Peran Aktif Babinsa Sumberkembar Dampingi Posyandu, Dukung Pencegahan Stunting

Blitar.Metro Sumut

Upaya pencegahan stunting terus digencarkan melalui berbagai kegiatan di tingkat desa, salah satunya melalui peran aktif aparat kewilayahan. Babinsa Desa Sumberkembar Koramil 0808/11 Binangun Koptu Dendy, menunjukkan komitmennya dengan terjun langsung mendampingi kegiatan Posyandu di wilayah binaannya.

Kegiatan pendampingan Posyandu tersebut dilaksanakan di RT. 02 RW. 01 Dusun Sumberkembar Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun, Minggu (29/3/2026). Dalam kegiatan ini, Babinsa turut membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada balita serta ibu-ibu yang hadir.

Selain pendampingan, Babinsa juga berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak. Edukasi ini bertujuan agar para orang tua lebih memahami cara memenuhi kebutuhan nutrisi anak guna mendukung tumbuh kembang yang optimal.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi stunting. Melalui pemantauan rutin pertumbuhan anak, diharapkan dapat diketahui lebih awal jika terdapat gangguan perkembangan, sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

Dengan adanya keterlibatan Babinsa dalam kegiatan Posyandu, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan gizi anak. Sinergi antara TNI, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka stunting serta mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. (Dim0808).

Pelindo Regional 1 Belawan Pastikan Kelancaran Arus Balik Lebaran 2026 Di Terminal Bandar Deli

Belawan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan mencatat arus balik Lebaran 2026 di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan sejak 22 hingga 29 Maret 2026 telah melayani sebanyak 13.814 penumpang. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan penjualan tiket yang tetap berlangsung hingga waktu keberangkatan kapal.

Secara keseluruhan, jumlah pengguna jasa yang melalui Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan selama periode angkutan Lebaran 2026 tercatat mencapai sekitar 40.432 orang.

Pelindo Regional 1 Belawan memastikan seluruh layanan terminal penumpang berjalan optimal selama periode arus balik, termasuk melalui koordinasi dengan KSOP Utama Belawan, operator kapal, serta instansi terkait guna mendukung kelancaran pergerakan penumpang.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa Pelindo terus memantau perkembangan arus penumpang serta memastikan kesiapan fasilitas dan layanan selama periode Lebaran.

“Kami memastikan seluruh layanan di Terminal Penumpang Bandar Deli berjalan dengan baik agar arus mudik maupun arus balik penumpang dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Pelindo Regional 1 Belawan juga terus melakukan penguatan layanan di terminal penumpang guna mendukung kenyamanan pengguna jasa selama periode angkutan Lebaran. (Novia Humas/Hamnas).

Mendagri–Menteri PKP Tinjau Program BSPS Di Humbahas, Target Perbaikan Rumah Di Sumut Naik Drastis

Humbahas.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

"Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program ... untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak," ujar Mendagri di sela kegiatan peninjauan.

Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit. Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya.

"Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan," pesan Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah. Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional.

Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi Pemda dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.

"Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka," pungkas Mendagri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat. (Puspen Kemendagri).

DPP LSM GUSSUR Menyerahkan SK Pengurus Wilayah GUSSUR PKD

Deli Serdang.Metro Sumut

Ketua Umum DPP LSM Gudang Surat Suara Rakyat Indonesia (GUSSUR INDONESIA) Bilser Edi Silitonga,SH, didampingi Bendahara Umum Kariana Siringo Ringo,SH dan Sekjen DPW GUSSUR Sumatera Utara, pada Hari Jumat tanggal 27 Maret 2026, tepatnya pada Jam 17.00 WIB Menyerahkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Sayap LSM GUSSUR Indonesia bernama Gudang Surat Suara Rakyat Pendukung Kesultanan Deli (GUSSUR PKD).

Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung Ketu Umum DPP LSM GUSSUR Indonesia kepada Kapten (Purn TNI) Jery Arihta Tarigan, yang terpilih sebagai Ketua GUSSUR PKD didampingi DR.Ahmad Isharli Nasution S.H,M.H sebagai Sekretaris, dan Suriyani sebagai Bendahara disaksikan langsung R.Sukrisno Alim Sudibyo,SH Sebagai Pembina, dan Kusno Prabowo sebagai Penasehat dan juga disaksikan Para.Unsur Pengurus Harian antara lain yang hadir :

1.Abdul Rahman (Wakil Ketua),

2.Hardiman Perkasa Alam,ST (Wakil Ketua),

3.Sugianto (Wakil Sekretaris).

4.Supri Hidayat,SH (Wakil Sekretaris).

5.Nilawati (Wakil Bendahara).

6.Nahrowi AP (Kepala Bidang Humas).

Dan terlihat juga hadir para Simlpatisan dan anggota GUSSUR PKD  antara lain:

1.Sugianto .B (Pemuda Pancasila) dan beberapa anggota dari Kota Binjai dan Perbaungan.

2.Syamsir (Ketua Laskar Mazillah Deli Serdang) bersama Panglima Laskar Achmad Effendi dan Fahri.

3.Suwito KS (Sesepuh Wartawan dari Potret RI 007).

4.Aritonang (Tokoh Masyarakat Pemerhati Pertanahan).

5.Zulfikar Lubis dkk

Dan lain lainnya yang tidak disebut namanya.

Selesai Acara Penyerahan SK, Ketua Umum DPP LSM GUSSUR beserta jajarannya dan Pengurus Wilayah GUSSUR PKD, berfoto bersama dilokasi Sekretariat Cabang Jalan Barokah Raya/Gang.Barokah I No.358 Pasar 8 Helvetia Dusun VA  Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Provinsi Sumatera Utara.

Sambil mengepalkan tangan, dan menyuarakan Yel yel yel GU$$UR PKD..Hidup GUSSUR...Hidup Rakyat GUSSUR MAJU, GUSSUR Berjuang, Masyarakat Sejahtera.

Acara ditutup dengan Do'a bersama yang dipimpin langsung DR.Ahmad Isharli Nasution,S.H,M.H, dan di amiinkan semua yang hadir, dengan harapan Allah SWT Meridhoi dan Memberkahi terbentuknya GUSSUR PKD. (Kris/Red).

Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah Terus Diakselerasi Satgas PRR

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera terus mempercepat penanganan pembersihan lumpur dan rehabilitasi lahan sawah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir dan longsor dapat kembali berfungsi normal. Sementara rehabilitasi sawah dilakukan untuk menjaga pasokan beras dan mempercepat pemulihan kehidupan petani.

Berdasarkan laporan Satgas per 28 Maret, tercatat progres signifikan pembersihan lumpur di tiga provinsi terdampak. Rinciannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan capaian jumlah lokasi terbanyak. Dari total 476 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 396 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara 80 lokasi lainmya masih dalam proses pengerjaan.

Sementara di Sumut, dari total 24 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 20 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan. Adapun di Sumbar, proses pembersihan lumpur telah rampung sepenuhnya. Sebanyak 29 lokasi terdampak telah tuntas dibersihkan 100%.

Capaian pembersihan lumpur ini juga sejalan dengan progres lahan sawah yang berhasil direhabilitasi. Berdasarkan data Satgas PRR 28 Maret, dari total 42.702 hektar sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak, sebanyak 991 hektare telah berhasil direhabilitasi, sementara sebanyak 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.

Rinciannya, di Provinsi Aceh dari 31.464 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 42 hektare sawah berhasil direhabilitasi. Sementara, di Sumut dari 7.336 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 170 hektare berhasil direhabilitasi. Adapun di Sumbar dari 3.902 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 779 hektare berhasil direhabilitasi.

Sebelumnya, saat konfrensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pembersihan lumpur

menjadi fokus utama pemerintah untuk mempercepat pemulihan di sejumlah titik terdampak.

"Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat tim ini merekap di mana saja titik-titiknya. Kita memiliki titiknya, jumlahnya lebih kurang 445 di tiga provinsi. Yang sudah diselesaikan di Sumatera total semuanya itu lebih kurang 84 persen, tinggal 16 persen lagi,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (25/3/2026)

Selain itu, Tito juga menegaskan pihaknya sedang berusaha menormalisasi sungai di tiga provinsi terdampak yang penuh dengan sedimentasi lumpur. Ia mengatakan normalisasi sungai sangat penting untuk mencegah banjir susulan dan mendukung irigasi untuk sawah dan tambak warga. (Van/Satgas PRR).

