serdang mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya, Kabupaten Simalungun mengusulkan bantuan sebesar Rp30 miliar kepada Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Asahan mengusulkan bantuan sebesar Rp30 miliar kepada Kabupaten Bireuen. Serta Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya.

Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada  Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian, Kota Pematangsiantar mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Bener Meriah. Serta Kabupaten Labuhanbatu mengusulkan bantuan sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Gayo Lues.

“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, delapan kepala daerah yang menyumbangkan atau menghibahkan untuk kepala daerah [terdampak bencana di Aceh] yang betul-betul saya tahu mereka sulit,” tandasnya.

Usai menyaksikan penyerahan tersebut, Tito bertolak menuju Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Di masjid tersebut, Tito menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman. Tito berharap bantuan tersebut dapat membantu pelaksanaan operasionalisasi masjid yang merupakan jantung kehidupan masyarakat Aceh.

“Sekaligus juga saya meminta dukungan dari Masjid Baiturrahman agar tugas untuk pemulihan bencana bisa didoakan dipercepat, dan mendapat rida dari Allah Swt.,” tandas Tito. (Satgas PRR).

Mendagri Ajak APEKSI Optimalkan Peran Forkopimda Atasi Persoalan Daerah

Banda Aceh.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak jajaran kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kepala daerah diminta bersinergi dengan Forkopimda dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.

"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," ujar Mendagri saat menyampaikan sambutan kunci pada Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).

Ia mengatakan, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah. Hal tersebut mencakup persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Daerah juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.

Koordinasi yang dilakukan secara intensif, kata Mendagri, akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.

"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi. Kepala daerah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.

"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," imbuhnya.

Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.

Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional. Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.

"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," tandas Mendagri.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, para wali kota Komisariat Wilayah I APEKSI, serta pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Aktivitas BBM Diduga Ilegal Bebas Beroperasi Di Jalan Suwanda Titipapan

Medan Deli.Metro Sumut

Dugaan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal kembali mencuat di Jalan Suwadana, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, diduga masih beroperasi. Selasa (21/04).

Sejumlah warga menyebut, mobil tangki berwarna biru putih diduga rutin keluar-masuk lokasi, dan aktivitas bongkar bbm tersebut tetap berjalan tanpa hambatan. 

Informasi yang diterima dari warga, Kehadiran mobil tangki biru putih tersebut memicu kecurigaan warga. Mereka menilai durasi kendaraan berada dilokasu cukup lama dan tidak sekadar untuk pengisian bahan bakar operasional biasa.

Salah satu warga yang namanya minta di inisialkan DW (45) mengatakan kurang tau pasti juga tempat apa itu, tapi saya pernah melihat mobil tangki warna biru putih kelokasi itu, cukup lama parkir disitu " Katanya, Senin (20/04).

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya aktivitas penimbunan BBM dalam jumlah besar di lokasi tersebut, Masyarakat mendesak Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan membongkar praktek penimbunan dan pengolahan BBM subsidi ilegal di Jalan Suwanda Titipapan, yang telah merugikan negara sekitar ratusan juta.

Sanksi untuk penimbunan BBM ilegal dapat berupa Pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak Rp 5 miliar serta Penutupan tempat usaha.

Lokasi tersebut dekat sekali dengan pemukiman padat penduduk, dengan akses jalan untuk warga, dan sekarang untuk akses kendaraan mobil tangki bermuatan BBM. (Tim/Red).

Dampak Pencurian Listrik Terhadap Kerugian Negara Oleh Penambang Bitcoin Di Namorambe Deliserdang

Deli Serdang.Metro Sumut

Melonjaknya harga mata uang crypto seperti Bitcoin, Ethereum dan lainnya, mengundang banyak penambang di seluruh dunia. Aktifitas penambangan crypto ini memang menggiurkan, dengan harga Bitcoin yang mencapai 700 jutaan rupiah per unit. Begitu pula mata uang crypto lainnya.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Namun ada satu sumber biaya terbesar yang menghantui para penambang crypto, yaitu listrik. Aktivitas penambangan cryptocurrency membutuhkan listrik berjumlah besar karena kerap melibatkan banyak perangkat komputer yang dinyalakan secara terus-menerus.

