Bertemu Presiden Nguyen Xuan Phuc, Puan Harap Kesepakatan Batas ZEE Pererat Hubungan RI-Vietnam

Jakarta.Metro Sumut

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Gedung DPR. Sejumlah isu turut dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, termasuk mengenai garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam yang baru saja disepakati.

Pertemuan antara Puan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc digelar di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Dalam bilateral meeting ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Gilang Dhielafararez, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdy, dan Sekjen DPR Indra Iskandar.

Sementara itu Presiden Nguyen Xuan Phuc membawa sejumlah menteri jajarannya beserta Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong. Saat tiba di Gedung  Nusantara, Presiden Vietnam lalu menuliskan testimoni di buku tamu. Sesi foto Presiden Nguyen Xuan Phuc dan delegasi Vietnam bersama Puan serta perwakilan DPR dilakukan setelahnya.

“Saya ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Sosialis Vietnam di gedung DPR RI. Pembangunan Gedung DPR digagas oleh Presiden pertama RI bapak Ir. Sukarno pada tahun 1965. Gedung ini mencerminkan adanya kepakan sayap burung yang akan terbang,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menceritakan sejarah pembangunan Gedung Kura-kura DPR. Menurut Puan, Gedung DPR dibangun untuk penyelenggaraan CONEFO (Conference of New Emerging Forces) sebagai kekuatan baru negara-negara berkembang yang menentang negara-negara besar (old-established forces) ketika itu. 

“Vietnam Utara, saat itu, juga merupakan bagian dari CONEFO. Maka kunjungan di gedung DPR ini saya harapkan dapat menjadi pendorong untuk mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam, termasuk kerja sama antar Parlemen,” ucapnya.

Puan menambahkan, hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang terjalin sejak tahun 1955 terus berkembang pesat. Hubungan baik Indonesia-Vietnam disebut telah berkembang sejak awal kemerdekaan di mana hal tersebut terlihat dari kedekatan hubungan antara bapak bangsa kedua negara, yakni Presiden pertama RI Sukarno dengan Presiden Vietnam saat itu, Ho Chi Minh.

“Keduanya memililiki hubungan bersahabat, memiliki kesamaan visi dan ideologi, dan pandangan tentang nasionalisme, dan anti imperialisme, dan menekankan pada perjuangan masyarakat kecil. Masing-masing berhasil menentang penjajahan di Indonesia dan Vietnam,” tutur Puan.

“Saya mendengar Presiden Sukarno memanggil beliau dengan sebutan ‘Paman Ho’, dan mengagumi penampilan sederhana Paman Ho, yang berpakaian seperti rakyat biasa Vietnam,” imbuhnya.

Puan juga kembali mengingatkan soal Presiden Sukarno dan Presiden Ho Chi Minh yang beberapa kali melakukan saling kunjung selama keduanya menjadi pemimpin negara. Bahkan saat berkunjung tahun 1959, Bung Karno mendapat sambutan meriah dari rakyat Vietnam.

“Hubungan erat antar pendiri negara di masa lalu tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan hubungan bilateral saat ini, dan di masa depan,” ungkap Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan pun memberi apresiasi atas selesainya perundingan terkait garis batas ZEE Indonesia-Vietnam. Kesepakatan soal batas ZEE ini menjadi salah satu hasil pertemuan Presiden Nguyen Xuan Phuc dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi. Perundingan soal garis batas ZEE Indonesia-Vietnam sebelumnya sudah berlangsung selama 12 tahun.

“Atas penyelesaian perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif pada kunjungan bapak Presiden Vietnam, saya menyambut baik hal ini. Saya berharap dengan selesainya perundingan ini dapat menjadi momentum untuk lebih mempererat hubungan kedua negara,” papar Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu menekankan pentingnya kerja sama multilateral mengingat dunia saat ini tengah mengalami crisis mode sejak pandemi Covid-19 melanda tahun 2020. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Puan mendorong peningkatan kerja sama internasional, termasuk kerja sama bilateral antar negara termasuk Indonesia-Vietnam.

“Kedua negara dapat memperkuat kerja sama bilateral untuk berkontribusi bagi upaya mengatasi tantangan bagi stabilitas dunia dan pertumbuhan ekonomi global,” urainya.

Tak hanya itu, kerja sama parlemen Indonesia dan Vietnam juga diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Menurut Puan, kerja sama antar parlemen dapat memberi nilai tambah bagi Kemitraan Strategis kedua negara.

“Kerja sama antara parlemen akan menambah solid kerja sama bilateral kedua negara, khususnya dalam mempromosikan nilai demokrasi dan governance di kawasan,” katanya.

Pertemuan Puan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc juga turut membahas penguatan kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia-Vietnam mengingat Vietnam merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-9 di dunia, dan ke-4 di ASEAN.

“Di tengah terdisrupsinya rantai pasok global (global supply chain), maka kita perlu menangkap peluang bagi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara,” ucap Puan.

 

“Saya juga mendorong upaya memperkuat kerja sama sektor manufaktur, industrialisasi, kelautan dan perikanan, serta ekonomi digital,” lanjutnya.

Selain hubungan perdagangan dan transportasi, kerja sama dalam sektor pariwisata dinilai dapat terus semakin ditingkatkan. Puan mengatakan, sektor pariwisata merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi di masa paska pandemi Covid-19.

“Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki berbagai destinasi unggulan bagi wisatawan Vietnam. Tentunya saya berharap akan adanya peningkatan wisatawan dari Vietnam di masa mendatang,” ucap peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu. 

Di sisi lain, Puan mengapresiasi atas kesamaan pandangan Vietnam dengan Indonesia akan pentingnya Indo-Pasifik yang damai, aman, stabil, dan Inklusif sebagaimana diuraikan dalam ASEAN Outlook terkait Indo-Pasifik. Menurutnya, kerja sama maritim yang menjadi bagian dari ASEAN Outlook terkait Indo-Pacific sangat penting untuk mencapai keamanan kawasan.

“Sesuai dengan ASEAN Outlook tersebut, kerja sama dapat mencakup mempromosikan antara lain keselamatan dan keamanan maritim, dan menangani kejahatan transnasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan harapan terhadap dukungan Vietnam atas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. DPR RI pun tahun depan akan memimpin ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

“Melalui pertemuan ini, saya harapkan dukungan Bapak Presiden Vietnam bagi keketuaan Indonesia di ASEAN dan juga AIPA,” harap Puan.

“Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA diharapkan dapat membantu menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, dan berkontribusi mengatasi berbagai tantangan global,” imbuhnya.

Pertemuan Puan dan Presiden Nguyen Xuan Phuc berlangsung dalam suasana yang hangat. Pada momen tersebut, Presiden Nguyen Xuan Phuc mengundang Puan dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berkunjung ke Vietnam.

“Ibu Megawati ternyata juga teman dekat Presiden Vietnam. Karenanya saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi bahwa kedatangan beliau suatu hal yang sangat bermanfaat untuk DPR RI dan bagi kedua negara,” ungkap Puan kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc.

Kepada Puan, Presiden Vietnam menyampaikan berbagai harapannya dalam upaya mempererat hubungan kedua negara. Mulai dari peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pariwisata, maritim, hingga posisi Indonesia dalam memperkuat perdamaian di kawasan ASEAN.

“Beliau menyatakan bagaimana agar kita sama-sama menjaga kawasan yang ada di ASEAN untuk selalu bisa damai, sejahtera, dan tidak terganggu dengan apapun " Tutup Puan. (Gie). 

