PEMKO MEDAN

BPJS

BPJS
BPJS KETENAGA KERJAAN JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA PERLINDUNGAN SEMPURNA PEKERJA INDONESIA.

Redaksi

PORTAL RESMI BERITA ONLINE METRO SUMUT NEWS CV.CAHAYA BARU NPWP: 02.716.827.7-113.000 WWW.METROSUMUTNEWS.COM PENDIRI HAMDAN NST PEMBINA FORKOMWARI PIMPINAN PERUSAHAAN HAMDAN NST WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN SUPRIADI DEWAN PENASEHAT HERWAN.HB.SE / H.RUSTAM EFENDI NST / AWALUDDIN / RAMLI LUBIS PENASEHAT HUKUM AGUNG HARJA SH /WANSAKYA PIMPINAN UMUM HAMDAN NST WAKIL PIMPINAN UMUM SYHARIL KOTO PIMPINAN REDAKSI HAMDAN NST WAKIL PIMPINAN REDAKSI SYAHRIL KOTO/CHAIRUL AMRI SH/PJS.RUSMAN REDAKTUR PELAKSANA NIRWANSYAH KEPALA KORDINATOR LIPUTAN WILAYAH RUSMAN REDAKTUR EDITOR MUHAMMAD MUKTI SYAHALI, ST WAKIL REDAKTUR EDITOR PANJI LARAS REDAKTUR RADEN AGUS SALIM/HOTBINER SILAEN/BAMBANG RIANTO SANI/ ZULKIFLI / SUDARMAN KORDINATOR LIPUTAN SUMUT SYAFRIZAL SE WAKIL KORDINATOR LIPUTAN SUMUT MASHURI LUBIS KORDINATOR LIPUTAN KOTA SISWANTO NST KABIRO ROHIL ADI GM REPORTER ROHIL EDI SUPRAYITNO/PANUD/MUSTAR MANURUNG/AWANG ISHAK REPORTER LABURA SYAUDIN/SUDARTO/WAGIMAN/KEMAT REPORTER HAMNAS /MANSUR NST/EDI SARWOTO/DEDY SAPUTRA / LISMAYADI / SUPRI HELMI HSB REPORTER JAKARTA MELVY / SANDY KEPALA KORDINATOR TIM BUSER SUPRIADI KEPALA TIM BUSER ALFIAN BUTAR-BUTAR TIM BUSER/REPORTER SUHENDRA/ALI USMAN/MISLAN WAHYUDI/SUNARIYO/FAISAL OMAR/INDRA GUNAWAN/AHMAD DOMO MANIK/MARADAT SIANIPAR/M.SAFRI SIREGAR OFFICE JALAN MARELAN RAYA GG.KARYA MANDIRI PASAR 2 BARAT KEL.RENGAS PULAU KEC.MEDAN MARELAN MEDAN MARELAN-SUMUT,EMAIL: hamdanpphe@yahoo.co.id / redaksi.lensaberita12@yahoo.com , HP:081264459676 BANK MANDIRI SYARIAH A/N HAMDAN NASUTION NO.REK.7045637958 (KODE BANK 451). KEPADA PIHAK INSTANSI BILA ADA YANG MENGAKU WARTAWAN METRO SUMUT NEWS ONLINE DAN NAMANYA TIDAK TERCANTUM DI BOX REDAKSI HARAP MENGHUBUNGI 081377017576-085276059288-081260064447 ATAU MENGHUBUNGI PIHAK YANG BERWAJIB.

KOLOM ANDA

PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN MENGUCAPKAN SELAMAT SUKSES KEPADA HARIAN METRO SUMUT ONLINE SELALU EKSIS,MENYUARAKAN ASPIRASI MASYARAKAT,BERANI DAN AKTUAL.TTD. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN Ir.IRWAN RITONGA,M.Si.

PELINDO I MEDAN

PELINDO I MEDAN
PELINDO I MEDAN.

HEADLINE NEWS

Pelindo I Bantah Terkait Operasikan Trailer Bodong


Belawan.Metro Sumut

Terkait pengoperasikan truk trailer tanpa dokumen kelayakan berlalulintas alias bodong, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang mengelola terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT) membantah.

Informasi yang dihimpun Media ini, Sebanyak 24 unit head truck merk Hino yang dioperasikan di Terminal peti kemas BICT saat ini memiliki plat nomor polisi yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian," Sedangkan kewajiban pembayaran pajak kendaraan untuk setiap head truck setiap tahun dipenuhi dan dibayar oleh BICT. Jadi, tidak benar head truck yang beroperasi di terminal peti kemas BICT bodong seperti pemberitaan di beberapa media " Kata Irfansyah Humas BICT Irfansyah.

Dijelaskannya, untuk head truck berjumlah 24 unit bermerk Hino itu, BICT setiap tahunnya membayar pajak kendaraan sekitar Rp 202,685 juta. Bahwa head truck yang ada di BICT tidak digunakan untuk angkutan di jalan raya. Head truck dan trailer yang ada di BICT hanya dioperasikan di dermaga dan lapangan penumpukan (CY) BICT untuk kegiatan bongkar muat barang dari dermaga ke CY dan sebaliknya.

