Mendagri Minta Daerah Segera Realisasikan Tambahan TKD Rp10,6 Triliun Untuk Penanganan Pascabencana Sumatera

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana di Sumatera segera merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana. Ia menegaskan, pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tito menegaskan, tambahan TKD tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk mempercepat penanganan bencana serta mendukung mitigasi di daerah. Karena itu, Pemda diminta menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

“Memang niat dari Bapak Presiden, TKD ini diberikan, tambahan TKD ini adalah dalam rangka untuk penanganan bencana,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang berlangsung secara hybrid dari Posko Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Tito, penggunaan tambahan TKD harus difokuskan untuk kegiatan rehabilitasi, mitigasi, maupun antisipasi bencana. Daerah yang terdampak diminta menggunakan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur rusak, mengatasi potensi longsor, memperkuat tanggul sungai, hingga mempercepat pemulihan layanan publik. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak tetap diminta menggunakan dana tersebut untuk langkah pencegahan dan penguatan ketahanan bencana.

“Jangan digunakan untuk kepentingan yang terlalu jauh, yang tidak ada hubungan sama sekali [dengan bencana],” jelas Tito.

Dalam rapat tersebut, Tito memaparkan hasil pemantauan Kemendagri terhadap progres penggunaan tambahan TKD di daerah terdampak. Ia mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah menyusun rencana kegiatan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar penggunaan anggaran. Namun, ia menyoroti masih adanya daerah yang belum menyusun rencana penggunaan maupun menerbitkan Perkada.

Tito menekankan, daerah yang telah menyusun rencana penggunaan anggaran diminta segera mengeksekusi program di lapangan. Sementara itu, daerah yang baru memiliki draf perencanaan diminta segera menetapkan Perkada agar kegiatan dapat berjalan sesuai aturan.

“Bagi yang sudah selesai membuat rencana dan sudah diperkadakan, silakan lakukan eksekusi, realisasi. Kita akan monitor dari Satgas,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat sengaja memberikan fleksibilitas kepada kepala daerah agar penggunaan anggaran dapat dipercepat tanpa harus melalui pembahasan panjang bersama DPRD. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar penanganan bencana tidak terhambat proses administrasi.

“Saya sudah ‘pasang badan’, sekali lagi, dengan DPRD supaya tidak dibahas, tapi cukup dengan kebijakan diskresi dari kepala daerah,” jelasnya. (Satgas PRR).

Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Demokrasi Untuk Dukung Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Semarang.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, penguatan demokrasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya dalam Acara Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Ballroom Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Dalam sambutannya, Wiyagus menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, bonus demografi, serta keberagaman sosial dan budaya yang menjadi kekuatan utama bangsa. Namun demikian, besarnya potensi tersebut memerlukan fondasi demokrasi yang kuat agar pembangunan dapat berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Karena demokrasi bisa menjadi perekat kebangsaan, kemudian juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan ini berjalan secara adil, kemudian juga partisipatif dan berkelanjutan,” ujar Wiyagus.

Menurutnya, demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, melemahnya kualitas demokrasi berpotensi menimbulkan polarisasi sosial hingga menghambat pencapaian pembangunan nasional.

“Demokrasi yang kita bangun juga harus bergerak menuju demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, dan memperkuat efektivitas pembangunan nasional,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Wiyagus menilai IDI  memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan politik dan kualitas demokrasi daerah berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Ia menjelaskan, IDI tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN, hingga indikator kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan demokrasi melalui IDI tidak lagi sekadar menjadi agenda normatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

“Data ini harus menjadi perhatian bersama, dan evaluasi IDI tidak boleh berhenti pada angka statistik semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan langkah komplit perbaikan demokrasi di daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wiyagus turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mencatatkan capaian tinggi dalam penilaian IDI Tahun 2025, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 89,79; Bali 88,73; Jawa Tengah 86,72; Kalimantan Barat 86,17; serta Jawa Timur 84,05. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Puspen Kemendagri).

Wamendagri Bima Tegaskan Penguatan Ekosistem Dan City Branding Untuk Majukan Pariwisata Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penguatan ekosistem pariwisata dan city branding menjadi kunci pengembangan pariwisata daerah. Menurutnya, potensi destinasi wisata tidak akan berkembang optimal tanpa dukungan infrastruktur, konektivitas, hospitality, dan kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi dan Keberlanjutan Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Nasional Menuju Pencapaian Target 2026” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

"Bicara ekosistem yang paling jelas tentu contohnya adalah desa wisata ... Bagaimana desa wisata ini bisa menjadi the driving force untuk pertumbuhan ekonomi penggerak di daerah," katanya.

Bima mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki potensi wisata besar, tetapi belum berkembang optimal akibat lemahnya dukungan ekosistem. Persoalan tersebut antara lain terkait aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur, minimnya konektivitas penerbangan, hingga kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan layanan wisata yang memadai.

Selain itu, ia menilai sport tourism menjadi salah satu sektor yang sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, sejumlah daerah mulai berhasil memanfaatkan ajang olahraga sebagai daya tarik wisata melalui dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, aparat keamanan, hingga keterlibatan masyarakat.