Apel Gelar Pasukan, Kapolri Pastikan Seluruh Pihak Siap Amankan Nataru

Jakarta.Metro Sumut

Pemerintah, TNI, Polri dan stakeholder terkait lainnya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 terkait pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022. 

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, seluruh personel TNI-Polri dan pihak terkait lainnya siap memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. 

"Hari ini kita melaksanakan Apel Gelar pasukan gabungan dari TNI, Polri dan seluruh stakeholder yang terkait untuk memastikan bahwa personel siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan juga tentunya kesiapan dari sarana prasarana ataupun alutsista," kata Sigit. 

Apel gelar pasukan ini sendiri, dikatakan Sigit merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kepada TNI, Polri dan jajarannya untuk memastikan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman tanpa ada gangguan. 

Dalam mengamankan Nataru, Sigit mengungkapkan bahwa, sebanyak 166.322 personel gabungan diterjunkan guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia berjalan aman dan kondusif. 

Ratusan ribu personel tersebut, kata Sigit akan dikerahkan ke dalam pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu di seluruh Indonesia, demi semakin memantapkan situasi yang aman, damai dan kondusif sepanjang perayaan Natal dan Tahun Baru. 

"Dan tentunya ini adalah personel gabungan. Kemudian juga terbagi di dalam pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Sehingga kemudian kita harapkan bahwa seluruh pos yang tergelar tersebut betul-betul bisa memberikan rasa aman dan nyaman," ujar Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster. Mengingat, sampai saat ini masih berlangsung Pandemi Covid-19. Dalam Operasi Lilin 2022, disiapkan juga gerai-gerai vaksinasi untuk warga yang hendak melakukan vaksinasi booster.

"Kemudian juga tentunya karena Covid-19, walaupun sudah masuk ke PPKM level I, namun dengan adanya varian baru selain mengimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi boster kita tetap mempersiapkan gerai-gerai vaksin," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menekankan, dalam melakukan pengamanan di tempat ibadah Natal atau Gereja, pihak aparat melakukan sinergitas dengan Banser NU dan Kokam Muhammadiyah. 

"Serta seluruh Ormas atau OKP yang ada di wilayah masing-masing dan ini menunjukan  solidaritas dan sinergitas yang ada di Indonesia," tutur Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit juga telah menginstruksikan kepada jajaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk melakukan pencegahan dan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya potensi teror ketika kegiatan Natal dan Tahun Baru berlangsung. 

"Sehingga seluruh rangkaian pengamanan tempat ibadah, dan kegiatan memasuki Tahun Baru 2023 seluruh masyarakat betul-betul bisa aman dari ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan," ungkap Sigit. 

Demi semakin menciptakan rasa aman bagi warga, Sigit mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa melaporkan kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pihak RT, saat hendak meninggalkan rumahnya ketika merayakan momentum libur akhir tahun. 

"Sehingga kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan patroli untuk mengantisipasi jangan sampai, karena rumahnya ditinggal dalam waktu yang lama kemudian terjadi masalah keamanan, jadi silahkan dilaporkan dan kita akan jadikan itu menjadi rute patroli kita," tegas Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut, pihaknya mengerahkan 20 ribu prajurit dari tiga matra TNI demi mengamankan Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. 

"Tentunya disamping kita membekalkan personel pengamanan juga kita siapkan alat tempur material alutsista, diantaranya tiga kapal rumah sakit kita stand by kan untuk antisipasi dalam pelaksanaan Nataru ini " Tutup Yudo. (Nino). 

Forkara Aceh Utara Perekrutan PPK Dan PPS Gampong Yang Dilakukan Oleh KIP Aceh Utara Sudah sesuai UU

Aceh Utara.Metro Sumut

Menurut amatan kami dari forum keurani Aceh Utara (FORKARA) Ridwan, S.Kom tentang permasalahan yang beredar di media sosial, KIP Aceh Utara telah melakukan perekrutan PPK dan PPS sudah sesuai dengan peraturan PKPU NO 8 TAHUN 2022.

Ridwan juga mengatakan mengenai sekdes atau bendes yang lolos seleksi PPK dan PPS dalam beberapa hari ini akan ikut seleksi PPS, Didalam aturan tersebut tidak ada permasalah aparatur desa untuk mengikuti sebagai penyelenggara pemilu dan didalam aturan desa juga tidak di permasahkan aparatur desa untuk menjadi penyelenggara pemilu. Kamis (22/12/2022). 

Ridwan juga Menjelaskan aparatur desa tidak boleh rangkap jabatan Selama tidak meninggalkan tugasnya di aparatur dan yang dapat menilai aparatur tersebut hanyalah gechik untuk menilainya.Sesuai dengan UU PKPU No 8 Tahun 2022 disitu juga tidak menjelaskan boleh tidaknya aparatur desa mendaftar.

Yang ada bahwa ketentuan aparatur desa tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye pilleg, pilpres dan juga pilkada.

Itu jelas bertentangan dengan UU,ketidak netralannya aparatur desa, ungkap Ridwan,S.Kom ketua forkara yg juga keurani Gampong keutapang nisam.

Bila perangkat desa rangkap jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, itu boleh dihentikan oleh kepala desa atau dipecat. Jadi kepala desa sendiri yang bisa memberhentikan aparatur nya yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan.ujar Fauzi,ST kemedia bisa bekerja baik atau tidak, karena punya kerjaan lainnya,”ungkap fauzi,ST juga keurani gampong pulo u mengutip pernyataan kabag perkim aceh utara di sebuah link berita. (Syibral/Red). 

Rayakan Natal Bersama, Tahanan Polres Batu Bara Berterimakasih Kepada Kapolres Batu Bara

Batu Bara.Metro Sumut

Kapolres Batu Bara AKBP Jose D.C. Fernandes, S.I.K., blusukan dari Kantor nya untuk menemui para tahanan yang berada di RTP Polres Batu Bara, Kamis (22/12/2022) siang.

Kedatangannya ke Rutan Polres Batu Bara untuk mengajak para tahanan makan bersama, dalam rangkaian Perayaan Natal Polres Batu Bata bersama dengan Tahanan di RTP Polri Polres Batu Bara.

Diakui Kapolres, Ia sengaja menemui dan mengajak para tahanan untuk merayakan Natal bersama dengan Tahanan ini sebagai wujud ungkapan syukur sekaligus berbagi kebahagiaan kepada sesama.

“Berbagi kebahagiaan itu bukan dengan orang terdekat kita saja, tapi bagaimana kita bisa berbagi dengan teman-teman kita disini (para tahanan) yang pernah memiliki dosa masa lalu, dan hari ini saya sampaikan juga kepada mereka agar ke depan nya bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya” ujar Kapolres Jose.

Tanpa segan, orang nomor satu di jajaran Polres Batu Bara ini pun turut duduk melantai di lorong sel, berbaur dengan para tahanan sembari menikmati potongan-potongan kue, Nasi Kotak serta beragam minuman yang sudah disiapkan sebelumnya.

Rangkaian kegiatan ini dimulai dari sambutan oleh Bapak Kapolres Batu Bara kepada para Tahanan, dilanjutkan doa bersama hingga diakhiri dengan makan bersama.

Di sesi terakhir, salah seorang Tahanan mohon ijin untuk berdiri untuk menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada jajaran Polres Batu Bara.

