KPK TIDAK TIDUR

Jakarta,Metro Sumut

Persaingan pada ajang pemilihan presiden 2014 semakin sengit. Masing-masing kubu calon presiden dan calon wakil presiden saling klaim kemenangan, meski belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Informasi yang dihimpun Media ini,Banyak pihak merasa khawatir dengan hal itu. Sebab, jeda antara masa pemungutan suara dan penetapan hasil penghitungan oleh KPU terlampau jauh. Ditakutkan banyak tangan-tangan tak terlihat bermain dengan cara memanipulasi perolehan suara, dengan modus iming-iming hadiah tertentu.

Johan Budi Juru Bicara Komisi Pemberantasan),mengatakan lembaga penegak hukum itu ikut mengawasi dugaan pelanggaran hukum dan kecurangan proses pilpres. Utamanya jika menyangkut ranah korupsi dan suap," Kita imbau pada penyelenggara pilpres karena menentukan nasib negara jangan main-main dengan nasib rakyat yang ratusan juta. KPK tidak tidur," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/7).

Johan menyatakan KPK sudah siap menghimpun dan bergerak jika ada laporan mencurigakan dari masyarakat. Dia memperingatkan supaya KPU sebagai penyelenggara negara dan kedua kubu capres-cawapres tidak bersekutu melakukan perbuatan melanggar hokum," Ini persoalan bangsa luas. Saya kira KPU tidak akan main-main dalam menyelenggarakan tugasnya, dan jangan main-main terhadap masalah bangsa “ Ungkap Johan.(Melvy)

Drs.Gandi Tambunan Direktur PT KIM Resmikan SPBU di KIM II

Medan,Metro Sumut

Usaha Kopkar Milik PT Kawasan Industri Medan (KIM) dioperasikan yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU No.14.203.1165  untuk melayani kebutuhan pengguna kenderaan bermotor, Kamis (10/7).

Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Komisaris Utama Ibu Nanan Farach Rachduna, dilanjutkan dengan pengisian perdana untuk sebanyak 3 Mobil oleh Bapak Gandhi D. Tambunan (Direktur Utama), Bapak Pangabahan L. Tobing (Direktur Keuangan), Bapak Aswin Nasution (Direktur Pengembangan).

Direktur Utama PT KIM Drs Gandi Tambunan meresmikan pengoperasian SPBU tersebut yang didahului dengan pengguntingan pita tanda resmi beroperasi.

Kata-kata sambutan disampaikan oleh Bapak Manuntun Simanjuntak mewakili Dewan Komisaris, dimana dalam sambutannya, Bapak Manuntun berpesan agar SPBU ini dapat dikelola dengan baik untuk menjadi suatu kegiatan yang dapat mendatangkan pendapatan usaha Non Lahan, dalam pengharapannya juga kiranya SPBU ini menjadi fasilitas pendukung bagi Investor agar seluruh kenderaannya dapat di isi di SPBU PT. Kawasan Industri Medan (Persero).

Menurut Gandi Tambunan, pelayanan bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU 14.203.1165 yang dioperasikan itu dikhususkan melayani kenderaan bermotor bukan ke industri karena BBM yang dijual disubsidi pemerintah.

Untuk pengadaan BBM industri harganya tidak disubsidi Pemerintah sedangkan yang dijual di SPBU itu BBM subsidi.

Dikatakan Gandi Tambunan, SPBU itu merupakan usaha Koperasi Karyawan (Kopkar) PT KIM dan dikelola langsung pengurus Kopokar.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kopkar PT KIM Baringin Simanjuntak dan Manager Pemasaran PT KIM Jefri Sirait bahwa SPBU itu, merupakan usaha Kopkar PT KIM yang dikelola pengurusnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Baringin Simanjuntak mengatakan bahwa SPBU itu sudah lama selesai tapi karena kendala surat izin mendirikan bangunan (SIMB) dari Pemkab Deli Serdang lambat turun hingga setahun tidak dioperasikan.

Mengenai surat izin gangguan Hinderordonnantie (HO) dan dokumen lain terkait pengoperasian SPBU itu sudah lengkap.

Selanjutnya, Baringin menegaskan penyaluran BBM murni untuk kebutuhan kenderaan bermotor dan bukan untuk industri walau lokasinya berada di KIM II. (Hamnas)

Tidak Usah Tunggu Polisi Tindak Pelaku Anarkis

Siliwangi,Metro Sumut

Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim Pangdam III Siliwangi menegaskan, prajurit TNI di Jabar-Banten siap mengawal proses Pilpres 2014 yang berlangsung dua hari lagi. Bagi yang akan membuat kekacauan TNI akan turun langsung untuk menindak pelaku anarkis tanpa harus menunggu polisi.

Hal itu disampaikan Dedi usai melaksanakan 'Apel Gabungan Kesiapan dan Pergeseran Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi Jawa Barat' di Lapang Gasibu Bandung, Senin (7/7)," TNI akan sepenuhnya membantu kepolisian. Langkahnya sesuai prosedur yang berlaku. Bila nanti suatu tempat ada satuan TNI melihat tindakan anarkis, tidak usah menunggu polisi. Di situ kami akan segera mengatasi sesuai prosedur, baru kemudian akan diserahkan ke polisi " katanya.

Informasi yang dihimpun Media ini, Langkah tersebut menurut dia dilakukan atas instruksi langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada pembiaran bagi siapa saja yang ingin merusak situasi keamanan yang sudah terjalin baik selama rangkaian penyelenggaraan Pilpres 2014," Tidak akan ada kata pembiaran bagi TNI. Jadi apabila di daerahnya ada tindakan anarkis. Tidak perlu menunggu kepolisian " Ungkapnya.

Dalam pengamanan Pilpres 2014, pihaknya menyiagakan 7.220 personel untuk membantu pengamanan. "7220 sudah siap gelar dan berada di wilayah masing-masing " tandasnya.(Wito)

Ini azab bagi pemimpin yang menipu rakyat

Metro Sumut

Seorang pemimpin yang memiliki suri tauladan baik menjadi dambaan setiap umat. Namun saat ini sulit ditemukan pemimpin yang memiliki suri tauladan yang baik.

Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari menyebutkan, pemimpin yang tidak menjalankan amanatnya dengan baik maka dia terancam tidak mecium wangi surga sekalipun.

"Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanati oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga," (HR Bukhari), dikutip dari buku Hadits Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi terbitan Fathan Prima Media, hal-261, Selasa (24/6).

Salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abu Ja'la (ma'qil) bin Jasar RA mengatakan, mendapat penjelasan langsung dari Rasul mengenai sanksi yang diterima bagi seorang pemimpin yang kerap berdusta. Pemimpin itu terancam tidak masuk surga.

"Abu jala (maqil) bin jasar RA berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tiada seorang yang diamanati oleh Allah SAW memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga," kata Abu Ja'ala dalam hadits (Bukhari dan Muslim).

Pemimpin yang menipu rakyat, dalam hadits ini disebutkan, diharamkan oleh Allah SWT untuk menginjakkan kaki di surga.

Kurir Sabu di Jambi dibekuk polisi

Jambi,Metro Sumut

Polresta Jambi dalam razia operasi Cipta Kondisi di jalur Lintas Sumatera berhasil mengamankan seorang pelaku atau kurir narkoba yang membawa satu kilogram sabu-sabu senilai Rp 1,5 miliar. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Kristono di Jambi, Senin, mengatakan pelaku yang ditangkap memiliki dan membawa sabu-sabu seberat satu kilogram itu adalah Komarudin alias Oding (33) warga Palembang, Sumatera Selatan.

