Babinsa Kotes Bersama Bidan Desa Laksanakan Posyandu, Wujudkan Kesehatan Masyarakat

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Desa Kotes Koramil 0808/15 Gandusari Serma Gunawan, melaksanakan kegiatan Posyandu bersama Bidan Desa Ibu Anik, S.Keb, di Gedung Serba Guna Dusun Kotes Desa Kotes Kecamatan Gandusari, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan Posyandu ini merupakan salah satu upaya Babinsa dalam mendukung program kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Dalam kegiatan Posyandu tersebut, Bidan Desa Ibu Anik, S.Keb, memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif dan imunisasi bagi bayi dan balita. Posyandu ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan bagi ibu dan anak, serta pemberian vitamin dan makanan tambahan bagi balita.

Serma Gunawan juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gizi bagi keluarga.

Lanjut Serma Gunawan juga memberikan motivasi kepada ibu-ibu untuk selalu menjaga kesehatan maupun gizi keluarga dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kotes, ujarnya.

Harapan kedepannya kegiatan Posyandu ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kotes dan saya juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dan menjaga kesehatan keluarga. (Dim0808).

Menteri Keuangan Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik Akhir 2026

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar Subsidi tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir 2026.

Pernyataan itu diberikan lantaran dirinya telah membuat perhitungan, jika harga minyak dunia bertahan di USD 100 per barel sampai akhir tahun, maka defisit anggaran masih berada pada kisaran 2,9 persen terhadap PDB.

Purbaya lantas menekankan bahwa keuangan negara masih kuat untuk menopang biaya kompensasi terhadap BBM subsidi. Terlebih pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun.

"Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, dan anggaran saya cukup," tegas Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

"Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, enggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp 420 triliun yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL," bebernya.

Menurut dia, pemakaian SAL untuk menambal kompensasi terhadap BBM subsidi jadi skenario terburuk. Sebab, ia menilai kecil kemungkinannya bahwa harga minyak bakal bertahan di atas USD 100 per barel untuk waktu yang panjang.

"Jadi itu saya ingin menegaskan lagi, masyarakat enggak usah khawatir, enggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih, beunghar, kaya lah," ungkap dia.

"Uang kita cukup. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami, dan kami sudah hitung cukup," dia menekankan.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengajak PT Pertamina (Persero) dan badan usaha (BU) swasta untuk menghitung formulasi harga BBM non subsidi. Adapun per 1 April 2026, pemerintah menahan kenaikan harga BBM meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah imbas kemelut di Timur Tengah.

"Menyangkut dengan harga BBM non subsidi, kita lagi melakukan pembahasan. Nah pembahasan ini sudah tentu melibatkan juga adalah badan swasta lainnya," ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin (6/4/2026)

Ia mengatakan, pemerintah bersama perusahaan pengelola SPBU tengah mencari formulasi harga BBM non subsidi agar tidak memberatkan masyarakat.

"Dan sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Nah tunggu sampai selesai, saya akan kabari," imbuh Bahlil.

"Yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun non-subsidi," dia menekankan.

Kendati begitu, Bahlil belum bisa membocorkan kapan hitung-hitungan itu akan selesai. "Ya saya kan sudah bilang tadi, kami lagi melakukan rapat untuk membangun membuat exercise ya," tegasnya. (Mev/San).

Luar Biasa, Iran Tipu AS Gunakan Senjata Palsu

Jakarta.Metro Sumut

Hasil intelijen Amerika Serikat (AS) menemukan bahwa Iran selama perang menggunakan senjata palsu untuk mengecoh Washington dan Israel.

Badan-badan intelijen AS baru-baru ini mengungkap laporan bahwa Teheran telah mengecoh AS-Israel menggunakan senjata palsu, yang tampaknya sengaja ditempatkan untuk diserang.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Sejumlah pejabat yang diberikan informasi ini mengatakan bahwa hingga kini, AS belum bisa memastikan berapa banyak peluncur rudal Iran yang sesungguhnya yang telah mereka hancurkan selama perang.

AS sampai sekarang juga kesulitan memperkirakan jumlah pasti peluncur rudal milik Iran. Pekan lalu, Pentagon dan Gedung Putih mengeklaim telah membuat kemajuan signifikan dalam perang melawan Iran. Dalam sebuah pengarahan, Pentagon mengaku telah menyerang 11.000 target di Iran selama 5 pekan terakhir.

Namun, badan-badan intelijen AS ragu bahwa serangan AS ke Iran sudah menghancurkan kemampuan rudal Teheran. Sebab, Iran pada faktanya masih terus aktif meluncurkan rudal.

Menurut perkiraan pejabat AS, Iran menembakkan sekitar 15-30 rudal balistik dalam sehari. Badan-badan tersebut pun meyakini bahwa Iran menyembunyikan peluncur-peluncur rudalnya di dalam bunker dan gua guna melindungi mereka dari serangan.

Berdasarkan penilaian intelijen, Iran ingin mempertahankan sebanyak mungkin peluncur rudalnya agar bisa terus memberikan tekanan jika perang berlarut-larut, atau mengancam kawasan setelah perang berakhir.