Dari narasumber Sukrisno (53) mengatakan dugaan kasus pencurian listrik seperti penambang Bitcoin di Jalan Namorambe, Desa Ujung Labuhan, Dusun I, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, mengakibatkan kerugian PLN perusahan milik Negara puluhan miliar perbulan " Katanya, Selasa (21/04).

Lanjutnya, Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain seperti menyambung langsung jaringan listrik tanpa meteran resmi, memodifikasi instalasi agar pemakaian tidak terdeteksi, hingga memanfaatkan jalur listrik milik negara tanpa izin. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar " Ucapnya.

Ia menjelaskan, Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara berkala melakukan penertiban terhadap sambungan liar dan aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan negara. Penindakan biasanya dilakukan melalui operasi bersama aparat penegak hukum guna memastikan jaringan listrik digunakan sesuai ketentuan "Jelasnya.

" Fenomena ini kembali menegaskan bahwa persoalan bukan terletak pada teknologi kripto itu sendiri, melainkan pada penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Aktivitas mining dapat berjalan legal selama menggunakan sumber listrik resmi dan mematuhi aturan yang berlaku " Tegasnya 

Ia menambahkan, di Negara Indonesia, penggunaan listrik tanpa hak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 51 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara dan denda serta kewajiban mengganti kerugian " Tambahnya.

Kasus menjadi sorotan publik mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku, Praktik pencurian listrik dalam skala besar bukan sekadar pelanggaran administratif- ini adalah kejahatan serius yang merugikan negara, membahayakan jaringan listrik, dan berpotensi memicu kebakaran. (Tim/Red).

Kemendagri Dorong Pembiayaan Inovatif Dan Kolaboratif Untuk Percepat Pembangunan Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menegaskan pentingnya memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan yang tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah bertajuk “Akselerasi, Transformasi, dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang diselenggarakan secara hybrid dari Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (16/4/2026).

Fatoni menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih adaptif dalam memanfaatkan peluang pembiayaan di luar APBD guna mempercepat realisasi program pembangunan.

Ia menjelaskan, sejumlah skema strategis yang dapat dimanfaatkan antara lain kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta dukungan program dari kementerian dan lembaga.

“Pendanaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari APBD. Kolaborasi dan inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk memperluas ruang fiskal daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi skema pembiayaan alternatif sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat kemitraan, serta mengintegrasikan pembiayaan dengan perencanaan pembangunan.

Kemendagri mendorong Pemda untuk lebih proaktif, adaptif, dan strategis dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tercipta ekosistem pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

“Dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, diharapkan percepatan pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (Puspen Kemendagri).

Bangun Sanitasi Babinsa Kerjen Bersama Warga, Wujud Nyata Pencegahan Penyakit

Blitar.Metro Sumut

Upaya menjaga kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui peningkatan kebersihan lingkungan, salah satunya dengan pembangunan sanitasi yang layak. Hal ini seperti yang dilakukan Babinsa Desa Kerjen Koramil 0808/06 Srengat Serda Dwi Yono bersama warga melaksanakan kegiatan pembangunan sanitasi di rumah Ibu Ropiah RT. 02 RW. 01 Desa Kerjen Kecamatan Srengat, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan masyarakat, khususnya dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit akibat sanitasi yang kurang baik. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang memadai, diharapkan kualitas kesehatan warga dapat meningkat secara signifikan.

Serda Dwi Yono menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah preventif terhadap penyakit.

Warga setempat menyambut baik kegiatan tersebut dan turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Semangat gotong royong terlihat jelas, mencerminkan kekompakan antara Babinsa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan semakin meningkat. Selain itu, sinergi antara TNI dan warga diharapkan terus terjalin guna mendukung terciptanya kehidupan yang sehat, aman dan sejahtera. (Dim08080).

Ini 3 Pelabuhan Penumpang Terpadat Selama Angkutan Lebaran 2026 Di Pelindo Multi Terminal

Medan.Metro Sumut

Mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi laut melalui terminal penumpang yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, tercatat meningkat selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Selama periode H-15 hingga H+15 atau 6 Maret hingga 5 April 2026, Pelindo Multi Terminal mencatat total pergerakan penumpang sebanyak 1.129.281 orang. Angka ini naik 14,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 983.454 orang.