"PR (pekerjaan rumah) pertama sesungguhnya dari semua kepala daerah adalah city branding. Kota dan kabupaten itu mau dibangun branding-nya seperti apa. City branding itu tentang citra, cerita, dan cita-cita. Tidak semua kepala daerah concern tentang city branding, padahal semuanya harus mulai dari sini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, city branding menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk kebijakan, program, dan penganggaran sektor pariwisata. Karena itu, setiap daerah perlu membangun identitas yang kuat berbasis sejarah, budaya, maupun potensi unggulan daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Bima menegaskan penguatan pariwisata daerah membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang fokus membangun ekosistem secara menyeluruh. Menurutnya, terdapat tiga tantangan utama dalam pengembangan pariwisata daerah, yakni infrastruktur, budaya hospitality, dan penguatan city branding.

Kemendagri, lanjut Bima, siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan kebijakan dan regulasi dalam mengembangkan pariwisata daerah. Upaya ini dilakukan agar sektor tersebut mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat identitas daerah. (Puspen Kemendagri).

Operasi Senyap Mafia Solar, Gudang BBM Di Damar Wulan Diduga Aktivitas Tengah Malam Hindari Bidikan Aparat

Percut Sei Tuan.Metro Sumut

Aktivitas mencurigakan kembali terjadi di Jalan Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal menjadi sorotan publik setelah warga sekitar melaporkan adanya aroma solar menyengat serta suara mesin pompa yang beroperasi hingga dini hari. Jumat (22/05).

Berdasarkan informasi dari masyarakat, gudang BBM Di Damar Wulan tersebut dikaitkan dengan seorang pengusaha, yang diduga kuat mengendalikan operasi ilegal ini. Lokasi gudang strategis, dikelilingi pagar seng tinggi untuk menutupi aktivitas di dalamnya. Namun, bau bahan bakar dan kebisingan malam hari akhirnya memicu kecurigaan warga.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Gudang tersebut disinyalir beroperasi secara tertutup pada malam hingga dini hari (sekitar pukul 01.00 WIB hingga subuh) untuk menghindari pantauan aparat dan warga.

Salah satu warga setempat kerap melihat mobil keluar-masuk area gudang itu, untuk melakukan aktivitas bongkar muat, Warga sekitar merasa resah dan khawatir aktivitas ini dapat memicu kebakaran " Ucapnya yang namanya tidak mau disebutkan demi keselamatan, Kamis ( 21/05).

BBM bersubsidi jenis solar diduga ditimbun atau dioplos dengan minyak mentah/bahan kimia sebelum dijual kembali dengan harga industri. 

Meski tidak jelas apakah kendaraan tersebut resmi atau telah dimodifikasi untuk keperluan ilegal. Di area sekitar juga terlihat tumpahan cairan dan bekas pembakaran, menguatkan dugaan adanya praktik pengolahan atau penyimpanan BBM tanpa izin. Beroperasi secara kucing-kucingan.

Masyarakat dan publik mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan menindak tegas kepada pelaku, selain merugikan negara, juga mengancam keselamatan warga.(Hamnas).

Ketum TP PKK Ajak Pelajar Alor Tingkatkan Kesadaran Pelindungan Perempuan Dan Anak

Alor.Metro Sumut

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengajak para pelajar di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelindungan perempuan dan anak. Ia menyoroti masih banyak kasus kekerasan yang menimpa kalangan ibu dan anak, sehingga kesadaran menyeluruh sangat dibutuhkan.

“Inilah marilah kita sama-sama mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi. Dan bagaimana kita mengurangi … paling tidak mulai dari kita, kita mengurangi hal ini bisa terjadi,” ujar Tri saat membuka acara Sosialisasi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Fisik dan Verbal di SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT, Rabu (20/5/2026).

Tri mengungkapkan, upaya penting dalam mengatasi kekerasan dapat dilakukan dari tingkat keluarga. Pasalnya, di tingkat keluarga karakter seseorang dalam memahami sesuatu telah terbentuk. Dalam konteks itulah, penerapan komunikasi yang inklusif akan dapat mendorong generasi muda terhindar dari kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Berkaca dari maraknya kasus kekerasan yang menimpa anak dan kalangan perempuan, TP PKK terus berupaya mendorong sosialisasi pencegahan secara masif. Tujuannya agar banyak pihak memahami dampak negatif kasus kekerasan beserta upaya pencegahannya.

“Oleh sebab itu, kami PKK berharap hal ini tidak hanya sampai di sini, jadi tularkan nanti edukasi ini kepada seluruh keliling kalian. Tidak hanya di lingkungan pertemanan, tapi juga pergaulan, dan kalian juga harus jadi pelaku pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” imbuh Tri.

Lebih lanjut, Tri berharap para pelajar yang merupakan generasi muda dapat mengoptimalkan kualitas diri melalui sektor pendidikan. Terlebih, generasi tersebut merupakan harapan besar bangsa Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Ia terus mendorong para pelajar untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Dengan demikian, kelak di masa depan akan terbuka berbagai kesempatan dalam memajukan bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Tri menyerukan agar pelajar di Kabupaten Alor dapat menyebarkan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada orang-orang di sekelilingnya. Dengan banyaknya pihak yang teredukasi, imbuh Tri, maka kekerasan dapat dicegah dan diatasi.