Media Israel Haaretz sempat melaporkan bahwa Iran menggunakan buldozer untuk menggali peluncur rudal yang mereka simpan di bawah tanah.

Persoalan tentang senjata palsu Iran ini sempat jadi perbincangan hangat di media sosial saat awal perang pecah.

Pada awal Maret, beredar kabar di media sosial bahwa Iran menggunakan pesawat dan tank balon buatan China untuk mengecoh AS-Israel.

Salah satu video yang viral menyebutkan bahwa taktik tersebut bukan hal aneh karena pernah digunakan dalam konflik. Perang Rusia dan Ukraina adalah salah satu contoh penggunaan tank palsu untuk mengelabui musuh.

"Beberapa model dibuat sederhana dari kayu atau kain agar menyerupai kendaraan, seperti BMP-1, sementara model lain lebih canggih, meniru tank seperti Leopard 2A6 dan T-72, termasuk tank tiup yang mudah dipindahkan," demikian narasi video tersebut. (Kat).

Wapres Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Di Manado

Manado.Metro Sumut

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Manado, Sulawesi Utara, Senin malam, guna meninjau beberapa lokasi terdampak gempa bumi magnitudo 7,6 terjadi pada 2 April 2026 pukul 06.48 WITA.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulut, Christian Iroth mengatakan Wapres Gibran tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado sekitar pukul 19.00 WITA, dijemput langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Wapres Gibran mulai Selasa (7/4) pagi hingga siang hari sebelum bertolak ke Jakarta," katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, kunjungan Wapres Gibran didahului dengan melihat langsung kondisi gedung KONI Sario Manado, di mana sisi barat ambruk diguncang gempa.

Agenda berikutnya mengunjungi keluarga korban meninggal Deitje Lahia setelah terkena material reruntuhan gedung KONI Sario.

Wapres Gibran selanjutnya mengunjungi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor, Kabupaten Minahasa, guna melihat kondisi bangunan yang rusak terdampak gempa serta berkunjung ke Kota Bitung di mana wilayah itu sangat dekat dengan titik gempa.

Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Yesus di Rumengkor, kondisi plafon jatuh dan ada keretakan dinding serta sempat dikunjungi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto akhir pekan lalu.

Christian mengatakan setelah melakukan serangkaian kunjungan pada Selasa, pada siang harinya Wapres segera kembali ke Jakarta.

Sebelumnya data BMKG menyebutkan episenter gempa terletak pada koordinat 1,25 derajat LU dan 126,27 derajat BT atau sekitar 129 km arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 33 km.

Guncangan gempa dirasakan di wilayah Manado dengan intensitas IV–V MMI, di mana getaran dirasakan oleh seluruh masyarakat. (Jakia).

Usai Gempa Utama, BMKG Rekam 960 Gempa Susulan Setelah Gempa Utama Di Maluku Utara

Manado.Metro Sumut

BMKG Stasiun Geofisika Manado, Sulawesi merekam 960 gempa susulan usai gempa utama magnitudo 7,6 pada Kamis (2/4/2026) pagi di Barat Daya Pantai Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara.

“Hingga Minggu pukul 11:48 WIB, jumlah gempa bumi susulan yang dirasakan sebanyak 22 kali,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Muhammad Zulkifli, dikutip dari berbagai sumber.

Dia menjelaskan, terjadinya gempa susulan dengan magnitudo yang bervariasi merupakan fenomena yang umum setelah terjadinya gempa bumi utama berkekuatan besar, yaitu magnitudo 7,6.

Gempa susulan ini terjadi sebagai bagian dari proses penyesuaian kerak bumi akibat perubahan distribusi tegangan setelah gempa utama.

Pada saat gempa utama terjadi, energi yang sangat besar dilepaskan secara tiba-tiba sehingga menyebabkan pergeseran pada bidang patahan.

Peristiwa ini mengubah keseimbangan tegangan di sekitar zona sumber gempa. Akibatnya, bagian kerak bumi yang sebelumnya dalam kondisi stabil menjadi mengalami ketidakseimbangan dan memicu pelepasan energi lanjutan dalam bentuk gempa susulan.

“Gempa susulan umumnya memiliki magnitudo yang lebih kecil dibandingkan gempa utama dan dapat terjadi dalam jumlah yang cukup banyak pada fase awal, kemudian frekuensinya akan berangsur menurun seiring waktu,” ujarnya

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerak bumi secara bertahap sedang menuju kondisi yang lebih stabil.

“Dengan demikian, kejadian gempa susulan yang terjadi saat ini merupakan proses alamiah yang menunjukkan bahwa kerak bumi sedang melakukan penyesuaian untuk mencapai kembali kondisi kestabilannya,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, pada Kamis, 02 April 2026 pukul 05.48.14 WIB wilayah Barat Daya Pantai Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara diguncang gempa tektonik.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo M7,6, sementara episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25° LU ; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 kilometer arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 kilometer. (San).

