Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda Percepat Penanggulangan TBC

Bandung.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan angka kasus yang masih tinggi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

"Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak. Karena itu, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Pulihkan Konektivitas, Perbaikan Jalan Dan Jembatan Fungsional Jadi Fokus Satgas PRR

Jakarta.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan upaya pemulihan konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini difokuskan pada perbaikan jalan serta jembatan yang masih bersifat fungsional atau sementara.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemulihan infrastruktur dasar yang secara umum telah menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kini berangsur kembali normal.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan 2.277 ruas di antaranya telah kembali fungsional atau sekitar 90 persen.

Sementara itu pada jaringan jalan nasional, seluruh ruas yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah pulih.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga telah berlangsung secara luas di wilayah terdampak. Untuk desa-desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur kembali beroperasi.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.

“Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.

Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.

Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis, telah selesai dibangun di wilayah terdampak, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pemasangan. Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas yang masih berada di tenda pengungsian. Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi yang masih cukup besar.

Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit hunian sementara yang masih kurang agar target pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera tercapai.

“Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito. (Puspen Mendagri/Satgas PRR).

Percepatan Huntara Hingga Penyaluran DTH Jadi Strategi Kunci Satgas PRR Relokasi Pengungsi

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, memastikan akan terus meningkatkan okupansi hunian sementara (huntara) yang dibarengi dengan penyaluran dana tunggu hunian (DTH), untuk mengurangi pengungsi yang masih berada di tenda, akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 10 Maret, tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak sudah mencapai 14.725 unit dari total 18.697 unit yang akan dibangun dengan capaian persentase 78 persen.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak, terdiri dari sebanyak 12.926 unit sudah rampung dibangun, dari total 16.847 unit yang akan dibangun atau mencapai progres 76 persen.

Sementara di Sumut sebanyak 969 unit sudah rampung dibangun, dari total 1.020 yang akan dibangun atau mencapai progres 95 persen. Kemudian di Sumbar dari total 830 unit yang akan dibangun, telah seluruhnya rampung dibangun atau mencapai progres 100 persen.

Seraya meningkatkan okupansi huntara, Satgas PRR juga sudah bertahap membangun hunian tetap (huntap). Data Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera 9 Maret, merinci ada 1.463 unit yang sedang dalam progres pembangunan dari 36.669 unit yang akan dibangun, dan ada enam unit yang selesai dibangun.

Selain mempercepat pembangunan huntara unruk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di huntara. Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi. Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 6.846 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.763 penerima.

Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap dan penyaluran DTH berdampak siginifikan pada penurunan jumlah pengungsi di tenda. Data Satgas PRR 9 Maret, menunjukkan penurunan jumlah pengungsi di tenda yang signifikan di tiga provinsi. Dari semula 2.300 kepala keluarga (KK) pada 8 Maret, berkurang menjadi 1.872 KK atau berkurang 428 KK pada 9 Maret. Angka ini setara dengan 5.963 jiwa pengungsi di tenda.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran menegaskan pihaknya akan terus menurunkan jumlah pengungsi di tenda sebelum Idulfitri 2026. Tahapan skema rehabilitasi dan rekontruksi untuk menurunkan jumlah pengungusi akan terus dilakukan, mulai dari meningkatkan okupansi huntara, penyaluran DTH dan pembersihan lumpur.

"(Pengungsi di tenda) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026). (Puspen Mendagri/Satgas PRR).

Diduga Dapat Restu, Judi Tembak Ikan Milik Inisial A Di Brandan Timur Bebas Beroperasi Saat Bulan Ramadhan

Langkat.Metro Sumut

Ditengah suasana Bulan Suci Ramadhan 1447 H (2026 M), praktek perjudian ilegal jenis tembak ikan bebas beroperasi di Jalan Sutomo, Terminal Lama, Kelurahan Berandan Timur, Kecamatan Babalan, Langkat, membuat masyarakat resah. Selasa (10/03/2026).

Semenjak adanya aktivitas perjudian tersebut, sangat di khawatirkan warga, tingkat kejahatan semakin tinggi dan menggangu ketenangan warga.

Informasi yang beredar, Dugaan kuat Polres Langkat dan Polsek Pangkalan Brandan telah memberikan restu kepada para pengelola judi, sehingga mereka berani menjalankan aktivitas ilegalnya tanpa hambatan.