“Mudah-mudahan [pengetahuan] itu meluas lagi kepada lain-lainnya, sehingga berdampak lebih luas lagi,” tandas Tri.

Sebagaimana diketahui, acara ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi program kelompok kerja (Pokja) TP PKK di Kabupaten Alor. Adapun usai membuka acara sosialisasi tersebut, Tri bersama rombongan pengurus TP PKK menyambangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Di tempat itu, Tri menyapa dan mengikuti rangkaian acara Gebyar PAUD dan Festival Literasi Numerasi Tingkat Kabupaten Alor.

Turut hadir pada kegiatan itu Staf Ahli Bidang Pendidikan Karakter TP PKK Pusat Sri Handayani, Sekretaris Umum TP PKK Pusat Lusje Anneke Tabalujan beserta para pengurus TP PKK Pusat, Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT Vera Johni Asadoma, Ketua TP PKK Kabupaten Alor Lidya Siawan Winaryo, serta para pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Peringatan Harkitnas Ke-118 : Pemerintah Tekankan Pentingnya Pelindungan Generasi Muda Di Ruang Digital

Jakarta.Metro Sumut

Pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (20/5/2026), pemerintah menekankan pentingnya menjaga generasi muda di tengah tantangan kedaulatan informasi dan perkembangan digital.

Pesan tersebut disampaikan melalui pidato Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia Meutya Viada Hafid yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik selaku inspektur upacara. Upacara yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri tersebut diikuti para pegawai Kemendagri dalam suasana khidmat.

Dalam sambutannya, para pegawai diingatkan kembali bahwa Harkitnas merupakan momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran persatuan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908.

"Perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat," ujar Anwar Harun Damanik membacakan sambutan Menkomdigi.

Ia melanjutkan, tantangan bangsa saat ini tidak lagi sebatas persoalan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, Harkitnas 2026 menjadi pengingat akan pentingnya menjaga generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah terus menjalankan berbagai program strategis nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna memperkuat perekonomian masyarakat.

Selain pembangunan kualitas manusia, pemerintah juga memperkuat pelindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Melalui kebijakan ini kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya," imbuhnya.

Melalui peringatan Harkitnas 2026, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa di era digital. (Puspen Kemendagri).

Pelantikan PAC PDI Perjuangan Se- Kabupaten Lamongan, Moment Kader Perempuan Meneguhkan Kembali Semangat Sarinah Di Akar Rumput

Lamongan.Metro Sumut

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati, mengajak generasi muda, khususnya perempuan, untuk berani mengambil peran dalam ruang-ruang politik sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan menjaga keutuhan NKRI.

Ajakan tersebut disampaikan Erna dalam momentum pelantikan kader partai yang dihadiri sekitar 1.800 peserta. Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak boleh dipandang sekadar memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

“Jumlah 30 persen perempuan di ruang pelantikan ini bukan hanya angka. PDI Perjuangan ingin memperkokoh kekuatan perempuan secara substansi dan kualitas. Kehadiran perempuan bukan sekadar soal kuota, tetapi bagaimana menghadirkan empati, keadilan, dan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Erna.

Erna juga mengingatkan pentingnya meneladani pemikiran Bung Karno dalam buku *Sarinah*, yang menempatkan perempuan sebagai elemen penting dalam pembangunan bangsa.

Menurutnya, perempuan bukan hanya pelengkap dalam rumah tangga maupun ruang publik, melainkan tiang negara sekaligus motor penggerak peradaban.

“Perempuan harus berani mengambil peran. Kehadiran perempuan hari ini adalah satu tarikan nafas dan bagian dari perjuangan untuk mendobrak budaya patriarkis yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan,” katanya saat ditemui di sela-sela pelantikan PAC PDI Perjuangan Lamongan

Erna menilai, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik menunjukkan bahwa ruang kesetaraan mulai terbuka. Karena itu, ia mendorong kader muda perempuan agar tidak ragu memulai karier politik dari jenjang paling bawah di struktur partai.

Ia menjelaskan, proses kaderisasi politik dapat dimulai dari kepengurusan anak ranting di tingkat dusun, ranting desa, pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, hingga Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten.

“Berkarier di politik bukan sesuatu yang mustahil. Semua bisa dimulai dari bawah melalui proses kaderisasi partai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erna menegaskan bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik harus mampu membawa perspektif dan pengalaman khas perempuan dalam setiap perjuangan kebijakan.

“Kuota 30 persen hanyalah pintu masuk secara hukum. Yang lebih penting adalah bagaimana perempuan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara nyata,” tegasnya saat menghadiri acara pelantikan PAC PDI Perjuangan Lamongan

Ia pun mengajak seluruh kader perempuan untuk bersama-sama mengisi ruang politik dengan gagasan, pengalaman hidup, serta semangat perjuangan demi menghadirkan perubahan yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat. (Van).

Percepat Program Perumahan Rakyat, Mendagri Dukung Penuh Implementasi Nol Persen BPHTB Dan PBG bagi MBR

Lombok Barat Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh pelaksanaan kebijakan nol persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Implementasi kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat.