Puncak arus mudik terjadi pada H-2 (19 Maret 2026) dengan jumlah penumpang sebanyak 53.595 orang, sementara puncak arus balik tertinggi tercatat pada H+8 (29 Maret 2026) dengan 61.774 orang.

Dari total trafik tersebut, terdapat tiga terminal penumpang dengan aktivitas terpadat selama periode Angkutan Lebaran 2026. Tanjung Balai Karimun mencatat pergerakan jumlah penumpang sebanyak 268.777 orang, disusul Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dengan 267.678 orang, serta Tanjungpinang sebanyak 263.675 orang. 

VP Komunikasi Korporasi Pelindo Multi Terminal, Farid Chairmawan menjelaskan bahwa selama periode Angkutan Lebaran 2026, perusahaan mengelola 15 terminal penumpang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Momentum libur lebaran identik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Karena itu kami memastikan kesiapan operasional di seluruh terminal penumpang berjalan optimal, didukung koordinasi lintas stakeholders, serta penguatan layanan di lapangan. Upaya ini kami lakukan untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi setiap penumpang,” terang Farid.

Di tengah tingginya mobilitas tersebut, Pelindo Multi Terminal berharap setiap perjalanan yang dilalui masyarakat tidak sekadar menjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi bagian dari momen berharga untuk kembali bertemu dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga. Dengan layanan yang terus ditingkatkan, perusahaan berkomitmen untuk hadir sebagai bagian dari perjalanan itu dengan menghubungkan jarak, menjaga kenyamanan, dan memastikan setiap langkah pulang berlangsung dengan aman dan penuh makna. (Hamnas).

Dukung Penuh Perkembangan Logistik Di Indonesia, PT Prima Indonesia Logistik Hadiri Acara Bimtek Pembinaan Calon Pelaku Usaha Ekspor Tahun 2026

Medan.Metro Sumut

PT Prima Indonesia Logistik terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ekosistem logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku usaha dalam negeri melalui partisipasi aktif pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Fasilitasi Calon Pelaku Usaha Ekspor Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada 14–17 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan jumlah eksportir baru, khususnya dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna memperkuat kontribusi daerah terhadap kinerja ekspor nasional.

Bimtek tersebut dirancang secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, regulator, asosiasi, hingga pelaku usaha berpengalaman.

Sebagai bagian dari Pelindo Group yang bergerak di sektor logistik dan rantai pasok, PT Prima Indonesia Logistik berperan dalam memberikan materi terkait prosedur logistik ekspor pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan. Materi ini menjadi bagian krusial dalam keseluruhan proses ekspor, mengingat aspek logistik memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran distribusi barang dari produsen hingga ke negara tujuan.

Dalam paparannya, Bangun Sitakar selaku perwakilan PT Prima Indonesia Logistik menekankan bahwa efisiensi dan keandalan sistem logistik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional.

“Penguatan pemahaman terkait proses logistik sangat penting bagi calon pelaku usaha, karena tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengiriman, keamanan barang, serta kepuasan buyer di pasar global,” ujar Bangun

Sejalan dengan hal tersebut, Bangun juga memaparkan dan memperkenalkan kepada peserta rapat perihal bisnis logistik yang ada pada PT Prima Indonesia Logistik

Lebih lanjut disampaikan bahwa kesiapan pelaku usaha dalam mengelola rantai pasok secara terintegrasi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan keberhasilan ekspor. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, serta penyedia jasa logistik menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekspor yang kuat dan berkelanjutan.

Momentum pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas perdagangan global turut membuka peluang besar bagi pelaku dan calon pelaku usaha Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kesiapan dari sisi operasional, termasuk penguasaan aspek logistik dan distribusi internasional.

PT Prima Indonesia Logistik akan terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional melalui penyediaan layanan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Awi Humas).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Bersihkan Bahu Jalan, Babinsa Pasirharjo Kerja Bakti Bersama Warga Demi Keindahan Lingkungan

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Desa Pasirharjo Koramil 0808/16 Talun, Serda Agis, menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan aktif memimpin warga melaksanakan kerja bakti pembersihan bahu jalan di Dusun Sonogunting RT 02 RW 03 Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Serda Agis bersama warga bergotong royong membersihkan rumput liar, semak belukar, serta sampah yang menumpuk di sepanjang bahu jalan. Dengan penuh semangat kebersamaan, warga tampak antusias mengikuti arahan Babinsa guna mempercepat proses pembersihan.