Salah satu tokoh masyarakat Berandan Timur Edy mengatakan judi tembak ikan yang berlokasi di jalan Sutomo terminal lama tersebut berkedok bilyard untuk mengelabuhi masyarakat dan penegak perda," Lihat saja, di bulan Ramadhan seperti ini bukannya tutup, kegiatan judi tembak ikan di sana malah beroperasi bebas. Bahkan, hingga larut malam dan sangat mengganggu istirahat warga sekitar " Katanya.

Lanjut Edy, selama aktivitas judi tembak ikan di lingkungan Brandan Timur bebas beroperasi, kejahatan pencurian meningkat," Kami berharap pak Camat dan Pak Lurah bisa secepatnya menutup praktek judi itu " Ucapnya.

Sementara Ustadz Hermansyah salah satu tokoh agama setempat berharap, Praktek judi tembak ikan tersebut harus di tutup," Harus ditutup, karena tidak menghormati umat yang sedang berpuasa dan ibadah tarawih " Harapnya.

Kebungkaman aparat penegakan hukum di wilayah tersebut, langsung menimbulkan asumsi negatif di kalangan masyarakat, yang menduga telah menerima uang suap dari pengelola judi tembak ikan.

Masyarakat berharap semoga keluhan mereka di dengar oleh Kapolda Sumatera Utara Yaitu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto,untuk menindak tegas Perjudian di Jalan Sutomo, Terminal Lama, Kelurahan Berandan Timur, Kecamatan Babalan, Langkat, yang masih beroperasi pada Bulan Suci Ramadhan.

Dari pantauan media ini dilokasi, aktivitas perjudian masih bebas beroperasi di bulan Ramdhan, seakan kebal hukum diduga pemilik judi tembak ikan berinisial A, orang yang dikenal sebagai “Mafia” dari etnis Tionghoa yang dianggap memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. (Rah).

Wujudkan Kemandirian Fiskal, Mendagri Dorong Inovasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Tanjungpinang.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong inovasi digitalisasi pada sistem pembayaran pajak daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal. Ia menjelaskan, sistem pembayaran ini nantinya akan terintegrasi secara online yang menyerupai cara kerja QRIS milik Bank Indonesia (BI).

"Kalau yang nasionalnya, saya udah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem yang seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda," jelasnya.

Dalam upaya peningkatan PAD, Mendagri menekankan untuk tidak menambah beban pajak baru kepada rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat selaku konsumen telah membayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak pengusaha selaku kolektor.

"Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?" ungkapnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu (8/3/2026).

Oleh karena itu, melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara online, Mendagri berharap uang pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha terlebih dahulu. Ia meyakini inovasi ini tidak hanya akan mencegah kebocoran anggaran, tetapi juga mampu menambah PAD secara signifikan.

Mendagri pun mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu mencapai kemandirian fiskal dengan PAD yang ditopang dari sektor hospitality pariwisata seperti hotel dan restoran. Menurutnya, hal ini membuat Kabupaten Badung tidak lagi goyah meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melihat potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan ini dinilai memiliki industri hospitality yang kuat dan sangat potensial menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu (digitalisasi pembayaran pajak), nasional atau inisiatif daerah sendiri, silakan. Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat, sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal," pungkas Mendagri.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Menjelang Penutupan TMMD Ke 127, Dan SSK Satgas Lakukan Pengecekan RTLH Rumah Bu Muntiani

Blitar.Metro Sumut

Menjelang penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) Satgas TMMD ke 127 Kodim 0808/Blitar Kapten Inf Hendri melaksanakan pengecekan terhadap pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bu Muntiani di Desa Krisik Kecamatan Gandusari, Selasa (10/3/2026).

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan telah selesai dengan baik serta sesuai dengan rencana. Dalam kegiatan tersebut, Dan SSK Kapten Inf Hendri bersama anggota Satgas TMMD ke 127 meninjau langsung kondisi rumah mulai dari bagian atap, dinding, lantai hingga fasilitas penunjang lainnya.

Berdasarkan hasil pengecekan, pembangunan RTLH milik Bu Muntiani telah selesai 100 persen dan kini telah menjadi rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Dan SSK Satgas TMMD Kapten Inf Hendri menyampaikan bahwa program RTLH merupakan salah satu sasaran fisik TMMD yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

“Menjelang penutupan TMMD, kami memastikan seluruh sasaran fisik, termasuk pembangunan RTLH milik Bu Muntiani, telah selesai dengan baik sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh pemilik rumah,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan rumah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kenyamanan bagi Bu Muntiani dan keluarganya, sekaligus menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui program TMMD. (Dim0808).