Huntara Segera Rampung, Penyintas Di Desa Lubuk Sidup Siap Memulai Hidup Baru

Aceh Tamiang.Metro Sumut

Upaya percepatan pemulihan pascabencana Sumatera terus menunjukkan progres signifikan. Salah satunya dengan segera rampungnya pembangunan 163 unit hunian sementara (huntara) di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan secara fisik huntara telah siap ditempati, dengan jaringan listrik yang sudah terpasang dan hanya menunggu proses aktivasi. Sementara itu, kebutuhan air bersih tengah disiapkan melalui pembangunan sumur bor oleh BNPB.

“Ini adalah huntara yang dibangun oleh Bapak Menko Infra (Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono), 163 unit untuk masyarakat Lubuk Sidup. Kita lihat tempatnya sangat bagus, ada ketinggian. Listrik sudah masuk, tinggal on saja. Untuk air minum, tinggal air bersih menggunakan sumur bor dari BNPB,” ujar Tito saat meninjau lokasi huntara, Sabtu (4/4/2026).

Satgas PRR menargetkan seluruh fasilitas penunjang, termasuk air bersih dan aktivasi listrik, dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari ke depan. Setelah itu, masyarakat akan segera dipersilakan menempati hunian yang telah disiapkan, sebagai langkah awal untuk memulai kehidupan baru yang lebih layak dan aman.

Tidak hanya pembangunan hunian, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan pendukung bagi penyintas. Bantuan tersebut mencakup uang lauk-pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga, serta bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, guna memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa pemulihan pascabencana.

Secara total, progres pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi juga menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dari total rencana pembangunan sebanyak 19.135 unit huntara, sebanyak 17.084 unit telah selesai dibangun atau setara dengan 89 persen progres keseluruhan.

Capaian tersebut menegaskan komitmen Satgas PRR dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Sebagai informasi, dalam peninjauan huntara di Desa Lubuk Sidup, Tito didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, dan jajaran Forkopimda se-Kabupaten Aceh Tamiang. (Satgas PRR).

Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas Di Desa Sekumur Kembali Menyala

Aceh Tamiang.Metro Sumut

Suasana pertemuan di lokasi bencana Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, itu menjelma menjadi sambung rasa para penyintas bencana banjir dan longsor dengan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.

Sabtu (4/4/2026) sore itu, pertemuan yang dihadiri sekitar 200 penyintas bencana, meriung dengan beralas tikar mendengarkan keterangan Tito dan rombongan yang baru tiba di lokasi. Sembari menyimak pemaparan transisi pascabencana, sesekali beberapa penyintas bencana beradu cepat menyampaikan keluh kesah menjalani hidup getir pascabencana tanpa air bersih dan tempat tinggal layak, karena diterjang bencana banjir pada akhir November tahun lalu.

"Pak ini pak.. tolong kalau bisa secepatnya dibuatkan sumur bor. Air bersih sudah sulit sekali di sini. Rumah kami juga semua sudah banyak yang hilang," tanya Mijah, salah seorang penyintas kepada Tito.

Dengan suara bergetar, salah satu penyintas bencana lainnya Deri, mengungkapkan harapan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, agar penyintas bencana diberi fasilitas sanitasi di Desa Sekumur. Selain itu, ibu dua anak itu juga menghendaki agar pemerintah segera memulihkan ekonomi warga yang lumpuh.

"Harapan kami agar akses jalan kami yang sulit juga diperbaiki. Segala program pemulihan kampung kami mohon segera dipercepat. Itu harapan kami," kata Deri.

Semula, Deri dan Mijah sejujurnya tidak terlalu berharap taraf kehidupannya bakal dipulihkan pemerintah. Alasannya, lokasi Desa Sekumur yang jauh dan sulit dijangkau, muskil rasanya perwakilan pemerintah bersedia datang melihat langsung kondisi yang dialami penyintas bencana di Desa Sekumur.

Namun, keraguan itu berubah menjadi asa begitu ia mengetahui rombongan Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera yang dipimpin Tito Karnavian tiba di lokasi menemui para penyintas bencana yang tinggal berdampingan dengan sisa bangunan yang hancur dan porak poranda di sebagian sisi.

"Kami- kami orang enggak nyangka bakal datang, karena untuk sampai ke sini pertama aksesnya sulit dan jauh. Tapi ternyata Bapak Mendagri benaran sampai ke sini (Desa Sekumur). Ya alhamdulilah kondisi kami bisa dilihat dari dekat," kata Mijah.

Deri dan Mijah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung segala unek-unek persoalan yang selama ini dirasakan penyintas bencana. Hal paling berkesan bagi Deri dan Mijah, ialah aspirasi mereka yang minta segera dibangunkan huntap komunal, langsung direspon positif oleh Tito Karnavian.

"Saya langsung sampaikan saja ke Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) apa yang kami rasakan dan butuhkan soal air bersih dan huntap. Saya merasa plong, sudah menyampaikannya, biarpun belum tahu kapan (dieksekusi) , tapi paling enggak sudah menyampaikan," kata Mijah.

Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pihaknya datang langsung ke Desa Sekumur, karena ingin memastikan penyintas bencana di lokasi yang berjarak puluhan kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang itu tidak terlampau lama menjalani hidup getir pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyerap langsung aspirasi penyintas bencana yang meminta segera dibuatkan fasilitas air bersih berupa sumur bor dan ingin segera dibuatkan huntap. Ia mengatakan sebagian besar masyarakat ingin dibuatkan huntap komunal, lantaran mayoritas penyintas tinggal di daerah rawan banjir dari luapan sungai. (Satgas PRR).