Serda Agis menyampaikan bahwa pembersihan bahu jalan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan kondisi bahu jalan yang bersih dan rapi, pandangan pengendara menjadi lebih luas sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan, khususnya di jalur yang rawan tertutup semak.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya kesan kumuh di lingkungan desa. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan bagi warga, tetapi juga mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan kerja bakti ini, diharapkan semangat gotong royong terus terjaga dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga juga semakin mempererat hubungan antara TNI dan rakyat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan. (Dim0808).

Dugaan Mark-Up Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Babalan, Anggaran 4 Milyar Lebih Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

Langkat.Metro Sumut

Indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Babalan kembali mencoreng dunia pendidikan, yang diduga kuat terjadi praktik mark-up anggaran dan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi teknis.

Proyek pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Babalan ini dikabarkan dari APBN Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 4.709.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Rupiah)

Namun, fakta di lapangan justru jauh dari kata memuaskan. Pekerjaan konstruksi yang seharusnya menjunjung kualitas dan keamanan ruang belajar justru terindikasi asal-asalan. Bahan bangunan yang digunakan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lazim dalam proyek rehabilitasi gedung sekolah.

Sementara Kepsek SMP Negeri 2 Babalan Yanti Ustam saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, melalui whatsappnya mengatakan, untuk masalah revit sudah ada perencana dan pengawas yang mengecek pekerjaannya yang dilaporkan langsung ke Kementrian sesuai dengan juknis " Katanya, Kamis (16/04).

" Untuk komite sudah sepakat guru-guru dan tata usaha, untuk pergantian disebab kriteria anak tidak bersekolah lagi di sekolah kami, dan masa jabatan yang sudah cukup lama (pp no 75 tahun 2016) 3 tahun otomatis masa jabatan komite berhenti secara otomatis " Ucapnya.

Masyarakat dan publik mendesak kepada Kejati Sumut dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek pendidikan. Diperlukan audit independen dan pengawasan ketat dari instansi terkait, termasuk Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum, agar setiap proyek pembangunan sekolah benar-benar menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mutu. (Rah/Red).

Kelurahan Tanah Tinggi Salurkan Bantuan Pangan, Warga Antusias Terima Beras Dan Minyak Goreng

Binjai.Metro Sumut

Program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi global, kegiatan yang berlangsung di kantor kelurahan Tanah Tinggi, kecamatan Binjai Timur pada Kamis, (16/4/2026). 

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako berisi beras dan minyak goreng ini disambut baik oleh warga. 

Setiap Keluarga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. 

Kehadiran bantuan tersebut merupakan wujud konkret perhatian pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari ini menjadi momen penting dalam upaya membantu meringankan beban ekonomi warga. 

Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meringankan beban masyarakat. (Pul).

Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Di Wilayah Papua

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menyebutkan, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni.

“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Mendagri usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia mengakui, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. “Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujarnya.

Syukurnya, kata Mendagri, pekerjaan ini ditangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.

“Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” jelasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua. (Puspen Kemendagri).

Wamendagri Bima Tinjau Kampung Bahagia Di Jambi, Tekankan Peran RT Sebagai Ujung Tombak Program Pemerintah

Jambi.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lokasi pilot project (percontohan) Program Kampung Bahagia di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (15/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bima menekankan pentingnya peran Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak keberhasilan program pemerintah di tingkat paling bawah.

Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh kapasitas dan keaktifan RT dalam menggerakkan masyarakat. “Ujung tombak itu Ketua RT. Setiap program, kalau Ketua RT-nya enggak sigap, enggak aktif, enggak akan menang kelurahan itu,” kata Bima.

Ia menilai, Program Kampung Bahagia menjadi contoh pendekatan pemberdayaan yang lebih sistematis melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) serta penguatan tata kelola di masyarakat. Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Jambi tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran, tetapi juga pada pembangunan sistem dan edukasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang lebih tertib melalui mekanisme perbankan.

