Sekjen Kemendagri Minta Pemda Tetap Siaga Jaga Pasokan Hingga Lebaran

Jakarta.Metro Sumut

Pemerintah daerah (Pemda) dinilai berhasil mengendalikan inflasi komponen harga pangan bergejolak menjelang bulan suci Ramadan 2026. Atas capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh jajaran Pemda untuk tetap waspada dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas di pasar hingga Idulfitri.

"Kita pertahankan sampai dengan hari raya Idulfitri," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Tomsi juga meminta kepala daerah agar proaktif merespons anomali kenaikan harga komoditas di wilayahnya dengan turun langsung ke pasar. Ia mengatakan, Pemda dapat meniru strategi daerah tetangga dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, tidak ada daerah yang berdekatan memiliki capaian inflasi yang berbeda secara ekstrem.

Tomsi juga memberikan peringatan keras kepada oknum distributor yang sengaja mempermainkan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Ia meminta Pemda beserta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, termasuk mencabut izin usaha pihak-pihak yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi dengan menaikkan harga secara tidak wajar.

"Jangan ragu-ragu. Ya, sudah saatnya kita bertindak tegas," tegas Tomsi.

Di samping itu, Tomsi mengapresiasi kinerja seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda karena mayoritas harga komoditas utama masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Menurutnya, kondisi harga pangan pada Ramadan tahun ini dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tahun 2025.

"Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah berusaha sekeras-kerasnya," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selain itu, acara ini juga diikuti secara virtual oleh perwakilan pimpinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), unsur TNI dan Polri, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. (Puspen Kemendagri).

Diduga Praktik BBM Ilegal Di Gudang Belawan, Kapal Ikan Dan Solar Subsidi Marak, Nelayan Desak Aparat Bertindak

Belawan.Metro Sumut

Aroma busuk praktik BBM subsidi di gudang atau tangkahan kapal ikan di Jalan Titi Pahlawan Medan Belawan, semakin menyengat. Di sebuah gudang  tangkahan kapal ikan yang tanpa nama plan usaha dan diduga tak memiliki izin. Selasa (03/03/2026).

Dari investigasi tim media ini kemaren, terlihat mobil tangki sedang membongkar yang diduga BBM subsidi ke kapal penangkap ikan, informasi yang diterima BBM subsidi tersebut seharusnya untuk nelayan, akan tetapi diselewengkan.

Para nelayan dibuat resah dengan maraknya aktivitas kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan solar subsidi secara ilegal. Gudang tersebut, yang disebut-sebut milik seseorang berinisial UC, bebas menggunakan BBM subsidi dan bebas keluar-masuk membongkar hasil tangkapan di tangkahan tanpa tersentuh aparat,

Sudah bukan rahasia lagi. Mereka terang-terangan melakukan aktivitas diduga ilegal, seolah kebal hukum. Kami bahkan ragu gudang tersebut punya izin resmi dari instansi terkait " Kata salah satu nelayan yang meminta identitasnya disembunyikan, Senin  (02/03/2026).

Lanjutnya, Gudang ini diduga menggunakan BBM bersubsidi untuk mengoperasikan kapal-kapal ilegal, termasuk kapal trawl dan kapal pembom ikan, Jika dugaan ini benar, maka aktivitas tersebut melanggar sejumlah undang-undang " Ucapnya.

Sementara pengelola gudang tersebut belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Sekedar informasi, Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang melarang keras penggunaan bom ikan, dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1,2 miliar.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, pasal penyalahgunaan BBM subsidi yang bisa berujung hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. (Tim/Red).

Bangun Generasi, Satgas TMMD Ke 127 Bimbing Belajar Anak-Anak Barurejo

Blitar.Metro Sumut

Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus ditunjukkan oleh Satgas TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar melalui kegiatan pembinaan belajar bagi anak-anak di Dusun Barurejo Kecamatan Krisik.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program nonfisik TMMD yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, Selasa (3/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut anggota TNI, Serda Raka bersama Prada Rofi, turun langsung menjadi pengajar. Dengan penuh kesabaran dan semangat, keduanya membimbing anak-anak dalam belajar membaca, menulis, serta berhitung. Suasana belajar pun berlangsung hangat dan penuh antusias.

Serda Raka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pembinaan mental dan pendidikan generasi muda. “Kami ingin kehadiran Satgas TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Prada Rofi menambahkan bahwa semangat belajar anak-anak Dusun Barurejo sangat luar biasa. Meski dengan fasilitas sederhana, mereka tetap antusias mengikuti pembelajaran dan aktif bertanya.

