Mendagri Ingatkan Pemda Kreatif Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Manado.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Ia menjelaskan, sebagian besar daerah di Sulut memiliki porsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat. “Kalau seandainya mau mengandalkan anggaran ini (dana transfer pusat) saja, berat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari total anggaran, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.

Ia menekankan, pola pikir aparatur Pemda perlu diubah. Selama ini, birokrasi cenderung hanya berfokus pada belanja tanpa memikirkan upaya peningkatan pendapatan. Karena itu, Mendagri mendorong kepala daerah agar memiliki pola pikir layaknya seorang wirausaha dalam mengelola keuangan daerah. Ia menyebut, prinsip dasar pengelolaan keuangan harus memastikan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

“Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD. Pertama, melakukan efisiensi belanja, khususnya belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang tidak prioritas. Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.

Ia juga mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan berusaha. Kepala daerah juga dapat melibatkan organisasi yang bergerak di bidang usaha untuk menghidupkan sektor swasta.

“Ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi itu kan enggak harus luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa,” jelasnya. (Puspen Kemendagri).

Dukung Swasembada Pangan, Babinsa Pohgajih Aktif Dampingi Petani Siapkan Lahan Sawah

Bitar.Metro Sumut

Dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional, Babinsa Desa Pohgajih Koramil 0808/21 Selorejo Sertu Satoni berperan aktif mendampingi petani dalam penyiapan lahan sawah untuk tanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan di lahan milik Bapak Heni yang berada di Dusun Soponyono Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, Kamis (9/4/2026).

Pendampingan yang dilakukan meliputi berbagai tahapan penting dalam pengolahan lahan, mulai dari pembajakan tanah menggunakan traktor hingga pembersihan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, proses pengolahan tanah juga dilakukan hingga kondisi lahan menjadi gembur dan berlumpur, sehingga siap untuk ditanami padi.

Sertu Satoni mengatakan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pertanian merupakan bentuk nyata dukungan TNI terhadap ketahanan pangan di wilayah. Dengan terjun langsung ke lapangan, diharapkan dapat memberikan motivasi serta membantu meringankan beban para petani dalam mempersiapkan musim tanam.

Sementara itu Bapak Heni selaku pemilik lahan menyampaikan apresiasi atas bantuan dan pendampingan yang diberikan Babinsa. Menurutnya, kehadiran Babinsa sangat membantu mempercepat proses penyiapan lahan sehingga masa tanam dapat segera dimulai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan produktivitas hasil panen padi dapat meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik. Sinergi antara TNI dan masyarakat pun terus terjalin erat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian. (Dim0808).

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai opsi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan, lahan HGU menjadi salah satu opsi bagi penyediaan huntap dengan skema komunal, jika pemerintah daerah setempat kesulitan menyediakan lahan pembangunan huntap dan tidak tersedia lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah tersebut.

“Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain, termasuk HGU. Prinsipnya tanah itu milik negara, hanya hak guna usaha saja, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan. Di Provinsi Aceh terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi, terdiri dari 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Optimalisasi lahan HGU menjadi salah satu cara penyediaan lahan bagi huntap dengan skema komunal yang merelokasi penyintas bencana ke kawasan baru yang aman dari potensi bencana. Huntap komunal nantinya akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Pemda yang daerahnya tidak ada (lahan BUMN), tapi ada HGU di situ, kebun sawit misalnya, itu sedang dikomunikasikan. Karena prinsip dasarnya itu adalah tanah punya negara, mereka hanya miliki HGU, tolonglah terketuk hatinya untuk masyarakat,” tutur Tito.

Selain dengan skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ atau pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat, yang pekerjaannya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, dalam skema itu, Satgas PRR juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam dua tahap, bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri. 

Data Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan sebanyak 39.007 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sebanyak 230 huntap sudah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan. (Satgas PRR).