Ditambahkannya, head truck yang ada di BICT hanya beroperasi untuk kegiatan bongkar muat barang di dermaga dan lapangan penumpukan dalam areal kerja BICT dan head truck beserta chasis tidak dioperasikan atau digunakan di luar dari daerah kerja terminal peti kemas BICT," BICT merupakan BUMN pengelola terminal peti kemas internasional, jadi tidak mungkinlah menggunakan angkutan bodong " Ungkap Irfansyah.

Sebelumnya diisukan, Manajamen Pelindo I BICT tidak membayar pajak kendaraan sebanyak 67 unit truk trailer merk Fuso yang dioperasikan di seputar BICT. Truk-truk itu tidak dilengkapi plat nomor polisi (BK) dan tidak pernah dilakukan kir dan tidak dilengkapi dokumen kendaraan.

Direktur Lantas Poldasu Kombes Pol Refdi Andri pun angkat bicara. "Kita akan lihat dulu pergerakannya dijalan, kalau memang ada pelanggaran lalu lintasnya kita tindak," katanya kepada wartawan melalui sambungan selular, Rabu (20/5).

Menurutnya, jika benar trailer tersebut bodong dan diimpor maka perlu juga peran pihak terkait lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui proses masuknya ke Indonesia.(Hamnas).


Terkait Putusan PN Medan, Pelindo I Tidak Diperbolehkan Beroperasi Di Pelabuhan Belawan



Medan.Metro Sumut

Terkaitnya dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Pelindo I tidak diperbolehkan beroperasi di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Informasi yang dihimpun Media ini, PN Medan menyatakan M Hafizham sebagai penggugat sah memiliki lokasi di Pantai Anjing seluas 10 Ha dan dengan keputusan tersebut juga telah membatalkan serta tidak sah sertifikat kepemilikan semua lahan Pelindo I yang ada di Pelabuhan Belawan seluas 278,15 Ha.

Humas Pelindo I, M Eriansyah mengatakan bahwa putusan ini tentu sangat tidak berimbang,“ Karena selama pemeriksaan perkara perdata tersebut dari tingkat PN Medan dan tingkat Kasasi di MA RI, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak secara objektif sebab M Hafizham tidak memiliki satu pun dokumen surat atau bukti kepemilikan yang kuat atas tanah tersebut. Sedangkan Pelindo I mempunyai bukti yang kuat dan sertifikat asli ” kata Eriansyah.

Lanjut Eriansyah, penggugat dalam hal ini Hafizham melayangkan gugatannya hanya berdasarkan surat keterangan kehilangan atas surat Grant Sultan dan tidak pernah menunjukkan surat Grant Sultan yang asli selama di persidangan. Tetapi gugatannya justru dimenangkan," Pelindo I menguasai tanah tersebut berdasarkan atas hak yang sah dan harus dilindungi oleh Undang-undang yaitu sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/ Belawan I tanggal 3 Maret 1993 total seluas 278,15 Ha yang termasuk didalamnya tanah 10 Ha yang dikenal dengan tanah lokasi Pantai Anjing " Ungkap Eriansyah yang didampingi Tim Hukum dan Kuasa Hukum Pelindo I dari kantor Pengacara Junaidi Albab Setiawan serta Ketua DPC Serikat Pekerja pelabuhan I kantor Pusat, Kamal Akhyar.

Sementara saat ini, lokasi tanah tersebut digunakan sebagai akses jalan keluar masuk ke dermaga untuk pengangkut dan membongkar barang kebutuhan pokok Sumatera Utara," Dengan keputusan tersebut, jika dibatalkannya HPL Pelabuhan Belawan maka banyak kerugian yang akan dialami, tak hanya Pelindo I, namun masyarakat Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya " Tutur Eriansyah.(Hamnas)

 

Kepling Terjun Marelan Dituduh Berikan Keterangan Palsu

Medan Marelan.Metro Sumut
Wahab kepala lingkungan 14 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan member keterangan palsu dalam kasus perkara terdakwa Marini warga jalan Jala 10 lingkungan 14 kelurahan terjun kecamatan Medan Marelan didakwa melanggar pasal 335 ayat 1 KUHPidana. Jumat (22/05/2015).

Wahab dituduh memberikan keterangan palsu saat bersaksi di Pengadilan Negeri Belawan dalam perkara tindak pidana kasus pengancaman dengan menggunakan parang yang dituduhkan kepada Marini,” Saksi sengaja memberikan keterangan palsu saat di Pengadilan Negeri Belawan,keterangannya berbeda saat dikepolisian,saat diperiksa dipolisi wahab (saksi) menerangkan Marini membawa parang dan waktu dipersidangan saksi menerangkan Marini tidak membawak parang “ Kata Ayem di Kantor Camat Medan Marelan.