Warga setempat menyambut baik kegiatan ini. Orang tua merasa terbantu dengan adanya pendampingan belajar dari Satgas TMMD, terlebih bagi anak-anak yang membutuhkan tambahan bimbingan diluar jam sekolah.

Melalui kegiatan pembinaan belajar ini, Satgas TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar berharap dapat menumbuhkan motivasi belajar serta membangun karakter disiplin dan cinta tanah air sejak dini. Kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga membangun masa depan generasi bangsa. (Dim0808).

Mendagri Dan Menteri PKP Tinjau Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kubu Raya

Kubu Raya.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (2/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Di lokasi, kedua menteri berdialog dengan warga dan pihak terkait untuk mendengar langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan hunian dan penataan lingkungan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Mendagri menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) setempat agar terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian data.

Ia menjelaskan, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dan BPS harus diselesaikan melalui rekonsiliasi atau pencocokan data bersama. Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di wilayah tertentu. Tanpa kesamaan data, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja,” ujar Mendagri.

Akurasi dan keselarasan data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan berbagai program pemerintah dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Selain itu, terdapat pula program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. (Puspen Kemendagri).

Kodim Bojonegoro Gelar Baksos, Dan Bazar Murah Dilokasi KDKMP Pungpungan Kalitidu

Bojonegoro.Metro Sumut

Kodim 0813 Bojonegoro menggelar kegiatan bazar murah, serta bakti sosial santunan kepada anak yatim dan dhuafa dihalaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Senin (2/3/2026).

Kegiatan dalam rangka menggerakkan ekonomi desa melalui bazar ini, bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan spesial tersebut, dirangkai dengan pembagian ratusan takjil untuk masyarakat.

Hadir dalam kegiatan ini, Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST., menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan merupakan wujud sinergitas antara TNI dengan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sarana untuk mendorong kemajuan ekonomi bersama. Harapannya, keberadaan KDKMP tersebut juga mampu menjadi pusat edukasi, serta pengembangan UMKM Desa/Kelurahan.

“Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari KDKMP ini, untuk kemajuan masyarakat Desa Pungpungan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Kepala Desa, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini," ujarnya.

Kepala Desa Pungpungan, Slamet Hari Hadi, turut mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang di inisiasi oleh jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro.

Ia berharap, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini nantinya bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Desa Pungpungan.

"Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan Alhamdulillah saya yakin serta percaya bahwasanya KDKMP nanti bisa mengerakkan ekonomi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Desa Pungpungan," tutur Slamet Hari Hadi.

Apresiasi, serta ucapan terima kasih kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kodim 0813 Bojonegoro juga diberikan oleh pengunjung, Masrukin, warga Desa Pungpungan, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan bazar atau pasar murah tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada koperasi desa kelurahan merah putih bersama Kodim 0813 Bojonegoro, yang telah menyelenggarakan pasar murah. Disini, saya belanja minyak goreng relatif sangat terjangkau (murah) dari harga pasaran," ujarnya.

Pantauan dilokasi kegiatan, antusiasme warga Desa Pungpungan sangat tinggi. Terlihat, sejak sore hari masyarakat mulai memadati stand-stand UMKM yang menjual sembako dan menyajikan berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. (Pen).

Lantik 64 Pejabat, Sekjen Kemendagri Tekankan Semangat Baru Dan Kontribusi Terbaik

Jakarta.Metro Sumut

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir melantik 18 pejabat pengawas dan 46 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri. Ia menegaskan pelantikan tersebut harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dan kontribusi terbaik bagi institusi.

Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan sambutan pada acara pelantikan yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan ucapan selamat sekaligus menekankan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

“Amanah ini sebagai wujud kepercayaan dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban dengan integritas profesional dan dedikasi penuh. Tentunya kontribusi yang terbaik yang diharapkan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia menegaskan prosesi pelantikan bukan sekadar seremoni rutin, melainkan mengandung harapan pimpinan agar pejabat yang dilantik mampu menguasai tugasnya secara optimal serta meningkatkan kinerja organisasi.

Menurutnya, setiap pelantikan membawa perubahan yang harus diiringi dengan energi dan motivasi kerja yang lebih kuat. Semangat baru tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja di unit masing-masing.