Kepedulian TNI, Babinsa Wlingi Bantu Pembangunan Pondasi Rumah Bapak Sugino

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Desa Tegalasri Koramil 0808/12 Wlingi Serma Redi Elyanto, terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan terjun langsung membantu renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah milik Bapak Sugino yang berada di Dusun Jatisari RT 02 RW 12 Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Senin (6/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Serma Redi Elyanto bersama warga melaksanakan gotong royong pada tahap penting pembangunan, yakni duduk pondasi rumah. Proses ini menjadi bagian krusial dalam memastikan kekuatan dan ketahanan bangunan agar lebih kokoh dan layak huni bagi pemiliknya.

Semangat kebersamaan tampak jelas dalam kegiatan tersebut, di mana warga dengan antusias turut serta membantu pekerjaan tanpa pamrih. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.

Kegiatan renovasi RTLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang sehat, serta memberikan kenyamanan bagi warga yang menempati rumah tersebut. Selain itu, gotong royong ini juga mampu meringankan beban warga dalam proses pembangunan rumah.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat serta terus terjaga. TNI akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat dan menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. (Dim0808).

Biadab, Kakek di Kubu Babussalam Tega Cabuli Cucu Kadung Berusia 14 Tahun, Pelaku Diringkus Polsek Kubu

Rokan Hilir.Metro Sumut

Biadab seorang kakek berinisial SY (54) di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir tak berkutik saat di tangkap tim Opsnal Polsek Kubu, Polres Rokan Hilir, Jumat (3/4/2026) siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Penangkapan SY di duga tega mencabuli cucu kandungnya sendiri yang masih berstatus pelajaran berusia 14 Tahun di rumahnya sendiri. 

Peristiwa tak senonoh yang dilakukan pelaku  ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang perempuan berinisial NA yang merupakan nenek kandung korban yang juga istri dari pelaku SY.

Kapolsek Kubu, AKP Rudi Artono Sitinjak SH menjelaskan, bahwa kasus ini terungkap dari temuan catatan harian (diary) milik korban yang berisi dugaan perlakuan asusila yang dilakukan oleh terlapor.

“Dari hasil penyelidikan awal, dugaan perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka yang merupakan kakek korban sendiri. Modus dan kejadian masih terus kami dalami,” ujarnya.

Dalam kasus ini, aparat Kepolisian Polsek Kubu Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban serta hasil visum dari fasilitas kesehatan setempat. Selain itu, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan guna memperkuat proses penyidikan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan medis (visum), ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual pada korban," ujarnya.

Diuraikan Kapolsek, saat ini pihaknya telah mengamankan pelaku, terhadap pelaku sendiri dijerat dengan pasal terkait perlindungan anak serta ketentuan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

"Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Tindak pidana terhadap anak, apalagi dilakukan oleh orang terdekat, merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Kami pastikan proses hukum berjalan tegas, transparan, secara profesional tanpa kompromi, dan sesuai aturan yang berlaku.” tegasnya.

Kapolsek menghimbau kepada masyarakat agar dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak serta tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan atau pelecehan apalgi terhadap anak dibawak umur.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Segera laporkan jika mengetahui atau mengalami kejadian serupa. Kepolisian akan hadir dan bertindak tegas," tegasnya.

Sementara itu ibu kandung Korban R, saat di konfirmasi Wartawan, Minggu (5/4/2026) mengaku menyerahkan seutuhnya proses hukum ke aparat kepolisian. Ia juga mengaku akan mencari tau terkait kejadian tersebut apakah hanya satu orang pelaku atau ada orang lain.

"Aneh juga, berdasarkan keterangan medis kondisi robeknya sudah sangat parah, sedangkan korban baru dua bulan tinggal bersama pelaku, dan reaksi korban juga tidak ada mengeluhkan sakit atau bagaimana, jadi saya akan caritau apakah ada pelaku lain," pungkasnya. (Rusman Wapemred).

Kunjungi Aceh Tamiang, Kasatgas Tito Pastikan Percepatan Penanganan Pengungsi

Aceh Tamiang.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan warga terdampak bencana, termasuk yang masih berada di tenda.

Dalam peninjauan tersebut, Tito berdialog dengan para pengungsi di tiga desa, yakni Lubuk Sidup, Tanjung Gelumpang, dan Sekumur. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi telah menurun drastis dibandingkan kondisi awal pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. Dari sekitar 2,1 juta jiwa yang sempat mengungsi di tiga provinsi terdampak, kini jumlahnya semakin berkurang. 

“Yang pemerintah sampaikan adalah [pengungsi yang sudah tidak tinggal di tenda] mendekati 100 persen. Kenapa? Kita hitung lebih kurang sekira-kira katakanlah 300 KK (Kepala Keluarga) lebih kurang misalnya 1.000 pengungsi, dibanding dengan awalnya 2,1 juta jiwa, itu sudah 99 persen lebih [yang tidak lagi di tenda],” ujar Tito. 