Wahab kepling 14 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan saat dikonfirmasi mengatakan kalau masalah itu nanti saja “ Jawab Wahab dengan singkat.

Sementara Suriyono salah satu Aktivis menyikapi masalah ini, Memintah kepada Walikota Medan dan Camat untuk menindak tegas kepling atau segera memecat kepling yang telah mencoreng nama Pemko Medan,” Maka ada pidana yang dapat dikenakan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“KUHP”), barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “ Tegas Suriyono.(Hamnas)



Drs H T Dzulmi Eldin S Msi Walikota Medan Menghadiri Upacara Peringatan ke-107 Hari Kebangkitan Nasional 2015

Medan.Metro Sumut
Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi menghadiri Upacara Peringatan ke-107 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015 yang dilaksanakan di Lapangan Benteng Kota Medan (20/5). Upacara ini dipimpin Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujonugroho ST M.Si.

Informasi yang dihimpun Media ini, Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-107 tersebut diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Sumatera Utara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dilanjutkan pembacaan teks Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sambutan Inspektur Upacara, Lagu-lagu Mars Perjuangan dan Pembacaan Do'a.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang dibacakan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengajak segenap masyarakat untuk mengenang kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa (The Founding Fathers) bangsa besar ini untuk diambil teladan bagi kita semua.

Dia menyebutkan, Dokter Wahidin Sudirohusodo dan Dokter Sutomo telah menanamkan konsep perjuangan intelektual lewat pembentukan organisasi untuk membangun kebersamaan dan persatuan antar elemen bangsa," Proses panjang perjuangan mereka yang dilanjutkan para pejuang lain, telah menghasilkan lahirnya bangsa besar Negara Kesatuan Republik Indonesia " kata Gubsu saat membacakan sambutan Menkominfo.

Walau begitu, lanjutnya, bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Menurutnya, perjuangan ini adalah abadi untuk menuju Indonesia maju dan modern, berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi, serta bermartabat.

Karena, jika dihitung dari titik awal kebangkitan nasional tahun 1908 berarti kita telah berproses lebih dari seratus tahun menjadi bangsa yang bermartabat, dan secara terus menerus bergelut dengan perubahan.

Sehingga perubahan-perubahan tersebut mau tidak mau pasti akan menyatu dan menandai proses perjalan sejarah bangsa kita. "oleh sebab itu kita harus tetap waspada dan menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh pejuang terdahulu," katanya.

Sesuai dengan tema peringatan Harkitnas 2015, "melalui hari Kebangkitan Nasional kita bangkitkan semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera" maka tema tersebut mengandung makna bahwa kebangkitan nasional sekarang lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan bukan sekedar pengembangan wacana," Tuntutan untuk terus maju dan mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya merealisasikan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas dan produktif " Tegasnya.

Maka dari itu, Menkominfo berharap, momentum Harkitnas mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air," Tidak ada bangsa yang maju tanpa kerja keras. Tidak ada bangsa tanpa pengorbanan, dan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali mereka berusaha merubah diri mereka masing-masing " katanya.

Selain Wali Kota, Turut hadir mengikuti upacara Harkitnas tahun 2015 di Lapangan Benteng Medan, Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah Kajati Sumut, Pangkosek Hanudnas III Medan, Danlantamal I Belawan, Kasdam I/BB, Wakapolda Sumut, Danlanud Soewondo Medan dan Seluruh Pimpinan SKPD Provsu, pegawai negeri/swasta serta utusan dari TNI/Polri serta organisasi kepemudaan.(Siswanto).


Aset Negara Terancam Hilang, Pengadilan Negeri Medan Dan MA RI Menangkan Penggugat Dokumen Palsu

Medan.Metro Sumut
Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memenangkan penggugat M. Hafizham (warga tak jelas-red) dengan bukti dokumen palsu dinilai keliru. Putusan yang berlanjut ketingkat Kasasi itu bernuansa adanya permainan. Rabu (20/5/2015).

Informasi yang dihimpun Media ini, putusan keliru itu asset Negara yang dalam hal ini BUMN PT. Pelindo-I Medan terancam hilang,“ Putusan PN Medan yang mengabulkan gugatan penggugat (M. Hafizham) atas tanah 10 ha di kawasan Pelabuhan Belawan (daerah pantai anjing-red) menggambarkan permainan kelas tinggi. Bagaimana mungkin permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan berdasarkan dokumen-dokumen foto copy, dan surat keterangan hilang dari Kepolisian yang ternyata diragukan keabsahannya, jelas ini ada permainan” Kata ketua umum DPP LSM Bersatu Anak Negeri Indonesia Abdurrahman diruang kerjanya, Kamis (21/5/2015).

Dikatakannya putusan MA dalam tingkat Kasasi juga sangat disayangkan. “Putusan MA RI dalam peninjauan kembali putusan PN Medan sangat aneh, yang mana MA RI memutus di luar objek perkara. Yang diperkarakan 10 ha malah MA RI sikat semua asset Negara di Pelabuhan Belawan. MA RI nyatakan sertifikat HPL N0. 1/Belawan-I tanggal 3 Maret 1993 (278,15 ha-red) a/n. PT Pelindo-I  tidak sah”.