Informasi yang dihimpun Media ini, Senin (7/7) Oding diamankan saat membawa satu kilogram sabu-sabu senilai Rp 1,5 miliar yang dibawa pelaku dari Medan dengan tujuan Palembang menggunakan bus Rapi. Pelaku di atas bus yang sedang melintas di Simpang Empat Kota Baru Jambi pada Minggu (6/7) sekitar pukul 22.00 WIB saat digelar razia operasi Cipta Kondisi.

Pelaku Komarudin adalah warga Jalan Takwa Kompleks GHP III Blok C RT 41, Sei Selincah, Palembang, Sumatera Selatan. Pada saat ditangkap setelah bus Rapi yang melintas di Simpang Empat Kota Baru Jambi, diberhentikan oleh anggota yang sedang menggelar razia di jalan lintas Sumatera.

Setelah melihat gerak gerik pelaku yang gelisah ditempat duduknya, kemudian anggota satuan narkoba Polresta Jambi yang ikut razia itu memeriksa barang bawaannya Komarudin alias Oding yang disimpan di bawah tempat duduk bus. Hasilnya dari tas warna kuning miliki Komarudin ditemukan bungkusan sabu-sabu seberat 1 kg dan kemudian pelaku dan barang bukti diamankan polisi dan dibawa ke Polresta Jambi.

Atas perbuatannya pelaku Oding dikenakan pasal 112 ayat 2 dan ayat 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun penjara.(Erna)

Usut Tuntas Sengketa Lahan Lapangan Bola Tanah 600 Marelan

Medan,Metro Sumut

Bambang Santoso SH kuasa hukum Sri Nurhayati dikantor Hukum Bambang Santoso SH dan Partner mengatakan, penahanan terhadap Secam Medan Kota, Ahmad oleh Subdit II/Harda-Tahbang, sudah sesuai prosedur hukum.

Informasi yang dihimpun Media ini, Kuasa Medan hukum Sri Nurhayati Bambang Santoso SH meminta supaya polisi tidak hanya menahan Sekcam Medan Kota tersebut tetapi orang-orang yang terlibat didalamnya," Sri Nurhayati memiliki alas hak untuk mengklaim lahan 6,2 ha tersebut miliknya berdasarkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Tanah (STBPT) Tahun 1957 dikeluarkan landrefornd dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1960 dikeluarkan STP Wedhana (kecamatan) " Kata Bambang Santoso SH Kuasa Hukum Sri Nurhayati.

Sementara Hasbi Chandra, SH, Bambang Susanto mengatakan, selain mengadukan mantan Lurah Tanah Enam Ratus, Ahmad dan Muhammad, juga akan melaporkan Ketua LPM, Ramli Harahap dan Sekretaris LPM Suherman Nasution SH.(Hamnas)

Penahanan Secam Medan Kota Sudah Sesuai Prosedur

Medan,Metro Sumut

AKBP Yusup Saprudin Kasubdit II/ Harda Tahbang Ditreskrimum Poldasu mengatakan, penahanan mantan lurah Tanah 600, Ahmad yang kini menjabat Sekretaris Camat (Sekcam) Medan Kota, telah sesuai prosedur hukum yang berlaku," Kita tidak akan mungkin melakukan penahanan apabila penyidikan tidak sesuai dengan prosedur hukum " kata Yusuf

Informasi yang dihimpun Media ini,terkait sengketa lahan seluas 6,2 hektar di Jalan Marelan Raya Lk III, Kel Tanah enamratus, Kec Medan Marelan, Polda Sumut tengah membidik dugaan keterlibatan Lurah dan Camat Medan Marelan yang diduga melakukan pemalsuan surat alas hak Tanah 600 Marelan yang sudah dikelola pengurus LPM.

Pasalnya, kepentingan umum yang dikelola itu tidak bisa menghilangkan kepentingan pribadi milik ahli waris Sri Nurhayati," Dari penyidikan yang kita lakukan, sudah jelas Lurah tidak berwewenang untuk mengeluarkan surat untuk mengalihkan lahan itu menjadi umum " Ungkap AKBP Yusup Saprudin Kasubdit II/ Harda Tahbang Ditreskrimum Poldasu.

Dengan tindakan tersangka itu, sambung Yusuf, Sri Nurhati telah dirugikan oleh Lurah dan Pengelola LPM, terbukti mendapatkan keuntungan dalam mengelola Tanah 600 tersebut. Pembuktiannya adanya surat keterangan pendaftaran rangkaian alas hak milik ahli waris.

Dia menjelaskan, Subdit II/harda-Tahbang tidak menyidik soal kepemilikan lahan tetapi yang disidik adalah soal penerbitan surat yang bukan wewenang Ahmad," Kita tidak menangani soal kepemilikan lahan, tetapi soal tindakan mantan Lurah Tanah enamratus yang menerbitkan surat bukan wewenangnya, dengan mengalihkan fungsi lahan menjadi kepentingan umum " jelas Yusuf.

Karena itu, keluarga Sri melaporkan kasus itu di Mapoldasu dengan No LP/183/II/2014/SPKT tangggal 12 Februari lalu, Sementara, Ibeng S. Rani,SH kuasa hukum tersangka Ahmad, menyatakan, akan melakukan pra peradilan terhadap Poldasu karena prosedur penahanan kliennya tidak sesuai hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 2012 tentang proses penyidikan.

Disebutkan Ibeng, pihaknya sudah meminta supaya dilakukan gelar perkara namun penyidik tidak mau. Kemudian, pembanding surat yang disebut palsu tersebut tidak dapat diperlihatkan penyidik. Kepolisian juga tidak melakukan pengujian surat tersebut ke laboratorium forensic (Labfor)," Jadi kami anggap penyidik terlalu prematur dalam menetapkan dan melakukan penahanan terhadap klien kami (Ahmad red) " Kata Ibeng.

Ibeng S Rani,SH didampingi Herman yang juga sekretaris LPM menjelaskan, alasan Ahmad mengeluarkan surat itu berdasarkan surat keputusan pengadilan No.221/Pdt.G/1986/PN.Mdn, Surat keterangan pengadilan No.W2.Db.HT.04.10-4887/2006, surat rekomendasi Ketua DPRD Medan No.480/1458 tanggal 19 Agustus 2005, Surat Sekda Medan No.593/15478 tanggal 15 Sep 2005, surat Camat Medan Marelan No.593/368 tanggal 24 Juli 2006, usulan masyarakat Kel tanah enam ratus dan pernyataan Muhammad," Kami sudah memberikan bukti-bukti sebagai dasar Ahmad menerbitkan surat itu tapi penyidik tidak menggubris " sebut Ibeng dengan menyebut, paling lambat, Senin depan pihaknya akan mendaftarkan praperadilan.(Hamnas)

Di Bulan Ramadhan, Listrik Padam Juga Bos

Medan, Metro Sumut

Kota Medan Pemadaman listrik masih saja terus terjadi, meski sudah masuk bulan suci Ramadhan 1435 H.