Menjelang Penutupan TMMD Ke 127, Dan SSK Satgas Lakukan Pengecekan Jembatan Merah Putih Rampung 100 Persen

Blitar.Metro Sumut

Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) Satgas TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar Kapten Inf Hendri melaksanakan pengecekan langsung terhadap pembangunan Jembatan Merah Putih di Desa Krisik yang telah selesai dikerjakan 100 persen. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kualitas serta kesiapan jembatan sebelum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, Selasa (10/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dan SSK Kapten Inf Hendri bersama anggota Satgas TMMD meninjau seluruh bagian jembatan, mulai dari konstruksi utama, lantai jembatan, hingga pagar pengaman yang telah selesai dilakukan pengecatan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih telah rampung sesuai dengan rencana dan siap digunakan oleh warga.

Dan SSK Satgas TMMD menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan salah satu sasaran fisik dalam program TMMD yang bertujuan untuk mempermudah akses transportasi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi warga.

“Alhamdulillah, pembangunan Jembatan Merah Putih telah selesai 100 persen. Kami melakukan pengecekan untuk memastikan semua pekerjaan sudah sesuai dan aman digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut, diharapkan mobilitas warga Desa Krisik dan sekitarnya menjadi lebih lancar, terutama dalam menunjang kegiatan pertanian, pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Program TMMD sendiri merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dim0808).

Tutup Kepri Ramadan Fair 2026, Mendagri Tekankan Pentingnya Penguatan UMKM Dan Potensi Pasar Halal

Tanjungpinang.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan pasar produk halal bagi perekonomian daerah. Menurutnya, penguatan kedua sektor tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.

"Nah, jadi UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil," ujarnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (8/3/2026).

Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53 persen pada tahun 2021, setelah sempat berada di level 0,68 persen pada masa pandemi tahun 2020. Ia menjelaskan, keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut ditopang oleh sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kerajinan tangan yang sangat beragam dan termasuk yang terbesar di dunia. Potensi tersebut perlu terus dimaksimalkan. Menurutnya, produk kerajinan lokal tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai benda biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung peluang pasar produk halal. Ia mengungkapkan bahwa produsen produk halal terbesar di dunia saat ini justru didominasi oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Tiongkok dan Brasil. Menurutnya, Indonesia harus mampu bersaing dan mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya menjadi konsumen.

"Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market yang diserbu oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka memproduksi [produk halal]. Nah, kenapa enggak kita sendiri menguasai? Kira-kira seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai tujuan ekspor produk daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89 persen secara year-on-year (y-o-y) pada Triwulan IV Tahun 2025. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,39 persen.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi antara kawasan maju dengan wilayah kepulauan terluar. Dalam konteks itu, ia pun mengapresiasi terobosan Bank Indonesia melalui sistem pembayaran QRIS.

Menurutnya, sistem digital tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan merancang sistem daring yang memungkinkan pajak konsumen dari hotel dan restoran langsung masuk ke kas daerah tanpa membebani masyarakat.

"Kami juga sedang membuat program agar bisa online. Jadi, begitu orang datang ke restoran dan membayar pajak, uangnya langsung masuk ke Dispenda," ujarnya.

Terakhir, Mendagri berharap penyelenggaraan Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat terus dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah interaksi dan perputaran ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Bisa membuat kegembiraan masyarakat, daya tarik dari luar (daerah) yang datang ke sini. Saya tentu berharap adanya kegiatan ini dapat terus dilanjutkan," pungkasnya.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Sembari Menanti Buka Puasa, Satgas TMMD 127 Kodim Blitar Bantu Bersihkan Rumah Warga

Blitar.Metro Sumut

Semangat pengabdian personel TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-127 Kodim 0808/Blitar tidak surut meski sedang menjalankan ibadah puasa. Di sela-sela waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit, sejumlah personel Satgas yang dipimpin Pelda Fendri dari TNI AL Lanal Malang berinisiatif membantu membersihkan rumah salah satu warga di lokasi sasaran TMMD Desa Krisik Kecamatan Gandusari, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian spontan sekaligus upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Setelah menyelesaikan pekerjaan fisik utama di lapangan, para personel memanfaatkan waktu menjelang berbuka puasa untuk membantu warga yang membutuhkan.