Ia menegaskan, meskipun jumlahnya relatif sedikit, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh terhadap para pengungsi yang tersisa, khususnya di Aceh Tamiang dan Bireuen. Bagi pengungsi di Bireuen, pemerintah tengah membangun hunian tetap (huntap). 

"Kemudian yang masuk ke daerah Sekerak ini, yang desa-desa saya sebutkan tadi, saya mau lihat satu per satu, dan kemudian bagaimana penyelesaiannya," ujarnya. 

Dalam peninjauan tersebut, Tito melihat langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah desa, termasuk Sekumur. Ia optimistis pembangunan huntara bagi warga dapat segera rampung dalam waktu dekat. Kondisi geografis seperti akses jalan yang terdampak longsor menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

"Mudah-mudahan cuaca mendukung, sehingga akhir minggu depan mudah-mudahan semua yang [huntara] in-situ, yang di tanah masing-masing ini bisa dibangun oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ujarnya. 

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak, seperti bantuan lauk-pauk, perabot rumah tangga, hingga stimulan ekonomi. Tito juga menyoroti kebutuhan dasar lainnya, seperti penyediaan air bersih yang akan dipenuhi melalui pembangunan sumur bor oleh BNPB dan Satgas PRR. Langkah ini dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang berharap adanya bantuan sumber air bersih. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) secara terpusat sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan relokasi dari kawasan rawan bencana. “Tadi saya sudah dengar langsung dari masyarakat, juga dari pak kepala desa, karena daerahnya daerah rawan di pinggir sungai, maka masyarakat menghendaki agar dibangunkan hunian tetap, dalam bentuk kompleks,” ujarnya. 

Ia menambahkan, proses pembangunan huntap akan dilakukan setelah ketersediaan lahan dipastikan, dengan melibatkan kementerian terkait. Sementara itu, selama masa transisi, pemerintah menjamin kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi melalui penyediaan huntara dan bantuan sosial berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Tito juga menyerahkan sejumlah paket bantuan, di antaranya perlengkapan ibadah, sembako, peralatan dapur, dan sejumlah toren air kapasitas 2.000 liter.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula Rektor IPDN Halilul Khairi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat Kemendagri lainnya. (Satgas PRR).

Hadirkan Rasa Aman, Kapolsek Air Besar Pimpin Pengamanan Ibadah Jumat Agung

Air Besar.Metro Sumut

Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Jumat Agung, Kapolsek Air Besar IPDA Dedi Iskandar turun langsung memimpin kegiatan pengamanan di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney, Serimbu, Kecamatan Air Besar, pada Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan pengamanan tersebut melibatkan sejumlah personel Polsek Air Besar yang disiagakan di sekitar lokasi gereja. Kehadiran aparat kepolisian ini tidak hanya untuk menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk pencurian kendaraan di area parkir jemaat.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Air Besar IPDA Dedi Iskandar menjelaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya umat Nasrani yang sedang menjalankan ibadah penting dalam rangkaian Paskah.

“Kami hadir untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat. Selain itu, kami juga mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, termasuk pencurian kendaraan yang kerap terjadi di tempat keramaian,” ujar IPDA Dedi Iskandar.

Lanjut Kapolsek menambahkan, pihaknya juga memberikan imbauan kepada para jemaat agar tetap waspada terhadap barang bawaan serta memastikan kendaraan yang diparkir dalam kondisi terkunci dengan aman.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Peran aktif jemaat juga sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif,” tambahnya.

Sementara itu, pengurus Gereja Santo Yohanes Maria Vianney mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran serta pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Kami sangat berterima kasih kepada Polsek Air Besar yang telah memberikan pengamanan selama ibadah berlangsung. Kehadiran polisi membuat umat merasa lebih tenang dan nyaman dalam beribadah,” ungkap salah satu pengurus gereja.

Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Air Besar tetap terjaga dengan baik, khususnya selama perayaan hari besar keagamaan. (Yan).

Babinsa Sumberjo Aktif Bantu Renovasi Rumah Warga Kurang Mampu Lewat Program RTLH

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Desa Sumberjo Koramil 0808/04 Sanankulon, Serka Watenu, menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan terjun langsung membantu renovasi rumah warga kurang mampu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini dilaksanakan di rumah milik Bapak Sutikno yang berlokasi di Dusun Kembangan RT. 01 RW. 03 Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon, pada Sabtu (4/4/2026).

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk pendampingan, tetapi juga wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah binaannya. Dengan semangat gotong royong, Serka Watenu bersama warga setempat bahu-membahu memperbaiki bagian rumah yang sudah tidak layak agar menjadi lebih aman dan nyaman untuk dihuni.

Program RTLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan di lingkungan masyarakat.

Serka Watenu menyampaikan bahwa sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu kesulitan warga, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Ia berharap melalui kegiatan ini, hubungan baik antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan erat.

Sementara itu, Bapak Sutikno selaku penerima bantuan mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia berharap program seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya, serta tercipta lingkungan yang lebih layak dan sejahtera. (Dim0808).

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan Di Wilayah Terdampak Bencana

Jakarta.Metro Sumut

Salah satu dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ialah timbulnya kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan dengan beragam cara, sebagai bagian strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan telah merancang skema pemanfaatannya sebagai material membangun hunian hingga digunakan untuk kebutuhan kalangan industri.

