Bukti Pemerintah Sering Rapat di Hotel Berbintang

Jakarta,Metro Sumut

Rapat yang sering kali dibuat Pemerintahan menjadi catatan penting untuk Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bagaimana tidak, anggaran rapat pemerintah mencapai Rp 18 triliun karena dilakukan di hotel-hotel berbintang.Jumat,(26/09/2014).

Informasi yang dihimpun Media ini, Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyebutkan Pemerintah tahun ini memangkas anggaran Rp 43 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Dampaknya, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) turun," Kalau anggarannya dipangkas, maka rapatnya di kantor pasti hunian kamar hotel sepi “ Katanya.

Hal ini tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pada Juli 2014, dari 27 provinsi TPK hotel berbintang rata-rata 49,09%. Turun 1,81 poin dibandingkan TPK Juli 2013 dan 6,31 poin dari Juni 2014.

Penurunan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran rapat, seminar, perjalanan dinas, dan hal-hal yang tidak mendesak lainnya," Dengan adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, TPK hotel berbintang turun, selama ini acara kan di hote “ Ungkap Kepala BPS Suryamin beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani total pemotongan anggaran tahun ini mencakup perjalanan dinas, rapat, dan semacamnya," Didalam penghematan Rp 43 triliun itu sudah termasuk di dalamnya penghematan perjalanan dinas, rapat, dan lainnya " Tuturnya.

Askolani tidak menyampaikan berapa besar nilai penghematan anggaran rapat dan perjalanan dinas tahun ini. Namun dia memastikan komponen tersebut masuk dalam penghematan anggaran," Kita belum tahu persis berapa yang ada di dalam itu. Tapi yang jelas kita nggak pernah berhenti untuk melakukan penghematan " Tambahnya.(Melvy).

Rahasia Teri Thailand Lebih Laku dari Teri Medan

Jakarta,Metro Sumut

Pedagang ikan asin di Sentra Penjualan Ikan Asin Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara mengakui, kualitas teri impor asal Thailand yaitu Jengki dan Buntio lebih bagus ketimbang teri lokal Medan, Jumat,(26/09/2014).

Informasi yang dihimpun Media ini, proses pengeringan ikan teri Thailand sama sekali tidak diberi garam sehingga tidak asin, Rasa tawar ini yang memberikan nilai tambah, karena konsumen lebih tertarik membeli ikan kering tawar ketimbang yang asin," Ikan asin kita pakai garam dalam proses pengeringan. Kadang-kadang rasanya asin sekali. Kalau teri impor ini rasanya tawar jadi lebih enak dan pas kalau diberikan bumbu masakan lain " Katanya.

Suhendi menambahkan, berjualan ikan teri asin Thailand lebih menguntungkan dibandingkan teri lokal. Per hari, Suhendi dapat menjual 100 kg ikan teri asin Thailand. Sementara penjualan ikan teri asin lokal hanya 40-50 kg, Karena menggunakan mesin pengering dan tanpa garam, Suhendi mengungkapkan, daya tahan ikan teri asin Thailand jauh lebih lama dibandingkan teri local," Ikan teri asin Thailand bisa tahan 2,5 tahun, kalau teri asin Medan kita paling lama tahan 1 tahun. Karena kalau dia di kardus itu langsung berubah warna merah dan sedikit berbau " Tambahnya.(Melvy).

Tentang Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Medan-Binjai Tunggu Restu Dahlan Iskan

Jakarta.Metro Sumut

Untuk pembangunan jalan tol PT Hutama Karya (Persero) siap membangun 2 ruas tol prioritas dari 23 ruas dalam Tol Trans Sumatera pada Oktober 2014 mendatang. Meski demikian, lahan di kedua ruas tol itu belum sepenuhnya terbebaskan. Dua ruas tol itu adalah Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai. Kamis (25/9/2014).

Informasi yang dihimpun Media ini, Kasubdit Pengadaan Lahan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Herry Bakti mengatakan pembebasan lahan di ruas Palembang-Indralaya saat ini baru 7 km dari total panjang 22 km," Saya berharap bisa tuntas 100% hingga akhir tahun ini " katanya.

Herry menambahkan, Tanah-tanah yang dibebaskan di ruas Palembang-Indralaya kebanyakan adalah rumah-rumah warga. Warga diberikan ganti rugi sekitar Rp 44.000/meter persegi, Sedangkan untuk ruas lainnya yaitu Medan-Binjai, lanjut Herry, sekitar 70% lahannya merupakan milik PT Perkebunan Nusantara II (Persero). Pembebasan lahannya harus mendapat izin dari Menteri BUMN Dahlan Iskan," Sekarang masih 0%. Tapi kalau suratnya (dari Dahlan Iskan) turun, tahun ini bisa kita bayar " Tambahnya.

