PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN

PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN
PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN MENGUCAPKAN SELAMAT SUKSES DAN SELALU EKSIS KEPADA MEDIA HARIAN METRO SUMUT ONLINE.DARI GM PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN SAHAT TAMBUNAN & M.NATSIR MANEGER UMUM PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN & MANEGER TEHNIK PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN & ASISTEN MANEGER HUKUM DAN HUMAS PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN ROSWITA & SEGENAP KARYAWAN PT PELINDO 1 CABANG BELAWAN.

Cari Berita Anda....???

Memuat...

Entri Populer

Kadis Pertanian Soppeng Dituntut 4,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Bansos 2013

Soppeng.Metro Sumut
Ir. Yuliana Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Soppeng dan Sekretarisnya Muh. Darwis dituntut penjara empat tahun lima bulan dan denda 50 juta serta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng. Jumat {12/02/2016}.

Informasi yang dihimpun Media ini, Kasi Intelejen Kejari Soppeng Andi Hairil Akhmad mengatakan dari tuntutan yang dibacakan JPU Qomara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar Yuliana dan sekretarisnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ Katanya.

Lanjut Andi, Perbuatan Yuliana pada penyaluran dana bansos pengembangan kedelai dinas pertanian dan holtikultura di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tahun 2013 akibatkan kerugian mencapai 3,5 Miliyar lebih, Menuntut Yuliana empat tahun lima bulan penjara “ Ucapnya.

Andi menjelaskan dalam uraian Jaksa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Yuliana yakni mengetahui rekayasa data petani dalam penyaluran dana bansos pengembangan kedelai dinas pertanian dan Holtikultura tahun 2013, Yuliana dalam kegiatan tersebut sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pihak yang mencairkan anggaran dana bansos pengembangan kedelai disejumlah Desa “ Jelasnya.

Menurut Andi, Diantaranya Desa Pattampanua, Desa Pacinnong, Desa Tellulimpoe, Desa Attangsalo, Desa Kaca, Desa Limpomajang, Desa Batu-Batu, Desa Manorang Salo, serta Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa, Sebagai kepala dinas terdakwa juga turut mengelola program kegiatan pembagian kedelai yang pada pelaksanaannya terdakwa mengetahui adanya ketidak benaran materil dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan atau tidak menyiapkan dokumen pendukung dengan benar “ Ungkapnya.

Andi meunturkan, Dokumen yang dinyatakan tidak benar yaitu luas lahan dan jumlah kebenaran calon petani termasuk harga yang telah ditetapkan dalam rencana usaha kelompok, Volume luas lahan kelompok tani, yang hasil rekayasa sebesar 5.000 hektar (ha) sehingga terjadi mark up pada lahan seluas 1,3 hektar “ Tuturnya.

Andi mengungkapkan, Perbuatan tersebut dianggap bersalah melanggar dakwaan subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak hanya menyalahgunakan wewenang terdakwa juga dianggap menikmati dana korupsi dengan cara menerima aliran dana yang tidak sesuai peruntukannya, dari terdakwa lain diantaranya PPK, Yuslianati serta sekretarisnya sebesar Rp. 126 Juta, Karena itu terdakwa juga dibebani mengganti kerugian negara sebesar, Rp 126 juta “ Ujarnya.

Andi menambahkan, Selain kepala dinas JPU juga menuntut Sekretaris Pertanian dan Holtikultura Muh. Darwis dengan pidana penjara selama empat tahun, denda 50 juta subsider enam bulan, Terdakwa diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar 68 juta “ Tambahnya.{Eva}.

Kasus Korupsi Alkes Medan, Tiga Terdakwa Dihukum Satu Tahun Penjara

Medan.Metro Sumut  
Kasus korupsi dana pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Pirngadi Medan Sumatera Utara Tiga terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing satu tahun dua bulan penjara. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Majelis hakim menyatakan ketiganya bersalah dalam kasus tersebut. Jumat {12/02/2016}.