"Kemudian juga (bisa) dipakai masyarakat membangun (hunian) sendiri juga silakan," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Data Satgas PRR pada 2 April 2026 mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Adapun rinciannya di Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu sebanyak 2.112,11 meter kubik telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.

Sementara, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan huntara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.  Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu telah digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar tepatnya di Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebanyak 1.996,58 meter kubik telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tito mengatakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026, yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tito juga menekankan agar bagian kayu hanyutan yang berukuran kecil dan kurang ekonomis sebisa mungkin dimanfaatkan pemerintah daerah (pemda) agar bisa menjadi pemasukan asli daerah (PAD). Semisal dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata atau bahan bakar pembangkit listrik.

"Mekanismenya (melalui) kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik. Ia mengungkap kondisi terkini sudah sebagian besar tumpukan kayu hanyutan di tiga daerah terdampak berkurang signifikan.

"Kayu (hanyutan) di Aceh sekiar 70 persen sudah ditangani, ada 30 persen belum ditangani, terutama yang di pedalaman. Kemudian di Sumbar 99 persen tertangani, dan di Sumut sudah 90 persen di Tapanuli Tengah dan Tapanulis Selatan," kata Tito. (Puspen Kemendagri).

Darah Muda, Residivis Gas Oplosan Kembali Buka Bisnis Haram Di Pasar 7 Desa Manunggal

Deli Serdang.Metro Sumut

Gudang pengoplosan gas LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi di Jalan Mekar Sari, Gang Ayam, Pasar 7, Dusun 9, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, diduga beroperasi kembali, dan meraup keuntungan puluhan juta rupiah hingga ratusan juta perbulan. Jumat (03/04/2026).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Gudang pengoplosan gas dipasar 7 beroperasi kembali dengan pengelola yang baru berinisial A, Kur, Ric, dan sudah lama beroperasi. Warga mulai resah, Gudang gas oplosan yang pernah digerebek kembali beraktivitas kembali.

Dugaan praktik pengoplosan gas semakin kuat. seorang warga setempat berinisial S (45) menyebut, gudang LPG itu sudah beroperasi sejak tahun 2025 kemaren, dan pernah digerebek polisi, sebelumnya warga disini mendatangi gudang tersebut, ditemukan tabung LPG berbagai ukuran. Mulai dari 3 kg, 12 kg, hingga 50 kg " Katanya, Kamis (02/04/2026).

Dia mengaku hanya sekali masuk ke dalam gudang tersebut, Saat itu ia mendapati ada banyak tabung LPG di sana.

Hanya saja dia tidak tahu apakah gudang itu punya izin atau tidak. Namun sepengetahuan dirinya, tidak ada papan penanda agen maupun pangkalan LPG di sana," Saya tahunya itu gudang agen gas LPG. Apakah ada izinnya atau tidak saya tidak punya kewenangan untuk itu " Ucapanya.

" Sebelumnya gudang pengoplosan gas ini sempat digerebek, namun diduga kembali beroperasi. Warga berharap tidak ada kebal hukum untuk pelaku usaha ilegal yang membahayakan ini " Ungkapnya.

Warga berharap kepada Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan, dan Polsek Medan Labuhan diminta untuk segera menyelidiki dan menindak tegas aktivitas tersebut. 

Menurut informasi modus operandi, memindahkan gas bersubsidi 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi, beroperasi di dalam gudang tertutup, diduga dijalankan oleh pengelola berbeda dari sebelumnya.

Sekedar informasi, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.

Dari hasil pantauan dilokasi, diduga kuat gudang tersebut merupakan gudang LPG oplosan, dan gudang itu tidak terdaftar sebagai agen maupun pangkalan LPG. Baik itu LPG bersubsidi maupun non subsidi, dugaan kuat tempat tersebut merupakan tempat praktik pengoplosan. (Tim).

Wamendagri Bima Dorong Efisiensi Dan Reformasi BUMD Secara Menyeluruh

Medan.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong efisiensi birokrasi sekaligus mempercepat reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mewujudkan tata kelola yang lebih akuntabel dan adaptif. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ke PT Bank Sumut di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Medan, Rabu (1/4/2026).

Bima menyoroti posisi strategis BUMD yang memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kondisi kesehatan perusahaan yang optimal. Data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan hasil evaluasi kinerja BUMD sektor jasa air minum dan aneka usaha masih didominasi kategori belum sehat, yakni 21,1 persen tidak sehat, 36,8 persen kurang sehat, dan hanya 42 persen yang tergolong sehat.

“BUMD ini adalah salah satu aset sekaligus sumber persoalan terbesar di Republik ini. Dengan jumlah aset yang ada semestinya sangat potensial, tetapi tidak diiringi juga dengan BUMD yang sehat,” ujarnya.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah bersama Komisi II DPR RI tengah menyiapkan langkah penataan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola sekaligus menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi BUMD di daerah.

Menurutnya, regulasi tersebut akan membawa sejumlah perubahan mendasar. Salah satunya adalah pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik yang selama ini masih bercampur.