Masih dikatakan Rahman, jika sertifikat HPL No. 1 itu tidak sah ini artinya lahan asset Negara seluas 278, 15 ha adalah asset tak bertuan alias milik Tuhan. Putusan ini aneh dan sangat aneh. Selain mengabulkan gugatan penggugat yang berdasarkan dokumen palsu, pengadilan juga mengambil putuskan di luar lahan yang diperkarakan, ini jelas ada kepentingan lain. Kata Rahman.

Sebagai sosial kontrol masyarakat, kita himbau seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk dapat bergandengan tangan membela dan mempertahankan asset Negara itu yang mana Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang perekonimian Sumatera Bagian Utara. Sama-sama kita desak Presiden RI Jokowi untuk turun tangan, copot hakim yang keliru dalam mengambil putusan tersebut. Ujar Rahman didampingi sekretarisnya K. Sijabat.

Sekedar diketahui, bahwa pada tahun 2011 M. Hafizham mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan alas hak, Surat pernyataan tanggal 12 Desember 1989 tentang pernyataan pelepasan hak dan ganti rugi atas tanah Grend Sultan No. 1709 tahun 1917 atas nama Tengku Harun Al Rasyid, yang tidak menyebut lokasi dan batas-batas tanahnya. Grend Sultan tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya di depan persidangan sehingga diragukan kebenaran ada atau tidaknya Grend Sultan dikaksud.

Surat keterangan hilang Grand Sultan No. 1709 tahun 1917 atas nama Tengku Harun Al Rasyid yang dikeluarkan oleh Wakapolsek Medan Baru No. POL. SK/08/II/1990 tanggal 12 Pebruari 1990.

Putusan No. 59/G.TUN/2007/PTUN.MDN antara Gunawan Lusman lawan BPN Medan dan PT. Pelindo-I (persero) yang membatalkan sertifikat HPL No. 1/Belawan-I tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT. Pelindo-I persero khusus tanah penggugat seluas 6,3 ha yang berbeda objek lokasi tanahnya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 341/PDT.G/2007/PN.MDN tanggal 5 Mei 2008 antara M. Hafizham lawan Tengku M. Irfan yang menyatakan M. Hafizham adalah pemilik tanah seluas 47,5 ha yang terletak di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan kota Medan dikurangi 6,3 ha yang telah dialihkan M. Hafizham kepada pihak lain dan PT. Pelindo-I Persero bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Dengan demikian tidak ada satu dokumen surat atau bukti kepemilikan pemohon eksekusi atas tanah seluas 10 ha tersebut yang mana 3 sisi berbatas dengan HPL PT Pelindo dan 1 sisi berbatas dengan laut yang merupakan DLkr/DLkp Pelabuhan Belawan.

Bahwa dasar gugatan M. Hafizham sebagai tersebut di atas dengan adanya putusan perkara perdata No. 416/PDT.G/2008/PN.MDN antara T. Ibnu Maja Djafar selaku penggugat melawan M. Hafizham selaku tergugat, dasar-dasar dimaksud sudah dinyatakan tidak sah sehingga M. Hafizham tidak berhak lagi mengajukan gugatan kepada siapapun dengan dasar-dasar tersebut.
Namun putusan PN Medan dan Kasasi MA RI menyatakan penggugatan (M. Hafizham) sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa yaksi sebidang tanah seluas 10 ha yang 3 sisi berbatasan dengan tanah HPL PT Pelindo-I dan 1 sisi berbatasan dengan laut yang merupakan DLkr/DLkp Pelabuhan Belawan. Kemudian putusan itu juga berbunyi tidak sah sertifikat HPL No. 1/Belawan-I atas nama PT. Pelindo-I tanggal 3 Maret 1993.

Anehnya selama pemeriksaan perkara perdata itu baik di PN Medan maupun Kasasi MA RI majelis hakim yang memetus perkara tersebut tidak pernah menunjukkan dokumen asli penggugat.

Disisi lain, tanah 10 ha yang diperkarakan itu merupakan tanah yang masuk dalam hak menguasai Negara HPL No. 1/Belawan-I yang dikelola dan diusahakan PT Pelindo-I (persero) selaku Badan Usaha Perseroan Milik Negara yang mana berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 1 tahun 2004 husus pasal 50 tentang Perbendaharaan Negara (Bahwa asset Negara tidak dapat disita/dieksekusi walaupun sudah bersifat incraht).(Hamnas)


Polda Metro Jaya Turunkan 7 Ribu Personel Amankan Demo 20 Mei

Jakarta.Metro Sumut
Untuk memperingati ‎ Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada Rabu (20/5) diperkirakan sejumah elemen masyarakat dan mahasiswa akan melakukan demo dan unjuk rasa turun ke jalan. Sebagai antisipasi jalannya demo, Polda Metro Jaya akan menurunkan sekitar 7 ribu personel.