"Kami para tahanan disini mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolres, dan kami janji pak setelah melewati masa hukuman kami ini, kami pasti bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pak" ujar salah seorang tahanan sumringah.

"Semoga Panjang Umur dan Sehat selalu pak, dan Selamat Merayakan Natal" ujar tahanan lainnya. (Hamnas/Leodepari). 

Menyambut Hari Ibu, Pemberdayaan Perempuan Puja Kesuma Kota Medan Gelar Baksos Di Jalanan

Medan.Metro Sumut

Pemberdayaan Perempuan Puja Kesuma Kota Medan dan Tingkat kecamatan, menyambut hari Ibu melaksanakan Bakti Sosial dengan membagikan Nasi Bungkus kepada Abang - abang becak, supir angkot, dan pejalan kaki.Kamis (22/12/2022)

Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto persimpangan Sei Sekambing CII dan Jalan Gatot Subroto Persimpangan Jalan Asrama Pondok kelapa hari Rabu (21/12) 

Bunda Hj.Trila Murni.SH sebagai Ketua P2P Kota Medan mengatakan "Harapannya bagi Perempuan - perempuan Indonesia supaya memahami hak dan kewajibannya, dengan tidak melepaskan diri dari kodratnya sebagai Perempuan, untuk menuju kesetaraan membutuhkan bagi Perempuan harus cerdas, trampil dan cekatan dan berani".tegas Bunda Hj.Trila

Kegiatan Bakti Sosial yang kami laksanakan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan kami terhadap para pejuang keluarga untuk ketahanan serta kesejahteraan keluarga " Ujarnya. (Ade). 

Sidang Otto Hasibuan Digugat 110 Miliar Berlanjut

Jakarta.Metro Sumut

Sidang perkara Nomor : 258/Pdt.G/2022 PN Jkt.Pst, gugatan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia – APKOMINDO, Soegiharto Santoso terhadap pengacara kondang Prof. Otto Hasibuan senilai 110 Milyar Rupiah masih terus berlanjut.

Penyerahan berkas bukti tambahan kedua dari pihak penggugat menjadi agenda utama Agenda sidang kali ini Rabu (21/12/2022).

Sidang atas gugatan yang dilayangkan Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso alias Hoky terhadap Otto Hasibuan, Rudy Dermawan Muliadi, dan Faaz Ismail sebelumnya berlangsung pada (28/11/2022) dan (12/12/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis hakim H. Saifudin Zuhri, SH., M.Hum dan hakim anggota masing-masing Panji Surono, SH., MH., serta Yusuf Pranowo, SH., MH., dengan panitera pengganti Eko Budiarno, SH. 

Pihak penggugat Soegiharto Santoso pada sidang kali ini menyerahkan bukti tambahan kedua kepada majelis hakim untuk membuktikan gugatannya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat.

Dimana pada intinya untuk membuktikan tidak benar Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO masa bakti 2015-2020 yang terpilih saat Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015, dimana justru diduga mengunakan dokumen palsu bisa menang di PN JakSel dan bisa menang di PT DKI Jakarta serta bisa menang pula di MA.

Oleh karena itu Hoky selalu bertanya terkait tentang apakah Otto Hasibuan terlibat dalam pemalsuan di dalam  persidangan atau Otto Hasibuan juga sebagai korban? apalagi ternyata saat ini terungkap tentang salah satu hakim agung yang memutus upaya hukum kasasi Hoky dengan perkara No. 430 K/Pdt/2022 adalah Hakim Agung atas nama Sudrajad Dimyati yang saat ini menjadi Tersangka di KPK.

Untuk membuktikan gugatannya tidak asal-asalan, Hoky membeberkan data fakta hasil persidangan dalam perkara lainnya terkait kepengurusan APKOMINDO. Fakta dugaan pemalsuan data tersebut, menurut Hoky dalam isi gugatannya, adalah tentang pengunaan data 3 versi kepengurusan berbeda dalam satu peristiwa Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 oleh pihak Tergugat I atas nama Rudy Dermawan Muliadi dan Tergugat II atas nama Faaz Ismail  pada perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Versi pertama yang digunakan pihak tergugat terkait hasil Munas APKOMINDO tersebut adalah Rudi Rusdiah selaku Ketua Umum, Rudy Dermawan Muliadi selaku Sekretaris Jenderal dan Suharto Juwono sebagai Bendahara sebagaimana tertuang dalam memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani tanggal 01 Oktober 2020 oleh Filipus Arya Sembadastyo, SH., MH dan Josephine Levina Pietra, SH., M.Kn., dari kantor hukum Kula Mithra Law Firm, kelanjutan perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI junto Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

Lalu versi kedua terkait kepengurusan APKOMINDO yang masuk ke pengadilan adalah Rudi Rusdiah selaku Ketua Umum, Rudy Dermawan Muliadi selaku Sekretaris Jenderal dan Ir. Kunarto Mintarno sebagai Bendahara Umum, sesuai dengan bukti akta No. 55, tanggal 24 Juni 2015. Penggunaan data ini terdapat pada bukti surat eksepsi dan jawaban dari Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan Sordame Purba, SH., serta Kartika Yustisia Utami, SH. dalam perkara No: 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Selanjutnya yang paling mengherankan, lanjut Hoky, terdapat 2 (dua) orang pengurus yang tidak hadir di Munaslub tersebut justru dimasukan dalam versi ketiga kepegurusan APKOMINDO yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum dan Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal, serta Adnan selaku Bendahara. Ia mengatakan, penggunaan data ini tertuang dalam bukti surat gugatan dari Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 21 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan Sordame Purba, SH. serta Nurul Firdausi, SH., dalam perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Dari sederet gugatan terhadap kepengurusan APKOMINDO tersebut, pihak Hoky terpaksa harus meladeni dan menghadiri persidangan yang berlangsung cukup panjang dan menyita waktu serta memakan biaya cukup besar.  

Menariknya, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri baru-baru ini sudah mengeluarkan surat keterangan yang menegaskan bahwa kepengurusan APKOMINDO yang diakui dan disahkan negara adalah di bawah kepemimpinan Soegiharti Santoso selaku Ketua Umum. Ini menjadi salah satu bukti yang dilampirkan penggugat di pengadilan. 

Sikap tegas pemerintah mengakui eksistensi APKOMINDO di bawah kepengurusan Soegiharto Santoso alias Hoky, ditandai dengan terbitnya SK KUMHAM RI No. AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017 hasil Munas APKOMINDO tahun 2015 dan juga SK KUMHAM RI No. AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019 hasil Munas APKOMINDO tahun 2019. Dan sampai saat ini Kemenkum HAM RI menyatakan SK kepengurusan APKOMINDO tersebut belum ada yang dibatalkan di pengadilan sehingga masih sah secara hukum. 

Pihak-pihak yang sama, menurut Hoky, tidak berhenti menggunakan hukum sebagai alat kejahatan atau law as a tool of crime untuk menjalankan praktek mafia peradilan, bahkan sebelumnya Hoky sempat dikriminalisasi dan ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul, namun setelah proses sidang dinyatakan tidak bersalah oleh PN Bantul, selanjutnya upaya Kasasi JPU telah ditolak pula oleh MA.

Untuk itu dirinya mengaku memiliki tanggujawab untuk menghentikan pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk mempermainkan peradilan yang terhormat. 