Persatuan Warga Batak Indonesia Apresiasi Kejati Kaltim, Ungkap Korupsi Miliaran Rupiah

Jakarta.Metro Sumut

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) di bawah pimpinan Prof. Supardi mencatatkan capaian signifikan dalam penegakan hukum pada awal 2026, khususnya terkait kasus korupsi pertambangan. Kejati berhasil menyita uang tunai senilai Rp 214,2 miliar, mata uang asing, dan aset mewah terkait kasus korupsi lahan transmigrasi di Kutai Kartanegara. 

Terkait itu, Persatuan Warga Batak Indonesia memberikan apresiasi yang gemilang dibawah kepemimpinan Supardi.

"Langkah yang dilakukan Kejati Kaltim adalah tindakan baik dalam upaya melindungi aset negara. Ini patut diapresiasi,” ujar Tulus Simanjuntak dalam jumpa persnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pejuang suku Batak itu juga menyatakan dukungannya agar Kejati Kaltim menuntaskan kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia berharap, perkara yang turut menyeret oknum itu dapat menjadi pelajaran penting agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan aset negara untuk kepentingan pribadi.

"Sudah jelas dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh ada yang memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Tulus.

Ia juga memuji langkah cepat Kejati Kaltim yang telah menyita uang sebesar Rp214.2 miliar dalam kasus tersebut. Menurutnya, tindakan itu menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

“Harus sat set dalam penegakan hukum. Ini contoh baik. Ke depan, kita berharap langkah seperti ini terus dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Tulus mendorong Kejati Kaltim agar tidak berhenti pada kasus ini saja, melainkan terus menindak berbagai praktik korupsi lain di wilayah Kalimantan Timur.

“Kita mendukung penuh langkah Kejati Kaltim untuk membongkar kasus-kasus korupsi lainnya di daerah ini,” pungkasnya. (Eb).

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Kerja Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Kehadiran Mendagri didampingi tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), yakni Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus. Selain itu, hadir seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat tersebut dihadiri anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Forum ini menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional, khususnya di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia,” tuturnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah mampu mengendalikan arah pembangunan nasional dan melewati berbagai tantangan global dengan baik. Dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menunjukkan kinerja baik dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk kepentingan bangsa.

“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa meskipun dunia tengah menghadapi berbagai krisis, kondisi Indonesia relatif tetap stabil. “Saya telah mempelajari angka-angka dan laporan dari para menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” tandasnya.

Rapat kerja ini menjadi penegasan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus terus memperkuat sinergi, meningkatkan kecepatan eksekusi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (Puspen Kemendagri).

Lebih Dari 500 Titik Lumpur Dibersihkan, Aktivitas Warga Berlangsung Normal

Medan.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan perkembangan signifikan pembersihan lumpur akibat bencana longsor dan banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Data Satgas PRR pada 6 April mencatat sebanyak 527 lokasi terdampak bencana yang tertimbum lumpur telah rampung dibersihkan. Rinciannya, di Aceh sebanyak 480 lokasi selesai dibersihkan dari 519 lokasi sasaran pembersihan. Di Sumut, 18 lokasi sudah dibersihkan dari 24 lokasi sasaran. Sementara di Sumbar, seluruh 29 lokasi sasaran telah selesai dibersihkan. 

Capaian saat ini menunjukkan lebih dari 92 persen lokasi tertimbun lumpur akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera telah berhasil dibersihkan. Capaian tersebut juga menunjukkan progres pembersihan lumpur dibandingkan pada 2 April  2026 saat baru 445 lokasi telah dibersihkan dari lumpur.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembersihan lumpur tetap menjadi prioritas pemulihan pascabencana Sumatera.

Proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pembukaan akses jalan nasional yang telah rampung 100 persen dan dapat kembali terbuka secara fungsional sejak 25 Januari 2026.

Sementara pada tahap kedua, kegiatan akan menyasar pada pembersihan lumpur yang fokus pada tiga jenis lokasi, yaitu sekolah, kawasan perkantoran, serta fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, dan lainnya.

