Wamendagri Ribka Haluk Sidak RSUD Yowari, Tegaskan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jayapura.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (13/3/2026) siang. Sidak tersebut dilakukan usai pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Jayapura.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Bupati Jayapura Yunus Wonda serta Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku. Pada peninjauan itu, Ribka melihat secara langsung kondisi fasilitas rumah sakit serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal.

“Pelayanan kesehatan harus lebih maksimal ke depan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar ada perhatian serius bagi RSUD Yowari ini. Jika dalam beberapa bulan ke depan belum ada perubahan yang signifikan, maka kemungkinan akan diambil alih penuh terkait pelayanan kesehatan,” tegas Ribka Haluk.

Ribka juga mengingatkan pihak manajemen rumah sakit agar segera melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit dapat dilakukan apabila tidak mampu menghadirkan perubahan.

Ribka menekankan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa adanya penolakan pasien.

“Harapannya rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Tidak boleh lagi ada penolakan atau tidak melayani pasien,” tegasnya.

Melalui sidak ini, Ribka berharap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Yowari terus ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Jayapura dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal. (Puspen Kemendagri).

Mendagri Tito Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 Di Pelabuhan Merak

Cilegon.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Jumat (13/3/2026). 

Peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Mendagri bersama rombongan meninjau langsung fasilitas pelayanan di pelabuhan, termasuk ruang penumpang di Kapal Ferry yang akan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni. Mendagri juga sempat berdialog dengan sejumlah calon pemudik untuk menanyakan tujuan perjalanan mereka.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi penyeberangan menjelang periode mudik Lebaran yang diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang. Pelabuhan Merak menjadi salah satu titik utama mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Usai peninjauan lapangan, Mendagri bersama para menteri dan pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2026 yang digelar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan ASDP Merak, Banten.

Dalam keterangannya kepada media, Menko PMK Pratikno mengatakan, pemerintah menargetkan pelaksanaan mudik tahun ini dapat berjalan aman, lancar, nyaman, dan selamat. “Kami baru saja menyelenggarakan rakor dan peninjauan di Pelabuhan Merak. Targetnya tentu saja adalah agar mudik ini aman, lancar, nyaman, dan selamat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arus mudik diperkirakan mulai terjadi sekitar 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 29 Maret 2026. Meski demikian, pemerintah berharap pergerakan pemudik dapat tersebar di beberapa hari agar tidak menumpuk pada waktu tertentu. Terlebih rentang waktu mudik tahun ini relatif panjang karena adanya akhir pekan, kebijakan flexible working arrangement bagi ASN, cuti bersama, serta berdekatan dengan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

"Oleh karena itu, dengan rentang yang panjang ini, kami mengharapkan ada distribusi mudik tidak tertumpuk di hari tertentu," ujarnya.

Pratikno menambahkan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menghadirkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan mudik. Tahun sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik dinilai sangat tinggi dan diharapkan dapat meningkat pada tahun ini.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi kendala, termasuk faktor cuaca. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk terus bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ini adalah kerja kita bersama supaya mudik dan arus balik nanti berjalan dengan aman, nyaman, lancar, dan selamat,” pungkasnya. (Puspen Kemendagri).

Peduli Pendidikan, Anggota DPRD Rohil, Amansyah Apresiasi Yayasan Asham As Ari Rohil Dan Motivasi Siswa MDTA-Ar Rahman

Rokan Hilir.Metro Sumut

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Rokan Hilir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Amansyah memberikan apresiasi kepada Yayasan Asham As Ari Rokan Hilir  MDTA Ar Rahman, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir.

Apresiasi yang diberikan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Rohil ini dengan cara mengundang ketua Yayasan Asham As Ari Rokan Hilir beserta siswa-siswi MDTA Ar Rahman Sungai Kubu Hulu, Jumat (13/3/2026) siang sekitar pukul 14.00 WIB di kediamannya di Jalan Poros Kecamatan Kubu, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian Amansyah dalam dunia pendidikan. Dalam kesempatan itu juga tampak hadir Datuk Penghulu Sungai Kubu Hulu, Azlita AM.Keb yang juga istri dari Amansyah. 

Turut hadir, ketua Yayasan Asham As Ari Rokan Hilir, Awang Hendri SE.Gr, dan kepala sekolah KB Asham serta siswa-siswi MDTA Ar Rahman Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu.