“Pertama diusulkan pada nanti akan ada pemisahan antara KPI yang sifatnya finansial, financial report, ataupun pelayanan publik. Karena selama ini bercampur aduk,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemisahan peran pemerintah daerah (Pemda) sebagai regulator dan sebagai pemilik modal guna menciptakan tata kelola yang lebih profesional serta menghindari konflik kepentingan.

Bima menambahkan, fleksibilitas dalam pengelolaan aset dan akses pemodalan juga menjadi bagian penting dalam reformasi tersebut agar BUMD lebih adaptif dalam mengembangkan usaha.

“Dan ketiga adalah akses pemodalan dan pengelolaan aset yang lebih fleksibel. Jadi tidak kaku,” tambahnya.

Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut bermuara pada upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.

“Ini semua muaranya adalah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Kodim 0808/Blitar Rutin Gelar Latihan Pencak Silat Militer

Blitar.Metro Sumut

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kemampuan prajurit, personel Kodim 0808/Blitar secara aktif melaksanakan latihan Pencak Silat Militer (PSM). Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan fisik dan keterampilan bela diri prajurit, bertempat di halaman Makodim 0808/Blitar, Kamis (2/4/2026).

Latihan PSM ini bertujuan untuk mengasah ketangkasan, kecepatan, serta kesiapsiagaan fisik prajurit dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Selain itu, kemampuan bela diri jarak dekat menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki setiap prajurit guna menunjang tugas pokok TNI AD.

Pasiops Kodim 0808/Blitar Kapten Inf Moh. Adchiyak, menyampaikan bahwa latihan ini tidak hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kondisi fisik sekaligus meningkatkan kepercayaan diri prajurit. Dengan latihan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan setiap personel mampu menghadapi tantangan tugas dengan optimal.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pencak Silat Militer merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dikuasai oleh prajurit. Melalui latihan ini, para personel dilatih untuk memiliki refleks yang cepat, teknik bertahan dan menyerang yang tepat, serta kemampuan mengendalikan situasi dalam kondisi tertentu.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh prajurit Kodim 0808/Blitar senantiasa memiliki fisik yang prima, mental yang tangguh, serta kemampuan bela diri yang mumpuni. Hal ini sejalan dengan komitmen TNI AD dalam menjaga kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara. (Dim0808).

Tak Terbukti Korupsi, Eks Kepala BKD Langkat Bebas Murni

Medan.Metro Sumut

Perkara dugaan korupsi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Langkat Tahun 2023 sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap. Hasilnya, Eks Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari SSTP MAP dinyatakan bebas dari semua dakwaan penuntut umum.

Jonson David Sibarani SH MH didampingi Togar Lubis SH MH yang ditemui wartawan di Stabat membenarkan informasi itu. Katanya pihaknya baru saja menerima relaas pemberitahuan isi putusan nomor 737 K/Pid.Sus/2026 jo 36/Pid.sus-TPK/2025/PN Mdn secara resmi dari Pengadilan Negeri Medan hari Selasa (31/3/2026) siang.

“Memang kita sudah lihat di website Pengadilan Negeri Medan lewat halaman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak pertengahan Februari 2026 yang lalu terkait putusan ini. Tetapi kita tidak mau gegabah. Sebab berdasarkan aturan, pemberitahuan resmi itu harus lewat surat. Jadi waktu akhir Februari kemarin ada heboh di sejumlah media, kita tidak bersedia berkomentar. Kita mau yang pasti-pasti aja,” ujar Tim Pengacara dari Kantor Hukum Metro ini, Rabu (1/4/2026).

Putusan bebas murni ini, kata Jonson, sudah sangat sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak satu pun tuduhan yang ada di dalam dakwaan dapat dibuktikan penuntut umum.

Ditambahkan alumni Fakultas Hukum Kampus Nommensen itu, dari rangkaian peristiwa hukum yang terungkap di persidangan, Eka Syahputra tidak ada menerima hadiah atau janji dari para peserta seleksi PPPK. 

“Dari puluhan saksi yang dihadirkan, satu pun tidak ada yang menyebutkan nama klien kita, tidak ada bukti apa pun,” katanya.

Akhir pembicaraan, Jonson dan Togar mengajak semua pihak untuk menghormati putusan pengadilan ini. Vonis bebas murni yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, katanya, membuktikan Eka Syahputra Depari tidak bersalah.

Sehingga harkat dan martabat serta nama baik kliennya patut untuk dipulihkan.

”Jadi jangan ada lagi opini-opini liar di luar sana yang menimbulkan isu-isu miring dan menyerang nama baik klien kita. Jika masih ada, itu berpotensi pidana,” pungkas keduanya. (Git/Ham).

Pemerintah Pusat Sepakat Benahi Tata Kelola RSUD Di Provinsi Papua

Jakarta.Metro Sumut

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menyepakati langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Papua, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri beserta jajaran, Pemkab Jayapura, Direktur RSUD Yowari, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua, serta pejabat terkait lainnya.

Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi atas komitmen lintas sektor dalam membenahi layanan kesehatan di Papua. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan perbaikan, terutama dalam manajemen dan tata kelola rumah sakit.