Informasi yang dihimpun Media ini, Janji PT PLN untuk tidak memadamkan listrik tidak juga ditepati. Akibatnya, masyarakat Medan yang melaksanakan ibadah terutama dalam suasana puasa, sangat terganggu dengan kondisi ini," Sangat kecewalah dengan janji PLN yang katanya tidak akan  melakukan pemadaman selama bulan Ramadhan, namun nyatanya sampai sekarang mereka mematikannya. Parahnya, pemadaman itu dilakukan saat kita buka puasa dan mau taraweh " kata Erna (27) warga Jalan Rahmadsyah, Medan, Selasa (1/7/2014).

Erna menambahkan, Pihak  PT PLN tidak berupaya untuk tidak melakukan pemadaman . Hal ini dibuktikan dengan belum terangnya Kota Medan saat malam hari," Kita mengharapkan PLN benar-benar berupaya untuk tidak melakukan pemadaman pada bulan Ramadhan ini, apapun ceritanya listrik di Medan harus tetap nyala, sebab Ramadhan merupakan bulan ibadah bagi umat Islam “ Tambahnya.

Hal senada dikatakan Haslan warga Jalan Denai. Ia mengaku miris dengan kondisi Kota Medan yang kerap mati lampu,"Saya cukup miris melihat kota Medan yang kerap terjadi mati lampu, padahal banyak pihak yang minta agar PLN tidak lagi melakukan pemadaman, khususnya selama bulan Ramadhan “ Ungkapnya.(Melisa)

Kebijakan Ekonomi Jangan Jadi Bom Waktu

Jakarta,Metro Sumut

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet bersama para jajaran menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Isu perekonomian menjadi pembahasan sidang kali ini.

Informasi yang dihimpun Media ini, diakhir masa jabatan KIB jilid II yang menyisakan beberapa bulan, SBY mengingatkan agar menteri-menteri terkait tidak mengeluarkan kebijakan yang berdampak buruk bagi pemerintahan selanjutnya," Kebijakan yang akan kita tempuh terutama jangka pendek sisa masa bakti kita tahun 2014, meskipun kebijakan yang kita ambil selalu memiliki implikasi di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan kita harus cermat sehingga tidak menjadi bom waktu bagi presiden yang akan datang," Ujar SBY saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6).

Sejumlah isu perekonomian yang akan dibahas antara lain kebijakan fiskal atau APBN dan APBN-P yang telah disetujui DPR dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok selama Ramadan. Tugas khusus ini diberikan SBY pada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung," Saya amanahkan kepada Menko Perekonomian yang baru Pak Chairul Tanjung agar mengelola stabilitas harga sebaik-baiknya. Terutama harga bahan pokok yang sekarang kita memasuki bulan Ramadhan dan nanti Idul Fitri " Ungkap SBY.

Kepala Negara menjelaskan, kenaikan harga bahan pokok saat Ramadan dan Idul Fitri ini tidak terhindarkan. Sifatnya musiman. Meskipun tren setiap tahun selalu begitu, SBY tetap meminta menteri terkait mengelola sebaik-baiknya," Itu seperti kenaikan yang sifatnya seasonal. Harus kita kelola sebaik-baiknya karena pasar dapat memiliki keganjilan tertentu yang bisa mengganggu stabilitas harga bahan pokok itu “ jelas SBY.

Di sidang kabinet ini juga akan dibahas kemungkinan pembangunan infrastruktur kabel bawah laut dan perkembangan renegosiasi harga jual gas tangguh dengan China.

Terkait harga jual gas tangguh, SBY menyampaikan bahwa China menyetujui beberapa poin dalam renegosiasi. "Dulu ada isu kontrak tahun 2002 terlalu rendah, hanya USD 27 per mmbtu. Untuk mengubah kontrak itu tidak mudah. Kita masih berjuang dengan Tiongkok " Jelasnya.


SBY mengaku telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak China terkait ini. Disampaikan, bahwa negosiasi untuk harga jual gas tangguh harus dilakukan untuk keadilan. Pada kondisi ini, Indonesia merugi jika harga jual gas tangguh tidak dinaikkan,"Alhamdulilah saya dapat good news, ada perubahan. Kalau bisa diwujudkan tahun ini, lompatan akhir bisa mencapai 400 persen " Tutupnya.(Melvy)

Garuda & Lion Perebutkan Rute Mandala Air

Jakarta,Metro Sumut

PT Mandala Airlines yang beroperasi dengan brand Tigerair Mandala resmi menghentikan kegiatan operasionalnya, lalu bagaimana untuk pengalihan rute yang berhenti beroperasi.

Informasi yang dihimpun Media ni, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan saat ini masih menunggu beberapa ajuan maskapai lain yang berminat mengambil rute tersebut selain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk," Masih ditunggu. Selain Garuda ada beberapa juga, seperti Lion dan sebagainya. Namun kita belum putuskan " Ungkap Mangindaan di kantornya, Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Mangindaan menambahkan, pasalnya para maskapai tersebut pada memilih rute yang memiliki penumpang banyak atau biasa dikenal Line Gemuk," Semua pada milih line gemuk yang banyak penumpangnya. Kasihan kalau ada line kosong itu kan. Kita akan rapatkan setelah Lebaran saja. Yang siap Garuda. Lion Air dilihat dulu rute yang mana, karena banyak pesawatnya kan kaya Wings Air, nah dia mau cari line yang gemuk " Katanya.

Menurut Mangindaan, Garuda Indonesia lebih memilih rute-rute yang gemuk seperti Bali, Surabaya, Medan dan termasuk di luar negeri. "Kan ini bisnis, makanya cari yang menguntungkan," imbuhnya.

Sementara itu terkait masalah manajamen Mandala, Mangindaan enggan berkomentar lebih panjang pasalnya hal tersebut masalah internal perusahaan, "Soal mandala itu internal mereka. Kita tidak ikut campur, Tapi kita hanya imbau jangan sampai bangkrut betul. Jangan bangkrut dulu entar utang “ Ujarnya.(Melvy)

H.Suyatno Bupati Rohil Lantik 51 Kades dan Penghulu

Bagansiapiapi.,Metro Sumut

H. Suyatno Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melantik 51 Kepala Desa (Kades) dan penghulu Se- Rohil, Pelantikan yang di hadiri Wakil DPRD Rohil, Jamiluddin, Asisten I, Wan Syarif. serta seluruh kepala badan dan Kantor serta Camat se Rohil ini di laksanakan di gedung Bupati Rohil lantai IV, Selasa (24/6) di Bagansiapiapi.

Informasi yang dihimpun Media ini, sesuai ageda hari ini kita melantik sebanyak 51 kepala desa dan penghulu dari 16 kecamatan se Rohil, jumlah ini yang pertama di lakukan dan sejarah baru di Rohil, ujar Bupati, usai melantik pejabat penghulu dan kades se Rohil.

Menurutnya, pelantikan secara serentak ini dalam rangka untuk menutupi kekosongan kades dan penghulu yang selama ini ada kekosongan jabatan dan juga jabatan sementara (Pjs), sehingga segala kewenangan dapat dilakukan dengan benar sesuai aturan, saat ini semua penghulu dan kades sudah menjadi pejabat daerah defenitif, sehingga dapat mengambil kebijakan yang di wilayah kerjanya, namun saya mengharapkan kebijakan yang diambil harus sesuai aturan dan ketuan yang berlaku “ Ungkap H. Suyatno.