Dalam kesempatan itu, Amansyah mengaku kagum, dan apresiasi program yang di gagas Yayasan Asham, serta kesuksesan siswa-siswi MDTA Ar Rahman menjalankan berbagai program kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadhan.

"Tentunya kita sangat apresiasi sekali program ini, kita melihat siswa-siswi MDTA Ar Rahman terjun langsung kerumah-rumah ibadah di Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu berupa Masjid, dan Mushollah untuk  mengisi kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadhan baik menjadi bilal, kegiatan kultum dan memimpin doa, ini sangat luar biasa," ujarnya. 

Amansyah juga secara langsung memberikan cindera mata berupa uang pembinaan kepada siswa-siswi MDTA Ar Rahman sebagai bentuk motivasi agar para siswa lebih semangat lagi dalam belajar dalam menekuni ilmu agama.

"Ini hanya sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi siswa, agar anak-anak kita ini bisa lebih semangat lagi dalam belajar, kita kagum melihat keberanian  mereka (siwa red) di usia pendidikan MDTA sudah mampu tampil di hadapan masyarakat sebagai imam dalam setiap kegiatan selama bulan suci Ramadhan ini," ujarnya. 

Amansyah berharap agar siswa-siswi MDTA Ar Rahman pada bulan  Ramadhan mengisi kegiatan dirumah rumah indah baik Masjid dan Musola agar  bisa terus di lanjutkan, bukan  hanya pada bulan Ramadhan saja tetapi bisa menjadi kegiatan Rutin sehari-hari.

"Kami berharap kegiatan keagamaan yang di programkan siswa-siswi MDTA Ar Rahman Sungai Kubu Hulu tidak hanya terlaksanakan di bulan suci Ramadhan saja, akan tetapi dapat terus berkesinambungan dalam rangka memakmurkan Masjid, saya berdoa anak-anak ini di kabulkan Allah SWT segala cita-cita-nya, sukses dunia dan akhirat," pungkasnya. (Zulkifli).

Mendagri Tandatangani SKB 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Kecerdasan Artifisial

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri terkait pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Prosesi penandatanganan itu berlangsung di Aula Heritage, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain Mendagri, para menteri yang menandatangi SKB tersebut yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji. Penandatangan SKB itu disaksikan langsung oleh Menko PMK Pratikno.

Dalam sambutannya, Menko PMK Pratikno menjelaskan SKB ini secara spesifik melibatkan kementerian yang mengurusi bidang pendidikan dan teknologi. Keberadaan SKB ini untuk mengatur pengunaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Selain itu, SKB ini diharapkan dapat meminimalkan risiko pemanfaatan teknologi digital, khususnya pada anak-anak.

“Yang juga sebagai penguji dan itu sudah proven secara akademik adalah pemanfaatan penggunaan teknologi digital yang tidak terkendali, tidak terkontrol, tidak termitigasi,” ujarnya.

Di lain sisi, dampak lainnya yang menimpa kalangan remaja dan anak-anak yakni tren fear of missing out (fomo), flexing, hingga bullying. Selain dampak negatif, kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif, khsususnya di sektor pendidikan. Para pegiat pendidikan banyak terbantu oleh keberadaan kecerdasan artifisial. Berbagai kondisi tersebut, tambah Pratikno, membutuhkan respons dari pemerintah untuk menyusun aturan yang berfungsi sebagai panduan penggunaan teknologi secara bijak.

Ia menambahkan, melalui SKB yang telah ditandatangani 7 menteri, diharapkan mampu melahirkan generasi yang bijak, cerdas, serta mampu mengoptimalkan teknologi. Dengan upaya tersebut, ekosistem akademik dan pendidikan akan mampu melompat maju baik dari sisi kapital, etika, dan moral.

“Jadi agar anak-anak kita tidak dikuasai dengan teknologi, tapi menguasai teknologi untuk kebajikan. Itulah tujuan kita,” tandasnya.

Sebagai informasi, usai penandatanganan tersebut, Mendagri bersama para menteri terkait menerima buku bijak dan cerdas ber-AI, serta buku membangun organisasi cerdas dan humanis dari Menko PMK Pratikno. Serangkaian prosesi tersebut sekaligus menjadi simbol kepedulian pemerintah dalam mendukung kemajuan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. (Puspen Kemendagri).