“Bapak-Ibu sekalian di mana pun tempatnya [diharapkan] untuk bisa berkontribusi yang lebih banyak dan yang terbaik,” katanya.

Selain itu, Tomsi menekankan bahwa sistem organisasi yang baik tidak akan berjalan tanpa komitmen pribadi dari setiap aparatur. Ia mengingatkan pentingnya niat dan kemauan untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan tugas.

“Dari semua itu, kalau tidak ada keinginan dan niat baik apa pun sistem yang kita buat untuk memperbaikinya tidak akan ada gunanya juga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan selamat, kemudian saya berharap semangat yang lebih lagi untuk bisa kita bersama-sama bekerja untuk institusi dan masyarakat yang kita cintai,” tegasnya.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Kemendagri guna memastikan roda organisasi berjalan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Puspen Kemendagri).

Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota Di Papua Harus Tuntas Maret 2026

Jakarta.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Papua harus dituntaskan paling lambat Maret 2026. Musrenbang Otsus di enam provinsi di Tanah Papua menjadi momentum strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu.

“Hari ini kita sudah memasuki bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret 2026. Bulan Maret merupakan bulan pelaksanaan Musrenbang Otsus bagi seluruh pemerintah daerah, khususnya di enam provinsi di Tanah Papua,” ujar Ribka di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/3/2026).

Ia menegaskan, sebelum memasuki tahapan Musrenbang Otsus tingkat provinsi, seluruh tahapan sebelumnya harus dipastikan telah dilaksanakan secara berjenjang. Tahapan tersebut dimulai dari musyawarah desa/kelurahan (Musdes), dilanjutkan musyawarah tingkat kecamatan, hingga kabupaten/kota.

Sesuai jadwal, Musrenbang Otsus tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sepanjang Maret 2026. Selanjutnya, Musrenbang Otsus tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada April, dan berlanjut ke tingkat nasional pada Mei 2026.

“Kita perlu melakukan pengecekan pada masing-masing kabupaten/kota untuk memastikan apakah Musrenbang Otsus di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota telah dilaksanakan sesuai tahapan. Data ini harus segera kita ketahui. Jika seluruh tahapan telah dilaksanakan, barulah kita dapat melanjutkan ke tingkat provinsi,” tegasnya.

Menurut Ribka, peran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di masing-masing daerah sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan musyawarah di tingkat distrik/kecamatan dan kabupaten/kota rampung pada bulan ini. Kemendagri juga akan terus melakukan koordinasi serta pengecekan lapangan.

Dalam aspek perencanaan, ia menekankan pendekatan yang digunakan adalah bottom-up atau dari bawah ke atas. Artinya, aspirasi penggunaan Dana Otsus harus benar-benar digali dari tingkat kampung/desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan, serta pihak terkait lainnya.

Ia mengingatkan agar program yang diusulkan merupakan inovasi yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, baik dari sisi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), maupun kebutuhan masyarakat setempat.

“Jangan sampai program hanya hasil salin-tempel dari daerah lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, seluruh perencanaan tetap harus selaras dengan arah kebijakan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keselarasan tersebut ditujukan agar tercipta kebijakan yang sinergis dan terintegrasi.

Ribka juga menyoroti peningkatan tata kelola Dana Otsus melalui keterpaduan (interoperabilitas) tiga sistem, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, serta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) Bappenas. Menurutnya, program Otsus menjadi salah satu yang pertama menerapkan integrasi tersebut.

Pada 2025, implementasinya telah mencapai 100 persen dan terus mengalami perbaikan dalam tata kelola keuangan. Ia berharap fungsi kontrol masyarakat juga berjalan optimal untuk memastikan dana benar-benar terealisasi dan program berjalan sesuai rencana.

“Penyaluran dana menjadi lebih cepat dan terkontrol. Pengawasan dilakukan secara bersama sehingga penyaluran dapat berjalan tepat waktu. Bahkan ada provinsi yang sudah melakukan pencairan pada Februari dan mulai merealisasikan programnya,” katanya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Emile George Boeky mengatakan, hingga saat ini Musrenbang desa telah dilaksanakan dan dilanjutkan di tingkat kecamatan. Ia menegaskan pemerintah daerah juga harus menyiapkan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang akan dibahas dalam forum Musrenbang.

RAP tersebut selanjutnya diproses melalui sistem interoperabilitas SIPD, SIKD, dan SIPPP, yang merupakan sinergi antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

“Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi rancangan akhir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” pungkasnya. (Puspen Kemendagri).