“Harusnya yang seperti ini akan panjang dan bertahan lama karena dirasakan manfaatnya, saya apresiasi. Kampung Bahagia bukan saja bisa diadopsi di Kota/Kabupaten [di] Jambi, tapi juga di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya pengukuran berbasis data sebelum dan sesudah program berjalan guna memastikan dampak nyata di masyarakat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan dan replikasi program secara lebih luas.

Sebagai informasi, Program Kampung Bahagia di RT 14 Jambi telah diwujudkan melalui pembangunan drainase tertutup sepanjang 133 meter, pengadaan fasilitas warga seperti tenda, kursi, printer, alat kesehatan, serta pemasangan lima titik CCTV. Program ini juga mendorong swadaya masyarakat, termasuk penambahan drainase sepanjang 80 meter dan berbagai fasilitas lainnya, sekaligus meningkatkan gotong royong serta efisiensi penggunaan anggaran. (Puspen Kemendagri).

Komite Sekolah SMPN 2 Babalan Diberhentikan Sepihak Tanpa Alasan Jelas

Langkat.Metro Sumut

Pemecatan dan pemberhentian komite sekolah yang dilakukan oleh Kepala SMPN 2 Babalan Langkat tanpa alasan yang jelas, menjadi sorotan publik dan masyarakat.

Informasi yang diterima, Pemberhentian komite sekolah SMPN 2 Babalan menjadi tanda tanya para orang tua wali murid karena pemberhentiannya dianggap sepihak tidak ada pemberitahuan sebelumnya seharusnya pemberhentian harus melalui musyawarah dan melibatkan masyarakat atau orang tua murid. Rabu (15/04/2026).

Salah satu tokoh masyarakat Yudhi mengatakan penggantian komite sangat mendadak mungkin ada ketidak sepahaman tentang pembangunan sekolah yang saat ini sedang berlangsung.

Menurut Yudhi mungkin kepala sekolah gerah atau tidak mau berbagi rezeki dengan komite sekolah tersebut karena   anggaran APBN yang diberikan pemerintah sangat besar mencapai 4.709.000.000.untuk rehap dan pembangunan sekolah SMPN 2 BABALAN.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan komite sekolah hanya dimintai tanda tangan saat pengajuan permohonan bantuan aja setelah bantuan nya turun komite sekolah tersebut tidak dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut kepala sekolah malah menunjuk suaminya H .Abdi untuk mengelola bangunan tersebut jelas perbuatan kepala sekolah SMPN 2 ibu Yanti membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan mengindahkan peraturan presiden. (Rahmanto).

Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara Dan DTH Terus Dilakukan

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan terbuka terhadap usulan baru pendirian hunian sementara (huntara) dan daftar penerima baru dana tunggu hunian (DTH) untuk penyintas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu diungkapkan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal ZA saat menjelaskan usulan penambahan 97 huntara dari Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi. Huntara itu akan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh Tamiang, yang sebelumnya sempat mengungsi ke luar daerah dan kini mulai kembali ke tempat tinggal semula.

"Sepanjang masih ada masyarakat yang melapor butuh huntara sesuai kategori, tetap akan diproses. Tidak mungkin ditutup meski terlambat, itu rakyat kita juga," kata Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, di Aceh Besar, Selasa (7/4/2026).

Safrizal menegaskan, kendati usulan penambahan huntara terbaru diajukan belakangan, Satgas PRR tetap akan mengakomodir dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan terkait kerusakan rumah dan kepastian lahan huntara.

"Usul untuk Bupati Aceh Tamiang segera kita proses, kita cek, karena sudah diserahkan by nama by address nya, nanti kita cocokkan dengan data BPS dan NIK, yang berhak tentu akan segera kita bangunkan," kata Safrizal yang juga Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Safrizal juga mempersilakan pemerintah daerah lain yang ingin mengusulkan penerima DTH baru, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebab, ia menegaskan,  pemerintah tidak menutup pemutakhiran data untuk mengantisipasi penyintas bencana luput dari pendataan.

Sebagai informasi, data Satgas PRR per 9 April, mencatat jumlah huntara yang sudah rampung dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 18.678 unit dari total 20.378 unit yang akan dibangun dengan capaian progres 91 persen.