Satgas PRR secara khusus juga menerjunkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pembersihan lumpur di Kabupaten Aceh Tamiang. Gelombang ketiga Praja IPDN diterjunkan pada Sabtu (4/4/2026), sebanyak 731 personel disertai 37 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri untuk membersihkan lumpur di 42 lokasi, termasuk kawasan pemukiman, drainase, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

"Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan yang masih terkena lumpur ada yang sudah mengeras, termasuk situs sejarah (Istana Benua Raja), ini kemudian juga ada rumah masyarakat, drainase dan lain- lain," kata Tito saat memimpin apel pembukaan PKL gelombang ketiga Praja Pratama IPDN di Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026). (Satgas PRR).

Bekerja Dengan Seimbang, Bertumbuh Dengan Kuat Di Pelindo Multi Terminal

Medan.Metro Sumut

PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (persero) bidang operasional terminal nonpetikemas, terus memperkuat implementasi program employee well-being sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kesehatan fisik, mental, finansial, dan sosial pekerja di lingkungan perusahaan. Kamis (09/04/2026).

Upaya ini menjadi penting di tengah dinamika sektor logistik yang semakin kompleks, di mana produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan ketahanan individu, serta kemampuan untuk tetap adaptif dan tidak rapuh (anti-fragile) dalam menghadapi perubahan.

Direktur SDM Pelindo Multi Terminal, Edi Priyanto menuturkan, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai mata rantai logistik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kelancaran arus barang yang terjadi di pelabuhan bukan hanya hasil kerja individu tertentu, melainkan kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut.

"Kita patut bersyukur dapat menjadi bagian dari sektor logistik yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas distribusi barang. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa dunia saat ini terus mengalami perubahan yang dinamis, disertai berbagai tantangan dan tekanan yang tidak dapat dihindari," jelasnya dalam kegiatan Sharing Session BREATH (Balancing, Resilience, Energy, and Health) edisi April series ke-31 dengan tema “Resilience & Mindfulness: Stronger, Together, One Pelindo” pada Selasa (7/4/2036) di Grha Pelindo Medan serta diikuti secara virtual oleh insan perusahaan di seluruh wilayah melalui Zoom Meeting.

Lebih jauh Edi mengungkapkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan sikap resiliensi. Resiliensi bukan sekadar tentang kekuatan untuk bertahan, melainkan kemampuan untuk bangkit setiap kali menghadapi kegagalan atau kesulitan dan tidak rapuh (anti fragile) di tengah tekanan dan perubahan. Karena pada kenyataannya, setiap individu pasti pernah mengalami jatuh dalam prosesnya.

"Melalui resiliensi, pengendalian diri, serta fokus dalam bekerja, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat," pungkasnya.

Coach Trie Setiatmoko yang akrab disapa Tiko, Professional Coach dari ESQ Coaching Academy memaparkan pentingnya ketahanan diri, kesadaran penuh, serta keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental dalam mendukung kinerja yang optimal. Ia mengajak peserta memahami bahwa tantangan yang dihadapi harus diimbangi dengan kapasitas diri yang terus dikembangkan. Ia juga menjelaskan keterkaitan antara tubuh, perasaan, dan pikiran, serta bagaimana kondisi mental yang baik dapat berdampak langsung pada produktivitas kerja. 

Berdasarkan riset University of Oxford (2019), karyawan yang bahagia terbukti 13% lebih produktif, sementara Global Human Capital Trends (2020) menunjukkan bahwa karyawan dengan kualitas hidup yang baik cenderung lebih loyal dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Seringkali energi negatif muncul karena kita terjebak pada masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Padahal, yang paling penting adalah bagaimana kita hadir sepenuhnya di saat ini. Itulah yang disebut mindfulness. Dengan mengelola respon kita melalui konsep event + response = outcome, serta menerapkan metode 3R yaitu Relax, Release, dan Refocus, kita dapat mengarahkan pikiran menjadi lebih fokus dan menghasilkan outcome yang lebih positif,” jelas Tiko.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Tiko mengajak seluruh peserta untuk langsung mempraktikkan konsep 3R yang telah dipaparkan melalui sesi relaksasi terpandu. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk menenangkan diri (relax), melepaskan beban pikiran (release), serta mengarahkan kembali fokus dan energi positif (reconnecting). Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemberian afirmasi positif yang bertujuan memperkuat mental dan membangun kesadaran diri, sehingga peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai resilience, mindfulness, serta sikap adaptif dan tidak rapuh (anti fragile) secara nyata, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Pelindo Multi Terminal berharap seluruh insan perusahaan dapat semakin resiliensi, mampu mengelola pikiran dan emosi dengan baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan penuh energi positif yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama juga perusahaan menyerahkan penghargaan kepada sembilan purnabakti dari berbagai unit kerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi selama masa kerja. Penghargaan yang diberikan menjadi simbol penghormatan atas pengabdian para insan perusahaan yang telah memasuki masa purna tugas. (Hamnas).