Informasi yang dihimpun Media ini, Dua diantaranya yaitu Aspen Asnawi dari PT Inndo Farma Global Medica dan Kamsir Aritonang, subkontraktor dari PT Graha Agung Lestra. Keduanya merupakan pihak rekanan dalam pengadaan alat kesehatan, Seorang terdakwa lain yaitu Tuful Zuhri Siregar, Ketua Panitia Pengadaan Barang RSUD dr Pirngadi Medan, Tuful Zuhri Siregar. Aksi ketiganya itu mengakibatkan negara merugi hingga Rp1,1 miliar.

Majelis hakim juga mewajibkan ketiga terdakwa membayar denda masing-masing Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan. Namun dalam putusan majelis hakim tidak membebankan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar karena mereka sudah membayarnya. Sementara Tuful dinyatakan tak menikmati hasil dari kerugian tersebut.

Ketiga terdakwa dijerat Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, Usai membacakan putusan, ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya, Julisman, menyatakan pikir-pikir.

Hal yang sama juga disampaikan penuntut umum Netty Silaen, karena dalam persidangan yang sebelumnya menuntut terdakwa selama satu tahun dan enam bulan kurungan, Menyatakan pikir-pikir majelis “ Kata Julisman.

Dalam kasus ini, terdakwa Kamsir dan Tuful bekerjasama untuk memenangkan PT Indo Farma Global Medica dalam pengadaan alat kesehatan dan KB di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Anggaran itu berasal dari bantuan dana Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2012, sebesar Rp 5 Miliar.

Selama proses pelelangan ada dua alat kesehatan yaitu alat anastesi yang diduga fiktif. Kedua alat kesehatan itu seharga Rp1,1 miliar. Setelah uang dipakai, alat yang dimaksud tidak sampai ke RSUD Pirngadi Medan.{Alfian}.

Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi

Kendari.Metro Sumut
Kejati Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaiman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor bupati tahun anggaran 2010-2011, Aswad ditetapkan sebagai tersangka didasari surat perintah penyidikan (Sprindik) Kejati Sultra tertanggal 20 Januari 2016. Kamis {11/02/2016}.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Yunan Harjaka mengatakan benar status Aswad Sulaiman bukan lagi saksi tapi sudah tersangka sejak 20 Januari 2016, penetapan tersangka kepada Aswad diputuskan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yaitu keterangan saksi ahli dan hasil audit BPKP, Jadi adanya temuan kerugian negara atas proyek pembangunan kantor bupati senilai Rp 2,3 miliar yang penganggarannya secara bertahap “ Katanya.

Lanjut Yunan, pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan bupati Konawe Utara sebagai tersangka pada 17 Februari mendatang, Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Aswad sudah pernah diperiksa penyidik Kejati Sultra sebagai saksi terkait proyek pembangunan tersebut pada Maret 2015 “ Ucapnya.

Yunan menjelaskan, Penetapan Aswad sebagai tersangka korupsi disusul dengan surat pencekalan ke luar negeri terhadap mantan sekretaris daerah Kabupaten Konawe “ Jelasnya.

Sementara Bupati Bupati Konut Aswad mengatakan, dirinya belum mengetahui bila dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka, Saya baru dengar kalau saya ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak tahu jika saya ditetapkan sebagai tersangka, akan mengikuti proses hukum yang berlaku “ Katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sultra telah menahan Ahmad Yani Simarata selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) pembangunan kantor bupati.

Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan tinggi Sultra telah menahan 10 orang tersangka. Dua orangnya di antaranya sudah divonis hukuman penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Kendari.{Wahyu}.

Kubur Desak KPK Usut Dugaan Kasus Korupsi PT Sentul City

Jakarta.Metro Sumut 
Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Sentul City Tbk, Kwee Chyadi Kumala kembali mendapat sorotan, Koalisi Usut dan Buru Koruptor (Kubur) melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar KPK mengambil alih dugaan korupsi yang diduga telah dipetieskan oleh Kejaksaan Agung. Kamis {11/02/2016}. 

Informasi yang dihimpun Media ini, Koordinator Aksi Jeffri Azhar mengatakan KPK harus segera menuntaskan skandal korupsi PT Sentul City Tbk yang diduga telah melakukan korupsi mengenai lahan untuk pemakaman yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2 triliun “ Katanya. 