Informasi yang dihimpun Media ini, Unjuk rasa dalam peringatan Harkitnas ini merupakan termasuk salah satu kegiatan yang diantisipasi pihak kepolisian,“ Dalam pengamanan ini, Polda Metro Jaya melibatkan sebanyak 7.610 personel yang terdiri dari 3.206 personel Satgasda, 2.378 personel Satgasres, 1.504 personel BKO Mabes Polri, 300 personel BKO TNI dan 222 personel BKO Pemda DKI ” Kata Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono dalam gelar pasukan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/5).

Ditambahkan oleh Kapolda, bahwa intelijen telah melakukan analisa kalau dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 ini‎ elemen mahasiswa, LSM dan kelompok masyarakat akan melaksanakan aksi unjuk rasa di beberapa titik sentral dan strategis di wilayah DKI Jakarta seperti Istana Negara, Bundaran HI dan Gedung DPR,“ Dalam aksinya, para pengunjuk rasa akan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini dengan isu yang dibawa seperti reshuffle kabinet, kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok, belum terpenuhinya masyarakat akan kesejahteraan yang lebih baik, dan beberapa isu lainnya terkait kebijakan pemerintah ” Terang Unggung.

Kepolisian selaku aparatur pengamanan berkewajiban memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Untuk‎ itu, dirinya menekan agar seluruh personel bersiap siaga untuk menjaga agar situasi tetap kondusif.
Personel juga diminta untuk memberikan pelayanan pengawalan bagi massa pengunjuk rasa mulai dari titik keberangkatan, titik kumpul sampai ke objek lokasi yang dituju hingga kegiatan selesai,“ Berikan peringatan yang simpatik melalui public address terhadap setiap tindakan yang disinyalir menyimpang dari ketentuan dan aturan hukum yang berlaku ” Tuturnya.


Anggota juga diminta untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum maupun kepentingan masyarakat lainnya.(Melvy)

Polda Sumut Pantau Aksi Demo Mahasiswa 20 Mei

Medan.Metro Sumut
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan pemantauan atas rencana mahasiswa yang ingin melakukan demo kebijakan pemerintah.

Informasi yang dihimpun Media ini, salah satunya bahan bakar minyak (BBM), 20 Mei 2015," Pemantauan untuk dilakukan pengamanan atas rencana demo mahasiswa itu tetap dilakukan “ Kata Kepala Sub Bidang Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan di Medan, Sumut, Senin (18/5).

Nainggolan mengatakan, polisi tetap berkewajiban melakukan pengamanan di tengah masyarakat. Pengamanan itu dilakukan polisi guna menjamin keamanan dan kenyamanan buat masyarakat di kota ini," Silakan berdemo namun harus melakukan pemberitahuan dan mendapatkan izin dari polisi. Itu merupakan salah satu prosedur yang wajib dilaksanakan mahasiswa. Asal jangan anarkis," Ungkapnya.

Nainggolan mengharapkan, aksi demo mahasiswa jika memang dilakukan 20 Mei tersebut, supaya jangan sampai mengganggu ketenangan, kenyamanan masyarakat, utamanya pengguna jalan di jalanan umum tersebut," Jangan sampai mahasiswa melanggar hukum. Tindakan mahasiswa jika melanggar hukum maka harus diproses secara hukum. Mahasiswa pun harus bisa mengantisipasi penyusup saat demo dilaksanakan " Tuturnya.(Hamnas).



Mahasiswa Fakultas Ekonomi USU Kunjungi Kantor Pelindo I Medan

Medan.Metro Sumut
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menerima kunjungan belajar (study visit) dari rombongan mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan (FE USU) pada hari Rabu (13/5). Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan motivasi mahasiswa sehingga ingin mengetahui perkembangan Pelindo I serta kontribusinya bagi perekonomian Sumatera Utara. 

Informasi yang dihimpun Media ini, Rombongan mahasiswa yang berjumlah 80 orang ini disambut oleh Manajemen Pelindo I yang diwakili oleh, ACS Humas Pelindo I, M. Eriansyah di Kantor Pusat Pelindo I, Medan. Dalam sambutannya, Eriansyah  menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang atas kunjungan para mahasiswa FE USU ke Pelindo I dan berharap semoga para mahasiswa mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat terutama terkait pelayanan jasa kepelabuhanan dan kesiapan Pelindo I dalam mendukung program Pemerintah.

“Pelindo I sangat terbuka dan menyambut positif atas kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Pelindo I sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah, selalu memberi kesempatan kepada para generasi muda, khususnya para mahasiswa untuk bisa belajar dari perusahaan, sebagai salah satu tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Kami berharap melalui kunjungan seperti ini, wawasan dan pengetahuan mahasiswa akan bertambah khususnya tentang peran Pelindo I sebagai BUMN yang mengelola jasa kepelabuhanan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun negara,” kata Eriansyah.