Asdep Kemenko Kumhamimipas Tinjau Program Pembinaan Di UPT Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Sekitar

Medan.Metro Sumut

Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Norma Sultan, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Medan, Selasa (10/3/2026). 

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi serta koordinasi strategi pelayanan pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. 

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi didampingi Ketua Tim Bidang Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Josua Ginting, beserta jajaran melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan di tiga UPT Pemasyarakatan, yakni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Medan, serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. 

Kunjungan diawali di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dengan meninjau berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, tim melihat secara langsung kegiatan pembinaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan warga binaan, pembinaan mental dan spiritual, serta upaya mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat melalui proses reintegrasi sosial. 

Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. Di lokasi ini, tim melakukan dialog dengan jajaran petugas serta meninjau sejumlah program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan perempuan, termasuk pelatihan keterampilan serta kegiatan pembinaan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam proses pembinaan. 

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke LPKA Kelas I Medan. Pada kesempatan ini, tim menyoroti pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan, khususnya program pendidikan, pembinaan karakter, serta kegiatan pengembangan keterampilan yang diberikan sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pembentukan masa depan yang lebih baik bagi anak binaan.

Melalui peninjauan tersebut, diperoleh gambaran langsung terkait pelaksanaan berbagai program pembinaan yang dijalankan oleh UPT Pemasyarakatan di Kota Medan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta pembinaan bagi warga binaan dan anak binaan. (Hamnas).

Menag Serahkan Keppres Penetapan Anggota BAZNAS Kepada Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. Penyerahan tersebut menandai pengangkatan Fatoni sebagai anggota BAZNAS masa bakti 2026–2031.

Nasaruddin mengatakan, pemerintah berharap jajaran pimpinan dan anggota BAZNAS yang baru mampu memperkuat pengelolaan zakat nasional secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, potensi zakat di Indonesia sangat besar dan perlu dikelola secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“BAZNAS memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena itu diperlukan figur yang memiliki integritas dan kapasitas dalam tata kelola keuangan,” kata Nasaruddin di Ruang Pelantikan Lantai 2 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026). 

Menanggapi penetapan tersebut, Fatoni menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan memperkuat tata kelola lembaga serta meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.

“Ini merupakan amanah besar. Kami akan terus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengelolaan zakat semakin berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Susunan Pimpinan BAZNAS periode 2026–2031 terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dari unsur masyarakat yaitu Dikdik Sodik Mudjahid, Zainut Tauhid Sa'adi, Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan, Syarifuddin, Idy Muzayyad, Mokhamad Mahdum, dan Neyla Saida Anwar. Sementara dari unsur pemerintah yaitu Abu Rokhmad, Agus Fatoni, dan Mochamad Agus Rofiudin.

Fatoni yang pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1998 dan menjadi Mahasiswa Teladan IIP tahun 1999, saat ini sedang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk sebagai kepala daerah.

Fatoni dikenal sebagai pejabat dengan rekam jejak cukup lengkap. Ia pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di sejumlah provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi, termasuk dinobatkan sebagai Pj. Gubernur Terbaik berdasarkan penilaian Kemendagri bersama Tempo Media Group pada 30 Agustus 2024. Ia meraih dua kategori sekaligus, yakni total kinerja terbaik dan kinerja terbaik bidang ekonomi daerah. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari BAZNAS sebagai gubernur yang berhasil mendukung program BAZNAS di Papua.

Selain itu, yang terbaru, Fatoni juga meraih penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year (ITAY) 2026, serta CNN Indonesia Awards 2024 kategori Most Inspiring Leader.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meraih penghargaan Best Social Engagement dan Leading Public Infrastructure Management pada 9 Agustus 2024. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Pin Emas dari Kapolri tahun 2023 dan 2024. (Puspen Kemendagri).

Presiden Prabowo Tunjuk Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni Sebagai Pimpinan BAZNAS RI

Jakarta.Metro Sumut

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan dan menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masa bakti 2026–2031.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BAZNAS Periode 2026-2031 yang diserahkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Ruang Pelantikan Lantai 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Susunan Pimpinan BAZNAS periode 2026–2031 terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dari unsur masyarakat yaitu Dikdik Sodik Mudjahid, Zainut Tauhid Sa'adi, Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan, Syarifuddin, Idy Muzayyad, Mokhamad Mahdum, dan Neyla Saida Anwar. Sementara dari unsur pemerintah yaitu Abu Rokhmad, Agus Fatoni, dan Mochamad Agus Rofiudin.

Pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang mengelola zakat secara nasional. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diharapkan semakin profesional, transparan, dan akuntabel sehingga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Fatoni yang pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1998 dan menjadi Mahasiswa Teladan IIP tahun 1999, memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk sebagai kepala daerah. Ia dikenal sebagai pejabat dengan rekam jejak cukup lengkap. Ia pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur di sejumlah provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi, termasuk dinobatkan sebagai Pj. Gubernur Terbaik berdasarkan penilaian Kemendagri bersama Tempo Media Group pada 30 Agustus 2024. Ia meraih dua kategori sekaligus, yakni total kinerja terbaik dan kinerja terbaik bidang ekonomi daerah. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari BAZNAS sebagai gubernur yang berhasil mendukung program BAZNAS di Papua.

Selain itu, yang terbaru, Fatoni juga meraih penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year (ITAY) 2026, serta CNN Indonesia Awards 2024 kategori Most Inspiring Leader.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meraih penghargaan Best Social Engagement dan Leading Public Infrastructure Management pada 9 Agustus 2024. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Pin Emas dari Kapolri tahun 2023 dan 2024. (Puspen Kemendagri).

PT Prima Indonesia Logistik Sebarkan Nasi Kotak Dan Takjil Berbuka Puasa Kepada Masyarakat

Medan.Metro Sumut

PT Prima Indonesia Logistik adalah pelindo grup yang merupakan perusahaan penyedia jasa logistik terintegrasi, kembali menegaskan komitmen kepedulian sosialnya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Berbagi Tahun 2026. 

Aksi nyata menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, menejemen dan karyawan PT Prima Indonesia Logistik menyalurkan 100 paket nasi kotak dan takjil berbuka puasa kepada masyarakat di pinggir jalan Krakatau, Medan Timur (12/3).

Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dan turun ke jalan oleh menejemen, pegawai serta peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini sedang menjalankan program magang kerja di PT Prima Indonesia Logistik. Sasaran utama dari kegiatan ini merupakan pengemudi transportasi umum, pengemudi ojek online, serta warga prasejahtera yang masih beraktivitas di jalan menjelang waktu berbuka puasa.

Dipimpin langsung oleh Menejer SDM & Umum, Achmad Mega Perdana, dkk memulai kegiatan penyebaran nasi kotak dan takjil berbuka puasa dari pukul 16.00 WIB - Selesai. 

"Tujuan utama dari kegiatan bagi-bagi takjil ini adalah berbagi keberkahan di Bulan Suci Ramadhan ini. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan", ucap Mega 

Kepadatan masyarakat yang berlalu lalang pada jalan tersebut serta antusiasme masyarakat dalam menerimanya membuat 100 paket nasi kotak dan takjil berbuka puasa langsung habis dalam kurun waktu 1 (satu) jam.

"Syukur Alhamdulillah saya ucapkan atas pembagian nasi kotak dan takjil ini. Sekiranya nasi kotak dan takjil ini sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga di rumah. Terima Kasih Pelindo, Terima Kasih PT Prima Indonesia Logistik", ujar Eko salah satu pengemudi ojek online saat diwawancarai.

Program TJSL Pelindo merupakan program rutinitas pada setiap tahunnya. Di momen bulan suci Ramadhan ini merupakan waktu yang tepat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut. (Awi).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Berbagi Berkah Ramadan, PT Prima Indonesia Logistik Salurkan 250 Paket Sembako

Medan.Metro Sumut

Dalam rangka berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan serta memperkuat kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar, PT Prima Indonesia Logistik menyelenggarakan kegiatan pembagian paket sembako kepada pekerja, buruh dan warga sekitar yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Maret 2026 di Medan Belawan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pelindo Berbagi berkah Ramadan yang secara konsisten dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap warga sekitar yang membutuhkan.

Ichwal Fauzi Harahap selaku Plt. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik menilai program ini sangat penting diadakan agar membantu perekonomian warga sekitar. 

"Momen Ramadhan ini merupakan momen yang sangat baik untuk melaksanakan program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dari Pelindo. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, juga untuk beramal", ujar Ichwal selaku Plt. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik.