Lanjut Jeffri, Dugaan tindak pidana korupsi yaitu dalam pemberian izin lokasi perumahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada PT Sentul City Tbk yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku di mana PT Sentul City tidak pernah menyediakan tanah untuk pemakaman seluas 119,2 hektare, Namun dalam pelaksanannya, tanah fasilitas umum yang sedianya untuk pemakaman telah terjadi proses penipuan, di mana surat yang harusnya sertifikat untuk diserahkan ke Pemkab Bogor hanya berupa girik, Disinilah terjadi proses tindak pidana korupsi dan penipuan “ Ucapnya.

Seperti yang tertuang dalam surat perintah penyelidikan Kejari Cibinong No. 3705/0.2.33/FD.1/10/2009 pada tanggal 26 Oktober 2019 tentang dugaan Tipikor dalam pemberian izin lokasi perumahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada PT Royal Sentul Highland yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Surat Kejari juga diperkuat surat perintah Penyidikan Kejari Cibinong No.1991/0.2.33./FD.1/06/2011 tertanggal 22 juni 2011 tentang dugaan Tipikor dalam pemberian izin lokasi perumahan dari Pemkab Bogor kepada PT Sentul City Tbk yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana kewajiban PT Sentul City Tbk untuk menyediakan lahan pemakaman seluas 119,2 hektare tidak pernah ada.

Jeffri menjelaskan, kuat dugaan PT Sentul City Tbk tidak memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum berupa tanah makam sebagaimana telah diatur sebelumnya. Jika dihitung, kewajiban menyediakan lahan untuk pemakaman seluas sekira 119 hektare dengan nominal sangat besar “ Jelasnya.

Menurut Jeffri, Patut diduga PT Sentul City Tbk sudah melakukan manipulasi data negara, di mana tanah fasum untuk makam tidak pernah diserahkan kepada Pemkab Bogor “ Ungkapnya.

Jeffri menambahkan, KPK harus berani melakukan verifikasi mengenai penyediaan lahan pemakaman untuk perumahan oleh PT Sentul City Tbk dan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait. "KPK wajib mengambil alih kasus ini, karena diduga kasus ini sudah dipetieskan oleh lembaga penegak hukum lain “ Tambahnya.{Melvy}.

Warga Resah, Kabel PLN Menyentuh Tanah

Sei Kerang.Metro Sumut
Hujan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, menyebabkan salah satu kabel PLN yang terletak di Sei Kerang desa sei jawi jawi kecamatan Panei Hulu Kabupaten Labuhan Batu, Seperti membenahi tiang PLN banyak yang condong dan seperti kabel terdampar diatas tanah seperti Dusun Sei Kerang Desa Sei Jawi Jawi. Kamis { 04/02/2016 }.

Warga setempat mengatakan warga sudah melapor ke pihak PLN tentang kabel menyentuh ke tanah dan membuat warga sekitar resah, namun sampai saat ini belum juga dari pihak PLN untuk memperbaikinya “ Katanya.

Sementara Kadus Kei Kerang Yusran mengatakan apakah harus ada korban baru kondisi itu akan diperbaiki, kalau kabel yang menjulur itu kewenangan PLN “ Katanya.{ Rusman }.


KPK Kembali Pastikan Anif Shah Dan Putranya Diperiksa

Jakarta.Metro Sumut
Terkait kasus dana bansos di Sumut, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwal pemeriksaan pengusaha realestate juga terduga mafia tanah eks HGU PTPN 2 Anif Shah terkait aliran dana mencapai Rp 10 miliar pada Gubsu nonaktif, Gatot Pujo Nugroho sebesar Rp 10 miliar. Kamis { 04/02/2016 }.

Informasi yang dihimpun Media ini, Basariah Pandjaitan Wakil Ketua KPK Selain Anif mengatakan KPK juga menjadwal pemeriksaan Ketua IMI Sumut, Rajek Shah alias Ijek yang tak lain putra Anif Shah juga sepupu artis Raline Shah, Terkait aliran dana pada GPN (Gatot Pujo Nugroho). Segera, ya diperiksa kembali “ Katanya. 

