Terkait Aksi Mogok Nasional Buruh, Poldasu Siap Amankan

Medan.Metro Sumut

Menjelang aksi mogok nasional dan juga mogok daerah, khususnya di Wilayah Sumut pada tanggal 18 s/d 20 November 2015, Polda Sumut telah melakukan serangkaian antisipasi agar situasi tidak meningkat menjadi aksi anarkis dengan sejumlah kegiatan dan langkah-langkah taktis. Minggu (15/11/2015).

                          

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan masyarakat dapat memaklumi apabila pada saat terjadinya aksi unjuk rasa terjadi kemacetan panjang dan di titik-titik strategis “ Katanya.

Lanjut Helfi, Polisi akan melaksanakan pengawalan dan kanalisasi aksi massa unjuk rasa ke sasaran aksi dan tetap akan mewaspadai adanya kelompok kepentingan lain yang mungkin akan memanfaatkan momen ini menjadi bentrokan massal dan atau pun membahayakan kepentingan umum,” kata perwira menengah lulusan Akpol 1992 ini “ Ucapnya.

Helfi menjelaskan, Dalam melaksanakan pengamanan, Polri senantiasa mengedepankan tindakan persuasif dan menghindari tindakan kontra produktif serta mencegah tindakan arogansi anggota di lapangan yang dapat memicu emosional pengunjuk rasa dan melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku pidana secara tegas dan transparan, profesional, proporsional, prosedural, akuntabel dan menjunjung tinggi HAM serta menjamin kepastian hokum “ Jelasnya.

Seperti yang telah didengang dengungkan aktifis buruh belakangan ini, aksi mogok nasional ini dilaksanakan untuk menyikapi PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana pada aksi besar-besaran nanti massa buruh akan memaksa Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) untuk mencabut dan menolak PP tersebut serta menuntut kenaikan upah buruh.

Sebelumnya, pada tanggal 4 dan 5 Nopember, massa ABS (Aliansi Buruh Sumut) telah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumut, jalan Diponegoro Medan, namun pada saat itu, buruh tidak berhasil bertemu dengan Plt. Gubsu, Tengku Erry Nuradi.

Sementara dihadapan sejumlah pejabat eselon II yang mewakili Plt. Gubsu ketika itu, Nicholas selaku pimpinan aksi meminta sebelum tanggal 18 Nopember ini, pihaknya dapat bertemu dengan kepala pemerintahan provinsi Sumut tersebut.(Red).