“Mereka menggunakan dokumen yang diduga palsu, yakni 3 versi kepengurusan yang diajukan orang-orang yang sama dengan pengacara yang sama di PN Jaksel dan di PN JakPus, serta fakta peristiwa yang sama yakni Munaslub APKOMINDO 2015 tertanggal 02 Februari 2015, sehingga sangat mudah diungkapkan dugaan pemalsuannya,” beber Hoky yang juga merupakan Wakil Pimpinan Redaksi Media Info Breaking News dan Pemimpin Redaksi Media Biskom serta Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia.

Sementara Penasehat Hukum dari para pihak Tergugat yang dalam sidang kali ini diwakili oleh Donni Siagian SH menghindar bahkan kabur dari kejaran pertanyaan para awak media yang bertanya tentang apakah Otto Hasibuan turut terlibat atau sebagai korban dalam dugaan pemalsuan dokumen pada sidang di PN JakSel. (Sumber : Gunawan). 

KPU Kalbar Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sosislisasi Pemilu 2024 Dengan JMSI DPW Kalbar

Pontianak.Metro Sumut

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Komisi Penyelenggara Umum (KPU) provinsi Kalimantan Barat gelar workshop dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di hotel Kapuas Pallace jalan Budi Karya Kota Pontianak pada hari Rabu (21 Desember 2022).

Hadir dalam Kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, D. Zamrom, S.Stp, M. Si, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Ramdhan, S.Pd.I, M.Pd dan Anggota KPU Kalbar, Lomon, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., diwakili Kasansidam XII/Tpr, Letkol Chb Tony Teguh Ardijanto, Ketua Komite V DPD RI, H Sukiryanto serta Perwakilan Polres Kubu Raya.

Tampak hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, H Agus Sudarmansyah, S.Ipem, M.Si, Anggota DPRD Kota Pontianak, H Widodo, Ketua Penasehat JMSI Kalbar, Drs. Rihat Natsir Silalahi, M.Si, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) DR Syf Ema Rahmaniah, Akademisi Universitas Tanjungpura, Dr Ir Fiera B Arief, M.Si. 

Kegiatan workshop dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan KPU Kalbar bersama JMSI Kalbar ini juga melibatkan seluruh anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan perwakilan Penggiat Medis Sosial di Kalimantan Barat. 

Dalam sambutan Gubernur Kalbar yang dibacakan Plh Kadis Kominfo Kalbar, D. Zamrom, S.Stp, M. Si sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Barat yang telah berkolaborasi bersama KPU Kalbar dalam upaya Penyebaran Informasi Pemilu 2024 Tanpa Hoax.

Gubernur Kalbar berharap dengan kolaorasi yang dilakukan dengan bentuk  Perjanjian Kerja Sama (PKS) JMSI dan KPU Kalbar bisa mengawal dari proses hingga pelaksanaan Pemilu dengan baik sehingga proses demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Kalimantan Barat ini,” ucap D. Zamrom.

Pada kesempatan tersebut Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, D. Zamrom, S.Stp, M. Si mewakili Gubernur  juga membuka secara resmi workshop JMSI Kalbar dengan tema “Peran Media online dan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Pemilu 2024 Tanpa Hoax”. 

Workshop Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menghadirkan narasumber Komisioner KPU Kalbar, Lomon, Akademisi, Drs Ir Fiera B Arif, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kalbar Dr Syarifah Ema Rahmania, Pembina JMSI Kalbar Drs. Rihart Nasir Silalahi, M.Si.

Dalam sambutannya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Ramdhan, S.Pd.I, M.Pd menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara JMSI Kalbar dan KPU Kalbar merupakan turunan dari MoU yang telah dilakukan oleh DPP JMSI dan KPU RI dan ini merupakan bentuk aplikasi dalam rangka penyelenggara Pemilu 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media terkhusus apa yang dilakukan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dalam mewujudkan menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif ,” katanya.

Ramdan menyampaikan juga bahwa pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu akan dimulai di bulan November 2023 hingga 10 Febuari 2024.

“Ini merupakan pentingnya teman-teman media online maupun sosial dalam menginformasikan rangkaian pemilu, dan KPU sudah melakukan pengaturan-pengaturan untuk memasifkan rangkaian Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

Harapannya kedepan, mengantisipasi dan meluruskan isu-isu hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan penyelegga Pemilu 2024.

Ia menuturkan, saat ini ditetapkan secara nasional ada 17 Partai politik dan lokal partai politik Aceh.

“Saat ini masih pelaksanaan penyusunan penataan daerah pemilihan, sudah dilakukan uji pabrik di Kabupaten maupun Kota dan hari ini kami adakan temuan Internal antara KPU Kota dan Kabupaten,” ucapnya. 

Sementara itu Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalbar, Edi Suhairul mengatakan, perjanjian kerja sama dalam hal sosialisasi tahapan proses pelaksana pemilu 2024 dengan baik dan benar.

“Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) berkomitmen menyampaikan sosialisasi mulai tahapan, proses hingga pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik dan benar tanpa ada bumbu hoaks, artinya penyampaian informasi yang baik dan benar dari sumber yang benar pula dan ini merupakan tanggung jawab semua orang termasuk didalamnya jurnalis khususnya serta penggiat media sosial,” jelasnya.

Dikatakannya lagi, adanya workshop dengan mengundangkan media online dan media sosial ini tujuannya kedepan Proses Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik dan demokratis.

“Informasi itu jika disajikan dengan baik dan benar serta dari sumber yang benar  khusunya di Pemilu 2024 mendatang maka akan menjadikan hasil Pemilu yang kredibilitas dan serta hasil dari demokrasi yang baik sesuai dengan cita-cita kita bersama,” ujarnya.

Edi menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara JMSI Kalbar dan KPU ini akan dilaksnakan disemua Kabupaten dan Kota dimana kepengurusan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini sudah ada.

Harapannya jika semua pihak sudah berkomitmen melaksanakan ini maka proses demokrasi di Indonesia tidak dicederai informasi-informasi bohong. 

“Karena Masifnya informasi yang tidak benar sangat menyulitkan masyarakat memberdakan informasi mana yang benar dan mana yang salah atau hoaks, maka kita harus mengimbangi dengan memasifkan informasi yang benar dan dari sumber yang benar sehingga kredibilitas Pemilu dan Proses Demokrasi di negara kita tidak tercederai dengan banyaknya missinformasi,” pungkas Edi. (Sumber : JMSI & KPU Kalbar). 

Kemendagri Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Untuk Optimalisasi Pembangunan Daerah

Jakarta.Metro Sumut

Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam hal ini diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator pada Subdit Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Rendy Jaya Laksmana, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Nasional Partai HANURA Tahun 2022, pada hari Rabu (21/12/2022) yang bertempat di Hotel Sultan Jakarta. Acara dimaksud mengusung tema yang sangat krusial, yaitu “Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pembangunan Daerah” .

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai HANURA, Oesman Sapta, dan dihadiri oleh kader serta anggota Partai HANURA dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang HANURA di seluruh Indonesia.

Pada acara tersebut, Rendy menyampaikan materi mengenai Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional. 

“Tidak hanya Kemendagri yang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga DPRD yang berperan krusial dalam hal pembentukan Perda Provinsi, anggaran, dan pengawasan”, tegas Rendy.

Selain itu, Rendy juga menjelaskan terkait mekanisme Reses dan Pokir yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunannya, karena sub kegiatan tersebut menjadi dukungan penting dalam menciptakan rencana pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. 