“Kami telah mempersiapkan beberapa program dan proyek besar dalam mendukung Pemerintah dan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seperti dari sisi SDM, kami memperkuat kualitas SDM dengan berbagai pelatihan dan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri dan dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan dari sisi infrastruktur, saat ini sedang mempersiapkan projek besar seperti pengembangan Pelabuhan Belawan dengan perpanjangan dermaga BICT Tahap II 350 meter yang pada akhir Mei ini akan dimulai persiapan pembangunan fisiknya, dan Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung yang akan menjadi Gateway Indonesia yang telah dimulai pembangunannya pada awal Mei ini, “ jelas Eriansyah.

Senada hal tersebut, Dosen Pendamping dari FE-USU, DR. Coki Syahwir, Msi, menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pelindo I terhadap para mahasiswa  FE-USU untuk memperoleh ilmu dan wawasan secara nyata dari bisnis kepelabuhanan.

“Pelabuhan Belawan merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia. Tentunya banyak hal yang dapat kita pelajari dari perusahaan ini. Kami ingin melihat bagaimana Pelindo I dalam mendukung program Pemerintah, kontribusi bagi perekonomian Sumatera Utara secara khusus dan Indonesia secara Umum serta juga kesiapan Pelindo I dalam menghadapi MEA, ucap dosen Ekonomi USU tersebut.


Paparan Pelindo I disampaikan oleh tim Humas dalam hal ini oleh Fiona Sari Utami dan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Usai sesi itu, selanjutnya rombongan berkesempatan berkunjung ke Pelabuhan Belawan untuk melihat langsung pelayanan jasa kepelabuhanan yang mendukung proses bongkar muat dan ekspor impor. (Hamnas)

Sengeta Lahan Di Belawan, MUI SUMUT Dukung Pelindo I

Medan.Metro Sumut
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di Medan Rabu siang (13/05). Kunjungan ini disambut oleh Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA beserta jajarannya di Kantor MUI Sumut, di Medan. Kunjungan ini adalah dalam rangka memperkuat silaturrahim dan meminta dukungan kepada MUI dan masyarakat dalam hal kasus tanah di Belawan yang sedang dihadapi oleh Pelindo I.

Informasi yang dihimpun Media ini, Pihak Pelindo I yang diwakili oleh Pengacara Pelindo I Junaidi Albab Setiawan bersama Humas Pelindo I M. Eriansyah dan PMO Hukum Swandhy S, dalam audiensi  tersebut mengucapkan terima kasih atas penerimaan MUI Sumut dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim Pelindo I. 

Dalam kesempatan tersebut Albab menyampaikan bahwa saat ini Pelindo I yang merupakan perusahaan Milik Negara sedang berjuang dalam mempertahankan lahan yang berada di Pelabuhan Belawan yang telah diklaim dimiliki oleh seseorang yang bernama M Hafizham.

“Kami butuh dukungan MUI dan masyarakat dalam sengketa lahan milik Pelindo I yang berada di Pelabuhan Belawan, dengan lokasi yang bernama Pantai Anjing. Karena kami mempunyai bukti kuat kepemilikan sertifikat HPL No.1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993 seluas 278,15 Ha. Karena saat ini prosesnya sudah sampai putusan PN Medan yang menyatakan bahwa M Hafizham yang menggugat berdasarkan putusan PN Medan, penggugat sah memiliki lokasi di Pantai Anjing seluas 10 Ha, dan dengan keputusan tersebut  juga telah membatalkan dan tidak sah sertifikat kepemilikan semua lahan Pelindo I yang ada di Pelabuhan Belawan seluas 278,15 Ha sesuai dengan sertifikat  tersebut.  Sehingga dengan hal itu, Pelindo I tidak berhak atau tidak dibolehkan beroperasi di Pelabuhan Belawan karena sertifikat tersebut dianggap tidak sah oleh Pengadilan Negeri Medan.

Padahal putusan ini sangat tidak berimbang karena M Hafizham tidak memiliki bukti yang kuat, sedangkan kami mempunyai bukti yang kuat dan sertifikat asli. Penggugat dalam hal ini Hafizham melayangkan gugatannya berdasarkan surat keterangan kehilangan atas surat Grant Sultan tersebut dan tidak pernah menunjukkan surat Grant Sultan yang Asli tersebut selama di persidangan. Dan identitas penggugat selama dipersidangan juga tidak jelas. Tapi gugatannya malah dimenangkan,” ungkap Albab.

Dengan keputusan tersebut, jika memang dibatalkannya HPL Pelabuhan Belawan maka bahwa begitu banyak kerugian yang akan dialami, tidak hanya Pelindo I namun juga masyarakat Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya,” kata Albab.

ACS Humas Pelindo I, M Eriansyah juga mengatakan bahwa Pelindo I yang merupakan perusahaan milik Negara  dan notabene milik masyarakat, butuh dukungan masyarakat untuk menuntut kebenaran atas ketidakadilan yang terjadi dan nantinya tentu akan merugikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dan umat.