Satgas PRR Terus Dorong Realisasi Jaminan Hidup Agar Penyintas Semakin Berdaya

Medan.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus meningkatkan penyaluran aneka bantuan sosial (bansos) untuk menopang kehidupan penyintas pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Bansos yang disalurkan terdiri dari bantuan jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, serta stimulan sosial dan ekonomi. Paket bantuan ini disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi penyintas bencana.

Data laporan harian Satgas PRR per 6 April mencatat penyaluran bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi telah menjangkau 60.373 jiwa dari total alokasi 66.008 jiwa yang direncanakan. Total dana tersalurkan mencapai Rp483.959,85 miliar.

Secara rinci, Aceh mencatatkan realisasi tertinggi dengan penyaluran menjangkau 47.483 jiwa dan total dana tersalurkan mencapai Rp366.298 miliar. Di Sumut, bantuan telah menjangkau 11.091 jiwa dengan total dana mencapai Rp101.371,3 miliar. Kemudian di Sumbar bantuan telah menjangkau 1.799 jiwa dengan total dana mencapai Rp16.290,550 miliar.

Skema penyaluran jadup disalurkan dengan senilai Rp15.000 per jiwa/hari selama tiga bulan. Sementara bantuan isi hunian disalurkan dengan skema senilai Rp3 juta per kepala keluarga. Adapun bantuan stimulan sosial dan ekonomi diberikan senilai Rp5 juta per keluarga.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan pascabencana yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya menyentuh intrastruktur fisik tetapi juga daya beli masyarakat yang harus pulih pascabencana.

Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan dasar penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara). Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 14.775 penerima di tiga provinsi. Adapun rinciannya di Aceh terdiri dari 8.709 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.904 penerima.

Sebelumnya, saat meninjau penyintas bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan aneka bantuan tersebut paralel disalurkan kepada penyintas bencana seiring dengan pembangunan hunian layak.

Tito menjelaskan selama huntap belum rampung dibangun, penyintas bencana akan mendapat bantuan lauk-pauk Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Skema ini disesuaikan dengan target pambangunan huntap yang lebih kurang memakan waktu tiga sampai empat bulan.

"Selama huntap belum jadi, masyarakat jangan khawatir, karena huntara kan ada. Nanti dana uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari tetap jalan terus. Kalau huntap belum jadi 3 bulan, tetep saja akan (dilanjutkan) diberikan," kata Tito di Desa Sekumur, Sekerak, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026). (Van).

Pelindo Regional 1 Terima Kunjungan Kerja Komite II DPD RI, Bahas Penguatan Implementasi UU Pelayaran

Medan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari Selasa, 07 April 2026 di Gedung Graha Pelindo Regional 1 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Rabu (08/04/2026).

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Direktur Kelembagaan Pelindo, Capt. Hendri Ginting, bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, beserta jajaran anggota Komite II. Kehadiran rombongan disambut oleh manajemen Pelindo Regional 1, termasuk General Manager Pelindo Regional 1 Belawan beserta jajaran.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan Pemerintah Daerah dan Kapolres, serta pemangku kepentingan terkait seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, PT Jasa Marga, serta asosiasi kepelabuhanan seperti ASDEKI dan PEPINDO.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi strategis antar pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas implementasi regulasi di sektor pelayaran. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja sektor kepelabuhanan serta mewujudkan sistem logistik nasional yang semakin terintegrasi.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan. “Melalui koordinasi yang erat, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih implementatif serta mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dan dinamika operasional di lapangan menjadi fokus pembahasan. Diskusi yang berlangsung menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran secara profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Selain itu, Pelindo juga mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang unggul, aman, dan berkelanjutan. (Hamnas).