Rinciannya, di Provinsi Aceh sebanyak 16.853 huntara sudah rampung dibangun, dari total 18.524 huntara yang akan dibangun atau mencapai progres 90 persen. Di Sumut, sebanyak 995 unit sudah rampung dibangun, dari total 1.024 yang akan dibangun atau mencapai progres 97 persen. Kemudian di Sumbar, dari total 830 unit yang akan dibangun, telah seluruhnya rampung dibangun.

Di sisi lain, Satgas PRR juga menggelontorkan DTH bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di huntara. Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 14.750 penerima di tiga provinsi. Adapun rinciannya,  di Aceh terdiri dari 8.684 penerima, Sumut 4.162 penerima, dan di Sumbar 1.904 penerima.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyatakan strategi percepatan pembangunan huntara dan huntap merupakan langkah untuk memberikan hunian layak kepada penyintas bencana.

"Pendirian huntap (tetap) yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat tentu kita harapkan gak perlu terlalu lama di huntara, masing-masing sudah mengharapkan pemerintah membangun hunian untuk rumah untuk mereka," kata Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4/2026). (Satgas PRR).

Wujudkan Tata Kelola Berstandar Internasional, PT PIL Gelar Acara Awareness Training Sistem Manajemen Terpadu

Medan.Metro Sumut

Sebagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat struktur tata kelola perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional, PT Prima Indonesia Logistik menyelenggarakan Awareness Training Sistem Manajemen Terpadu. Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 14 hingga 15 April 2026, bertempat di Ruang Serba Guna Transformasi PT Prima Indonesia Logistik, Belawan. 

Selain diadakan di Ruang Serba Guna Transformasi PT Prima Indonesia Logistik Belawan, pelatihan ini juga dilangsung secara daring (online) dan diikuti oleh karyawan PT Prima Indonesia Logistik di kantor pewakilan Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Dumai dan Perawang.

Pelatihan ini secara khusus berfokus pada penguatan pemahaman terhadap empat standar internasional utama, yaitu ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Integrasi keempat standar tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi perusahaan dalam menjalankan operasional yang unggul, aman, ramah lingkungan, dan menjunjung tinggi integritas. Dalam pelaksanaannya, PT PIL menggandeng tenaga ahli dari PT Surveyor Indonesia sebagai fasilitator, yakni Bapak Lis Suhardi dan Bapak Yan Budiman. Keduanya memberikan pemaparan mendalam mengenai strategi implementasi sistem manajemen yang terintegrasi guna menghadapi dinamika serta tantangan industri logistik global.

Direksi PT Prima Indonesia Logistik dalam kata sambuatannya mengucapkan terima kasih kepada pihak fasilitator karena sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk para karyawan PT Prima Indonesia Logistik.

Direksi juga menyatakan bahwa agenda ini merupakan langkah krusial dalam transformasi perusahaan. Dengan mengadopsi standar ISO terbaru, seluruh insan PT PIL diharapkan mampu mengimplementasikan praktik terbaik di setiap unit kerja, sehingga dapat memitigasi risiko operasional sekaligus memberikan layanan prima bagi pelanggan.

"Kepada seluruh pegawai PT Prima Indonesia Logistik yang terlampir dalam undangan pelatihan ini, diharapkan untuk mengikuti seluruh pelatihan ini dari awal hingga akhir. Karena pelatihan ini merupakan sangat bermanfaat untuk perusahaan", Ujar Ichwal selaku Plt. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik

Penyelenggaraan pelatihan ini juga menjadi bukti nyata kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan komitmen dalam mendukung penguatan ekosistem logistik nasional melalui tata kelola berstandar internasional. (Awi).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Pengurus DPW Gussur PKD Menyampaikan Surat SK Dan Misi Visi Di Istana Maimoen Medan

Medan.Metro Sumut

Ketua DPW Gudang Surat Suara Rakyat Pendukung Kesultanan Deli (GUSSUR PKD) Kapten (Purn)TNI Jerry Arihta Tarigan didampingi Sekretaris: DR.Ahmad Isharli.Nasution,S.H,M.H, dan Pembina: R.Soekrisno Alim Sudibyo,S.H disaksikan oleh Bendahara Umum DPP LSM GUSSUR INDONESIA; Kariyana Siringo Ringo,S.H, Bendahara GUSSUR PKD : Suriyani, Wakil Sekretaris : Supri Hidayat,S.H,  Penasehat: Kusno Prabowo dan Ketua Bidang Investigasi/Humas: Nahrowi AP.

