Perusahaan Tambang Emas Ini Tantang Pemkab Tapsel ke Pengadilan

Medan.Metro Sumut

Gus Irawan Pasaribu membidangi energi dan lingkungan hidup akan memanggil pengelola perusahaan tambang emas Tapsel Agincourt Resources terkait perselisihan pajak dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel).

Hal itu diungkapkan Gus kepada wartawan di Medan, Minggu (14/8/2016) malam, sebelum bertolak ke Jakarta setelah melakukan reses. Dalam reses di Kabupaten Tapsel kali ini, Gus sempat bertemu dengan Wakil Bupati Tapsel sesaat sebelum berangkat ke Jakarta menghadiri sidang perselisihan pajak antara Pemkab Tapsel dan Agincourt Resources.

Kemudian, terungkap kalau saat ini Agincourt Resources yang merupakan pengelola perusahaan tambang emas di Batang Toru menggugat Pemkab Tapsel terkait perselisihan pajak,” Jadi kan informasi yang saya dapatkan, Pemkab Tapsel menyuruh Agincourt membayar pajak Air Permukaan Umum (APU). Jumlahnya saya tidak tahu persis. Namun tujuan penarikan APU dari Agincourt ini, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah “ Kata Gus.

Di situ, menurut Gus, sebenarnya tidak ada kepentingan individu. “Pemkab hanya ingin tambang di daerah itu melunasi kewajibannya kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi kemudian perusahaan ini malah mengajukan perselisihan ini ke peradilan sengketa pajak,” jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini berharap, seharusnya perusahaan tambang emas terbesar di Sumut itu, menunjukkan apa manfaat yang mereka berikan kepada daerah,” Saya sudah lihat perusahaan tambang lain. Mereka membangun daerah dengan sangat baik. Dana kompensasi dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) dimanfaatkan untuk infrastruktur dan pembangunan “ Terangnya.

“Ini yang saya tangkap sebenarnya. Bukan persoalan individu-individu. Karena siapa pun yang tinggal di Tapsel harus berkontribusi membangun daerahnya. Kalau misalnya ada ketidakcocokan harus duduk dibicarakan. Jika sudah menggunakan jalur hukum akan panjang persoalannya,” katanya.

Gus mengatakan, Agincourt Resources harusnya duduk bersama Pemkab Tapsel membicarakan hal tersebut. “Bukan langsung mengajukan perselisihan pajak ke pengadilan,” ucapnya.

Menurut Gus, Tapsel itu merupakan kampung halaman dan salah satu daerah asal pemilihan dia untuk duduk di DPR-RI.

“Itu kampung saya juga. Dengan adanya Agincourt di situ, apa sebenarnya manfaat buat masyarakat setempat. Saya melihat di kawasan Batang Toru dan Muara Batang Toru masih banyak masyarakat bertanya apa manfaat tambang buat mereka,” pintanya.

Gus pun menegaskan akan memanggil langsung perusahaan tersebut lewat komisi yang dia bidangi,” Saya juga di lingkungan hidup kan. Selain tentang perselisihan pajak mereka dengan Pemkab Tapsel, tentu dari sisi lingkungan juga banyak yang perlu dijelaskan “ tegasnya.

Gus menyatakan berbagai hal yang berhubungan dengan tambang dan masyarakat patut digali lebih dalam,” Kita tidak ingin mereka hanya datang mengambil emas kemudian efek lingkungannya tak dipikirkan. Niat baik mereka untuk bisa membantu pendapatan asli daerah Tapsel pun perlu dipertanyakan “ Ungkap Gus.

Sebagai perusahaan yang berlokasi di Tapsel, sambung Gus, sudah seharusnya Agincourt Resources mendukung kebijakan Pemkab. Kemudian memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar,” Seperti yang saya jelaskan tadi. Saya sudah berkunjung ke beberapa perusahaan tambang. Tapi kondisi daerah di sekitarnya diperhatikan dengan sangat baik “ Ketusnya.

Namun, kata Gus, walaupun misalnya perusahaan mengklaim tidak merugikan daerah tempat mereka beroperasi tapi tidak tertutup peluang banyaknya sisi negatif muncul.

“Inti pemikiran saya begini. Perusahaan tambang dimana pun berada pasti berdampak ke lingkungan dan kemasyarakat. Tinggal bagaimana menyiasatinya agar dampak itu diminimalisir. Mana ada perusahaan tambang yang tak berdampak di wilayah lingkungannya beroperasi,” katanya.

Selain itu, lanjut Gus, harus diantisipasi jika banyak masyarakat yang tidak puas sebab akan menjadi pemicu masalah sosial.

“Kita tak mau ada kericuhan dan aksi sosial bermunculan di Tapsel hanya karena ketidakpuasan masyarakat terhadap Agincourt,” pungkasnya.(San).