Pelda Fendri menjelaskan bahwa kegiatan bersih-bersih tersebut dilakukan secara sukarela sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di sekitar lokasi TMMD. Menurutnya, kebersamaan dengan warga merupakan bagian penting dari keberhasilan program TMMD.

“Kami ingin kehadiran kami di sini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kenyamanan warga dalam kehidupan sehari-hari. Sambil menunggu azan Magrib, kami bantu menyapu halaman, merapikan perabotan, dan membersihkan bagian dalam rumah warga,” ujar Pelda Fendri.

Sementara itu, pemilik rumah mengaku sangat terbantu dengan kehadiran para personel Satgas TMMD. Ia merasa terharu melihat kepedulian para prajurit yang tetap meluangkan waktu membantu warga meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui kegiatan sederhana ini, kedekatan antara TNI dan masyarakat diharapkan semakin kuat serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah kehidupan desa. (Dim0808).

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Standby Di Wilayah Masing-Masing Seminggu Sebelum dan Sesudah Lebaran

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dan siaga di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Instruksi  tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

"Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan," jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Mendagri menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah antara lain, pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Mendagri menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/ penjadwalan ulang agenda kegiatan,” terangnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Kabinet. (Puspen Kemendagri).

PT Jatim Bantah Memiliki Galian C, Sebut Milik PT Agri Sentosa Gandadigo

Rokan Hilir.Metro Sumut

PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) memberikan klarifikasi dan membantah keras atas pemberitaan disalah satu media Online berjudul "Diduga Galian C PT Jatim Tanpa Izin, APH Agar Ditindak".

"Kami pastikan itu berita hoax, tak benar itu, PT Jatim Jaya Perkasa tidak pernah memiliki Galian C," Kata SSL Mamanager PT JJP, Romaito Hasibuan kepada Wartawan, Senin (9/3/2026) pagi sekitar pukul 09.44 WIB melalui sambungan telepon selulernya.

SSL Manager PT Jatimjaya Perkasa mengatakan, Galian C yang berada di Jalan Kelompok Tani, RT 23, RW 10, Dusun Banja Tongah, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan milik PT Agri Sentosa Gandadigo (ASG).

"Galian C itu milik PT Agri Sentosa Gandadigo, tanah urug itu memang perusahan kita (PT Jatimjaya Perkasa red) yang membeli," ujarnya.

Terkait perizinan, Romaito Hasibuan mengatakan, Galian C milik PT ASG memiliki izin penambangan batuan jenis terpadu untuk komoditas tanah urug dengan nomor 89 Tahun 2022, dan telah mendapatkan izin perpanjangan yang telah dikeluarkan langsung oleh Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menurut Romaito Hasibuan, Tanah Urug dibeli perusahaan PT Jatimjaya Perkasa untuk keperluan di lingkungan perkebunan PT Jatim Jaya Perkasa dan Pengerasan beberapa ruas jalan Masyarakat, dan berdasarkan kontrak kerja Galian C PT.ASG memiliki legalitas perizinan yang jelas dan taat membayar Pajak.

"Sekali lagi kami tegaskan, bahwa Galian C itu bukan milik PT Jatim, tapi milik PT Agri Sentosa Gandadigo, jadi pemberitaan disalah satu media onlen itu tak benar alias hoax," pungkasnya. (Zul).

Berlangsung Meriah, Mendagri Tito Resmi Tutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026

Banda Aceh.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026. Penutupan tersebut berlangsung meriah di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Dalam sambutannya, Mendagri mengaku gembira karena dapat berkumpul di masjid kebanggaan masyarakat Aceh itu dalam suasana bulan Ramadan. Terlebih, pada momentum Nuzulul Quran, yakni turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat tampak antusias.

"Jadi ini merupakan kebanggaan kita berkumpul bersama di sini. Kebahagiaan tersendiri," ujar Mendagri.

Mendagri meyakini, amanah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskannya sebagai Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera merupakan takdir Tuhan yang perlu dijalankan dengan baik. Sejak pertama kali memperoleh penugasan dari Presiden, Mendagri Tito langsung tancap gas dalam mendorong pemulihan pascabencana Sumatera. Ia juga memastikan Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap upaya pemulihan pascabencana, khususnya di Provinsi Aceh.