Dia mengatakan, Dalam pekerjaan yang diemban seorang kades dan penghulu harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar, serta menjaga wilayanya dari segala kegiatan yang dapat merusak tatan pemerintahan di daerah. Sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat dengan aman dan kondusif.

Kepala desa dan penghulu jangan menghasut warganya untuk melakukan hal yang tidak di senangani penghulu, seperti ada kegiatan proyek di Wilayahnya. Namun perusahaan tersebut tidak ada melapor, lalu penghulu menghasut warganya untuk berdemo terhadap perusahaanya itu, hal itu tidak boleh di lakukan. Karna sama saja penghulu itu membawa tidak baik kepada warganya, beber Bupati.

Disamping itu, lanjutnya. Tugas dan fungsi kepala desa dan penghulu saat ini adalah memantau bencana alam yang di rasakan saat ini seperti kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karna karhutla yang terjadi saat ini sudah cukup mengkuatirkan dan terbanyak di propinsi Riau, kebakaran hutan saat ini sudah sangat berbahaya, setiap hari terjadi peningkatan titik api, maka kepenghuluan dan desa serta pihak kecamatan harus dapat memantau wilayahnya masing-masing, tidak mungkin seorang kepala desa dan penghulu tidak mengetahui wilayahnya terbakar begitu juga camatnya. Maka harus di awasi betul daerahnya dari Karhutla, karna yang di rugikan nanti kita semua warga Rohil “ Kata H. Suyatno  Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).(Rusman/Tim/Red)

Kejari Dumai Periksa Tiga Pejabat Teras Dishub

Dumai.Metro Sumut

Pemeriksaan terhadap tiga pejabat teras Dinas Perhubungan Dumai rencananya bakal dilakukan,dijadwalkan untuk memberi keterangan pada penyidik di Kejaksaan Negeri Dumai.

Informasi yang dihimpun Media ini, adanya pelimpahan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Maka rencananya besok mereka bakal dimintai keterangan terkait Dugaan Korupsi di Terminal Barang Bukit Jin, Dumai.

Mereka yakni Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Dumai, Marjohan. Lalu Sekretaris dan Bendahara Penerimaan di Dinas Perhubungan Dumai. Pemeriksaan ketiganya merupakan lanjutan pemeriksaan oleh Pihak Penyidik Pidana Khusus Kejari Dumai.

Apalagi hingga April ini sudah banyak saksi yang diminta keterangan terkait dugaan Korupsi di Terminal Barang Dumai. Para saksi sudah dipanggil oleh Pihak Seksi Pidana Khusus Kejari Dumai untuk memberikan keterangan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dumai melalui Jaksa Penyidik, Andi Bernard Desman menyebut pemeriksaan bakal dijadwal ulang. Ada kemungkinan pemeriksaan bakal dilakukan besok.

Penundaan disebabkan pihak penyidik melakukan pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor di Pekanbaru. Berkas yang rencananya dilimpah untuk segera disidangkan yakni berkas PA dan BS.

Keduanya tersangkut kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial pada tahun 2013 silam.  "Kita bakal jadwal ulang pemeriksaan saksi terkait Terminal Barang," Kata Bernard.(Red)

Pejabat dan Anggota DPRD Medan Bungkam Soal Kasus Eldin di KPK

Medan.Metro Sumut

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan bungkam, ketika dimintai tanggapannya soal kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Informasi yang dihimpun Media ini, aksi bungkam itu ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri yang dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu. “ Janganlah soal itu, tidak etis itu,” jawab mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan ini.

Aksi tutup mulut juga diperlihatkan oleh Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan, M Husni. “Saya tidak tahu soal itu ” Katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Medan dari Partai Golkar, Sabarsyam Surya Sitepu juga enggan berkomentar. “Janganlah soal itu. Kalau soal itu, biarlah yang lain saja yang berkomentar “ Ungkapnya.
Untuk diketahui, laporan dugaan korupsi di Dispenda Medan TA 2006-2007 yang diduga melibatkan Eldin, disampaikan salah satu LSM di Medan ke Polda Sumut dengan bukti laporan No: 224/LP/SAKTI/IX/2013, Hal: Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Pemerintah Kota Medan.

Dalam laporan itu disebutkan, pada penggunaan anggaran di Dispenda Medan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terutama dalam permasalahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2006 senilai Rp2,1 miliar, upah pungut pajak Rp2,8 miliar dan dugaan korupsi komputerisasi mencapai Rp14 miliar.

Dispenda Medan juga diduga telah melakukan pengeluaran belanja fiktif di antaranya, belanja pemeliharaan rutin/berkala Komputer Online Payment System Rp2.347.353.000. Belum lagi belanja satu unit komputer yang mencapai Rp15 juta dan satu unit laptop mencapai Rp19 juta.

Selanjutnya, kasus pesangon/insentif dan upah pungut yang untuk dibagi kepada kecamatan dan beberapa pihak yang mencapai Rp29.816.462.335 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak Rp154.392.013.640.
Untuk upah pungut Dispenda Medan mengeluarkan biaya yang cukup fantastis hampir 20 persen dan lebih besar dari gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah senilai Rp5.517.063.672 dan non PNS senilai Rp373.200.000.

Dugaan korupsi Eldin tersebut juga telah resmi dilapor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel), Jum’at (9/5/2014) lalu.

Bundelan data dugaan korupsi berpotensi merugikan negara mencapai Rp14miliar itu dilapor Ketua Umum Forum Jurnalis Anti Korupsi Sumut (FJ-AKS), Hasiholan Siregar didampingi Sekretaris Mansyur Sitompul SE.“Kasus dugaan pengadaan atau rehab sistem komputerisasi ini sudah menahun ditangani lembaga penegak hukum di Sumatera Utara (Sumut). Tapi sampai sekarang tak ada kejelasan tindaklanjut. Kasus dugaan korupsi di Sumut seakan jadi komoditi kepentingan oknum-oknum penegak hukum dan politik. Jelang pemilihan kepala daerah misalnya, banyak kasus korupsi mencuat ke permukaan bahkan yang buka kasus itu kembali oknum-oknum aparat penegak hukum. Namun selesai pesta demokrasi, kasus lenyap kembali. Ini tak bisa dibiarkan. Saya harap agar KPK tegas, tangkap dan periksa Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin,” harap Hasiholan.

Laporan disampaikan ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK sesuai laporan atas nama pelapor Hasiholan Siregar No.114/ist/H.S/V/2014, juga sesuai nomor laporan Nomor: 201405-00174 Tanggal 09 Mei 2014, perihal dugaan korupsi proyek pengadaan dan rehab komputerisasi Pemko Medan senilai Rp14 miliar Tahun Anggaran (TA) 2006.

“Tak cuma dugaan korup proyek komputerisasi. Turut kita laporkan dugaan korupsi Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2006 senilai Rp2,1miliar, upah pungut Rp2,8 miliar. Rencananya dulu, dengan proyek komputerisasi itu, dapat kita ketahui secara online mana hotel, restoran atau pihak dinas terkait yang sudah menyetorkan pajak. Tapi itu tak dilaksanakan hingga sampai saat ini potensi penggelapan pajak hotel, plaza atau mall, restoran dan lainnya sangat rentan. KPK sendiri kan mengatakan memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor pajak. Nah, sekarang buktikan. Panggil atau bila perlu tangkap dan penjarakan Dzulmi Eldin,” tegas Hasiholan.(Ms)

Titiek Soeharto Ditertawai Rekan Sebelah Curi Foto Prabowo

Denpasar,Metro Sumut

Kampanye Prabowo di Bali kali ini,ada yang unik, kehadiran Titiek menjadi warna tersendiri yang membuat kampanye makin meriah.