“Dengan adanya BPHTB nol persen, otomatis kan lebih kurang [besarnya] lima persen yang harus dibayar dari NJOP, itu kan [jadi] nol, PBG juga gitu,” katanya pada Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Graha Bhakti Praja Conference Center, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).

Mendagri menjelaskan, pemerintah juga terus memperluas cakupan kategori MBR agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses program perumahan. Menurutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menerbitkan kebijakan yang menaikkan batas penghasilan kategori MBR.

“Dinaikkan lagi plafonnya oleh Beliau (Menteri PKP), sehingga lebih banyak lagi untuk memasukkan kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Untuk mendukung implementasi kebijakan nol persen BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR, Mendagri mendorong seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, MPP memudahkan pelayanan perizinan melalui sistem satu atap, termasuk pelayanan penerbitan PBG.

“Kami sudah ada 359 [MPP], kami lagi dorong daerah-daerah lain,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dikantonginya, Mendagri mengapresiasi Provinsi NTB sebagai wilayah dengan penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Ia menilai tingginya angka tersebut menunjukkan keterlibatan pengembang perumahan dalam memanfaatkan kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah.

“Jadi yang tertinggi memang di NTB. Ada lebih kurang ada empat atau lima kabupaten/kota yang menerbitkan PBG. Itu jumlahnya kalau tidak salah 60-an, tapi dampaknya itu 3.400-an lebih. Artinya apa? Artinya ini digunakan oleh pengembang. Kalau misalnya 60 PBG jadinya 60 rumah, itu berarti individual,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri menyoroti masih rendahnya penerbitan PBG di sejumlah daerah, seperti Maluku Utara. Kondisi tersebut menunjukkan iklim pengembangan perumahan oleh developer belum tumbuh optimal.

“Karena PBG enggak dimanfaatkan, jumlahnya cuma tiga yang keluar selama dua tahun. Bukan salahnya provinsi. Karena ini kabupaten/kota ini kewenangannya,” terangnya.

Selain kemudahan perizinan dan kebijakan nol persen BPHTB serta PBG, Mendagri mengatakan pemerintah juga terus menyelesaikan persoalan tata ruang yang menjadi hambatan pembangunan perumahan. Sinkronisasi tata ruang dengan pemerintah daerah (Pemda) penting dilakukan agar pengembangan kawasan permukiman berjalan jelas dan terarah.

“Kami Kemendagri sangat mendukung, seribu persen. Apalagi ini program Presiden, program ini riil, bagi saya riil. Apalagi ini dampaknya sangat luar biasa, putaran uangnya. Ditambah lagi ada program BSPS ini, bagi saya juga riil,” pungkasnya. (Puspen Kemendagri).

Jaga Tunas Bangsa, Barisan Pekerja PT Pelindo Regional 1 Bersatu Dalam Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2026

Belawan.Metro Sumut

Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, bersama pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Regional 1, pada Selasa, 20 Mei 2026.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, serta komitmen insan Pelindo dalam mendukung pelayanan dan pembangunan nasional.

Kehadiran jajaran manajemen dan pegawai Pelindo Regional 1 Belawan pada kegiatan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menanamkan nilai kebangsaan serta memperkuat semangat pengabdian dan profesionalisme di lingkungan kerja.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini dijadikan semangat baru untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya kepada pengguna jasa kepelabuahanan,” ujarnya.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh jajaran manajemen serta pegawai Pelindo Group di wilayah Regional 1. (H@mn@s).

Kodim 0808/Blitar Gelar Upacara Peringatan Harkitnas Ke-118 Dengan Khidmat

Blitar.Metro Sumut

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, jajaran Kodim 0808/Blitar melaksanakan kegiatan upacara yang berlangsung khidmat di halaman Makodim 0808/Blitar Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, Rabu (20/5/2026). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan upacara diikuti oleh seluruh personel TNI dan PNS Kodim 0808/Blitar dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme. Seluruh peserta tampak tertib mengikuti setiap rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila hingga amanat Inspektur Upacara.

Dalam amanatnya, Dandim 0808/Blitar menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, kebangsaan dan cinta tanah air. Nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang.

Lebih lanjut, Letkol Inf Virlani Arudyawan mengajak seluruh prajurit dan masyarakat untuk terus meningkatkan semangat gotong royong, disiplin serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui kerja nyata demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.

Upacara peringatan Harkitnas ke-118 ini berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa nasionalisme serta meningkatkan semangat pengabdian seluruh anggota Kodim 0808/Blitar dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. (Dim0808).