“Kami berharap masyarakat bisa melihat dengan jelas permasalahan yang terjadi dan mendukung kepada kebenaran yang sedang diperjuangkan Pelindo I untuk masyarakat. Karena begitu pentingnya keberadaan pelabuhan bagi masyarakat, bila terjadi sesuatu yang tidak baik atas kepemilikan lahan tersebut tentunya akan mempengaruhi kestabilan ekonomi dimasyarakat terutama untuk kota Medan bahkan Sumatera Utara dan wilayah Provinsi lainnya yang berdekatan,  karena Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang perekonomian Sumut dan Sumatera.

Distribusi barang kebutuhan pokok (sembako) seperti beras, gula, minyak goreng dll, dan kebutuhan lainnya seperti penyaluran BBM bagi kebutuhan masyarakat pasti akan terganggu. Selain itu juga hal ini akan menggangu perencanaan pembangunan perekonomian khusunya Program Maritim Pemerintah dalam mendukung Tol Laut. Kami meminta dukungan masyarakat dalam hal ini melalui MUI,” kata Eriansyah.

Sementara itu, Ketua MUI Sumatera Utara Prof. DR. H. Abdullah Syah MA beserta jajaran pengurus lainnya menyambut baik kunjungan dan maksud Pelindo I.  Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA mengatakan dukungannya jika hal itu terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan umat.

“Kami mendukung upaya Pelindo I dalam memperjuangkan lahan yang sedang disengketakan. MUI Sumut mendukung upaya yang dilakukan Pelindo I sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya dan memang perlu juga dukungan dari masyarakat jika hal itu akan merugikan masyarakat.  Karena hal ini terkait asset negara dan milik rakyat yang sedang dipertaruhkan dan diperjuangkan. “ kata Abdullah.(Hamnas)


Kasrem 023 Kawal Samudera Temukan 32 Hektar Ladang Ganja Di Madina



Panyabungan.Metro Sumut
Personil TNI-AD dibawah pimpinan Kasrem 023 Kawal Samudera Letkol Kaveleri Asep Ridwan   berhasil  menemukan 32 hektare ladang ganja dan menyita 45 senjata api rakitan di Desa Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ( Madina).

Informasi yang dihimpun Media ini, Kasrem 023 KS Letkol Kaveleri Asep Ridwan melalui Kapenrem 023 Mayor Infantri Idam Kholid mengatakan operasi ini dilaksanakan sesuai dengan perintah Pangdam I BB Mayjen Edi Rahmayadi melalui Danrem 023 KS Kolonel Infantri Fachri,“ Hal ini juga berdasarkan desakan masyarakat pada waktu kunjungan Pangdam I BB ke Desa Pagur kemarin tentang keberadaan lahan ganja dan kepemilikan senjata api rakitan di beberapa Desa Kecamatan Panyabungan Timur ” katanya.

Mayor Idam menjelaskan pihaknya telah menyita barang bukti 40 kg ganja kering ukuran 12 karung dan 500 batang ganja serta 23 pucuk senpi laras  pendek berikut 22 pucuk senpi laras panjang.

TNI akan terus melakukan operasi hingga dapat memusnahkan seluruh ladang ganja serta menyisir kepemilikan senpi yang berada  di beberapa Desa Kecamatan Panyabungan Timur, Madina “ Tegasnya.(Ratno).

Macan Yohan Bangkrut, Ratusan Karyawan Tuntut Pesangon



Medan.Metro Sumut
Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan pegawai Supermaket Macan Yaohan Medan dibelakang Supermarket Macan Yaohan Pulo Brayan, Jalan KL Yos Sudarso, Senin (11/5) pagi sekira pukul 09.00 WIB. Para pegawai tersebut menuntut pihak Macan Yaohan agar memberikan pesangon, lantaran dikabarkan bangkrut.

Para karyawan memadati area lapangan yang dijadikan pelataran parkir. Bahkan, ratusan pegawai itu rela duduk ditempat tersebut dengan beralaskan spanduk bekas. Setelah hampir satu jam menggelar aksi, perwakilan pegawai diperkenankan masuk untuk melakukan perundingan. Sedangkan ratusan pegawai menunggu diluar.

Informasi yang dihimpun Media ini, Menurut salah seorang pegawai, Lisbet Ernawati Purba, kedatangan ratusan para pegawai adalah untuk meminta kejelasan sekaligus haknya berupa pesangon. Pasalnya, supermarket yang telah berdiri sejak 1985 ini mengalami kebangkrutan.

Aksi mendadak ini dilakukan lantaran Supermarket Macan Yaohan yang ada di Medan serentak tutup sejak pukul 21.00 WIB hingga keesokannya. Sebab, tak biasanya karena operasional supermarket tutup pukul 22.00 WIB,“ Sebenarnya ratusan karyawan kumpul atas instruksi store manager masing-masing supermarket. Dibilangnya kumpul jam 9 pagi di Pulo Brayan. Biasanya kami tutup jam 10 malam ” Ungkap wanita beranak dua ini.