Rendy menuturkan, “SIPD sebagai aplikasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah akan menginventarisir jenis program ataupun kegiatan yang diusulkan oleh DPRD”.

Kedepannya, diperlukan juga pembinaan dan pengawasan khusus bagi 11 provinsi dengan nilai IPM yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi agar rencana pembangunan daerah yang disusun dapat menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, harapan yang disampaikan kepada kader serta anggota Partai HANURA dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang HANURA di seluruh Indonesia, bahwa dalam penyusunan RPJPD, RPD, dan RKPD Provinsi mendatang, DPRD dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan umum yang perlu dilaksanakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. (Husnie). 

Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan Lambat Tangani Kasus Pemalsuan Tanda Tangan PT. Jasa Outsourcing

Medan.Metro Sumut

Pemalsuan tandatangan yang dilaporkan Hermawan SH.MH. salah satu ahli waris almarhum Lasdi yang saat ini ditangani Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan terkesan berjalan lambat. Kamis (22/12/2022). 

Hal ini disampaikan Hermawan SH.MH salah satu ahli waris almarhum Lasdi, Hermawan selaku ahli waris mengatakan bahwa kasus tersebut awalnya telah di laporkan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Namun sampai saat ini belum ada perkembangan kasusnya, Bahkan bersangkutan Suher yang memalsukan tandatangan almarhum Lasdi belum juga ditahan, Padahal surat hasil forensik dari Polda Sumut menyatakan tandatangan tersebut tidak asli atau palsu " Katanya.

Lanjut Hermawan, Bahwa kasus ini telah dilaporkan Kasus ini telah ditangani oleh Polisi sejak 30 Desember 2021 setelah almarhum Lasdi Arman meninggal, berdasarkan laporan nomor : STTLP / 719/XII/2021/SPKT Hari Kamis, sekitar  pukul 22: WIB " Ucapnya. 

Hermawan meminta kepada Kapolda Sumut untuk turun tangan dalam kasus ini, Karena ia menilai pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan terkesan lambat dalam kasus ini, Padahal kasus ini sudah dilaporkan pada tanggal 30 Desember 2021 yang silam, Kenapa sampai saat ini Suher tidak juga ditahan " Pintanya. 

Hermawan merasa Kecewa dalam penanganan Kepolisian Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menutut keadilan, Dan dirinya yang menjadi Ali waris atas Nama almarhum ayahnya (Lasdi) melaporkan atas Kejadian Pemalsuan data Perusahaan dan penyerobotan Usaha terhadap terduga Suher di Sebuah PT.Kartika Mandiri Bersada yang beralih menjadi PT. Kartika Karya Cipta (KKC). 

Anita termasuk dalam ahli waris Lasdi Arman menjelaskan, Bahwa SP2HP kasus ini telah dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada bulan September 2022 yang lalu, sementara hasil uji laboratorium forensik Polda Sumut telah dikeluarkan pada 10 Agustus 2022 dan dinyatakan Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan atas nama Lasdi Arman " Katanya. 

Lanjut Anita, Ahli waris menyayangkan terkait proses hukum dalam kasus ini, Padahal kedua dokumen tersebut dinyatakan palsu berdasarkan hasil forensik Polda Sumut, Namun sampai saat ini belum ada ditetapkan sebagai tersangka " Ucapnya. 

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudy Saputra, SH, M.H saat dikonfirmasi melalui whatsappnya terkait kasus tersebut mengatakan kami akan memintanya keterangan ahli dalam perkara ini " Katanya. 

Sekedar informasi, Pemalsuan tanda tangan masuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun.

Lebih jelasnya, Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (Hamdan/Syaiful). 

Dialog Interaktif Poldasu : Ditpolairud Polda Bertugas Menyelenggarakan Fungsi Kepolisian Perairan Dan Kepolisian Udara

Medan.Metro Sumut

Dialog Interaktif Halo Polisi Polda Sumatera Utara  di lintas Medan Sore, masih tetap bekerjasama dengan RRI Medan, pada hari  Rabu, 21 Des 2022 sekitar pukul 15.00-16.00 WIB, di channel 94,3 FM Pro 1 Medan, Jalan Gatot Subroto 214 Medan. 

Narasumber Kabag Bin Ops Dit Pol Airud AKBP Jenda Kita Sitepu, SH, dengan topik " Peran Dit Pol Airud Poldasu dlm pelaksanaan tugas sehari-hari."

Narasumber diidampingi dari Humas Polda Sumut Jamaluddin S Sos Paur Mitra Subbid Penmas dan Aiptu Widodo Baur Subbid Penmas Bid Humas Poldasu, serta selaku host dari RRI Imelda Admin.

Mengawali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari host maupun pemirsa narasumber mengatakan, berdasarkan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu perlindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas),

penegakkan hukum (Gakkum) dan juga berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah yaitu Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan dan Kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.

Selanjutnya narasumber mengatakan, pelaksanaan pengamanan pada kasus yang sering terjadi di perairan, yang sangat rawan terhadap tindak pencurian di kapal (hotspot), Diharapkan dengan adanya patroli Hotspot ini dapat meminimalisir kejadian pencurian terhadap kapal-kapal yang sedang sandar maupun lego jangkar di area hotspot.

Melaksanakan himbauan – himbauan dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada seluruh wisatawan untuk berhati-hati dan selalu waspada agar tidak menjadi korban tindak pidana maupun terjadinya hanyut atau tenggelam, begitu juga tentang PAM pelabuhan, Memberikan himbauan agar memperhatikan keselamatan para penumpang terutama fasilitas armada kapal yang akan digunakan diantaranya melengkapi life jaket, radio komunikasi, lifebuoy, dan alat keselamatan kapal lainya untuk dilengkapi.Melakukan peningkatan sinergi antar instansi maritim agar terciptanya sinergitas antar instansi terkait di bidang keamanan, keselamatan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Sumatera Utara.

Terobosan yang telah dilakukan berupa, telah disediakan kapal kesehatan /Poliklinik Terapung guna untuk pengobatan gratis, literasi bagi siswa siswa dengan disediakannya Perpustakaan Terapung, pembinaan gerakan Pramuka Bhayangkara Maritim Dirpolairud Polda Sumut dan Binmas perairan, dan melaksanakan Operasi Lilin di beberapa lokasi di wilayah Dirpolairud, ucap narasumber.

Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan, pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat, Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti, Pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan,  serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda, penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres dan pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

Dit Polairud beserta jajaran selalu melakukan langkah-langkah Preventif dan Preemtif dalam pelaksanaan berpatroli baik di Laut maupun patroli di sambang pantai di tengah masyarakat pantai untuk mengantisipasi bentuk yamg terjadi di perairan yang dilaksankan setiap hari " Ujar narasumber. (Leodepari/Hamnas). 

Polsek Percut Gerebek Warung Dadu, Pemain Lompat Sungai

Percut Seituan.Metro Sumut

Menindaklanjuti Dumas Perjudian Dadu di Warung Arnold Simanjuntak Dusun 1 Desa Cinta Damai Kec.Percut Sei yang kembali beroperasi polsek Percut sei tuan melakukan penggerebekan dilokasi yang pernah di gerebek sebelumnya. Selasa 20/12/2022

Sebelum melaksanakan penggerebekan personil melaksanakan apel kesiapan di Polsek Percut Sei Tuan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan Iptu  Jafri Binsar H Simamora SH dan Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan Ipda Budi Sudarmono.