Primkop Kartika Jaya Angling Darmo Kodim Bojonegoro Gelar RAT Tutup Buku Tahun 2025

Bojonegoro.Metro Sumut

Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro, pada Rabu (25/2/2026), menggelar kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primer Koperasi (Primkop) Kartika Jaya Angling Darmo Tutup Buku Tahun 2025 di Aula Ahmad Yani Markas Kodim setempat.

Hadir dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Dengan Semangat Adaptif dan Solutif, Koperasi Angkatan Darat Siap Membangun Kemandirian dalam rangka Mensejahterakan Anggota’ ini diantaranya Kapuskop Bhirawa Anoraga Letkol Inf Hamim Tohari, Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Dekopinda Bojonegoro, serta ratusan anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini merupakan forum tertinggi bagi seluruh anggota koperasi sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota, sekaligus untuk menggerakkan roda organisasi dan usaha koperasi agar semakin maju dan profesional.

Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST., selaku Pembina Primkop Kartika Jaya Angling Darmo, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pengurus Primkop Kartika jaya Angling Darmo yang telah menyelenggarakan RAT dengan teratur dan tepat waktu. 

“Semoga, melalui RAT ini dapat dirumuskan langkah-langkah baru yang lebih produktif demi kemajuan usaha sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya,” harapnya.

Dandim 0813 Bojonegoro juga berharap, para perwakilan peserta RAT dapat memberikan masukan baik berupa saran maupun pendapat yang positif bagi  kemajuan Primkop Kartika Jaya Angling Daramo dimasa yang akan datang. Dengan mencermati laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan pengurus, tentunya anggota dapat mengetahui perkembangan yang terjadi baik menyangkut organisasi, keuangan maupun perkembangan usaha yang dijalankan selama tahun 2025.

“Oleh karena itu diharapkan kepada semua anggota yang hadir pada RAT hari ini agar dapat berperan aktif serta memperhatikan secara seksama, laporan yang disampaikan oleh pengurus dan dapat mengikuti acara RAT sampai selesai,” kata Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST.

Ia menambahkan bahwa Primkop Kartika Jaya Angling Darmo yang mempunyai tugas membantu Komando dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan PNS Kodim 0813 Bojonegoro beserta keluarganya. “Saya yakin apabila Primkop ini dikelola dengan professional baik dari aspek organisasi, usaha dan pertanggungjawaban dalam administrasi keuangan, tentu akan tercapai tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya,” ujarnya.

Dalam upaya untuk mensejahterakan anggotanya tersebut, Dandim 0813 Bojonegoro menyampaikan, koperasi harus pandai membaca pasar serta berorientasi pada keuntungan, dengan kata lain harus berani melakukan kompetisi dengan badan usaha lain yang ada disekitarnya.

“Mengingat peran yang penting dari forum rapat anggota ini, maka saya mengharapkan agar dapat mengoptimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak hanya terletak dipundak para pengurusnya saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama antara pengurus, anggota, pengawas serta pembina sehingga tugas pokok serta fungsi koperasi dapat terwujud,” tutur Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bojonegoro, H. Sudarto, dalam sambutannya berharap sebagai koperasi mari bersama untuk mengembangkan kerjasama antar koperasi, membangun perekonomian, dan menjalin kerjasama yang baik, membangun citra koperasi sebagai koperasi yang maju dan positif, kerjasama yang baik, tingkatkan profesionalisme berdasarkan nilai-nilai kebutuhan dan selalu memfasilitasi.

“Harapannya, koperasi-koperasi yang ada diwilayah Kabupaten Bojonegoro terus berkembang lebih baik termasuk Koperasi Kartika Jaya Angling Darmo Kodim 0813 Bojonegoro. Kepada kemitraan diharapkan mampu membantu dalam mengembangkan Primkop Kartika Jaya Angling Darmo lebih baik lagi kedepannya,” pungkas H. Sudarto. (Pen).

Penyuluhan Bencana Alam Warnai Kegiatan Non-Fisik TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar

Blitar.Metro Sumut

Kegiatan non-fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Kodim 0808/Blitar terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyuluhan bencana alam yang digelar di Balai Kelurahan Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan mitigasi warga desa sasaran dalam menghadapi potensi bencana.