Godaan untuk keduanya makin intens dan sering dilontarkan rekan-rekan Prabowo. Apalagi saat keduanya jual mahal namun tetap saling memperhatikan.

Informasi yang dihimpun Media ini, Prabowo berorasi, Titiek diam-diam menjepret mantan suaminya itu. Tak sadar, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Ketua DPP Golkar Fuad Hasan Mansyur tertawa sambil berbisik dan melihat Titiek yang duduk di dekatnya.

Keduanya pun makin jahil saat dengan Fuad sengaja duduknya bergeser sehingga menyediakan kursi kosong tepat di samping Titiek untuk Prabowo. Padahal semula tempat duduk Titiek dan Prabowo dipisahkan oleh Fuad.

Melihat hal itu Titiek geleng-geleng kepala sembari tersenyum, "ampun," Ungkap Titiek kepada Fuad. Fuad pun tertawa diikuti I Made Pastika yang duduk di sampingnya.

Gelagat ganjil ini rupanya sudah dibaca Prabowo. Dia menganggap teman-temannya sengaja untuk menjodohkannya kembali dengan Titiek Soeharto.

Prabowo yang tak tahan akhirnya pun balik membalas, "Ibu Titiek Soeharto ini sudah direncanakan. Wagub yang sekarang berperan jadi mak comblang," kata Prabowo di lapangan Lumintang, Denpasar, Bali.(Anggi)

Jokowi: Celananya Suka Melorot, Susah Makan

Jakarta,Metro Sumut

Joko Widodo (Jokowi) Calon Presiden banyak mempunyai banyak cerita unik. Penampilannya dengan tubuh yang kurus saat ini, memang sama seperti penampilannya semenjak masih masa kanak-kanak.

Informasi yang dihimpun Media ini, bahkan saat masih duduk di bangku SMP N Solo, celana Jokowi sering melorot, lantaran tubuhnya kekurusan," Celananya sering melotrok (melorot) mas dulu, waktu kelas 2 SMP. Badannya kecil, kurus banget, disekolah nggak pernah jajan"Kata Nanik Haristanto, teman SMP Jokowi.

Sutarti (62) pengasuh Jokowi mengatakan, mantan Wali Kota Solo tersebut dari kecil memang susah makan. Sehingga badannya kurus sekali," Sejak SD dia itu susah makan. Sampai-sampai kalau minta makan apa saja selalu dituruti ibunya " Ungkap wanita yang saat ini tinggal di Kampung Nayu Barat, Nusukan tersebut.

Sutarti mengaku bersama Jokowi sejak masih tinggal di Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan atau di pinggir kali. Saat itu Jokowi lebih senang bermain usai sekolah, tanpa memikirkan makan," Kalau sudah pulang sekolah bukannya makan, tapi malah minta antar saya ke rumah kakak sepupunya di Gondang, Manahan " kenangnya. (Wita)

Prabowo Tidak Pernah Menikah Lagi Setelah Cerai

Bengkulu,Metro Sumut

Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Hatta di Provinsi Bengkulu, Patriana Sosialinda mengatakan, Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto merupakan sosok yang menghargai perempuan. Buktinya, sejak bercerai dengan Titiek Soeharto , Prabowo tidak pernah menikah lagi," Prabowo itu menghargai perempuan, kita sama melihat dia tidak pernah menikah lagi sejak memutuskan hubungan dengan mantan istrinya Titiek Soeharto ," kata dia di Bengkulu, Minggu (29/6).

Menurut Patriana yang juga merupakan Wakil Wali Kota Bengkulu serta aktif sebagai pemerhati perempuan dan anak itu, dibutuhkan pemimpin bangsa yang karakternya sesuai dengan isu kekinian yang mencuat saat ini.

Di berbagai penjuru Indonesia, banyak terjadi kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan hampir setiap hari media massa, elektronik dan televisi menyiarkan pemberitaan tersebut," Kita dengar pemberitaan, semakin banyak perlakuan yang tidak pantas terhadap perempuan dan anak, dan kita butuh sosok yang bisa memperjuangkan aspirasi perempuan. Orang yang menghargai perempuan, kami yakini akan peduli terhadap nasib perempuan," katanya.

Perjuangan aspirasi tersebut, tidak dapat dilakukan secara sepihak, baik dari masyarakat, utamanya perempuan, atau organisasi yang menaungi, maupun legislative," Harus ada sebuah jalinan koordinasi yang baik antarperempuan, organisasi perempuan, legislatif dan eksekutif, jika salah satu tidak berjalan dengan baik maka sia-sia perjuangan hak perempuan “ Ungkapnya.(Rin)

Rekaman Pemred RCTI SP3 Produser Raymond Beredar Di Youtube

Jakarta,metro Sumut

Beredar rekaman percakapan antara Pemimpin Redaksi (non aktif) RCTI, Arya Sinulingga dengan Prosedur RCTI Raymond Rondonuwu. Video yang beredar di Youtube itu berjudul "Detik-Detik Produser RCTI, Raymond Rondonuwu Di-SP3 Pemred (Non Aktif) RCTI, Arya Sinulingga". Video itu diunggah oleh akun Dark Justice pada 27 Juni 2014.

Informasi yang dihimpun Media ini, Minggu (29/6), Raymond membenarkan bahwa video percakapan antara dirinya dengan Arya yang beredar di Youtube itu adalah benar. Dia mengaku sengaja merekam pembicaraan itu. Namun Raymond tidak tahu siapa yang mengunggah isi percakapan itu ke Youtube.

Lalu Raymond menjelaskan isi dalam percakapan di video tersebut. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juni 2014 pada pukul 20.00 WIB. Dia dipanggil oleh Arya ke ruang kerjanya. Dalam ruangan itu juga ada staf redaksi lain, namun tidak ikut bicara. Pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 4.07 menit. Karena hanya singkat, Raymond tak punya waktu untuk melakukan pembelaan.

Arya marah kepada Raymond karena protes saat diminta menayangkan berita tentang dugaan bocornya materi debat capres ke kubu Joko Widodo yang ditayangkan Seputar Indonesia pada 11 Juni 2014. Berita itu sebenarnya sudah ditayangkan pada Seputar Indonesia sore, namun pada malam hari diminta untuk ditayangkan ulang.

Meski akhirnya menanyangkan berita itu, Raymond tetap protes. Menurutnya, berita soal bocornya materi debat capres ke kubu Jokowi tidak punya dasar kuat. Apalagi sumbernya tidak jelas. "Seputar Indonesia adalah media yang sudah lama, tentu tidak bisa sembarangan dalam mengambil sumber berita. Harus jelas sumber aslinya," kata Raymond.

Karena sumbernya tidak jelas, Raymond menganggap berita itu sebenarnya tidak layak tayang. Gara-gara sikap Raymond inilah, Arya naik pitam dan langsung memberikan SP3 kepada produsernya tersebut. Kini Raymond tak lagi menjadi produser, dia sudah dipindahkan ke bagian riset.(Melvy)

Kapolsek Kota Medan Dimutasi

Medan,Metro Sumut

Pergantian jabatan dikalangan perwira menengah jajaran Polresta Medan, sejumlah Kapolsek di Medan turut dimutasi.