Dan Hadir juga Sekretaris DPW LSM GUSSUR Sumatera Utara: Didi Irawan. Melakukan Tatap Muka/Audiensi bertemu langsung dengan Ketua Yayasan Sultan Ma'Moen Al Rasyid Perkasa Alam  di Istana Maimoen Medan,  dan saat  kesempatan itu Ketua GUSSUR PKD menyampaikan langsung Surat Keputusan DPW GUSSUR PKD kepada Ketua Yayasan  Sultan Ma'Moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah

Adapun isi surat tersebut :

Bersama ini kami Dewan Pengurus Wilayah Gudang Surat Suara Rakyat Pendukung Kesultanan Deli, dengan ini menyampaikan maksud dan tujuan kami saat bertatap muka/berAudiensi, antara lain:

1.Memberikan SK GUSSUR PKD.

2.Adapun Visi dan Misi LSM GUSSUR PKD adalah:

A.Menampung dan Menyampaikan Aspirasi Suara Rakyat dan Masyarakat yang Menduduki Lahan di Wilayah Kesultanan Deli.

B Mendukung Penuh Program Pengembalian Hak Atas Tanah Adat Kesultanan Deli Bekas Konsesi Deli yang saat ini dikuasai oleh BUMN/PTPN.II/PTPN- I Regional,  PT.NDP dan PT.Ciputra dan Pihak-Pihak Lain.

C.Siap Membantu Pihak Kesultanan Deli dalam. mendata dan memberikan informasi dalam Hal Penegakan Hukum atas Keberadaan Kesultanan Deli.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya penyampaian kami ini dapat diterima, ditunggu jawabannya pada kesempatan pertama, atas perkenan dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.Aamiin.

Ir.Tengku Reizan Ivansyah sebagai  Ketua Yayasan Sultan Ma'Moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah, mengatakan bahwa Yayasan berdiri sejak tahun 1982.

Ketua Yayasan dengan lapang dada menerima Kedatangan dan Audiensi Pengurus  DPW GUSSUR PKD dan juga bersedia ditempatkan Sebagai Pembina di LSM Gudang Surat Suara Rakyat Pendukung Kesultanan Deli.

Usai Pertemuan dengan Ketua Yayasan Sultan Ma'Moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah di Istana Maimoen Medan, Pengurus GUSSUR PKD menyempatkan diri Berfoto bersama di Depan Istana Maimoen Medan. (Tris).

Pelindo Regional 1 Belawan Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Calon Penumpang KM Kelud

Belawan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang calon penumpang KM Kelud di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, yang rencananya akan berangkat pada Selasa, 14 April 2026.

Calon penumpang atas nama Roslina Sibarani (63 tahun) dilaporkan mengalami kondisi tidak sadarkan diri di area Terminal Penumpang Bandar Deli. Keluarga bersama porter segera membawa yang bersangkutan ke area yang lebih aman untuk penanganan awal.

Petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang melakukan pemeriksaan pada pukul 12.14 WIB menyatakan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit PHCM untuk penanganan lebih lanjut.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut.

“Kami turut berduka cita atas kejadian ini. Petugas di lapangan telah berupaya memberikan bantuan secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Pelindo Regional 1 Belawan memastikan pelayanan di Terminal Penumpang Bandar Deli tetap berjalan dengan baik serta terus berkoordinasi dengan instansi terkait. (Hamnas).

Pasca Libur Lebaran Idul Fitri, Layanan Operasional PT PIL Dipastikan Berjalan Optimal

Medan.Metro Sumut

PT Prima Indonesia Logistik menegaskan komitmennya dalam memastikan kelancaran layanan operasional pasca libur Hari Raya Idulfitri 1447 H. Seluruh aktivitas operasional perusahaan telah kembali beroperasi secara penuh serta berjalan optimal dan terkendali di seluruh lini layanan.