 Lanjut Basariah, memastikan semua yang terlibat di kasus Bansos maupun pembatalan hak interplasi DPRD Sumut akan diperiksa hingga tuntas. bagi yang terbukti terlibat, segera ditingkatkan statusnya dari saksi sebagai tersangka, Pasti (tuntas). Secepatnya semua kembali diperiksa “ Ucapnya.

Basariah menjelaskan, Anif Shah dan Ijek diduga berada dalam pusaran korupsi Bansos dan pembatalan hak interplasi DPRD Sumut, atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang Ajib Shah Ketua DPRD Sumut yang kini ditahan KPK, Ajib adalah adik kandung Anif Shah, dan paman artis cantik Raline Shah.{ Melvy }

Terdakwa Kadis Kelautan Dan Perikanan Kotabaru Didakwa Korupsi Pengurukan Jalan

Banjarmasin.Metro Sumut
Persidangan dengan terdakwa Ir Talib  Kadis Kelautan dan Perikanan Kotabaru akhirnya digelar PN Tipikor Banjarmasin, Terdakwa Talib yang didampingi penasehat hukumnya Fikri Chairman di sidang dengan dakwaan melakukan tindakan korupsi pengurukan lahan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kotabaru. Kamis { 04/02/2016 }.

Informasi yang dihimpun Media ini, Pada sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Femina Mustikawati, jaksa penuntut umum (JPU) Wahyudin dan Syaiful Bahri dalam dakwaannya mengatakan akibat tindakannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan pengurukan jalan pada PPI tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga merugikan negara " Katanya.

Terdakwa sendiri dijerat untuk dakwaan primer pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair mematok pasal 32 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. { Ramlan }.

Marlina Moha Mantan Bupati Bolmong Disidang Kasus Korupsi

Manado.Metro Sumut
Berkas Marlina Moha Mantan Bupati Bolaang Mongondouw dilimpahkan Kejati Sulut ke PN Manado, kini sudah siap disidangkan, Sidang dakwaan dugaan korupsi dana Tunjangan  Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Bolmong tahun 2010 digelar di Pengadilan Tipidkor Manado. Kamis (04/02/2016).

Informasi yang dihimpun Media ini, Panmud Pidsus PN Manado Marthen Mendila mengatakan Benar MMS akan disidangkan 4 Februari, dengan Ketua Majelis Hakim Darius Naftali, Berdasarkan uraian dakwaan, terdakwa selaku Bupati Bolmong, bersama tujuh terpidana kasus ini, secara bersama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain hingga merugikan keuangan negara “ Katanya. 

Lanjutnya Marthen, Berdasarkan APBD Kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2010, telah tertata pembayaran TPAPD sebesar Rp 12 miliar, Patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana korupsi TPAPD triwulan kedua tahun angaran 2010 sebesar Rp 1 miliar dan dana TPAPD triwulan ke tiga sebesar Rp 250 juta, T‎otal dana yang diterima atau dikuasai oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi TPADP sebesar Rp 1,25 miliar “ Ucapnya.

 Marthen menjelaskan, Atas perbuatan MMS, eks Bupati Bolmong ini diancam sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, Undang-Undang RI Nomor 31, tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55, ayat 1 ke-1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi KUHP pasal 64 ayat 1 “ Jelasnya.

Marthen menambahkan, Serta dakwaan subsidiair pasal 6 ayat (1) huruf a, c dan f, Undang-Undang Nomor 25, tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, tentang tindak pidana pencucian uang, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana‎ “ Tambahnya.{ Wahyuni }.

Program Kepsek SD Negeri 060954 Kecamatan Medan Marelan

Medan Marelan.Metro Sumut
Terjadinya perubahan nilai kehidupan di segala bidang, baik di bidang politik,
sosial, budaya, ekonomi, dan hankam, menuntut dilakukan reformasi di bidang
pendidikan. Rabu (03/02/2016).