Informasi yang di himpun Media ini, beberapa Kapolsek yang dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan diantaranya Kapolsekta Medan Area, Kompol Rama Samtama Putera dipromosikan menjadi Kasat Intel Polresta Medan, menggantikan Kompol Faisal Napitupulu.

Kapolsekta Helvetia, Kompol Anggoro Wicaksono dipromosikan menjadi Kapolsekta Delitua, menggantikan Kompol Wahyudi. Sementara, Kompol Wahyudi dipromosikan menjabat sebagai Kapolsekta Medan Kota menggantikan Kompol TH Sinaga. Selain itu, Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Medan, AKP Yudi Frianto dipromosikan menjabat sebagai Kapolsekta Medan Area.

Sementara, yang menggantikan AKP Yudi yakni mantan Wakil Kepala Sat Res Narkoba Polresta Medan, AKP Victor Ziliwu, dan yang menggantikan Kapolsekta Helvetia, yakni mantan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Ronni Bonic.

Dari pantauan, sejumlah perwira menengah di Polresta Medan tengah berkumpul di Aula Bhayangkara untuk menjalankan serah terima jabatan, Sabtu (28/6/2014). Hingga saat ini, sejumlah perwira menengah tengah menunggu kehadiran Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta Karokaro.(Red)

Sri Nurhayani Ahli Waris Minta Poldasu Periksa Camat Medan Marelan

Medan Marelan,Metro Sumut

Terkait dugaan kasus penyerobotan tanah seluas 6200 m2 di kawasan Jalan Marelan IX, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya minta Poldasu memeriksa dan memproses hukum Camat Medan Marelan dan Lurah Tanah 600.

Informasi yang dihimpun Media ini, Sri Nurhayani, warga Jalan Marelan IX, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan selaku ahli waris dan kuasa hukumnya, Bambang Susanto SH MH menduga kedua pejabat di Medan Marelan tersebut terlibat dalam dugaan penyerobotan itu," Berdasarkan alas hak kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah dan keterangan pendaftaran tanah, lahan tanah seluas 6200 m2 di Jalan Marelan IX, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan tersebut milik Karjo Sutomo, orangtua kandung Sri Nurhayani, klien kami," kata Bambang kepada wartawan.

"Sebelumnya tanah tersebut pernah dipinjam kepala lampung Tanah 600, M Tahir Nasution untuk dijadikan tempat kegiatan kemasyarakatan, dan kemudian dijadikan lapangan sepak bola yang dikelola oleh oknum dari LPM," tambah Bambang.

Namun, sambung Bambang, seiring waktu berjalan, tanpa sepengetahuan ahli waris, oleh oknum anggota LPM, tanah tersebut malah dijadikan alat untuk mencari keuntungan dengan menyewakannya kepada pihak lain, untuk kegiaran Ramadhan Fair.

Ditambahkan Bambang, hal yang paling membuatnya heran, muncul surat tanah atas tanah seluas 6200 m2 milik Karjo Sutomo tersebut, dengan nama pemilik Muhammad, yang dikeluarkan Lurah Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan yang telah diganti Ahmad Bsc.

Akibat adanya surat tersebut, Sri Nurhayani lalu membuat laporan polisi di Poldasu dengan nomor laporan LP/183/II/2014/SPKT II, pada tanggal 12 Februari 2014 lalu," Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik Poldasu telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah, Ahmad Bsc dan Muhammad. Dalam proses penyidikan tersebut polisi telah menahan tersangka Ahmad Bsc, sedangkan Muhammad hingga saat ini belum juga ditangkap," Ahmad telah ditahan, sementara si Muhammad belum, untuk itu kami juga berterima kasih pada pihak Poldasu," jelasnya.

Bambang meminta agar Poldasu kembali melanjutkan kasus ini supaya semua pihak yang terlibat dalam kasus ini bisa ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku. Diduga banyak pihak yang terlibat karena membuat surat palsu dan meletakkan keterangan palsu dalam data otentik.

"Banyak yang terlibat ini, bisa saja Camat dan Lurah yang baru juga terlibat, karena kenapa sampai sekarang surat keterangan tanah milik klien kami belum juga dikeluarkan, bisa jadi Lurah dan Camat ada terima keuntungan dari tanah milik klien kami ini," tegasnya.

Bukan cuma itu, Bambang juga mengatakan, masyarakat di kawasan tersebut juga terkesan tidak memberi respon atas kerugian yang dialami kliennya," Mereka juga kemungkinan menghasut warga, padahal banyak warga yang tahu kalau tanah tersebut milik klien kami, karena banyak juga warga yang membeli tanah dari orangtua klien kami dulu, tapi kenapa warga tidak mau memberi keterangan kalau itu tanah milik klien kami " Tegasnya. (Hamnas)

Menteri BUMN Rilis 12 Larangan bagi SDM BUMN

Jakarta,Metro Sumut

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegakkan governance terus dilakukan, Kali ini Menteri BUMN Dahlan Iskan merilis 12 larangan yang berlaku untuk pejabat dan pegawai Kementerian BUMN.

Menurut Dahlan, larangan tersebut merupakan kode etik yang bertujuan meningkatkan disiplin pegawai menjamin terpeliharanya tata tertib, menjaga martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas kementerian,menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dan menjaga iklim kerja yang kondusif, “ Serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja dan perilaku yang professional ” Ungkap melalui salinan peraturan yang dikutip kemarin (23/06).

Sementara aturan tersebut tertuang dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dahlan menambahkan, kode etik itu berlaku untuk menteri BUMN, calon pegawai negeri sipil (PNS) dan PNS yang bekerja di Kementerian BUMN, serta staf khusus Kementerian BUMN. “ Termasuk, tenaga outsourcing Kementerian BUMN ” katanya.

Dia menyatakan, selanjutnya, Kementerian BUMN membentuk majelis di tingkat kementerian untuk memeriksa dan menetapkan sanksi bagi aparatur yang memangku jabatan struktural eselon I atau setingkat di lingkungan kementerian bila terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat menambahkan, kementerian akan membentuk majelis untuk memeriksa dan menetapkan sanksi yang diberikan bila terbukti terjadi pelanggaran kode etik oleh aparatur yang memangku jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV atau setingkat, dan pelaksana. “Nanti, jabatan dan pangkat anggota majelis tidak boleh lebih rendah daripada jabatan dan pangkat aparatur yang diperiksa,” ucapnya.  Pada kesempatan terpisah, Dahlan Iskan juga mensyukuri masuknya BUMN dalam jajaran Forbes Global 2000 sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik,“ Menurut dia, selama ini BUMN sering diindentikkan dengan perusahaan-perusahaan payah dan tidak bisa menjadi perusahaan besar. “Tapi, masuknya enam BUMN (dalam Forbes Global 2000) ini menjadi bukti bahwa BUMN bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Tahun depan harus lebih banyak,” ujarnya saat acara “BUMN Bersyukur: Bersama BUMN, Berprestasi Membangun Negeri” di JCC, Jakarta, kemarin.

Enam BUMN yang sudah go public tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menempati peringkat ke-479 daftar Forbes Global 2000. Lalu, Bank Mandiri di posisi ke-488, Telkom Indonesia di peringkat ke-726, Bank Negara Indonesia (BNI) di posisi ke-969, Perusahaan Gas Negara (PGN) di posisi ke-1.351, dan terakhir Semen Gresik di posisi ke-1.674.