Selanjutnya personil berkoordinasi dengan aparat desa Cinta Damai dan bergerak bersama ke TKP, setibanya di TKP  Team hanya menemukan alat Judi Dadu, sedangkan para pelaku judi sudah berlarian lompat ke sungai saat mengetahui Petugas Kepolisian mendatangi TKP

Selanjutnya personil  memberikan No HP dan menghimbau kepada warga setempat apabila ada menemukan aktifitas Perjudian ditempat tersebut agar menghubungi pihak Kepolisian .

Kapolsek Percut sei tuan Kompol M. Agustiawan ST SIK mengatakan kita tetap berkomitmen untuk terus memberantas judi dan narkoba  hingga wilkum polsek Percut sei tuan ini terbebas dari permainan judi dan peredaran narkoba.

Kapolsek juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi tentang permainan judi dan peredaran narkoba diwilayahnya. (Leodepari/Hamnas). 

Bane Raja Manalu Ajak Warga Simalungun Berani Raih Mimpi

Simalungun.Metro Sumut

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Bane Raja Manalu kembali menyapa masyarakat Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kali ini Bane Raja Manalu menghadiri undangan Perayaan Natal masyarakat Desa Marihat Pondok, Kecamatan Dolok Panribuan, Rabu (21/12/2022). 

Ia mengajak masyarakat untuk sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan dan hidup rukun membangun kampung halaman. Menurut Bane, anak-anak yang lahir di kampung juga harus berani bermimpi dan berusaha keras menggapainya untuk kemajuan. 

"Saya sudah buktikan. Saya lahir di kampung-kampung. Sekolah di kampung-kampung. Saya tekatkan tidak mau hidup susah. Rumusnya bersekolah dan berusaha," ujar Bane yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Waskita Realty (BUMN). 

Bane mengungkapkan, dirinya lahir di Tomuan Dolok 41 tahun silam, di bidan desa. Bane lalu bersekolah di SD di kampung Tomuan Dolok yang sekarang sekolahnya sudah tutup, kemudian lanjut di SMP Pembangunan Tomuan Dolok, dan SMA Negeri 3 Pematangsiantar. 

Bane yang merupakan alumni Universitas Indonesia itu menuturkan bahwa solusi untuk keluar dari kemiskinan adalah pendidikan dan keberanian untuk berusaha. 

"Kami pun dulu hidup dengan kemiskinan. Enam bersaudara. Bapak saya sudah meninggal sewaktu saya duduk di SMP. Ibu saya hanya seorang pedagang sayuran di Pasar Pagi. Tapi, berkat semangat dan upaya kerja keras, kami anaknya-anaknya bisa bersekolah," ungkap Pendiri Yayasan BAGAK (Bane Bergerak) tersebut. 

Salah satu program yang dijalankan Yayasan BAGAK adalah membangkitkan kesadaran akan pentingnya akses pendidikan, membangkitkan ekonomi lewat UMKM untuk mencapai merdeka keuangan. 

"Sudah sekitar 3.500 beasiswa pendidikan yang dibagi kepada masyarakat Siantar-Simalungun. Sebagian dari Marihat Pondok. Mereka yang menerima beasiswa tersebut adalah orang-orang yang tepat membutuhkan. Tidak harus kenal, tapi kalau membutuhkan tetap dibantu. Selama ada kekuatan membantu, harus tetap dikerjakan. Hari ini kita bisa membantu 3.500 pelajar, semoga tahun depan bisa kita membantu 35.000 pelajar," pungkasnya. 

Kepala Desa Marihat Pondok, Nippong Manurung, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan Bane Raja Manalu kepada masyarakat khususnya di Marihat Dolok. Warga sangat berbangga atas hadirnya putra asli Tiga Dolok yang mau membangun kampung halamannya. (Leodepari/Hamnas). 

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Oleh Ditresnarkoba Polda Sulsel

Sulsel.Metro Sumut

Ditresnarkoba Polda Sulsel melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis Shabu di ruang rapat Ditresnarkoba Polda Sulsel, Rabu (21/12/2022). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wadirresnarkoba Polda Sulsel, Kasi Narkotika Kejati Sulsel, Labfor Polda Sulsel Bid Propam Polda Sulsel, Para Kabag, Kasubdit, Kanit Sidik, Penyidik.

Jumlah Berat Netto BB Shabu yang dimusnahkan adalah 972,6463 Gram yang didapat dari tersangka berinisial HM. (Nino). 

Peduli Lingkungan, Babinsa Koramil Sutojayan Bersama Dinas Terkait Dan Warga Masyarakat Tanam Pohon Kayu Putih

Blitar.Metro Sumut

Untuk mengantisipasi kawasan rawan bencana alam di wilayah binaan, Babinsa Koramil Tipe B 0808/09 Sutojayan Kodim 0808/Blitar Serma Hantoni bersama dinas terkait dan warga masyarakat melaksanakan kegiatan penghijauan yakni dengan menanam pohon kayu putih sebanyak 5000 pohon, bertempat di Lingkungan Gondanglegi Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar, Rabu (21/12/2022).

Serma Hantoni menyampaikan, kegiatan ini sebagai upaya untuk mendukung program penghijauan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Danramil Tipe B 0808/09 Sutojayan Kodim 0808/Blitar Kapten Arm Renoldi saat dikonfirmasi menjelaskan, penanaman pohon kayu putih di wilayah Kel.Sutojayan Kec.Sutojayan ini, dalam rangka membantu pemerintah guna meningkatkan kwalitas udara, sehingga dapat menciptakan kesehatan bagi warga masyarakat.

Danramil juga menuturkan, menanam pohon sama juga dengan menghijaukan kembali alam, dengan demikian lingkungan akan menjadi sejuk, segar dan asri. 

Momen menanam sama juga menabung untuk hari depan. Pohon yang sudah ditanam sekarang, suatu saat nanti kalau sudah besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat, tandasnya.

Lebih lanjut Danramil menambahkan, penanaman pohon di wilayah sekaligus sebagai upaya dalam memperbaharui alam dalam menciptakan udara yang bersih " Tutupnya (Dim0808).

Ahli Waris Desak Kapolda Sumut Usut Tuntas Kasus Dugaan Pemalsuan Tandatangan Di PT. Jasa Outsourcing

Medan.Metro Sumut

Kasus pemalsuan tandatangan Data Perusahaan yang di laporkan Hermawan SH.MH. terkait tandatangan palsu dan rekayasa peralihan Perusahaan pada sebuah PT. Jasa Outsourcing yang dimiliki almarhum Lasdi kepada Suher sebagai terlapor diduga Polres Pelabuhan Belawan kesulitan menangani (Lidik) kasus pidana tersebut hingga jalan ditempat hampir satu tahun l, Dan sangat melambat di tangani Satuan Reskrim Polres Belawan hingga hampir Satu Tahun. 

Kasus ini telah ditangani oleh Polisi sejak 30 Desember 2021 setelah almarhum Lasdi Arman meninggal, berdasarkan laporan nomor : STTLP / 719/XII/2021/SPKT Hari Kamis, sekitar  pukul 22: WIB.

Di Ketahui Pelapor atas Nama Hermawan SH.MH. merasa Kecewa dalam penanganan Kepolisian Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menutut keadilan. 