Ia bersyukur, saat ini progres pemulihan pascabencana berlangsung positif. Setidaknya infrastruktur jalan nasional telah berangsur normal, ekonomi mulai pulih, serta listrik telah berfungsi dengan baik. Ia memastikan pemerintah akan bekerja keras mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.

"Semua akan kita kerjakan sampai tuntas insyaallah," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menyalurkan bantuan secara bertahap kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan dan peran aktif dari tokoh masyarakat sehingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal.

"Mohon dukungan dari semua pihak, DPR, tokoh-tokoh masyarakat agar kami diberikan kekuatan bersama-sama untuk memulihkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Supaya segera cepat pulih, sempurna, bahkan lebih baik," tandasnya.

Usai menyampaikan sambutan tersebut, Mendagri Tito bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf diperkenankan memukul beduk sebagai tanda dimulainya buka puasa. Selanjutnya, Mendagri juga menyerahkan bantuan 5.000 paket perlengkapan ibadah. Masyarakat tampak antusias memadati pelataran Masjid Raya Baiturrahman untuk melaksanakan buka puasa bersama.

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Faisal Ali, Rais Syuriah PWNU Aceh Muhammad Nuruzzahri, Imam Besar Masjid Raya Tengku Haji Muhammad Ali, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Mendagri Dan Mensos Serahkan Bansos Tahap Pertama Hampir Rp900 Miliar Kepada Masyarakat Terdampak Bencana

Banda Aceh.Metro Sumut

Pemerintah menyerahkan bantuan sosial (bansos) tahap pertama kepada masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama mencapai Rp878.681.800.000. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, BIH dan BSSE diberikan kepada 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp203.658.000.000 dan BSSE sebesar Rp339.430.000.000. Dengan demikian, total bantuan pada komponen ini mencapai Rp543.088.000.000.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Jadup kepada 248.588 Penerima Manfaat (PM) dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total anggaran Jadup mencapai Rp335.593.800.000. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Nanti ada gelombang [pemberian bantuan] berikutnya,” ujar Mendagri saat menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Sebelumnya, Mendagri juga menekankan terkait bantuan tersebut pada acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM. Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000, sehingga totalnya Rp280.680.000.000. Sementara Jadup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan total anggaran Rp170.085.150.000.

“400 miliar di antaranya adalah di Aceh, separuhnya 241 miliar itu di Pidie Jaya,” ujarnya.

Sementara itu, bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Provinsi Sumut mencapai Rp82.809.950.000. Bantuan tersebut terdiri dari BIH sebesar Rp11.028.000.000 dan BSSE sebesar Rp18.380.000.000 yang diberikan kepada 3.676 KPM, dengan total Rp29.408.000.000. Selain itu, Jadup diberikan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total Rp53.401.950.000.

Adapun di Provinsi Sumbar, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp43.440.100.000. BIH sebesar Rp10.617.000.000 dan BSSE sebesar Rp17.695.000.000 diberikan kepada 3.539 KPM, dengan total Rp28.312.000.000. Sementara itu, Jadup diberikan kepada 11.206 penerima manfaat dengan total anggaran Rp15.128.100.000.

Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak. Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah diverifikasi. (Satgas PRR).

Bazar Ramadhan Kodim Bojonegoro Di Sumodikaran Ludes Diserbu Warga

Bojonegoro.Metro Sumut

Semarak Ramadhan 1447 Hijriah di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Bojonegoro, terasa begitu hangat. Apalagi ditambah oleh Kodim 0813 Bojonegoro, yang bekerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menggelar bazar murah dan pembagian takjil gratis.

Bazar Ramadhan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok ini, menjadi magnet bagi masyarakat setempat. Salah satu item yang paling cepat habis adalah minyak goreng kemasan 2 liter, yang terjual habis kurang dari satu jam sejak dibuka.

Dikonfirmasi, Jum'at (6/3/2026), Komandan Koramil (Danramil) 0813-05/Dander, Kapten Cku Parjan, yang turun langsung kelokasi, menyampaikan bahwa antusiasme warga desa Sumodikaran dan sekitarnya sangat tinggi. 

“Warga Sumodikaran sangat antusias mendatangi gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tidak sampai satu jam, semua stok minyak goreng habis terjual,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut, kata Danramil, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kami berharap bazar murah ini dapat sedikit meringankan kebutuhan pokok warga di bulan suci Ramadhan. Semoga kegiatan seperti ini terus dapat hadir di tengah masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan warga,” pungkas Kapten Cku Parjan. (Pen).