Sebenarnya ada 10 perusahaan asal Indonesia yang berhasil masuk jajaran Forbes Global 2000. Selain enam BUMN tersebut, empat lainnya berasal dari swasta. Yakni, Bank Central Asia (BCA) di posisi ke-700, Gudang Garam (ke-1.399), Bank Danamon (ke-1.636), dan Bumi Resources (ke-1.898).(Melvy)

Ramadhan Fair Marelan Bermasalah

Medan Marelan,Metro Sumut

Ramadhan Fair Marelan yang berdiri di atas lahan seluas 6.200 meter persegi, persisnya di depan Yayasan Perguruan Bina Satria, ternyata dibangun pada tanah yang masih dalam sengketa di PN Negeri Medan. Padahal, seyogyanya tanah yang masih dalam proses hukum itu tidak bisa dipergunakan sebelum putusan pengadilan ditetapkan atau inkraah.

Informasi yang dihimpun Media ini,Sri Nurhayani dengan ditemani anaknya Rabu (25/6) siang, di bawah terik panas matahari Sri Nurhayani warga Jalan Marelan IX Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan mendatangi panitia pelaksana Ramadhan Fair Marelan yang sedang duduk di bawah tenda tanah lapang seluas 6.200 meter persegi itu.

Sri lantas mengamuk karena menganggap tanah yang dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah 600 adalah milik almarhum ayahnya bernama Karjo Sutomo,“ Mana panitianya, kenapa membangun tenda-tenda ini tanpa minta izin sama kami. Inikan tanah kami ” teriak Sri kepada sejumlah pria yang diketahui merupakan pengurus LPM Kelurahan Tanah 600.

Mendengar hal itu, pengurus LPM lantas emosi. Pria yang mengenakan topi hitam ini lalu menghubungi sejumlah rekan-rekannya,“ Tanah ini dikelola LPM. Berdasarkan rapat musyawarah di kantor lurah, tanah ini milik pak Muhamad dan pak Muhamad mempercayakannya kepada masyarakat ” kata Bendahara LPM Tanah 600, Rabidin.

Namun, Sri kembali mengamuk, ia tidak terima tanah yang kini dijadikan lapangan bola itu diklaim milik LPM Tanah 600. “Kalian telah merampas hak milik orang lain. Ini tanah ayah saya dan ayah saya tidak pernah menjualnya kepada siapapun,” ujar Sri.

Situasi pun semakin memanas. Sri dan Rabidin bersitegang adu argumen. Beberapa warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian lantas melerai pertengkaran itu dan sebagian di antaranya meminta Sri untuk tidak emosi.Sri tetap bersikukuh. Wanita paruh baya ini kembali marah-marah. “Ini tanah ayah saya, kenapa kalian main ambil aja ” kata Sri.

Mendengar hal itu, pihak LPM tetap ngotot bahwasannya tanah itu telah dipercayakan untuk dikelola oleh LPM. “Kalau ibu bilang ini tanah ayah ibu kita tunggu saja hasil keputusan di pengadilan” Ucap Rabidin.
Karena tidak menemukan titik terang, korban pun kemudian memilih pulang ke rumahnya. Saat diwawancarai, Sri yang tampak berjalan menuju ke luar lapangan mengaku tanah itu adalah milik almarhum ayahnya bernama Karjo Sutumo. Namun, belakangan, tiba-tiba muncul surat tanah dengan nama pemilik Muhammad, yang dikeluarkan mantan Lurah Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Ahmad Bsc. “Saya bingung dan tidak mengerti. Kemarin saya sudah laporkan masalah ini ke Poldasu makanya mantan Camat Medan Marelan ditangkap terkait pemalsuan akta otentik,” Ungkap Sri.

Tidak lama berbincang, penasihat hukum Sri, Bambang S datang dan memberikan penjelasan. Menurut Bambang, kasus ini telah dilaporkan ke Polda Sumut sesuai bukti lapor No:LP/183/II/2014/SPKT II, pada tanggal 12 Februari 2014 lalu.

Berdasarkan hasil penyidikan, pihak Poldasu telah menetapkan 2 tersangka, yakni Ahmad Bsc (mantan Lurah Tanah 600) dan Muhammad. Ahmad Bsc telah ditahan oleh Poldasu sedangkan Muhammad hingga saat ini belum juga ditangkap. “Ahmad Bsc telah ditahan, sementara si Muhammad belum. Dia ditahan karena diduga memalsukan surat tanah ibu Sri,” kata Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, Ahmad Bsc juga dituding memalsukan akta otentik dan memberikan keterangan palsu soal penerbitan surat tanah tersebut. “Banyak juga yang terlibat ini, bisa saja camat dan lurah yang baru juga terlibat. Karena, kenapa sampai sekarang surat keterangan tanah milik klien kami belum juga dikeluarkan. Bisa jadi Lurah dan camat ada terima keuntungan dari tanah milik klien kami ini,” tegasnya.
Karena itu, Bambang menambahkan, ia meminta kepada Poldasu untuk memeriksa dan menangkap sejumlah oknum LPM Tanah 600 yang diduga turut terlibat.

Sementara itu, Sekretaris LPM Tanah 600, Suherman Nasution mengatakan bahwa tanah tersebut masih dalam proses di pengadilan. “Masalah tanah sengketa ini masih diperiksa di pengadilan. Soal penahanan pak Ahmad, itu urusan di kepolisian. Kami juga akan menanyakannya ke Poldasu,” ujar Suherman.
Ia mengatakan, tanah itu kini dikelola oleh LPM. “ Kami dipercaya mengelola tanah ini. Jadi apa alasan mereka” kata Suherman. (Hamnas)

Mantan Lurah Tanah 600 Marelan Di Tahan Poldasu

Medan,Metro Sumut

Polda Sumut dinilai masyarakat berlaku tidak adil kepada mantan Lurah Tanah 600 Marelan berinisial AB ditahan oleh pihak Poldasu dengan alas an membuat surat palsu dan memasukan data palsu dalam data otentik sesuai Surat Penahanan No.SP.Han/289/VI/2014. Senin (23/06/2014).

Informasi yang dihimpun Media ini, Kombes Dedy Irianto SH MH Direktur Kriminal Umum Poldasu mengatakan AB diduga melakukan tindakan pidana melanggar pasal 263 atau pasal 266 KUHP berdasarkan pengaduan Sri Nurhayani “ Kata Kombes Dedy Irianto SH MH Direktur Kriminal Umum Poldasu.

Sementara ribuan masyarakat Kecamatan Medan Marelan merasa dizalimi oleh Sri Nurhayani dan Pihak Poldasu atas penetapan AB warga Jalan Rahmad Budin Kecamatan Medan Marelan sebagai tersangka atas penerbitan Surat Keterangan Tanah (AKT) atas nama Muhammad sebagai kuasa ribuan warga atas kepemilikan lahan Lapangan Bola dijalan Marelan Raya Pasar 1 Kelurahan Tanah 600 Marelan.

Salah satu warga Kelurahan Tanah 600 Marelan yang namanya tidak mau ditulis menjelaskan  AB mantan Lurah Tanah 600 Marelan bertindak sesuai kepentingan masyarakat Marelan, untuk menghindari penjualan Lahan Lapangan Bola oleh oknum yang tidak bertanggung jawab " Ungakapnya.