Irwansyah SPd Kepala Sekolah SD Negeri 060954 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengenai program dan ajaran tahun 2016 mengatakan mengambil acuan dari tahun-tahun yang lalu, Kedepan mengevaluasi semua kekurangan dan kelemahan dari sekolah “ Katanya.

Lanjut Irwansyah, Jadi untuk tahun yang akan datang menotivasi kinerja guru, menyiapkan prasarana dan prsarana yang lengkap bertahap, mencapai nilai kelulusan didalam sekolah, menciptakan sekolah yang sejuk aman dan nyaman “ Ucapnya.

Irwansyah menjelaskan, Peran guru dalam mendidik murid sehingga menghasilkan murid yang berprestasi tidaklah cukup hanya dilakukan didalam ruangan kelas, namun guru juga harus  mampu membuka komunikasi yang baik dengan  murid dan orangtua, sebagai seorang pengajar, harus selalu melaksanakan tugasnya dengan iklas, jujur dan selalu mengikuti perkembangan zaman.  “ Jelasnya.

Ke depan Irwansyah SPd, akan berusaha meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang selama ini telah terjalin baik antara guru, pegawai, murid dan orangtua siswa  untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan sehingga dapat melahirkan siswa-siswi terbaik dan berprestasi disekolah SDN 060954 di Kecamatan Medan Marelan “ Ungkapnya.

Harapan Irwansyah SPd, Lulusan SDN 060954 Kecamatan Medan Marelan dapat diterima di Sekolah Negeri ; Harapannya.(Hamnas).



Warga Usung Pargiono Jadi Kepling 9

Medan Marelan.Metro Sumut
Sebanyak 87 persen warga lingkungan 9 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan  mendukung dan mengusung Pargiono untuk menjadi Kepala Lingkungan 9, Dinilai mempunyai potensial, wawasan, program kerja dan kepedulian kepada masyarakat. Selasa (02/02/2016).

Informasi yang dihimpun Media ini, menyebutkan sosok Pargiono berbeda jauh dengan yang lain, orang yang potensial, baik, tidak korupsi, track record bagus, kira masyarakat akan memberikan perhatian.

Pargiono (46) Calon Kepling 9 saat dikonfirmasi mengatakan mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan warga, Amanah ini menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik untuk masyarakat Lingkungan 9 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan “ Katanya.

Perlu diketahui, Pargiono lahir di Medan 08 April 1970 mempunyai seorang istri dan 3 anak, sebelumnya Pargiono pernah bekerja disalah satu perusahan menjabat sebagai kepala cabang dalam merehab hutan, dan usahanya sekarang membuat satu kerajinan dirumahnya.

Sementara Rudi didampingi Nuwar dan Robianto warga lingkungan 9 Kelurah Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan mengatakan warga disini tidak ragu, tidak pula bimbang, dan kami mantapkan hati mendukung Pargiono menjadi Kepling 9 “ Ucapnya.(Hamnas).


Tanjung Balai Asahan Sumut Jadi Pintu Masuk Sindikat Narkoba Internasional

Medan.Metro Sumut
Polda Sumatera Utara dan Badan Narkotika Provinsi harus mengantisipasi sindikat narkoba dari Malaysia masuk ke Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara. Selasa (02/02/2016).

Informasi yang dihimpun Media ini, Sebelumnya Polisi Air Polda Sumatera Utara mengamankan seorang wanita berinisial LS yang kedapatan membawa 300 gram sabu dan 985 butir pil ekstasi di perairan Tanjung Balai, Narkoba tersebut disita dari dalam sebuah kapal motor yang diduga mengangkut 44 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai

Ketua Harian LSM Suara Rakyat Sumut Armen Tanjung SH mengatakan Bandar narkoba internasional itu, harus disikat habis dan diberikan sanksi hukuman berat. Bila perlu dihukum mati saja, perairan Tanjung Balai dan Asahan, selama ini sering dijadikan pintu gerbang memasok narkoba dari Malaysia, Thailand, dan negara lainnya, Sebab daerah tersebut berada diperairan Selat Malaka dan sangat dekat dengan Negeri Jiran. Hal ini menjadi ancaman keamanan bagi Indonesia “ Katanya.