Sat Binmas Polres Pelabuhan Belawan Sampaikan Pesan Kamtibmas Dan Sosialisasi Penerimaan Polri 2026

Belawan.Metro Sumut

Sat Binmas Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan penyampaian pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat di Kelurahan Bagan Deli pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui KBO Sat Binmas Iptu Taslim menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, personel Sat Binmas memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja.

“Dalam kegiatan ini, kami menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak remaja agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya di luar rumah, sehingga tidak terlibat dalam aksi tawuran maupun kenakalan remaja lainnya,” ujar Iptu Taslim.

Selain itu, Sat Binmas juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 kepada masyarakat.

“Kami juga mensosialisasikan penerimaan Polri Tahun 2026 kepada masyarakat yang memiliki sanak saudara, keluarga maupun anak untuk mendaftarkan diri. Kami tegaskan bahwa dalam proses penerimaan ini tidak dipungut biaya alias gratis,” jelasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait proses rekrutmen Polri yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, karena seluruh proses penerimaan Polri dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Belawan berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kamtibmas semakin meningkat serta semakin banyak generasi muda yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Polri.

“Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta mendorong generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan menjadi anggota Polri melalui jalur yang resmi dan transparan,” pungkasnya. (Hamnas).

Tancap Gas! Satgas PRR Serahkan 120 Rumah Kepada Penyintas Bencana Di Tapanuli Selatan

Tapsel.Metro Sumut

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Langkah percepatan ini seperti yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menyerahkan langsung 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Jumat (27/3/2026).

Penyenyerahan huntap tersebut merupakan langkah cepat, dimana sudah dilakukan pada masa transisi dari fase tanggap darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi, yang baru akan dimulai pada 1 April 2026 mendatang.

Huntap diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini  Yayasan Buddha Tzu Chi.

Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ungkap Tito.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan pembangunan huntap memiliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang layak dan aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Selain membangun secara mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan proses pembangunan huntap tersebut kepada BNPB.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam satu kawasan yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Adapun proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau melalui gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain, termasuk pihak nonpemerintah.

Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kinerja Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang cepat menghimpun dan melaporkan data rumah rusak akibat bencana, baik yang rusak ringan, sedang, maupun berat, lengkap dengan nama dan alamat. Kecepatan ini penting agar penyaluran bantuan dapat segera dilakukan, termasuk dalam penyediaan huntap.

Bahkan, berkat data yang lengkap, masyarakat terdampak juga telah menerima berbagai bantuan seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi yang rumahnya rusak berat tetapi tidak tinggal di hunian sementara (huntara), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).

“Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan,” ujarnya.

Ia berharap kecepatan pelaporan data tersebut diikuti oleh daerah terdampak bencana lainnya. Ia menegaskan, semakin cepat data tersebut diterima, semakin cepat pula Badan Pusat Statistik (BPS) memverifikasinya di lapangan.

“Makin cepat, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP [bisa] segera akan bergerak juga,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait juga memuji Bupati Tapsel dalam memilih lokasi pembangunan huntap. Ia menilai lokasi tersebut telah mendukung ekosistem keberlangsungan hidup warga karena pasar, sekolah, dan rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi.

"Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali. Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat," tandasnya. (Satgas PRR).

Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Aktif Dampingi Petani Desa Binaan

Blitar.Metro Sumut

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan mencegah gagal panen, Babinsa Desa Dadaplangu Koramil 0808/07 Ponggok, Serka Marjan, aktif membantu petani mengairi sawah milik warga binaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan pertanian milik Bapak Sudirman yang berada di RT. 02 RW. 02 Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok, Sabtu (28/3/2026).

Kegiatan pengairan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa terhadap kondisi pertanian, khususnya saat musim kemarau maupun masa pertumbuhan padi yang sangat membutuhkan pasokan air yang cukup. Dengan turun langsung ke sawah, Babinsa turut membantu memastikan aliran air dapat menjangkau lahan pertanian secara merata.