Hermawan menyebutkan, Dirinya yang menjadi Ali waris atas Nama almarhum ayahnya (Lasdi) melaporkan atas Kejadian Pemalsuan data Perusahaan dan penyerobotan Usaha terhadap terduga Suher di Sebuah PT.Kartika Mandiri Bersada yang beralih menjadi PT. Kartika Karya Cipta (KKC) 

Hermawan SH.MH saat menggelar konfrensi pers di Mulia Kuhpi di Jalan Paya Pasir Kelurahan Tanjug Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Rabu (21/12/2022) mengatakan kalau sebenarnya hasil Live Polda Sumatra Utara terkait pemalsuan tandatangan yang di lakukan oleh Suher dengan asli tandatangan alamarhum ayahnya sudah sah berbeda, Dan di pastikan kalau tandatangan ini palsu hasil rekayasa yang di lakukan oleh Suher untuk merebut Perusahaan yang di miliki alamarhum ayahnya setelah wafat pada Satu tahun lalu " Katanya. 

Kesaksian Keluarga Ali waris yang selama ini mengetahui bahwa Perusahaan PT.Kartika mandiri Persada yang di pimpin Almarhum ayahnya saat masih hidup berjalan lancar dan baik, Namun setelah Wafat tanpa ada di ketahui pihak ali waris mendapat kabar bahwa PT Karya Persada telah di ambil alih oleh Suher dengan pengalihan yang telah di tandatangani almarhum Lasdi kepada Suher dengan PT KKC. 

Rasa keberatan ini diharapkan keluarga almarhum Lasdi yang sama sekali tidak pernah melakukan pengalihan Perusahaan, Dan mengetahui adanya perkataan dari almarhum menduga ada rekayasa terhadap usaha yang di miliki tersebut, Dan menempuh jalur hukum yang saat ini di lakukan Oleh Satuan Polisi Kriminal Polres Pelabuhan Belawan, Dan kasus tersebut diduga jalan ditempat atau dipeti eskan. Terbukti sampai saat ini pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan belum juga menetapkan Suher sebagai tersangka, Padahal hasil dari Forensik terkait pemalsuan tandatangan sudah keluar dari Polda Sumut bahwa tandatangan itu palsu. 

Berdasarkan hal ini, Pihak keluarga selaku ahli waris telah merasa dirugikan oleh terlapor S, berupa kehilangan kontrak kerja dengan PT. Medan Baja Indo dan PT. Medan Mesindo, dan pemasukan perusahaan berupa materi jika diperkirakan mencapai 2 Milyar, dengan omset sekitar Rp, 160Juta/bulan jika tidak diputuskan kontrak kerja tersebut " Ungkap Hermawan.

Kemudian akibat pemalsuan tandatangan tersebut, pihak keluarga tidak bisa mengintervensi perusahaan sehingga kehilangan omset Jelas Hermawan.

Menurut adik Hermawan, Anita termasuk dalam ahli waris Lasdi Arman, bahwa SP2HP kasus ini telah dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada bulan September 2022 yang lalu, sementara hasil uji laboratorium forensik Polda Sumut telah dikeluarkan pada 10 Agustus 2022 dan dinyatakan Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan atas nama Lasdi Arman.

Ahli waris menyayangkan terkait proses hukum dalam kasus ini, Padahal kedua dokumen tersebut dinyatakan palsu berdasarkan hasil forensik Polda Sumut, Namun sampai saat ini belum ada ditetapkan sebagai tersangka.

Ahli waris mengharapkan kasus ini mendapat titik terang dan dari pihak kepolisan khususnya Polres Pelabuhan Belawan, Agar kami ahli waris mendapat kepastian hukum," Kami sangat apresiasi program dan visi misi Presisi yang dibuat oleh bapak Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk berkeadilan bagi seluruh rakyat di indonesia ini " Harap Ahli Waris. 

Sementara Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudy Saputra, SH, M.H saat dikonfirmasi melalui whatsappnya, Rabu (21/12/2022) terkait laporan saudara Hermawan SH.MH. tentang pemalsuan tandatangan di sebuah PT. Jasa Outsourcing yang dimiliki almarhum Lasdi kepada Suher sebagai terlapor menjawab," Kami akan memintanya keterangan ahli dalam perkara ini " Kata Kasat. 

Perlu diketahui, Pemalsuan tanda tangan masuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun.

Lebih jelasnya, Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (Hamdan/Syaiful). 

Wujudkan Ketahanan Pangan Di Perbatasan, Satgas Pamtas Yonif 645/Gty Siapkan Lahan Untuk Penanaman Jagung

Sanggau.Metro Sumut

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan di perbatasan, Prajurit Pos Bantan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha melaksanakan kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) Menyiapkan Lahan ke 2 (dua) untuk penanaman jagung di lahan seluas 70 m x 100 m sebagai wujud bukti dukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Rintau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha, Letnan Kolonel Inf Hudallah, S.H. dalam keterangan tertulisnya di Markas Komando Taktis (Makotis) Gabma Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Selasa, 20 Desember 2022.

Dansatgas mengatakan, kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) penyiapan lahan jagung ini dilakukan oleh 4 (empat) orang personel Pos Bantan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha dipimpin langsung oleh Danpos Serka Widi Sanjaya beserta kelompok tani tunas Baru Dusun Rintau " Ujar Dansatgas

Dikatakan Dansatgas, kegiatan ini merupakan perwujudan dari Program Unggulan Satgas Pamtas Yonif 645/GTY sesuai arahan dari Pimpinan TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. dalam rangka untuk mendukung ketersediaan dan meningkatkan produksi pangan bagi masyarakat perbatasan. imbuhnya

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan contoh pada masyarakat sekitar di perbatasan yang mempunyai lahan untuk bercocok tanam dan dapat dimanfaatkan dengan baik, guna untuk mendukung program ketahanan pangan sebagaimana yang dianjurkan oleh Pimpinan TNI Angkatan Darat dan juga Pemerintah Pusat maupun Daerah, program ketahanan pangan ini diharapkan agar masyarakat di wilayah perbatasan menjadi termotivasi untuk belajar berkebun dalam memberdayakan lahan kosong sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat wilayah perbatasan dalam membantu perekonomian sehari-hari " Tutup Dansatgas. (Pen Satgas Pamtas Yonif 645/Gty).

Perayaan Natal Sirajaoloan Padang Sidimpuan Meriah : Hotler Manullang, Jamester Manullang Dan Ropinna Hasibuan Terima Kartu Jamsostek

Padang Sidimpuan.Metro Sumut

Dibawah tema, "Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, Yohanes 15:12-14) dan Sub Thema :" Natal membawa semangat baru untuk tetap menjalin persaudaraan, memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan  bagi Pomparan Si Raja Oloan, Boru Bere, Ibebere", Pomparan (Keturunan) Sirajoloan Kota Padang Sidempuan merayakan Natal, Minggu (18/12/2022) di Gereja HKBP Habinsaran Padang Sidempuan.

Demikian keterangan Pers Jamsostek Sidimpuan, Minggu (20/12/2022).

Pada perayaan yang terakhir  digelar sekira 45 tahun silam itu, turut  diserahkan kartu Jamsostek secara simbolis.

Selain penyerahan kartu, Perayaan Natal  dirangkai sosialisasi Undang undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Program BPJS dan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Ketenagakerjaan.

Adapun penerima kartu adalah  Hotler Manullang, Jamester Manullang dan Ropinna Hasibuan.

Jumlah anggota Sirajaoloan  di Kota Padang Sidimpuan tercatat sebanyak 267 KK.