Menurut Armen, para sindikat merasa aman memasukkan narkoba melalui perairan Tanjung Balai karena tidak terpantau aparat, Hampir setiap pekan ada sindikat narkoba ditangkap di perairan Tanjung Balai Asahan dan Batubara, Perairan Tanjung Balai dan daerah lainnya di Sumatera Utara dapat digolongkan status darurat narkoba, hal ini juga mengancam generasi muda harapan bangsa “ Ungkapnya.

Lanjut Armen, Data di Badan Narkotika Nasional, tercatat sebanyak 4,6 juta orang Indonesia terlibat penyalahgunaan narkoba atau sekitar dua persen dari penduduk Indonesia, Kemudian, sebanyak 15.000 orang di antaranya setiap tahun meninggal dunia secara sia-sia akibat menggunakan narkoba. 5,8 persen korban yang meninggal dunia itu adalah mahasiswa “ Ucapnya.


Armen menambahkan, Biaya ekonomi dan sosial akibat pemakaian narkoba mencapai Rp36,7 triliun dan Rp11,3 triliun digunakan untuk pembelian narkoba “ tambahnya.(Red).

Tanjung Balai Asahan Rawan Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Dan Hong Kong

Medan.Metro Sumut
Kota dan perairan Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara rawan penyelundupan narokoba dari Malaysia dan Hong Kong. Selasa (02/02/2016).

Ketua Harian LSM Suara Rakyat Sumut  Armen Tanjung SH mengatakan Kota Tanjung Balai di perairan pantai timur itu bagi bandar merupakan daerah tujuan peredaran narkoba dari Thailand dan Hong Kong, Oleh karena itu Polda Sumatera Utara dan instansi terkait perlu lebih meningkatkan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Balai, dan pelabuhan tidak resmi (pelabuhan kecil) yang selama ini dijadikan tempat transaksi dan peredaran narkotika, Pelabuhan Tanjung Balai juga perlu ditambah peralatan sinar x untuk mendeteksi masuknya barang terlarang itu ke Indonesia “ Katanya.

Lanjut Armen, pelabuhan kecil tersebut, selama ini kurang mendapat pengawasan yang ketat dari petugas kepolisian, sehingga dijadikan tempat pen­daratan bagi kapal kayu yang mengangkut barang narkoba dari luar negeri, Bahkan diperairan Tanjung Balai banyak terdapat bangunan tempat pendaratan kapal ber­ukuran kecil dan berada di pulau-pulau terpencil yang cukup jauh, serta kurang terpantau aparat keamanan di laut. “Jadi, tidak mengherankan sering dijadikan sebagai tempat transit atau penyimpanan narkoba yang diangkut dari negara luar tersebut oleh para sindikat obat terlarang itu “ Ucapnya.

Armen menjelaskan, Petugas keamanan dapat memanfaatkan warga maupun nelayan untuk ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan narkoba yang berada ditengah laut, Sebab para nelayan tersebut yang mengetahui secara jelas beberapa lokasi tempat transaksi narkoba di perairan Tanjung Balai yang berbatasan dengan Selat Malaka, Untuk menyukseskan tugas pihak berwajib dalam pemberantasan penyelundupan narkoba tersebut, masyarakat dan nelayan setempat harus tetap dilibatkan “ Jelasnya.

Perlu diketahui, Sebelumnya petugas kepolisian Tanjung Balai menangkap tiga tersangka penyelundup 20 kilogram narkoba jenis sabu-sabu asal Malaysia diperairan Tanjung Balai Asahan, Ketiga tersangka itu berinisial Gtr (44) penduduk Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, HN (42) penduduk Jalan Anggrek Lingkungan V, Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai, dan DP (52) penduduk Dusun III, Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Ke­payang, Asahan.

Para tersangka membawa narkoba tersebut dengan menggunakan kapal nelayan. Sabu-sabu dari Malaysia itu rencananya akan dibawa ke perairan sungai Sembilang, Asahan. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 113 (2) Subs 114(2) 112(2) Subs 115(2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara, seumur hidup, dan maksimal hukuman mati.(Red).