Rajut Kebersamaan, Pelindo Regional 1 Gandeng 33 BKM Masjid Salurkan Hewan Kurban Demi Ketahanan Sosial

Medan.Metro Sumut

Dalam rangka mempererat silaturahmi serta memastikan penyaluran bantuan hewan kurban berjalan dengan baik dan tepat sasaran, Pelindo Regional 1 mengundang 33 perwakilan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) masjid wilayah Belawan dan sekitarnya penerima hewan kurban dalam kegiatan koordinasi dan penyerahan informasi teknis penyaluran kurban Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Kantor Pelindo Regional 1. Rabu (20/05).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan dalam mendukung masyarakat serta memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar wilayah operasional Pelindo Regional 1. Hewan kurban yang akan disalurkan tersebut merupakan bantuan dari Pelindo Grup sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono mengatakan bahwa program penyaluran hewan kurban merupakan agenda rutin perusahaan yang setiap tahunnya dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan proses distribusi hewan kurban dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran perwakilan BKM masjid juga menjadi sarana koordinasi agar pelaksanaan penyaluran berjalan lancar,” ujar Fadillah.

Ia menambahkan, Pelindo Regional 1 bersama Pelindo Grup terus berupaya menjaga nilai kebersamaan dan semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Belawan dan sekitarnya.

Sementara itu, para perwakilan BKM masjid menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Pelindo Regional 1 yang secara konsisten memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Melalui kegiatan tersebut, Pelindo Regional 1 berharap sinergi antara perusahaan dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik serta membawa manfaat positif bagi lingkungan sosial dan keagamaan. (H@mn@s).

Grow Beyond Limits, Pelindo Multi Terminal Bekali Mahasiswa Menuju Dunia Kerja

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan talenta muda yang siap menghadapi dunia kerja dan industri. Melalui program pemagangan yang terintegrasi, perusahaan menghadirkan ruang belajar langsung bagi mahasiswa untuk memahami dinamika operasional sektor logistik dan kepelabuhanan secara nyata. Rabu (20/05).

Program pemagangan yang dijalankan Pelindo Multi Terminal menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan siap kerja. Para peserta berasal dari berbagai jalur kemitraan strategis, mulai dari Program Magang Reguler, Maganghub Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Sumatera Utara (USU).

Selama menjalani masa magang, para peserta mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional, mulai dari pengenalan proses bisnis, operasional kepelabuhanan, hingga budaya kerja perusahaan. Program ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, serta pola pikir profesional yang dibutuhkan di dunia industri.

Direktur SDM Pelindo Multi Terminal, Edi Priyanto, menyampaikan bahwa program pemagangan tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan kesiapan mental generasi muda dalam menghadapi dunia kerja yang dinamis.

“Melalui program magang ini, kami ingin memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa mengenai dunia industri dan lingkungan kerja profesional. Tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga mentalitas, kemampuan beradaptasi, komunikasi, serta growth mindset menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan sejak dini. Kami berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja ke depan,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa lingkungan kerja dan relasi yang positif memiliki peran penting dalam proses pengembangan diri seseorang.

“Magang ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan untuk memasuki dunia profesional yang sesungguhnya. Karena itu, teruslah belajar, membangun relasi yang baik, dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi proses,” tambahnya.

Komitmen Pelindo Multi Terminal dalam menghadirkan program pemagangan yang berkualitas turut mendapat apresiasi dari institusi pendidikan. Universitas Sumatera Utara (USU), yang mengirimkan mahasiswa pada program semester ini, menilai proses pembimbingan dan koordinasi program berjalan secara profesional dan suportif bagi mahasiswa.

Koordinator MBKM USU, Riyanto Sinaga, menyampaikan bahwa Pelindo Multi Terminal menjadi salah satu mitra industri yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi mahasiswa.

“Kami melihat proses pemagangan di Pelindo berjalan dengan sangat baik. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia kerja, sekaligus didampingi dalam proses pengembangan kompetensi dan profesionalisme,” ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan langsung oleh para peserta magang. Salah satu peserta, Fikri, mengaku mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru selama mengikuti program di Pelindo Multi Terminal.

“Saya bersyukur bisa belajar langsung di Pelindo Multi Terminal. Pengalaman ini memberikan banyak pengetahuan baru tentang operasional pelabuhan dan dunia kerja yang sesungguhnya. Program ini sangat berkesan dan menjadi pengalaman berharga bagi saya,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian program, Pelindo Multi Terminal juga menyelenggarakan Graduation Internship Program secara hybrid yang dipusatkan di Grha Pelindo, Medan, pada Selasa (19/05). Kegiatan bertema “Grow Beyond Limits, Shine Into the Future” tersebut menjadi momen pelepasan bagi 99 peserta magang yang telah menyelesaikan program pemagangan di lingkungan Pelindo Multi Terminal.

Melalui program pemagangan yang berkelanjutan, Pelindo Multi Terminal menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mendukung pengembangan bisnis logistik maritim nasional, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. (H@mn@s) 

Pelindo Regional 1 Laksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-118 Tahun 2026

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Kantor GRHA Pelindo Regional 1, Rabu (20/5/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Executive Director Regional 1 dan diikuti seluruh pekerja di lingkungan Pelindo Regional 1 dengan penuh khidmat.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh insan Pelindo untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, serta etos kerja dalam mendukung pembangunan bangsa dan kemajuan sektor maritim nasional.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum strategis untuk memperkuat semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh insan Pelindo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pengingat bagi seluruh insan Pelindo untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung konektivitas dan logistik nasional,” ujar Fadillah Haryono.