Pada kegiatan tersebut, PT Prima Indonesia Logistik menyalurkan sekitar 250 paket sembako kepada pekerja, buruh dan warga sekitar yang membutuhkan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Paket sembako berisi, Beras, Telur dan Bubuk Teh.

"Kegiatan pembagian sembako ini berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kehangatan. Semoga bermanfaat untuk keluarga di rumah", ujar Muhammad Rachwi Ritonga selaku Sekretaris Perusahaan PT Prima Indonesia Logistik

Jajaran manajemen serta karyawan PT Prima Indonesia Logistik turut hadir dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penyaluran sembako. Momentum Ramadhan dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan kerja.

Selain itu, kegiatan berbagi ini juga menjadi momentum bagi seluruh insan Pelindo untuk menumbuhkan nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat berbagi diharapkan tidak hanya hadir pada momen tertentu, tetapi dapat menjadi bagian dari budaya perusahaan dalam mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik. (Awi).

______________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Mendagri Tegaskan Pemda Harus Terlibat Dalam Pelindungan Anak dari Dampak Negatif Sistem Elektronik

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus terlibat dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif penggunaan sistem elektronik, khususnya media sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal kontribusi Pemda terhadap upaya pelindungan tersebut.

Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menilai implementasi kebijakan ini membutuhkan kerja keras banyak pihak, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk maupun pengguna internet terbanyak. “Oleh karena itu pelibatan pemerintah daerah itu adalah suatu keharusan,” jelasnya.

Sebagai pembina dan pengawas Pemda, Kemendagri mengawal agar program tersebut masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal itu mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga penganggaran dalam APBD.

“Daerah pun nanti kami kawal melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), ada Ditjen Bina Bangda, kemudian pada saat di APBD dijadikan barangnya, itu akan dikawal oleh Ditjen Keuangan Daerah,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran kepada Pemda sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan, daerah dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing, termasuk dengan menerbitkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah terkait program tersebut.

“Bisa menggunakan, katakanlah misalnya di Bali, dia menggunakan basis adat untuk pendidikan anak-anak, mencegah anak-anak menyalahgunakan sistem elektronik,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan mendorong peningkatan kapasitas aparatur daerah agar memahami isu pelindungan anak di ruang digital. Upaya ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian teknis terkait. “Sambil kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai … cara sesuai local wisdom masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendagri akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah. Pemda yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan penghargaan, termasuk kemungkinan pemberian dana insentif. Ia juga mengusulkan pembentukan indeks yang mengukur tingkat kepedulian daerah terhadap pelindungan anak dari dampak negatif sistem elektronik.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Puspen Kemendagri).

Lebih Dari Rp500 Miliar Tersalurkan Untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah penting yang kini berjalan adalah penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah kepada warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana.

Berdasarkan data Satgas PRR hingga 11 Maret 2026, bantuan perbaikan rumah yang telah tersalurkan mencapai 25.076 unit rumah rusak ringan dan rusak sedang di tiga provinsi terdampak dengan total nilai Rp528,76 miliar.

Di Provinsi Aceh bantuan telah menjangkau 12.856 unit rumah rusak ringan dan 9.065 unit rumah rusak sedang dengan total nilai Rp464,79 miliar. Sementara di Sumatera Utara bantuan telah disalurkan kepada 1.234 rumah rusak ringan dan 735 rumah rusak sedang dengan nilai Rp40,56 miliar. Adapun di Sumatera Barat bantuan diberikan kepada 811 rumah rusak ringan dan 375 rumah rusak sedang dengan total nilai Rp23,41 miliar.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan bantuan tersebut diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai dana stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka secara mandiri dan kembali menata kehidupan setelah bencana. Ia menjelaskan, penyintas yang rumahnya mengalami kerusakan ringan memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.

“Sedangkan untuk rumah yang rusak berat atau hilang disiapkan hunian sementara. Warga juga bisa tinggal di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal dan diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan,” kata Tito.

Menurut Tito, proses penyaluran bantuan dilakukan secara by name by address setelah melalui proses verifikasi oleh pemerintah daerah. Data penerima bantuan yang telah diverifikasi kemudian diserahkan kepada Satgas PRR melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diproses penyalurannya kepada masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses pendataan agar bantuan dapat segera diterima oleh warga yang berhak.