Seiring dengan berakhirnya masa libur lebaran Idulfitri, PT Prima Indonesia Logistik telah melakukan berbagai langkah strategis guna menjamin kesiapan operasional, termasuk penguatan koordinasi antarunit kerja, optimalisasi sumber daya, serta penerapan standar operasional secara konsisten dan berkelanjutan.

Manajemen PT Prima Indonesia Logistik menyampaikan bahwa kesiapan operasional pasca Idulfitri merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keandalan layanan serta memastikan kelancaran distribusi logistik kepada pelanggan dan mitra usaha.

“Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan dan memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pasca libur Idulfitri, seluruh lini operasional telah kembali berjalan dengan optimal guna mendukung kebutuhan logistik pelanggan,” ujar manajemen.

Terpantau beberapa kantor perwakilan PT Prima Indonesia Logistik seperti di Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Dumai dan Perawang juga sudah berjalan secara optimal. Lebih lanjut, PT Prima Indonesia Logistik secara berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas operasional guna memastikan tidak terdapat kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran layanan, khususnya dalam momentum pasca Lebaran yang umumnya diiringi dengan peningkatan aktivitas operasional.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip pelayanan prima dengan memastikan aspek ketepatan waktu, keamanan, serta kualitas layanan tetap terjaga, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Kondisi operasional yang telah kembali stabil diharapkan mampu memperkuat peran PT Prima Indonesia Logistik dalam mendukung kelancaran arus barang serta menjaga stabilitas rantai pasok nasional pasca Idulfitri.

PT Prima Indonesia Logistik berkomitmen untuk terus memperkuat layanan logistik yang terintegrasi, andal, dan berdaya saing guna mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (Awi Humas).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Pelindo Catat 2,6 Juta Penumpang Masa Lebaran 2026, Cabang Tanjung Balai Karimun Tumbuh Signifikan

Jakarta.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat kinerja operasional yang positif dalam melayani angkutan Lebaran 2026 sejak H-15 hingga H+15. Total pergerakan penumpang mudik dan balik menembus 2,6 juta orang, meningkat 14,14% dibandingkan 2,3 juta orang pada tahun 2025, dengan arus balik menyumbang 1,3 juta orang dari angka tersebut.

Group Head Sekretariat Perusahaan, Ali Sodikin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas kelancaran operasional selama periode ini.

"Kami bersyukur rangkaian arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. Kenaikan jumlah penumpang sebesar 14,14% mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pelindo. Hal ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di lapangan serta sinergi yang solid dengan para pemangku kepentingan," ujar Ali.

Tren peningkatan tersebut tampak pada sejumlah wilayah operasional. Di Tanjung Balai Karimun, jumlah penumpang melonjak 79,83% dari 149.464 orang menjadi 268.777 orang. Pada sektor kendaraan, Pelabuhan Tanjung Wangi mencatat kenaikan 68,23%, dari 9.663 unit menjadi 16.256 unit.

General Manager Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, menegaskan bahwa capaian ini akan dijadikan motivasi untuk memperkuat standar operasional ke depan.

"Peningkatan arus penumpang ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi fasilitas, kenyamanan, maupun keselamatan penumpang," ujar Joni.

Salah satu penumpang, Andi, mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

"Pelayanannya sangat baik dan tertib. Petugas sigap membantu, fasilitas bersih dan nyaman. Proses naik kapal jadi lebih cepat dan teratur," ungkapnya.

Capaian ini tidak lepas dari berbagai peningkatan layanan yang disiapkan Pelindo sebelum periode mudik. Sebanyak 63 terminal penumpang di seluruh Indonesia dibenahi dari sisi fasilitas dan pengamanan. Pelabuhan Ciwandan turut dioptimalkan sebagai solusi pengurai kepadatan pada jalur penyeberangan Merak–Bakauheni, salah satu titik tersibuk selama musim mudik. Standar pelayanan prima dijaga secara konsisten di seluruh terminal demi memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa.

"Keberhasilan pelayanan periode ini menjadi bekal penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pelindo berkomitmen melanjutkan transformasi guna menghadirkan pengalaman layanan yang semakin baik bagi masyarakat," tutup Ali.  (Hamnas).