Selain sebagai kegiatan seremonial, upacara tersebut juga menjadi bentuk komitmen Pelindo Regional 1 dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan integritas di lingkungan kerja perusahaan.

Dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026, Pelindo Regional 1 terus berkomitmen mendukung transformasi dan penguatan layanan kepelabuhanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (H@mn@s).

Jaga Stabilitas Politik Dan Keamanan Daerah, Mendagri Minta Pemda Perkuat Forkopimda, FKUB, Dan Tim TPKS

Lombok Barat.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) guna menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di daerah.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara. Kegiatan bertajuk “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum” tersebut berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Lombok, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).

Mendagri menjelaskan, agenda utama kegiatan di NTB sejatinya merupakan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, atas kesepakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), forum ini kemudian juga menjadi momentum koordinasi Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Pertama, Forkopimda dinilai memiliki peran sangat strategis karena menjadi forum yang mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

“Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimpda ini, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” katanya.

Kedua, Mendagri menilai FKUB memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan masyarakat, khususnya di daerah yang rentan terhadap isu-isu keagamaan. Meski demikian, salah satu tantangan FKUB di daerah saat ini adalah masih terbatasnya dukungan anggaran sehingga ruang geraknya terbatas.

“Kalau [FKUB] bergerak, berjalan, dan pro-aktif mereka mendatangi daerah-daerah yang rawan pada isu-isu itu, [daerah] biasanya akan tenang. Tapi kalau seandainya FKUB tidak jalan, baru [seperti] pemadam kebakaran [bertindak] setelah kejadian,” terangnya.

Ketiga, Mendagri meminta Pemda membentuk dan mengaktifkan Tim TPKS. Menurutnya, masih ada daerah yang belum membentuk maupun mengoptimalkan tim tersebut. Pembentukan TPKS merupakan amanat regulasi, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang diperkuat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunan lainnya.

Mendagri menambahkan, tim tersebut memiliki peran penting dalam menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik, hingga pemulihan pascakonflik di daerah.

"Pentingnya untuk membentuk tim penanganan konflik sosial, itu juga amanat dari Perpres, PP juga ada, ada undang-undang juga penanganan konflik sosial," tandasnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta jajaran Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara. (Puspen Kemendagri).

Mengintai Maut Di Sudut Gang Sempit Pasar 8 Desa Manunggal, Bisnis Bahan Kimia Berkedok Gudang Luput Dari Pantauan

Desa Manunggal.Metro Sumut

Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan bahan-bahan kimia ilegal ditemukan beroperasi di Pasar 8, Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Rabu (20/05).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, gudang tersebut tempat pengolahan bahan kimia cair dan bahan kimia tanpa izin resmi.

Tim awak media kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan langsung. Saat berada di lokasi, terlihat adanya aktivitas di dalam gudang. Beberapa pekerja tampak sedang melakukan bongkar muat barang.

Ketika dikonfirmasi, salah satu pekerja membenarkan bahwa gudang tersebut menyimpan bahan kimia, ini pembersih untuk pabrik, kami hanya mengambil dan mengantar ke pabrik," Disini tempat pengolahan juga bang " Kata salah seorang pekerja kepada tim awak media, Senin (18/05).

Salah satu pekerja menunjukan surat jalan kepada tim media ini, saat ditanya tentang ijin pengolahan dan zat pembersih apa, dia menjawab," Kami hanya pekerja bang, masalah itu kami tidak tau bang " Jawabnya.

Keberadaan gudang bahan kimia tersebut menimbulkan kekhawatiran warga sekitar, mengingat lokasi gudang berada tidak jauh dari permukiman penduduk. Warga takut jika penyimpanan bahan kimia tanpa pengawasan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti apakah gudang tersebut memiliki izin resmi dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Warga berharap pihak pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap gudang tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan masyarakat setempat, masyarakat berharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Aparat Penegak Hukum, demi menjaga keselamatan lingkungan dan warga sekitar. (Tim/Red).

Mendagri Dorong Penguatan "Soft Approach" Untuk Cegah Ekstremisme Dan Terorisme

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.  Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026). Rakernis tersebut mengusung tema “Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas”. Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan, penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. 

“Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Tito menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan kontra-ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, deradikalisasi penting diberikan kepada pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali pada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra-radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme.

Penguatan kontra-ideologi, sebut Tito, perlu melibatkan tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima. “Ini sangat efektif, kenapa? Karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam,” katanya. Tito juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra-narasi di ruang digital untuk memutus saluran penyebaran paham radikal.  Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran ideologi ekstremisme berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital. Di sisi lain, Tito memandang penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, terutama di wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikal.

Dia menambahkan, selama ini Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara kuat terhadap ancaman aktif. Namun, ke depan, pendekatan soft approach perlu semakin diperkuat sebagai langkah pencegahan dini.

“Saya tahu bahwa Densus 88 AT selama ini lebih mengandalkan kinetic approach, hard approach. Karena lawannya aktif. Namun, begitu sudah mereka tiarap, kita harus memulai bombardir dengan kegiatan soft approach,” ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi jajaran Densus 88 AT Polri atas upayanya menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga situasi keamanan nasional dinilai semakin kondusif. 