Pencairan Dana Desa Kabupaten Labura Diduga Tidak Sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Labura.Metro Sumut
Pemerintah sudah menerapkan mekanisme penyaluran penggunaan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, namun di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), pencairan dana desa tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, tentang tatacara pengalokasian, penyaluran , penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Pada Pasal 15, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD. Selasa (02/02/2016).

Informasi yang dihimpun Media ini, Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap 1, pada bulan April sebesar 40% ( empat puluh perseratus )
b. Tahap ll, pada bulan Agustus sebesar 40% ( empat puluh perseratus)
c. Tahap lll, pada bulan Oktober sebesar 20%( dua puluh perseratus).

Akan tetapi untuk Kabupaten Labura, penyaluran dana desa tersebut sangat jauh dari pada yang diatur dari Peraturan Menteri Keuangan yang telah dirilis diatas.

Kabupaten Labura dalam penyaluran dana dari RKUD ke RKD untuk tahap l, disalurkan pada 9 Oktober 2015 sebesar 40% dan untuk tahap ke ll, pada 31 Desember 2015 sebesar 40% untuk 72 desa se-Labura, yang mana total jumlah Dana Desa keseluruhan yakni sebesar Rp8.397.313.600. (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Sangadi  Kepala Desa Perkebunan Kanopan Ulu membenarkan bahwa Desanya telah menerima penyaluran dana desa dari RKUD untuk tahap ll sebesar 40% dengan Nilai Rp111.799.200 (Seratus sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan dibelanjakan nya pada Januari 2016.

Bukan hanya Desa Perkebunan Kanopan Ulu saja yang mengerjakan Dana Desa untuk tahap ll di Januari 2016 akan tetapi Des Tanjung Pasir, Desa Londut, Desa Suka Rame Baru Pulo Dogom, Desa Sidua dua dan beberapa desa lainnya yang ada di Labura.
Sementara  Ketua Harian LSM Suara Rakyat Sumut Armen Tanjung SH mengatakan seharusnya para kades sudah mengajukan progress pekerjaan pada 18 Desember 2015 kemarin dan paling lambat pada 20 Desember 2015 untuk diproses dalam pencairan sesuai Laporan Progress Pekerjaan di lapangan, dimana data dan dokumentasi Pekerjaan di lapangan dilampirkan dalam laporan “ Katanya.

Lanjut Armen, Jika bulan Januari tahun berikutnya sudah tidak ada alasan dicairkan lagi, karena sebaiknya Negara sudah harus mendapat kan pengembalian Dana Silpa. Sebab pada dasarnya sesuai dengan PPRES NO 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan Kontrak Tahun Tunggal yang menggunakan Anggaran Negara tidak dapat melewati Tahun Anggaran berjalan. Jika hal ini terjadi meskipun Dana tersebut dilindungi Jaminan maka Negara akan kehilangan potongan Bunga Uang atas dana tersebut “ Ucapnya.

Armen menjelaskan, dana desa yang bersumber Dari APBN punya mekanisme tersendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor : 194/PMK.05/2014 ini adalah:
1.Jenis pekerjaan yang dapat diterapkan adalah pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

2. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dan tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

3. Kriteria penyelesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya:
Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai, yang paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa untuk :
menyelesaikan sisa pekerjaan, menyelesaikan sisa pekerjaan dalam tempo 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
“Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran “ Jelasnya.(Red).





 

TV ONLINE MS

Polisi Grebek Gudang Pupuk & Gas Oplosan di Medan Delil”

TV ONLINE MS

POMAL Lantamal I mengadakan Kegiatan Ops Gaktib dan Yustisi “CITRA WIRA PARI 2015”

TV ONLINE MS

Bea Cukai Belawan Gagalkan 2 Kontener Cangkang Siput Hijau&Perut Ikan keThailand &Hongkong ”
Copyright © 2010 - 2013. www.metrosumut.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Editing by CTM