Menurut Herry, untuk menggunakan lahan milik PTPN II harus meminta izin dari Kementerian terkait," Kita kasih surat ke Menteri BUMN minta izin tanggal 23 Desember 2013. Sampai sekarang belum dijawab. Katanya akan dijawab pada 2 Oktober 2014 “ Tegasnya.(Melvy)

Hanya Empat Partai Yang Baru Serahkan Surat Komposisi Fraksi DPRD Kota Medan

Medan,Metro Sumut

Penyerahan jadwal surat Komposisi Fraksi, Sekretariat DPRD Kota Medan baru menerima empat surat dari empat partai politik terkait susunan komposisi Fraksi dan Pimpinan DPRD.Senin,(22/09/2014)

Informasi yang dihimpun Media ini, Keempat surat tersebut yakni dari Partain Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan,“ Sampai siang ini sudah ada empat surat diantaranya Hanura, PPP, Gerindra dan PDI-P ” Kata Azwarlin Nasution Sekretaris DPRD Medan diruang kerjanya.

Berdasarkan surat yang diterima, Ketua Fraksi PPP Abdul Rani, Ketua Fraksi Hanura Landen Marbun, Ketua Fraksi PDIP Robby Barus dan Ketua Fraksi Gerindra Surianto,“ Sesuai dengan rapat pekan lalu, disepakati Tanggal 23 September usulan komposisi fraksi masuk ke Sekretariat DPRD,  Jadi kita tunggu saja ” Jelasnya.

Sementara itu, saat ditanya soal kentalnya tarik menarik menjadi ketua fraksi, Sekwan enggan berkomentar,“ Kalau itu pulak tanya saja ke partai masing-masing ” Ungkapnya berharapkan penyusunan fraksi segera tuntas.(Red).

Drs Dzulmi Eldin Wali Kota Medan Resmikan Mesjid Ar-Rahman Terjun Marelan

Medan Marelan,Metro Sumut

Drs Dzulmi Eldin Wali Kota Medan meresmikan Masjid Ar–Rahman yang baru selesai dibangun berada di Lingkungan 1 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota yang dilanjutkan dengan Shalat Jumat serta makan siang bersama. Jumat siang (19/09/2014).

Wali Kota berharap bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain digunakan untuk menunaikan ibadah shalat lima waktu maupun ibadah-ibadah  lain, masjid juga dapat digunakan untuk tempat diskusi masalah keagamaan sehingga membentuk rasa keimanan dan karakter yang kuat serta meningkatkan tali silaturahmi.

Selanjutnya Wali kota sangat mengapresiasi atas upaya dan kerja keras yang dilakukan warga sekitar, sehingga mampu membangun masjid yang cukup megah ini. Untuk itu dia berharap upaya yang telah dilakukan itu bisa juga diterapkan dalam rangka mendukung seluruh program pembangunan di Kota Medan.

Sedangkan Camat Medan Marelan Drs.Dedi Jaminsyah Putra Harahap SSTP MSP, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dan semuan pihak yang telah ikut membantu pembangunan Masjid Ar Rahman. Dedi yakin dengan kebersamaan, semua dapat dilakukan. Untuk itu kebersamaan yang telah terbina dan terjalin dengan baik ini dapat dipertahanakan dan ditingkatkan lagi ke depannya, termasuk dalam mendukung seluruh program pembangunan Pemko Medan.

Ia mengajak seluruh warga untuk beramai-ramai mengisi masjid yang sangat megah ini dengan melaksanakan shalat lima waktu berjamaah maupun ibadah maupun kegiatan keagamaan lainnya. “Jadi marilah kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini ” Katanya .(Hamnas)

Drs Dzulmi Eldin Walikota Medan Letakan Batu Pertama Bangun Kantor MUI Kecamatan Medan Marelan

Medan Marelan,Metro Sumut

Acara peletakan batu pertama pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marelan dilaksanakan langsung oleh Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin MSi didampingi Camat Medan Marelan Drs Dedy Jaminsyah Putra Harahap MM, Jumat (19/09/2014) dihalaman kantor Lurah Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Sementara peletakkan batu pertama juga diikuti Ketua MUI Marelan H.Nurdin serta anggota DPRD Kota Medan Mulia Asri Rambe, Kapolsekta Medan Labuhan Kompol Ronny Oktavianus, SH, Danramil Marelan B.Damanik, Camat Medan Marelan Drs Dedy Jaminsyah Putra Harahap MMdan Lurah Terjun Azwar.

Walikota Medan Drs.Dzulmi Eldin saat diacara tersebut mengatakan kantor MUI ini diharapkan sebagai tempat konsultasi mencari solusi baik masalah keluarga, keagamaan dan lain sebagainya.Kita berharap pembangunan kantor MUI ini nantinya dapat kita jaga bersama-sama demi kepentingan masyarakat kita.

Walikota Medan pada kesempatan itu juga memberikan sumbangan 100 sak semen demi kelancaran pembangunan kantor MUI Marelan kemudian diikuti dengan Danramil Marelan B.Damanik  memberikan sumbangan 50 sak semen dan Kapolsekta Medan Labuhan yang memberikan sumbangan 1 damp truk pasir serta sumbangan dari para dermawan lainnya.