Serka Marjan mengatakan bahwa keterlibatan dirinya dalam membantu petani merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial. Selain itu, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga bertujuan untuk memberikan motivasi serta semangat kepada para petani agar tetap produktif dalam mengelola lahan pertanian.

Menurut Bapak Sudirman selaku pemilik sawah, bantuan dari Babinsa sangat berarti bagi dirinya. Ia mengaku terbantu dalam proses pengairan sawah, sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari risiko kekeringan yang dapat menyebabkan gagal panen.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat, serta mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan hasil pertanian. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan rakyat dan menjaga ketahanan pangan di wilayah binaan. (Dim0808).

Wamendagri Ribka: Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Layanan Kesehatan Di Papua

Jayapura.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya pada sejumlah rumah sakit daerah yang menjadi fokus pembenahan. Penegasan tersebut disampaikan usai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat (27/3/2026).

Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. “Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit. RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka. (Puspen Kemendagri).

Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana

Tapanuli Utara.Metro Sumut

Pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026). Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ujarnya.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.

Adapun pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi. Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi. Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB. (Puspen Kemendagri).

Sinergi TNI Dan Warga, Jumat Bersih Di Gunung Gundul Berjalan Semarak

Blitar.Metro Sumut

Wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Desa Selokajang Koramil 0808/06 Srengat, Sertu Dwi Cahyo Nofarid, melalui kegiatan Jumat Bersih bersama warga di wilayah binaannya. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Gunung Gundul, Dusun Maron RT 04 RW 02, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, pada Jumat (27/3/2026).

Kegiatan Jumat Bersih tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan, mulai dari pengangkutan sampah, pembersihan semak belukar, hingga penataan area sekitar agar terlihat lebih rapi dan asri. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi penyemangat tersendiri bagi warga untuk turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sertu Dwi Cahyo Nofarid menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan, kesehatan, serta keindahan lingkungan di wilayah binaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Warga Dusun Maron menyambut baik kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan kehadiran Babinsa yang selalu aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Dengan adanya kegiatan Jumat Bersih ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat. Sinergi antara TNI dan masyarakat pun terus terjalin dengan baik demi terciptanya wilayah yang sehat, aman, dan harmonis. (Dim0808).

Babinsa Kelurahan Turi Aktif Renovasi MCK Warga, Tingkatkan Sanitasi Dan Kualitas Hidup

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Kelurahan Turi Koramil 0808/01 Sukorejo, Serda Eko Budiantoro, menunjukkan kepeduliannya terhadap warga binaan dengan turut serta dalam kegiatan renovasi MCK milik Bapak Ach. Muhadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Turi Selatan RT. 01 RW. 03 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Kamis (26/3/2026).

Renovasi MCK ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan sanitasi lingkungan sekaligus menunjang kualitas hidup masyarakat. Kondisi MCK yang sebelumnya kurang layak menjadi perhatian Babinsa untuk segera diperbaiki agar dapat digunakan secara sehat dan nyaman oleh pemilik maupun lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, Serda Eko Budiantoro tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga terjun langsung membantu proses pengerjaan bersama warga setempat. Kebersamaan ini mencerminkan semangat gotong royong yang masih terjaga dengan baik di tengah masyarakat, ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata peran aktif TNI khususnya Babinsa, dalam mendukung pembangunan di wilayah binaan. Melalui pendekatan sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan warga, Babinsa mampu menjadi penggerak sekaligus solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya renovasi MCK ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan semakin meningkat. Selain itu, sinergi antara TNI dan warga diharapkan terus terjalin demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis. (Dim0808).

Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera

Jakarta.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat upaya pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera melalui penyaluran bantuan keuangan secara bertahap kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

"Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar," ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian, yakni Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat. Selain itu, diberikan pula bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Hingga kini, pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak. Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya. (Satgas PRR).

Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera Melalui Sinergi Antar-Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus dilakukan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah (Pemda). Pemerintah pusat, kata dia, mendorong Pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.

"Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar," ujar Tito dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk  percepatan penanganan bencana dari Presiden sebesar Rp10,6 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," jelas Tito.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan  infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” pungkasnya. (Satgas PRR).