Herman Nasution SH seketaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah 600 Marelan saat ditemui beberapa Wartawan mengatakan awalnya penyidik Poldasu menetapkan  Muhammad sebagai tersangka (Mantan Bendahara LPM T.600 Marelan), sedangkan AB pada hari seni 16 Juni 2014  dipanggil untuk memenuhi panggilan kedua untuk hadir pada hari Jumat 20 juni 2014,” Muhammad dan AB dilaporkan Sri Nurhayani Ke Polda Sumut pada tanggal 12 Febuari 2014 atas tuduhan pemalsuan SKT atas nama Muhammad No.593.83/SK/1843/2006 tanggal 18 oktober 2006 yang diteken oleh Lurah Tanah 600 Marelan Ahmad dan diketahui oleh Camat Medan Marelan Armansyah Lubis “ Kata Herman Nasution SH Seketaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah 600 Marelan.

Herman menambahkan SKT tersebut berdasarkan Surat Keputusan dan Keterangan Pengadilan Negeri Medan,Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kota Medan,Surat Sekda Kota Medan,Surat Camat Medan Marelan dan Surat usulan masyarakat Kelurahan Tanah 600 Marelan dan pernyataan Muhammad sebnagai yang mewakili ribuan masyarakat untuk melegalisasikan Lahan Lapangan Bola Kaki Kelurahan Tanah 600 Marelan untu kepentingan masyarakat “ Tambah Herman.(Hamnas)

Transkrip Megawati-Jaksa Agung, Kapolri Dalami Laporannya

Jakarta,Metro Sumut

Jenderal Sutarman Kepala Polisi mengatakan Jaksa Agung Basrief Arief, telah melaporkan kasus bocornya rekaman percakapan antara Basrief dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.," Baru tadi malam dilaporkan," kata Sutarman di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 20 Juni 2014, Terhadap laporan Basrief, Sutarman mengaku kepolisian masih mendalami kasus tersebut. "Sedang dalam proses, kita sedang dalam penelusuran kita " Kata Jenderal Sutarman Kepala Polisi.

Informasi yang dihimpun Media ini, sampai saat ini, polisi belum memanggil sejumlah saksi terkait kasus beredarnya rekaman percakapan Basrief Arif dan Megawati.

Sebagaimana diketahui, Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta klarifikasi kejaksaan terkait beredarnya rekaman antara Basrief dan Megawati yang diduga membicarakan mengenai kasus bus TransJakarta.

Dalam pembicaraan itu, Faizal menilai Megawati meminta pada Basrief untuk tidak memanggil gubernur DKI Jakarta itu dalam kasus korupsi tersebut. Itu dilakukan terkait pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI.

Namun saat dikonfirmasi, Tim Pemenangan Jokowi, Trimedya Pandjaitan mengaku bahwa transkrip data rekaman itu adalah kebohongan belaka," Itu tidak benar dan itu fitnah. Itu kampanye hitam. Setelah Pak Jokowi lalu Bu Mega, nanti siapa lagi" kata Trimedya.(Melvy)

Basrief Arief Jaksa Agung laporkan Transkrip Rekaman Palsu ke kapolri

Jakarta,Metro Sumut

Jaksa Agung Basrief Arief. menegaskan netralitas dan komitemennya dalam menjunjung tinggi hukum tiga pekan menjelang berlangsungnya pemilihan presiden.

Pernyataan ini dibuat di tengah adanya isu yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung menutup-nutupi keterlibatan salah satu calon presiden dalam kasus korupsi," Jangan saya dibawa-bawa arus politik. Saya independen. Penegak hukum tidak boleh mengikuti ke sana ke mari " kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Basrief menegaskan bahwa transkrip rekaman yang diduga memuat percakapan dirinya dan Megawati Soekarnoputri adalah tidak benar dan merupakan fitnah.

Dalam transkrip yang disebarkan oleh Ketua Progres 98, Faizal Assegaf ini, Jaksa Agung dituduh bekerja sama dengan Megawati untuk tidak menyeret calon presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi Bus TransJakarta.

Basrief Arief mengatakan pihaknya telah mengambil langkah hukum untuk menindak kasus beredarnya transkrip itu dengan melaporkannya pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," Secara formal hari ini saya sampaikan aduan saya kepada Kapolri dengan harapan berita online ini bisa dihusut dengan kententuan yang berlaku," Karena ini betul-betul merupakan fitnah - yang disampaikan dalam situasi politik seperti ini ", Jadi saya harapkan bagi Anda yang senang membuat 'kegaduhan', memfitnah di sana- sini, tolonglah berhenti. Jangan (buat) negeri ini menjadi negara fitnah," katanya seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Kejaksaan Agung mencatat sudah tiga kali institusi negara ini dicemari isu terkait kasus korupsi TransJakarta yang dihubungkan dengan Gubernur Jakarta non aktif Joko Widodo.

Dalam kasus korupsi bus TransJakarta dan BKTB, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, dan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.(Melvy)

KPK Sita VW Beetle Dari Rumah Saksi Korupsi Dermaga Sabang

Jakarta,Metro Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu buah mobil VW Beetle putih bernomor polisi B 1117 RH dari Didik Priyanto, saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus korupsi Dermaga Sabang.

Informasi yang dihimpun Media ini, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan Mobil VW Beetle tersebut disita dari rumah Didik di Taman Kedoya Permai Jl. Limas B5 No.16 Kebon Jeruk Jakarta Barat," Saat melakukan penggeledahan di sana, penyidik menyita VW Beetle B 1117 RH," kata Johan dikantor KPK

Selain mobil, KPK juga menyita uang dalam bentuk dollar, yaitu US$ 37.390 dan Rp50 juta, dilokasi penggeledahan lainnya, yaitu rumah saksi bernama Heru Sulaksono, tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus korupsi Dermaga Sabang, di Jl. Malaka Biru 4 No.14 Duren Sawit Jakarta Timur," Yang disita mobil Honda CRV B 1516 HE, warna abu-abu metalik. Diduga berkaitan dengan penyidikan Pencucian Uang HS," kata Johan.

Johan menjelaskan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) VW Beetle atas nama Didik Priyanto, Sementara Mobil Honda CRV, STNK atas Rina Puspita, yang merupakan istri dari Heru.

Sebelumnya, menggeledah rumah Jl.Malaka Biru IV No.14 Rt.10/10 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Apartemen Salemba.

Selain itu, KPK juga menggeledah rumah di Taman Kedoya Permai di Jl. Limas I B5 No. 16, Rt. 7/7 Kelurahan Kebon Jeruk, kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Maret lalu, Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Sabang, Aceh tahun anggaran 2006-2010, Heru Sulaksono dijerat KPK dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Heru dijerat melanggar Pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang No.8/2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 3 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.15/2002 tentang pencucian uang.

Selain menjadikan Heru sebagai tersangka pencucian uang, KPK juga menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Syaiful Ahmad, Kepala Badan Pengelolaan kawasan Sabang 2006-2010.

Syaiful diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nangro Aceh Darusalam.

Ramadhani Ismy merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang pada BPKS dan Heru Sulaksono, Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darusalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation ditetapkan menjadi tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, Atas proyek korupsi ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp 249 miliar.(Melvy)