“Itulah yang saya minta teman-teman kepala daerah, para bupati dan wali kota, agar membuat satgas kecil untuk melakukan pendataan sehingga bantuan bisa segera disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di samping bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa pemulihan berlangsung. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial dan BPS, program bantuan jaminan hidup saat ini sedang diproses untuk 37 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan atau selama 90 hari.

Data yang telah tersinkronisasi menunjukkan terdapat 175.211 jiwa dari 47.686 kepala keluarga yang berhak menerima bantuan jaminan hidup dengan total anggaran mencapai Rp236,53 miliar.

Sebagian besar penerima berada di Provinsi Aceh dengan jumlah 110.714 jiwa dan nilai bantuan sekitar Rp149,46 miliar. Di Sumatera Utara bantuan menjangkau 51.301 jiwa dengan nilai sekitar Rp69,25 miliar, sementara di Sumatera Barat bantuan diberikan kepada 13.196 jiwa dengan nilai sekitar Rp17,81 miliar.

Proses penyaluran bantuan jaminan hidup tersebut telah mulai dilakukan sejak 14 Februari 2026 di sejumlah daerah terdampak, antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Padang Panjang.

Kombinasi antara bantuan perbaikan rumah dan bantuan jaminan hidup menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak kembali, tetapi juga memiliki dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan pascabencana. (Van).

Penutupan TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar, Wujud Sinergi TNI Dan Rakyat Bangun Desa

Blitar.Metro Sumut

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 0808/Blitar resmi ditutup melalui upacara yang digelar di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Rabu (11/3/2026). Penutupan ini menandai berakhirnya kegiatan bakti TNI bersama masyarakat selama kurang lebih satu bulan dengan tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa”. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hasil pembangunan fisik maupun non-fisik kepada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan masyarakat.

Dalam upacara penutupan, Danlanud Abd Saleh Malang Marsma TNI Reza R.R. Sastranegara, S.Sos., MAP., MNSS membacakan amanat Pangdam V/Brawijaya. Disampaikan bahwa program TMMD merupakan kegiatan terpadu lintas sektoral antara TNI, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya yang telah berjalan sejak tahun 1980. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan teritorial dalam rangka pemberdayaan pertahanan wilayah darat sekaligus membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain sasaran fisik seperti pembangunan jalan, Gorong-gorong, jembatan dan fasilitas umum, pada TMMD ke-127 juga dilaksanakan berbagai program tambahan unggulan TNI AD. Di antaranya pengembangan ketahanan pangan seluas 1 hektar, program TNI AD Manunggal Air Bersih (TMAB) sebanyak 5 titik, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 15 unit, pembangunan MCK sebanyak 15 unit,  serta pemberian 100 paket makanan tambahan bagi penderita stunting. Kegiatan lainnya juga meliputi penanaman pohon serta pembersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

Pangdam V/Brawijaya dalam amanatnya berharap seluruh hasil pembangunan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat hasil program TMMD agar dapat digunakan dalam jangka panjang serta menjadi tolok ukur keberhasilan program TMMD di masa mendatang.

Pada kesempatan tersebut Pangdam V/Brawijaya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, masyarakat serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD ke-127 Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Ia juga berpesan agar semangat kebersamaan, gotong royong serta kemanunggalan TNI dengan rakyat terus dipertahankan.

Sementara itu, Pabung Kodim 0808/Blitar Mayor Cke Supriyono saat ditemui menyampaikan bahwa TMMD merupakan program terpadu yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah terpencil atau tertinggal. Selain pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan sarana air bersih, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, kesehatan termasuk stunting, Posyandu serta bahaya narkoba. Usai upacara penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan hasil pembangunan berupa rabat jalan, RTLH, jambanisasi serta Jembatan Merah Putih. (Dim0808).

Presiden Wakafkan 70.000 Al-Qur'an Kepada Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

Jakarta.Metro Sumut

Presiden Prabowo Subianto mewakafkan sebanyak 70.000 Al-Qur'an kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Penyerahan wakaf Al Quran  tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, secara simbolis saat menemui langsung masyarakat terdampak.

Penyerahan bantuan ini dilakukan, salah satunya, saat Tito menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Tito menyerahkan wakaf Al-Qur'an dari Presiden kepada masyarakat terdampak sebanyak sekitar 5.620 mushaf. Al-Qur'an itu diberikan bersama perlengkapan ibadah lainnya, yakni mukena, sarung, dan sajadah.