Sedangkan Mulia Asri Rambe selaku anggota DPRD Kota Medan bersyukur atas dimulainya pembangunan kantor MUI di Medan Marelan yang mana nantinya keberadaan kantor MUI kedepan dapat mempersatukan ulama, pemerintah dan masyarakat.

Serta pembangunan ini dapat diikuti oleh kecamatan lainnya, kita berharap keberadaan kantor MUI sebagai tempat saling silaturahmi komunikasi guna memecahkan masalah agama dan juga kantor MUI ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Marelan ini.(Hamnas)

Sejumlah Elemen Masyarakat Medan Utara Calonkan Bayek Jadi Calon Wakil Walikota Medan, Bayek Masih Fokus Jadi Dewan

Medan Marelan,Metro Sumut

Masyrakat Medan Utara yang terdiri dari elemen masyarakat di Medan Utara saat ini sudah mengebu-gebu mendambakan sosok Mulia Asri Rambe alias Bayek untuk dicalonkan sebagai wakil Walikota Medan, meski saat ini beliau baru dilantik sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Dapil Lima Medan bagian Utara.Jumat,(19/09/2014).

Mulia Asri Rambe Alias Bayek yang juga selaku Sekjen DPD AMPI Kota Medan terkait adanya dukungan elemen masyarakat tersebut, Bayek sambil tersenyum menjawab masih fokus menjadi anggota dewan.

Menurut Bayek, kalau untuk jadi Calon Wakil Walikota Medan itu, kayaknya saya baru terpilih menjadi anggota legislatif atas adanya respesentasi dari masyarakat, untuk sementara ini saya masih terfokus dulu menjadi seorang legislatif, tapi itupun kalau memang adanya permintaan daripada masyarakat, itukan suatu amanah tentunya kita akan minta izin kepada Partai," Itu semuanya adalah kebijakan kewenangan dari Partai " Kata Bayek saat diwawancarai usai turut mendampingi Walikota Medan Drs.Dzulmi Eldin MSi saat menghadiri peresmian Mesjid Ar-Rahman di Lingkungan 1 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.(Hamnas)

Jangan Pembukaan Lahan Picu Kebakaran di Kawasan Bukan Hutan

Jakarta,Metro Sumut

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan, titik api atau hotspot menurun, namun kabut asap semakin tebal dan menyebar secara merata di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kesehatan masyarakat pun terganggu. Kamis (18/9).

Informasi yang dihimpun Media ini, Penganalisis data monitoring hotspot Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen PHKA Kemenhut Deny Haryanto, menjelaskan, kebanyakan kebakaran terjadi di lahan dan menyebabkan asap," Banyak pembukaan lahan pertanian atau perkebunan, di tempat yang bukan kawasan hutan sehingga rawan kebakaran “ Kata Deny Haryanto.

Deny Haryant menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) baik di provinsi atau kabupaten, harus berperan lebih aktif untuk mengatur pembukaan lahan. Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU), pelimpahan kewenangan ada di Pemda provinsi atau kabupaten, melalui dinas kehutanan, kemudian bila sudah menjadi bencana, maka tanggung jawab Badan Nasional Penanggulanggan Bencana (BNPB), Kami terus menyosialisasikan mengenai efek dan kejadian pembukaan lahan, namun tetap saja, lahan merupakan tanggung jawab Pemda  " Tambah Deny.

Ia mengatakan, Kemenhut memang mempunyai alat dan Sumber Daya Manusia (SDM), namun hanya cukup untuk kawasan hutan. Deny menambahkan, kawasan hutan pun cuma sekitar 30 persen yang terbakar, di antaranya bahkan menjadi tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut ia menerangkan, Kemenhut sebenarnya hanya mengawasi sekitar 4 persen di kawasan hutan konservasi, meliputi Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam. Sedangkan hutan produksi dan hutan Lindung menjadi tanggung jawab Kemenhut bersama Pemda.

Deny menegaskan, Kemenhut terus memperkuat Kordinasi dan sosialisasi untuk mengendalikan banyak kebakaran di lahan. "Kami bekerjasama dengan stakeholder yang ada, seperti gubernur, bupati, pelau usaha, dan masyarakat " Ungkapnya.

Ia menambahkan, banyak hal yang sudah Kemenhut lakukan untuk mencegahnya, meliputi sosialisasai pembukaan lahan tanpa bakar, dan membantu pemadaman.

Baginya, paling penting adalah kesadaran semua pihak termasuk masyarakat tentang bahayanya kebakaran. Deny mengungkapkan, masalah kebakaran tak sekedar masalah sepele, melainkan bisa menjadi masalah internasional. Maka, bila kesadaran belum tumbuh, kebakaran pun termasuk masalah besar.(Melvy)