Sinergi Babinsa Dan Masyarakat Desa Pojok Bersihkan Irigasi Demi Pertanian Lancar

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Desa Pojok Koramil 0808/02 Garum Sertu Kasiyato melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan saluran irigasi bersama warga di Dusun Talok RT. 03 RW. 02 Desa Pojok Kecamatan Garum, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga kelancaran aliran air bagi kebutuhan pertanian warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Sertu Kasiyato bersama masyarakat tampak kompak membersihkan sampah, rumput liar, dan endapan lumpur yang menyumbat saluran irigasi. Dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul, sabit, dan sekop, pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat gotong royong.

Sertu Kasiyato menyampaikan bahwa pembersihan saluran irigasi sangat penting dilakukan secara rutin guna mencegah terjadinya penyumbatan yang dapat menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan.

Warga Dusun Talok menyambut baik kehadiran Babinsa yang selalu aktif turun langsung ke lapangan membantu berbagai kegiatan masyarakat. Mereka merasa terbantu dan termotivasi untuk terus menjaga kebersihan lingkungan serta mempererat kebersamaan antar warga.

Melalui kegiatan gotong royong ini, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin harmonis serta mampu menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat terus berlanjut demi mendukung kesejahteraan dan kemajuan desa. (Dim0808).

Lurah Teluk Merbau Sebut Jadi Korban Fitnah Oknum LSM Dalam Pembangunan 9 Unit WC Individual

Rokan Hilir.Metro Sumut

Lurah Teluk Merbau, Lailatul Mardiah SPd.MM membantah dan memberikan klarifikasi terkait tudingan salah satu oknum LSM di halaman akun tiktok bernama Rudi Independen Rohil yang menuduh Lurah Teluk Merbau terlibat korupsi program pembangunan 9 Unit WC individual Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir.

Lurah Teluk Merbau mengaku, tidak pernah terlibat dalam pemindahan rekening masyarakat ke toko bangunan, dan tidak mengetahui adanya bon kosong yang dibuat toko bangunan sebagaimana yang dituduhkan.

"Narasi yang dituduhkan kepada saya terlalu tendensius, tak berdasar, dan itu jelas fitnah bagi saya," kata Lurah Teluk Merbau, Lailatul Mardiah, SPd.MM kepada Metro Sumut (MS) Rabu (8/4/2026).

Diterangkan Lurah, terkait pembangunan 9 unit WC individual di Kelurahan Teluk Merbau dengan anggaran Rp 11 juta per unit  berawal dari konsultan atas nama, Rian menghubungi dirinya yang menyatakan bahwa Kelurahan Teluk merbau mendapatkan bantuan pembangunan WC sebanyak 9 penerima manfaat.

"Kemudian seiring berjalan waktu, saya menerima informasi dari konsultan untuk menyampaikan kepada 9 penerima manfaat agar membuka buku tabungan di bank Riau Kepri Cabang kubu," jelasnya.

Lebih jauh diterangkan Lurah, setelah tabungan penerima manfaat siap, dirinya diarahkan oleh konsultan untuk memegang buku tabungan tersebut dengan alasan takut disalah gunakan oleh penerima manfaat.

"Setelah rekening siap, saya di hubungi konsultan melalui via telpon untuk memberikan buku tabungan 9 penerima manfaat itu kepada anggotanya bernama Zaudi, kemudian setelah itu saya selaku lurah tidak lagi di libatkan konsultan dalam progres pekerjaan di lapangan, jadi apa yang dituduhkan kepada saya adalah fitnah," ujarnya. 