“Saya sangat mengapresiasi kerja dari jajaran Densus 88 selama ini yang sudah dirasakan hasilnya. Masyarakat di Indonesia lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu,” tandasnya. (Puspen Kemendagri).

Bikin Resah Warga, Polres Pelabuhan Belawan Dan Polsek Medan Labuhan Ringkus Komplotan Begal Hanya Dalam Hitungan Jam

Medan Labuhan.Metro Sumut

Hanya butuh hitungan jam bagi jajaran Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan, untuk mengakhiri pelarian komplotan begal yang selama ini meresahkan warga. Penangkapan kilat ini merupakan respons cepat pihak kepolisian atas laporan masyarakat yang merasa terancam dengan aksi kriminal jalanan, salah satunya di Simpang Dobi, Jalan Yos Sudarso beberapa hari yang lalu. Rabu (20/05/2026).

Kerja cepat tim gabungan, Polres Pelabuhan Belawan bersama Jatanras Polda Sumut dan Polsek Medan Labuhan, berhasil ungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas/begal) yang viral di media sosial. 

Peristiwa pembegalan tersebut menimpa seorang ibu, Timoria Sitorus (52 tahun), dan anak perempuannya, Chelsea (18 tahun), di Simpang Dobi, Jalan KL. Yos Sudarso pada Jumat dini hari, 8 Mei. Kedua korban yang saat itu hendak pergi berbelanja keperluan dagang, ditendang oleh pelaku hingga terjatuh dari sepeda motor.

Akibat benturan keras di kepala, korban Timoria Sitorus hingga saat ini masih belum sadarkan diri dan menjalani perawatan intensif di RS USU. Tidak hanya itu, pelaku juga tega membacok kaki Chelsea dengan celurit saat korban berteriak meminta tolong, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban.

Komplotan pelaku residivis yang dikenal sadis saat beraksi dan meresahkan masyarakat ini, Tim pemburu begal tak butuh waktu lama menggulung komplotan bandit jalanan.

Kapolres Pelabuhan Belawan dalam konferensi pers mengatakan, tindakan tegas ini merupakan bukti nyata komitmen kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan," Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan jalanan. Dan hari ini kami buktikan: pelaku yang meresahkan masyarakat, kami Kejar, Tangkap, dan Tuntas hingga ke akar-akarnya " Katanya, Selasa (19/05).

Berdasarkan hasil olah TKP, analisa siber (rekaman CCTV), serta profiling lapangan, petugas berhasil mengamankan tiga orang tersangka utama yang memiliki peran berbeda dalam jaringan ini :

1 AAL – Residivis kasus serupa tahun 2024. Berperan sebagai joki sekaligus eksekutor utama yang membacok kaki korban.

2 Ds – Pelaku yang berperan membawa kabur kendaraan milik korban.

3 AS – Penadah yang membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Modus operandi komplotan ini adalah saling berbagi peran, mulai dari penyedia tempat berkumpul, penyedia senjata tajam, hingga eksekutor lapangan. Sepeda motor korban diketahui telah dijual di pasar gelap (black market) melalui media sosial seharga Rp3,2 juta, dan uangnya langsung habis dibagi-bagi oleh para pelaku.

Atas perbuatannya, para pelaku yang sudah diamankan akan dijerat dengan pasal berlapis:

 

• Pasal 479 ayat 2 huruf a, huruf c, dan d KUHPidana tahun 2023 tentang Pencurian dengan Kekerasan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun.

 

• Pasal 591 KUHPidana tahun 2023 tentang Penadahan / Pertolongan Jahat, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Peringatan Keras untuk DPO

Saat ini, pihak kepolisian masih memburu tiga pelaku lain yang sudah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu berinisial D, A, dan I, termasuk jaringan penadahnya yang berinisial O-C. Identitas seluruh pelaku telah dikantongi oleh petugas.

Kapolres memberikan peringatan keras kepada para pelaku yang masih buron untuk segera menyerahkan diri.

"Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kalian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan! Lebih baik menyerahkan diri secara baik-baik, atau kami yang akan menjemput dengan tindakan paling tegas dan terukur!" ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Polres Pelabuhan Belawan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat berkendara di malam hari dan tidak ragu melaporkan segala bentuk pergerakan mencurigakan kepada petugas. Pihak kepolisian juga akan terus mengintensifkan patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di titik-titik rawan demi menjamin keamanan wilayah.

Respons cepat dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan, ketika kasus kejahatan jalanan telah meresahkan warga, serta mengembalikan rasa aman masyarakat. {H@mn@s}.

Kendalikan Inflasi, Wamendagri Akhmad Wiyagus Buka Gerakan Pangan Murah Di NTB

Lombok Barat.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus membuka Gerakan Pangan Murah di pelataran Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wiyagus didampingi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini meninjau stan pangan murah yang ramai didatangi warga.

Wiyagus menyapa langsung warga Lombok yang hendak membeli berbagai kebutuhan pangan, seperti beras, telur, bawang, sayuran, hingga komoditas daging. Ia juga berdialog secara informal dengan warga terkait kebutuhan pokok yang mereka beli.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme masyarakat. Di sela peninjauan, Wiyagus turut menyemangati jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) regional NTB yang hadir.