“Sesuai hasil rapat lanjutan, kami melihat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan sangat baik, dengan keterlibatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS, PMI, hingga aparat keamanan dari Polres Jayapura,” ujar Ribka seusai rapat.

Dalam rapat tersebut, terungkap sejumlah permasalahan krusial di RSUD Yowari. Hal itu di antaranya pasien yang tertahan hingga lima hari di Instalasi Gawat Darurat (IGD), persoalan sanitasi dan kebersihan, penanganan pasien yang belum sesuai protokol, serta lemahnya koordinasi rujukan antarrumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, Ribka menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini siap melakukan pembenahan. Bahkan, secara resmi RSUP Dr. Sardjito ditugaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola RSUD Yowari. Hal ini mencakup penyiapan empat pedoman utama tata kelola rumah sakit yang meliputi aspek keuangan, pelayanan medik, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, serta operasional.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan yang akan membenahi tata kelola manajemen rumah sakit, termasuk kemungkinan bantuan alat kesehatan serta pelatihan bagi tenaga medis,” lanjutnya.

Pemprov Papua dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan dari akar permasalahan dengan mengusulkan kolaborasi dengan rumah sakit swasta dan TNI untuk distribusi pasien. Selain itu, mendorong kerja sama dengan Universitas Cenderawasih untuk mendukung ketersediaan tenaga medis di wilayah Papua.

“Saya melihat semangat Gubernur sangat tinggi, dengan sejumlah program strategis, termasuk rencana pembangunan rusun bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Ini langkah yang sangat baik dan perlu didukung bersama,” ujarnya.

Selain itu, Ribka juga menyoroti masalah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur guna menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Yowari. Ia menegaskan bahwa persoalan lahan harus segera diselesaikan guna mendukung pembangunan infrastruktur rumah sakit.

“Kami minta agar sertifikat tanah RSUD Yowari dapat diselesaikan dalam tahun ini, sehingga tidak menghambat pembangunan sarana dan prasarana ke depan,” tegasnya.

Dalam aspek keamanan, Polres Jayapura telah menempatkan enam personel di area RSUD Yowari dan mendirikan pos pengamanan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan pasien terkait gangguan dari oknum di sekitar rumah sakit.

Dari sisi jaminan kesehatan, Ribka menuturkan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan penyesuaian desil sesuai kebijakan nasional serta mengupayakan reaktivasi peserta BPJS Kesehatan yang terdampak.

“Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal proses perbaikan ini secara menyeluruh, termasuk menyisir berbagai kendala teknis di lapangan,” pungkasnya. (Puspen Kemendagri).

Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja Bagi ASN Pemda

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun ASN Pemda dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat,” bunyi poin SE tersebut sebagaimana disampaikan Mendagri pada kegiatan Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Sebagaimana aturan yang tertuang dalam SE, pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memacu akselerasi layanan digital pemerintahan daerah dengan mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta digitalisasi proses birokrasi.

“Hal-hal yang berkaitan dengan working from office dan working from home, teknis pelaksanaannya, termasuk juga mengenai upaya untuk mendorong layanan digital,” imbuh Mendagri.

Mendagri menambahkan, saat terjadinya pandemi Covid-19, SPBE telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemda. Oleh karena itu, kebijakan WFH ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja ASN.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Di sisi lain, sebagaimana poin ketentuan dalam SE, daerah diminta membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan WFH serta WFO.

Kemudian, unit pelayanan publik langsung didorong untuk tetap melaksanakan WFO. Sementara itu, unit pendukung melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan kinerja ASN tercapai.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain unit pemerintahan pada urusan kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), kebersihan dan persampahan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan di bidang penanaman modal, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pendapatan daerah, serta layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Gubernur, Wali Kota, kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien ini,” sambung Mendagri.

Adapun anggaran dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program prioritas Pemda.

Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Terkait sistem pelaporan, para bupati dan wali kota melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah paling lambat setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Sementara itu, gubernur melaporkan pelaksanaan SE kepada Mendagri paling lambat setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

“Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama dua bulan,” tandas Mendagri. (Puspen Kemendagri).

Babinsa Desa Krisik Dampingi Renovasi RTLH Dan MCK, Wujud Nyata Kepedulian TNI Kepada Warga

Blitar.Metro Sumut

Wujud kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Desa Krisik Koramil 0808/15 Gandusari, Koptu Edy H, melalui kegiatan pendampingan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) milik warga binaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah Bapak Rumaji, Dusun Tirtomoyo RT 03 RW 01, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Selasa (31/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa turut aktif membantu proses renovasi bersama warga setempat. Mulai dari perbaikan struktur bangunan rumah hingga pembangunan fasilitas MCK yang layak, semua dilakukan secara gotong royong. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi warga untuk saling membantu.

Koptu Edy H menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, renovasi RTLH dan MCK juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni bagi warga.

Sementara itu, Bapak Rumaji selaku pemilik rumah mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan oleh Babinsa serta warga sekitar. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, sehingga rumahnya kini menjadi lebih nyaman dan aman untuk ditempati.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat. Kemanunggalan TNI-Rakyat pun semakin kokoh dalam upaya bersama membangun desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah binaan. (Dim0808).