Lurah juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Rohil, H.Bistamam dan Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, serta  Dinas Perkim Rohil atas adanya program pembangunan bantuan 9 unit  WC individual di Kelurahan Teluk Merbau.

"Atas nama masyarakat Kelurahan Teluk Merbau, kami ucapkan ribuan terimakasih kepada Pemkab Rohil atas bantuan 9 unit WC Individual, kami berharap agar program serupa kedepannya agar dapat kembali di direalisasikan karena masyarakat Kelurahan Teluk merbau masih banyak yang belum memiliki jamban sehat," akunya. 

Diuraikan Lurah, berdasarkan keterangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir, pengerjaan 9 unit WC individual di Kelurahan Teluk Merbau tersebut masa pengerjaan sampai di bulan Juni-2026  mendatang secara swakelola Non tunai.

"Pengerjaan program pembangunan 9 unit MC di Kelurahan Teluk Merbau samapi bulan Juni mendatang, masih ada waktu pengerjaan sekitar dua bulan lagi, jadi apa yang diberitakan tentang pembangunan WC mangkrak itu tidak benar, karena masih dalam tahap progres pengerjaan," pungkasnya. (Rusman Wapemred).

Jadi Gerbang Diplomasi Maritim, KRI Bima Suci Sandar Di Pelabuhan Belawan

Medan.Metro Sumut

PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, memastikan kesiapan fasilitas dan layanan kepelabuhanan untuk kunjungan kapal layar latih legendaris TNI Angkatan Laut, KRI Bima Suci, yang bersandar di Dermaga 104 Pelabuhan Belawan pada Minggu (5/4). Kunjungan ini merupakan bagian dari misi internasional ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 dan latihan praktik Kartika Jala Krida (KJK) 2026.

Kedatangan kapal ini menandai peran strategis Pelabuhan Belawan sebagai gerbang diplomasi maritim. KRI Bima Suci hadir dengan misi "Sailing Together for Navy Brotherhood", membawa taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) untuk melakukan latihan praktik diplomasi ke luar negeri. Selain menjalankan misi militer, kapal ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk melakukan tour ship (kunjungan kapal) guna mengenal lebih dekat kapal layar tiang tinggi kebanggaan Indonesia tersebut.

Dalam pelayaran kali ini, KRI Bima Suci membawa keistimewaan dengan mengikutsertakan lebih dari 20 cadet (kadet) mancanegara serta pemuda-pemudi terbaik dari berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, dan Medan. Kehadiran para pemuda ini bertujuan untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional selama masa pelayaran sebelum mereka dijadwalkan turun di Sri Lanka.

Dermaga 104 Pelabuhan Belawan yang dikelola oleh Pelindo Multi Terminal menjadi titik pemberangkatan terakhir di tanah air dalam rangkaian rute internasional tahun ini. Setelah bertolak dari Belawan yang dijadwalkan pada Rabu (8/4), Satgas Kartika Jala Krida akan melanjutkan perjalanan menuju berbagai negara sahabat, di antaranya Sri Lanka, Singapura, Vietnam, China, Korea Selatan, Rusia, Jepang, dan Filipina, sebelum akhirnya kembali ke pangkalan utama di Surabaya.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Belawan, Khoiruddin Lubis menyampaikan bahwa pihaknya memastikan kesiapan fasilitas dan layanan kepelabuhanan dalam menyambut kunjungan kapal layer tersebut di Pelabuhan Belawan, mulai dari kesiapan dermaga, pengaturan operasional, hingga dukungan bagi aktivitas kunjungan masyarakat di area pelabuhan.

“Kami menyambut hangat kehadiran kapal KRI Bima Suci di Pelabuhan Belawan sebagai bagian dari momentum penting untuk memperkuat literasi dan diplomasi maritim. Kami berharap kunjungan ini dapat mengisnpirasi masyarakat, khususnya generasi muda untuk semakin mencintai dunia maritim, serta menguatkan peran Pelabuhan Belawan yang memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran internasional sekaligus pintu gerbang utama maritim di wilayah barat Indonesia,” tutur Khoiruddin. (Hamnas).