“Ada Al-Qur'an wakaf dari Bapak Presiden yang jumlahnya 70 ribu, tapi hari ini kita bagikan 5 ribu di sini. Kemudian ada sajadah, ada sarung, ada mukena. Insyaallah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian,” ujar Tito.

Selain Banda Aceh, bantuan paket perlengkapan ibadah tersebut, termasuk Al-Qur'an dari Presiden, juga telah diberikan kepada masyarakat terdampak di sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Misalnya, Aceh Tamiang menerima 600 mushaf Al-Qur'an, Aceh Utara 300 mushaf, Aceh Timur 200 mushaf, Lhokseumawe 500 mushaf, Bireuen 100 mushaf, dan Pidie Jaya 750 mushaf.

Sisanya akan diberikan Tito kepada masyarakat di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidie, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Nagan Raya. Termasuk tambahan bantuan untuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, dan Pidie Jaya. Selain itu, bantuan juga akan diberikan kepada sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumbar maupun Sumut.

“Mohon diberikan kepada yang berhak,” jelasnya.

Selain perlengkapan ibadah, Tito juga memberikan kebutuhan lainnya seperti ribuan pakaian, selimut, serta perlengkapan sandang bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut di antaranya berasal dari pihak ketiga. (Satgas PRR).

Korban Jadi Tersangka Ibu Tiga Anak Didakwa KDRT terhadap Suami, Sidang Sherly Di PN Lubuk Pakam Berlanjut

Lubuk Pakam.Metro Sumut

Sidang perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan terdakwa Sherly (38), seorang ibu tiga anak, kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Selasa (10/3/2026).

Sherly didakwa melakukan KDRT terhadap suaminya, Roland (38), seorang pengusaha muda yang tinggal di Kompleks Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hiras Sitanggang sempat diwarnai sapaan kepada terdakwa sebelum persidangan dimulai.

“Bagaimana keadaanmu Sherly? Belum ditahan kamu kan? Jaga kesehatanmu ya,” ujar hakim di ruang sidang.

Eksepsi Ditolak, Sidang Dilanjutkan

Dalam agenda pembacaan putusan sela, majelis hakim menyatakan keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Jaksa penuntut umum dijadwalkan menghadirkan para saksi pada sidang berikutnya yang direncanakan berlangsung pada 7 April 2026.

Penasihat Hukum: “Korban Justru Jadi Terdakwa”

Usai persidangan, Ketua Tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Metro, Jonson David Sibarani, yang didampingi Togar Lubis, menyampaikan harapannya agar pengadilan dapat memberikan keadilan bagi kliennya.

“Kami menilai dalam perkara ini korban justru menjadi terdakwa, sementara pelaku terkesan menjadi korban,” ujar Jonson.

Ia juga berharap majelis hakim dan jaksa menyetujui permintaan untuk menggelar sidang di tempat kejadian perkara (TKP) guna memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi.

“Hari ini hakim dan jaksa menyetujui sidang di TKP, mudah-mudahan dengan adanya sidang TKP nanti dapat terungkap siapa yang sebenarnya korban atas kasus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Togar Lubis menilai kasus yang menimpa Sherly memiliki sejumlah kejanggalan. Ia menyoroti fenomena meningkatnya laporan KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang dilaporkan.

“Dulu umumnya laki-laki yang menjadi pesakitan dalam perkara KDRT. Sekarang justru perempuan yang sering dilaporkan. Sepertinya unit PPA bukan lagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi sudah menjadi Unit Perlindungan Pria dan Ayah,” ujarnya berseloroh sambil mengkritik kinerja aparat.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari peristiwa dugaan KDRT yang terjadi di kawasan Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, pada 5 April 2024.

Dalam laporan yang beredar, Sherly disebut mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Ia mengaku sempat dicekik, didorong hingga terjatuh dengan kaki membentur tangga, bahkan sempat disekap beberapa saat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri setelah kakaknya datang.

Namun dalam perkembangan kasus, Sherly justru ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dibuat oleh suaminya dengan dugaan tindak pidana KDRT.

Persidangan lanjutan pada April mendatang diperkirakan akan menjadi tahap penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut. (Hamnas/Git).