"Lombok Barat, kerja nyata!" tegas Wiyagus bersama Bupati Lombok Barat dan para praja IPDN regional NTB.

Usai membuka dan meninjau Gerakan Pangan Murah, Wiyagus juga menyempatkan diri berinteraksi dan mendampingi praja IPDN dalam kegiatan membersihkan kawasan Pantai Senggigi.

Di tempat yang sama pada sesi yang berbeda, Wamendagri Bima Arya Sugiarto usai mengikuti Gerakan Bersih Pantai memberikan sambutan dalam apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Barat dan praja IPDN regional NTB.

Bima menyebut, Gerakan Pangan Murah memiliki peran penting dalam upaya pengendalian inflasi. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memonitor harga pangan serta mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas inflasi, mulai dari situasi geopolitik, produksi, distribusi, hingga jalur transportasi.

"Saya mengapresiasi, melihat satu gerakan yang saat ini, pagi ini juga diadakan, yaitu gerakan pangan murah. Kita pastikan inflasi terkendali di NTB, khususnya di Lombok Barat ini," tandasnya. (Puspen Kemendagri).

Dukung Indonesia ASRI, Wamendagri Bima Arya Bersama ASN Dan Praja IPDN NTB Gelar Gerakan Bersih Pantai

Lombok Barat.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Barat dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Gerakan Bersih Pantai. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung gerakan nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Bima menegaskan, gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar seremoni maupun kegiatan insidental, tetapi harus menjadi bagian dari keseharian pemerintah daerah (Pemda).

"Ada satu hal yang dititipkan oleh Presiden kepada seluruh kepala daerah dan Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) minta kita mengawal itu, mengawasi itu, yaitu gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah kita kawal," katanya pada Apel Pagi dan Gerakan Bersih Pantai di Pantai Senggigi, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).

Ia melanjutkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah wisata, termasuk Lombok. Presiden menekankan pentingnya menjaga kebersihan destinasi wisata agar memberikan kesan baik bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Karena itu, Pemda diharapkan tidak abai terhadap persoalan sampah dan mampu mengelolanya secara bijak.

"Tadi [lari pagi] bersama adik-adik praja ini, dan di sepanjang jalan kami masih melihat juga timbunan-timbunan sampah. Itu PR (pekerjaan rumah) kita, walaupun secara umum pantai di Lombok ini saya kira di Senggigi ini cantik dan bersih. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau semua bergerak dan bukan hanya insidental," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mencontohkan Komunitas Peduli Ciliwung di Bogor yang aktif membersihkan sampah. Komunitas ini sudah beroperasi selama belasan tahun. Menurutnya, gerakan berbasis komunitas tersebut merupakan praktik baik yang perlu terus dihidupkan oleh Pemda.

"Ada Komunitas Peduli Ciliwung yang setiap hari [bersih-bersih], bahkan melebar, bukan hanya ke sungai tapi juga ke taman-taman. Jadi kita ingin ini menjadi bagian kesadaran kolektif kita semua," tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap para kepala daerah dapat membumikan gerakan ASRI melalui program yang berjalan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan tidak cukup hanya dengan memungut sampah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung kepala daerah untuk turun ke lapangan.

Ia pun menitipkan pesan kepada para praja IPDN yang mengikuti apel agar kelak, ketika menjadi kepala daerah, tetap dekat dengan masyarakat dan aktif bekerja di lapangan.

"Saya titipkan, kalian harus terus turun ke lapangan. Jangan terjebak di belakang meja, jangan terjebak ke acara seremoni. Turun di lapangan, pastikan staf Anda, anak buah Anda bergerak bersama rakyat, bersama warga untuk selalu membersihkan," tandasnya.

Sebagai informasi, apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Akmal Malik, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi NTB. (Puspen Kemendagri).

Tanam Pohon Mahoni Babinsa Sananwetan Bersama Poktan Rahayu, Cegah Erosi Dan Dukung Ketahanan Pangan

Blitar.Metro Sumut

Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan, Babinsa Kelurahan Sananwetan Koramil 0808/20 Sananwetan Serka Anton Ady H bersama anggota Kelompok Tani Rahayu melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon mahoni di wilayah Jl. Kangean Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut dilakukan di lahan yang berdekatan dengan aliran sungai guna mencegah terjadinya erosi.

Penanaman pohon mahoni ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di area bantaran sungai yang rawan longsor dan pengikisan tanah saat musim hujan. Selain memberikan manfaat ekologis, pohon mahoni juga memiliki nilai ekonomi dan dapat mendukung penghijauan di wilayah perkotaan.

Serka Anton Ady H mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan pohon di sekitar aliran sungai sangat penting untuk menjaga struktur tanah agar tetap kuat dan tidak mudah terkikis air.

Anggota Kelompok Tani Rahayu menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap penanaman pohon dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar. Mereka juga mengaku senang dapat bekerja bersama Babinsa dalam kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat dan alam.

Dengan adanya kegiatan penanaman bibit pohon mahoni ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain menciptakan lingkungan yang hijau dan asri, kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian alam dan ketahanan pangan. (Dim0808).