Sidang KDRT Di PN Lubuk Pakam Ditunda, Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan Perkara

Deli Serdang.Metro Sumut

Sidang perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan terdakwa Sherly di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, Kabupaten Deli Serdang, terpaksa ditunda pada Selasa (7/4/2026). Penundaan dilakukan karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir dengan alasan menjalankan tugas lain.

Perkara bernomor 214/Pid.Sus/2026/PN Lubuk Pakam tersebut sebelumnya dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Meski demikian, sidang batal dilaksanakan walaupun para saksi disebut telah hadir di ruang sidang.

Sidang yang berlangsung di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu kini dijadwalkan kembali pada Selasa, 14 April 2026.

Usai persidangan, tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin Jonson Sibarani, S.H., M.H., bersama Togar Lubis, S.H., M.H., dan Sudirman, S.H, M.H., menyampaikan terkejut atas penundaan tersebut. Mereka menilai penundaan terjadi secara mendadak, padahal seluruh persiapan untuk pemeriksaan saksi telah dilakukan.

“Kami cukup terkejut, karena seluruh materi pertanyaan sudah kami siapkan, dan para saksi juga telah hadir,” ujar Jonson.

Lebih lanjut, Jonson menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara yang menjerat kliennya. Ia menilai kasus tersebut seharusnya tergolong sederhana, namun dalam perjalanannya justru memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses hukum.

Ia juga menyinggung kondisi penegakan hukum di Sumatera Utara yang menurutnya tengah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan, ia mengindikasikan adanya potensi intervensi dalam perkara tersebut.

“Dalam pandangan kami, klien kami justru merupakan korban jika melihat kronologi yang ada,” tegasnya.

Jonson turut mempertanyakan logika hukum dalam kasus ini, terutama terkait dugaan kekerasan yang melibatkan seorang perempuan terhadap suaminya, sementara pihak lain dinilai tidak tersentuh hukum.

Selain itu, ia menyinggung perkara lain yang melibatkan mantan suami terdakwa yang sebelumnya lolos melalui praperadilan. Menurutnya, proses hukum seharusnya dilanjutkan untuk penyempurnaan, bukan malah dihentikan Polda Sumut.

Atas hal tersebut, tim kuasa hukum meminta perhatian Komisi Yudisial serta Badan Pengawas Mahkamah Agung agar mengawasi jalannya persidangan guna memastikan objektivitas dan keadilan tetap terjaga. Tidak kecolongan lagi seperti di dalam perkara-perkara sebelumnya.

Sementara itu, Togar Lubis berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, untuk mengawal proses hukum. Ia menilai perkara tersebut memiliki sejumlah kejanggalan, bahkan dari perspektif akademis terkait penanganan kasus KDRT.

Di sisi lain, terdakwa Sherly berharap majelis hakim dapat memutus perkara dengan mempertimbangkan hati nurani serta memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban KDRT.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada 14 April 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelapor berinisial R belum memberikan keterangan langsung kepada media dan memilih menyampaikan tanggapan melalui penasihat hukumnya. (Git/Ham).

KRI Bima Suci Sandar Di Pelabuhan Belawan 5–8 April 2026

Belawan.Metro Sumut

Kapal latih TNI AL, KRI Bima Suci, sandar di Pelabuhan Belawan pada 5 hingga 8 April 2026. Selama masa sandar, kapal tersebut dibuka untuk kunjungan masyarakat dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Kehadiran KRI Bima Suci memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung kapal latih TNI AL sekaligus mengenal lebih dekat dunia kemaritiman.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan mendukung kegiatan tersebut dengan memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan serta koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung kelancaran kunjungan.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa kehadiran KRI Bima Suci menjadi momentum positif bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik kehadiran KRI Bima Suci di Pelabuhan Belawan sebagai sarana edukasi dan pengenalan dunia kemaritiman kepada masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan masyarakat dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku selama kapal bersandar. (Hamnas).