Sementara yang hadir ikut merayakan Natal sebanyak 230 KK.

Adapun marga -marga yang tergabung dalam Sirajaoloan (SRO) adalah Naibaho, Sihotang, Bakara, Sinambela, Sihite dan Simanullang.

Diketahui, salah satu raja Batak yang tersohor dan menjadi Pahlawan Nasional, merupakan keturunan dari marga Sinambela, yaitu Raja Sisingamangaraja XII.

Kepala Kantor  Cabang BPJS Ketenagakerjaan Dr. Sanco Simanullang mengungkapkan pentingnya perlindungan jaminan sosial, termasuk kepada seluruh keturunan marga Sirajaoloan.

"Selamat menjadi peserta Jamsostek , Tuhan memberi kesehatan dan berkat," pungkas Sanco yang didampingi Kepala Cabang Madina Rolan Tobing dan Kepala Bidang Pelayanan Fready S Panggabean. (Conor). 

Desak Penanganan Kasus Pemalsuan Data Perusahaan, Ali Waris Akan Surati Propam Polda Sumut

Medan.Metro Sumut

Kasus pidana pemalsuan tandatangan Data Perusahaan yang di laporkan Hermawan SH.MH. terkait tandatangan palsu dan rekayasa  peralihan Perusahaan pada sebuah  PT. Jasa Outsourcing yang dimiliki almarhum Lasdi kepada Suher sebagai terlapor diduga Polres Pelabuhan Belawan kesulitan menangani (Lidik) kasus pidana tersebut hingga jalan ditempat hapir satu tahun l. 

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi Syaputra SH saat di konfirmasi Media pada Senin malam (19/12/2022) menjelaskan, Kenapa kasus ini agak lamban penanganannya, Kami harus hati hati dalam melakukan delik dan menjadikan kasus ini murni tindak pidana. 

Walau Hasil Life Porensib laboraturium Polda Sumut menyatakan sah bahwa tandatangan di palsukan, Namun Perusahaan Induk yang bekerjasama terhadap Suher  saat ini sebagai terapor  menyatakan bahwasanya semua jegiatan Dari sebuah PT.Outsourcing kami Percayakan kepada Suher untuk menjalankan aktifitas kerjasama Terhadap PT. Industri Medan Baja Indo. 

Hinga kesimpulanya disini tidak ada yang di rugikan, Namun dengan adanya laporan ali waris yang mengatakan bahwasanya Jabatan Direktur telah di rekayasa dan di rebut oleh Suher dari Almarhum Lasdi yang saat masih hidup mejabat pimpinan Dirut di perusahaan tersebut. 

Penanganan Kasus ini bukan jalan di tempat, Tegas Kasat kepada awak media yang mengkonfirmasi melalui Via Telpon, Kami masih mengusahakan Ahli Hukum Untuk  merumuskan apakah kasus ini murni dinyatakan Pidana  karna dalam hal kerjasama mau apapun bentuk Perusahaan jasa tersebut selagi di Percaya menjalankan Manegermend yang diakui jadi disini tidak ada yang di rugikan, Namun itu pun kami akan terus berupaya semaksimal mungkin menangani kasus  yang saat ini belum murni pidana kita akan mencari Ahli Hukum Untuk mendudukkan Permasalahan kasus ini " Tutur Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi. 

Sementara Hermawan SH.MH. melalui Kuasa Hukumnya merasa Kecewa  dengan lambatnya  penanganan Hukum yang di lakukan Satreskrm  Polres Pelabuhan Belawan. 

Kuasa Hukum (A) yang mendampingi   Hemawan SH.MH dan keluarga ali waris mengatakan kami sangat kecewa  dengan Penanganan Hukum Pidana  Polres Pelabuhan belawan, Sudah hampir satu tahun kasus tidak di tangani atau tidak ada kejelasan yang di berikan oleh klien kami sebagai pelapor saksi perkara, Dan di sini kami menduga Jangan jangan ada upeti yang di berikan terhadap Satuan Reskrskrim Polres Belawan hingga kasus ini mengendap tanpa ada kejelasan. 

Lanjut Kuasa Hukum, Seandainya Dugaan kami itu benar kami pihak pelapor atas nama keluarga ali waris akan melakukan penyuratan kepada Propam Polda Sumut agar dapat menindak Para Oknum Kepolisian yang tidak bekerja dengan Profisional. (Boim). 

Pembinaan Karakter Bangsa, Batiopslat Kodim Bojonegoro : Aspek Penting Membangun SDM Yang Unggul

Bojonegoro.Metro Sumut

Dalam rangka pengembangan kedisiplinan dan pengetahuan tentang bela negara, sebanyak 88 siswa kelas IV, V dan VI SD Negeri Pacul I Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, turut mengikuti kegiatan pelatihan bela negara dan baris-berbaris di Markas Kodim 0813 Bojonegoro, Selasa (20/12/2022).

Koordinator kegiatan, Peltu Supriyanto, mengungkapkan, adapun materi yang diberikan pada kegiatan dalam rangka pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda khususnya dikalangan para pelajar yakni Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dasar. Harapannya, mereka sebagai generasi penerus bangsa ini memiliki rasa cinta tanah air, karakter yang baik dan tangguh serta kedisiplinan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari pembinaan dan pembangunan karakter bagi generasi muda bangsa. Sehingga mereka para pelajar memiliki karakter yang positif, tangguh dan berkualitas," ujarnya.

Ditambahkan oleh Bintara Tinggi yang menjabat sebagai Batiopslat Kodim 0813 Bojonegoro, bahwa pembinaan karakter merupakan aspek penting dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Menurut dia, kualitas karakter bangsa yang positif tersebut dapat menentukan kemajuan suatu bangsa. Sehingga, karakter yang berkualitas tersebut harus dibentuk dan dibina sejak dini.

"Selain itu, peran dari orang tua atau keluarga juga sangat diperlukan dalam mengawasi anaknya. Penanaman karakter yang baik sejak dini sangatlah penting, karena usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan kepribadian anak bangsa, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, kreatif dan mandiri," pungkas Peltu Supriyanto. (Pen). 

Babinsa Koramil Panggungrejo, Dampingi Penyaluran BLT DD Warga Binaannya, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Blitar.Metro Sumut

Babinsa Koramil Tipe B 0808/18 Panggungrejo Kodim 0808/Blitar Serda Sukiswanto melaksanakan kegiatan pendampingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di wilayah binaannya.

Serda Sukiswanto mengatakan, pendampingan yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman.

Sekaligus mengecek secara langsung dan berharap agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, serta untuk memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.

Untuk kegiatan penyaluran BLT DD saat ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Bumiayu Kec. Panggungrejo Kab. Blitar, Selasa (20/12/2022).

Adapun keluarga penerima manfaat yang menerima BLT DD bulan Desember 2022 ini sebanyak 86 orang, dengan nominal setiap orang mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp.300.000,-.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu perekonomian bagi keluarga penerima manfaat di tengah pandemi Covid-19, yang belum berakhir hingga saat ini.

Danramil Tipe B 0808/18 Panggungrejo Kodim 0808/Blitar Kapten Inf Guntoro berharap kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima BLT DD, agar supaya memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik baiknya, yakni dengan mendahulukan kebutuhan pokok. Meskipun nominalnya tidak banyak, kita harus tetap selalu bersyukur " Tuturnya (Dim0808).