Warga di Gang Prajurit, Jalan Veteran Pasar VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, resah atas keberadaan gudang yang diduga memproduksi pupuk ilegal. Jumat (20/11/2026).
Gudang berada di kawasan Gang Prajurit, Jalan Veteran Pasar VI, Desa Helvetia, dan diduga beroperasi hampir setiap hari untuk memproduksi pupuk secara ilegal serta menjualnya di bawah harga standar.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, melalui akun Facebook Armin Pane, dalam postingannya menyebutkan, Warga gang prajurit, Jalan Veteran Pasar VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, diresahkan dengan keberadaan gudang yang diduga memproduksi Puput ilegal.
Menurut sejumlah warga setempat, Aktivitas ilegal di gudang tersebut telah berlangsung lama. Hasil produksi pupuk ilegal setiap hari, dijual dengan harga cukup murah.
Bahkan, selain merugikan negara dan meresahkan masyarakat, pengelola atau pemilik gudang tersebut juga memperkerjakan karyawan dibawah umur atau anak-anak."Aktivitasnya setiap hari. Dijual dengan murah, jauh dari harga pasaran.
Ada anak-anak yang bekerja di gudang tersebut. Ini sangat meresahkan kami sebagai warga disini,” ujar salah seorang warga yang enggan menyebut namanya, Jum’at (06/11/2026).
Menurutnya, gudang pupuk illegal yang diduga milik oknum pensiunan TNI tersebut pernah digerebek pihak kepolisian. Namun katanya, aktivitas ‘bisnis haram’ kembali beroperasi karena tidak ada tindakan tegas yang berarti.
“Belum lama ini pernah digerebek polisi, tapi gudang itu tidak dipasang police line (garis polisi). Kini aktivitas illegal tersebut operasi lagi karena tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian,” tukasnya.
Masyarakat setempat mendesak aparat penegak hukum menindak tegas dan mengusut tuntas aktivitas yang dinilai meresahkan lingkungan serta berpotensi merugikan petani dan negara," Sebut Armin dalam akun Facebooknya.
Pengoperasian gudang yang tidak memiliki izin resmi sekaligus mengabaikan kewajiban pajak merupakan pelanggaran hukum berlapis (administratif dan pidana) yang dapat berujung pada penyegelan bangunan, denda besar, hingga hukuman penjara.
Pelanggaran Perizinan (Bangunan & Usaha) seperti, Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Tanpa Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Pelanggaran Tata Ruang & Lingkungan.
Selanjutnya, Pelanggaran Perpajakan (Pusat & Daerah) yaitu, Pajak Daerah (PBB-P2 dan Retribusi), Pelanggaran Pajak Daerah, dan pelanggaran Pajak Pusat.
Selain itu ,Pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana serius yang merugikan petani, merusak kualitas lahan pertanian, dan menghambat ketahanan pangan. Pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda miliaran rupiah.
Sanksi pidana penggelapan pupuk bergantung pada jenis pupuk (non-subsidi atau bersubsidi) serta peran pelaku, mulai dari penjara paling lama 4 hingga 5 tahun dan denda hingga ratusan juta rupiah menurut aturan penggelapan, hingga hukuman yang lebih berat jika masuk ranah tindak pidana ekonomi, perdagangan, pertanian, atau korupsi.
Dari pantauan media ini dilokasi, Gudang tersebut diduga beroperasi setiap hari dengan lalu-lalang kendaraan pengangkut barang. (Tim/Red).