Penyuluhan bencana alam tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TMMD Ke-127 yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, Kodim 0808/Blitar bekerja sama dengan BPBD untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat, mulai dari pengenalan jenis bencana hingga langkah-langkah penanganan awal.

Narasumber dari BPBD Bapak Hario, menyampaikan materi terkait evakuasi mandiri, tanda-tanda peringatan dini, serta upaya pengurangan risiko bencana. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memahami potensi ancaman di lingkungan sekitar agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana. Dengan pengetahuan yang memadai, warga diharapkan dapat meminimalkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan.

Dansatgas TMMD Ke 127 Kapten Inf Hendrik, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan non-fisik seperti penyuluhan bencana alam ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan wilayah. Menurutnya, pembangunan fisik harus diimbangi dengan peningkatan wawasan dan kesadaran masyarakat, sehingga hasil TMMD dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0808/Blitar berharap terwujudnya masyarakat Desa Krisik yang tangguh, sigap dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam. Sinergi antara TNI, BPBD dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan desa yang aman serta berdaya tahan tinggi terhadap risiko bencana. (Dim0808).

Dansatgas TMMD Ke 127 Pastikan Pembangunan Fisik Tepat Sasaran Di Gandusari

Blitar.Metro Sumut

Komandan Kodim 0808/Blitar, Letkol Inf Virlani Arudyawan, selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127, melaksanakan pengecekan langsung ke lokasi kegiatan TMMD yang tengah berlangsung di Desa Krisik, Minggu (1/3/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh sasaran fisik TMMD, mulai dari pembangunan jalan, jembatan hingga renovasi rumah warga, berjalan sesuai rencana, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengecekan lapangan ini juga menjadi bentuk komitmen Dansatgas dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan program.

Dalam peninjauannya, Dandim menekankan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan kerja di lapangan. Ia meminta agar seluruh personel Satgas TMMD tetap menjaga kualitas pekerjaan serta memperhatikan faktor keselamatan kerja, sehingga hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Selain meninjau progres fisik, Dansatgas juga berdialog dengan anggota Satgas dan warga setempat. Sinergi antara TNI dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan TMMD, karena selain mempercepat pekerjaan, kebersamaan tersebut turut menumbuhkan semangat gotong royong di wilayah Kecamatan Gandusari.

Melalui pengecekan langsung ini, diharapkan seluruh sasaran TMMD Ke-127 di wilayah Kabupaten Blitar dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat desa. (Dim0808).

Safety Forum : Penguatan Implementasi Corporate Life Saving Rule (CLSR), PT PIL Tegaskan Komitmen Zero Accident

Medan.Metro Sumut

PT Prima Indonesia Logistik terus memperkuat implementasi budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penyelenggaraan Safety Forum: Penguatan Implementasi Corporate Life Saving Rule (CLSR) yang diikuti oleh pekerja lapangan, antara lain Operator, Tally, Security, dan Mekanik

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsisten perusahaan dalam memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Melalui forum tersebut yang diselenggarakan pada Senin (2/3) di Ruangan Serba Guna PT Prima Indonesia Logistik, manajemen kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap 9 (sembilan) aturan utama Corporate Life Saving Rule (CLSR) sebagai pedoman wajib dalam mencegah kecelakaan fatal maupun cedera serius di area kerja.

Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa tidak ada pekerjaan yang begitu mendesak sehingga mengabaikan keselamatan. Setiap pekerja wajib menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap dan sesuai ketentuan, serta memiliki keberanian untuk menghentikan pekerjaan apabila ditemukan kondisi tidak aman.

Manajemen PT Prima Indonesia Logistik menekankan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dikompromikan. Penguatan CLSR ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional yang aman, tertib, dan produktif.

"Sebagai bentuk implementasi nyata budaya K3, perusahaan menegaskan empat komitmen utama yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pekerja:

1️⃣ Komitmen Zero Accident ;

2️⃣ Disiplin terhadap SOP ;

3️⃣ Budaya Saling Mengingatkan ;

4️⃣ Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan," Tegas Indra Pamulihan selaku Direktur PT Prima Indonesia Logistik

Melalui pelaksanaan Safety Forum ini, PT Prima Indonesia Logistik berharap seluruh insan perusahaan semakin meningkatkan disiplin, kewaspadaan, serta kepedulian terhadap keselamatan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, profesional, dan berkelanjutan. (Awi).

______________________________________

Mau kirim barang besar dengan proses cepat, efisien dan harga terjangkau? atau ingin menggunakan moda kereta api ? PT Prima Indonesia Logistik solusinya !

Contact us on bio!

#Pelindo

#PelindoSinergiLokaseva

#MultiTerminalIndonesia

#PrimaIndonesiaLogistik

#Logistik

Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai dibangun. Kemudian dari 139 MCK yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 128 di antaranya telah selesai dibangun. Selanjutnya, dari 46 MCK yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

Sementara, untuk pembangunan sumur bor. Dari 578 sumur bor yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 369 di antaranya telah dibangun. Kemudian dari 152 sumur bor yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 84 di antaranya telah dibangun. Sementara, dari 107 sumur bor yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera. Untuk sumur bor total ada 474 sumur bor yang telah dibangun atau 56 persen dari 836 sumur bor yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat terus dipercepat guna memenuhi kebutuhan dasar penyintas bencana Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

Tito mengapreziasi kolaborasi lintas sektor yang telah gotong royong membuat sumur bor dan sanitasi MCK di lokasi titik bencana Sumatera. Sebab, kebutuhan air bersih dan sanitasi MCK mutlak dibutuhkan, karena jaringan air bersih dan senitasi MCK mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera akhir tahun lalu.

"Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM  ada pembuatan sumber bor dan MCK ada untuk MCK 80%, sumur bornya masih perlu banyak 56% masih baru 474, karena ini ada masalah air minum, jaringan-jaringan yang putus," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu, turut dihadiri juga Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Selain itu turut hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria. (Van).

Satgas PRR Percepat Pemanfaatan Kayu Hanyutan Untuk Rehabilitasi Pascabencana

Jakarta.Metro Sumut

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan sebagai bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak sekaligus memastikan material yang tersedia di lapangan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Di Aceh sangat-sangat banyak sekali. Itu lautan. Lautan apa namanya itu? Kayu. Jadi kalau mau dibuat kayu bakar gampang, bisa," ujar Tito saat rapat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Rabu (25/2/2026).

Data Satgas PRR pada 28 Februari mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu mencapai 2.112,11 meter kubik yang dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang tercatat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah terkait penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut, Kabupaten Tapanuli Selatan memanfaatkan 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan hunian sementara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Adapun di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar, Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebesar 1.996,58 meter kubik yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Langkah tersebut juga selaras dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026 yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kayu yang terbawa arus banjir agar dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan terkoordinasi.

Menurut Tito, optimalisasi kayu hanyutan bukan hanya mempercepat penyediaan hunian dan sarana pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan terdampak agar lebih bersih, aman, dan tertata. 

Dengan dukungan regulasi yang jelas serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Van).

BNCT Dan PT PDS Pastikan Upah Dan Hak Normatif Pekerja Telah Diselesaikan Sesuai Ketentuan

Belawan.Metro Sumut

Menyikapi sejumlah pemberitaan yang beredar terkait isu ketenagakerjaan di lingkungan operasional pelabuhan, PT Belawan New Container Terminal (BNCT) bersama perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, PT PDS, menyampaikan klarifikasi resmi guna memberikan informasi yang utuh kepada publik.

Corporate Secretary PT BNCT, Rizki Affandi Nasution, menegaskan bahwa seluruh proses hubungan kerja yang melibatkan tenaga operasional dilakukan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Terkait informasi mengenai dugaan tunggakan upah, dapat kami sampaikan bahwa PT PDS telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran upah dan hak-hak normatif pekerja. Tidak terdapat upah yang belum dibayarkan,” ujar Rizki.

Sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja terhadap sejumlah tenaga kerja, murni karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Seluruh pekerja telah menyepakati penerimaan atas berakhirnya jangka waktu sebagaimana PKWT yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh seluruh pekerja tersebut.

PT PDS telah membayar seluruh hak normatif termasuk uang kompensasi sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. 

Sementara itu, Corporate Secretary PT PDS menyampaikan bahwa perusahaan terus memperhatikan dan mematuhi Peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor operasional pelabuhan internasional, BNCT dan PT PDS berkomitmen menjaga hubungan industrial yang harmonis, profesional, dan transparan sesuai koridor hukum. Perusahaan juga menghormati setiap dinamika hubungan kerja yang diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan konstruktif.

BNCT dan PT PDS berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta mencegah berkembangnya persepsi yang tidak sesuai dengan fakta. (Hamnas).