Lanjutnya, para karyawan sudah tiga kali mengirimkan surat tetapi tidak ditanggapi, sehingga dilakukan aksi,” Kita belum tahu tutupnya karena apa, hanya kabar failed saja. Makanya kami terkejut kok bisa tutup dadakan. Sudah gitu besoknya (hari ini, Red) dibilang enggak kerja ” Katanya.

Sebelumnya diakui Lisbet beberapa bulan yang lalu sudah ada kabar miring tentang perusahaan. Bahkah, kerugian perusahaan, pegawai dilibatkan juga untuk menanggungnya dengan alasan melihat banyaknya kehilangan barang. Sehingga, gaji para pegawai dipotong pada bulan 11 lalu dan per orang dikenakan Rp130 ribu. Namun, pemotongan gaji itu hanya berlangsung satu bulan saja lantaran para pegawai ribut dan menolaknya.

Lisbet menambahkan, mulai keterlambatan gaji selama dua bulan terakhir (Maret dan April). Pembayaran gaji dicicil per bulannya sampai 4 kali,” Gaji dicicil dari bulan 3-4 selama 4 kali pembayaran. Untuk bulan keempat kami belum terima, hanya gaji bulan 3 saja yang diterima. Misalnya, gaji kami Rp2,2 juta, dicicilnya sekitar 500-an ribu selama 4 kali, mulai dari tanggal 1 sampai 17 ” Tambahnya.

Ia melanjutkan, kebanyakan pegawai yang bekerja di swalayan itu bukanlah orang baru, melainkan orang lama yang sudah puluhan tahun,” Contohnya saya ini, dari tahun 1992 sudah bekerja disupermarket tersebut. Jadi, apakah pihak perusahaan benar-benar tega memberhentikan kami secara sepihak dengan alasan bangkrut dan uang pesangon kami tidak dibayarkan. Sebelumnya perusahaan memang mengadakan perundingan soal pesangon kami sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta.

Menurut kami, itu tidak mungkin diterima. Kami yang sudah puluhan tahun bekerja hanya menerima Rp15 juta, itu kan jelas-jelas tidak sesuai dan bisa dibilang telah melanggar UU Ketenagakerjaan,” bebernya.
Perdamean Sembiring, pengawas dan penyidik UU Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumut yang menghadiri perundingan tersebut mengaku, soal permasalahan pesangon ada aturan mainnya tersendiri.
Pesangon pegawai harus dibayarkan apapun alasannya, entah itu failed atau lainnya. Setidaknya dipenuhi hak pegawai meskipun dipotong 5 persen oleh perusahaan lantaran mengalami kebangkrutan.

Dikatakannya, dalam perundingan tersebut, perwakilan pegawai sampai meneteskan air mata karena sudah 30 tahun bekerja tetapi tidak mendapat pesangon,” Sedih lah pegawai sudah puluhan tahun bekerja tetapi tidak dapat pesangon. Jadi, jika tidak dibayarkan maka secara prosedur ada aturan main hukumnya. Dengan kata lain, masalah ini nantinya bisa dibawa ke pengadilan ” Ujar Pardamean.

Ia mengaku, memang pihak perusahaan ada niatan untuk memenuhi harapan pegawai. Namun, untuk garansi pastinya kapan kurang mengetahuinya. (Hamnas)




Pelindo 1 Cabang Belawan Kucurkan Dana KBL Rp 535 Juta



Belawan.Metro Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Belawan mengucurkan bantuan dana kemitraan dan bina lingkungan (KBL) tahap I tahun 2015 sebanyak Rp 535 juta kepada tujuh mitra binaan, di kantor Pelindo I Cabang Belawan, Kamis (7/5).

Informasi yang dihimpun Media ini, Pinjaman lunak diserahkan Manajer Keuangan Budi Azmi mewakili Senior Manajer KBL Pelindo Belawan Syaiful Anwar, disaksikan Notaris Risma Rahmi Arifa.

Humas Pelindo 1 Cabang Belawan Roswita mengatakan pinjaman lunak ini diberikan kepada mitra binaan sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat disekitar wilayah operasional perusahaan “ Kata Roswita

Roswita menambahkan, dengan dikucurkannya pinjaman lunak ini maka mitra binaan dapat menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya, untuk mengembangkan usaha," Bukan untuk kepentingan lain " Tambahnya.

Sementara pada kesempatan penyerahan, Budi Azmi mengatakan, pinjaman ini harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati, agar nanti bisa digulirkan kepada pengusaha kecil lain," Oleh karena itu, kami berharap mitra binaan disiplin dalam mengembalikan angsuran tepat pada waktunya " kata Budi.

Adapun mitra binaan yang menerima pinjaman lunak, terdiri dari peternak bebek, pengusaha kilang padi, pengusaha bengkel, pengusaha bingkai foto, lukisan, pengusaha foto copy dan warnet. Pinjaman diterima masing-masing berkisar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta," Tahun ini Pelindo Belawan akan mengucurkan pinjaman lunak sebanyak Rp 1,595 miliar " Ungkap Budi.(Hamnas)

 
Copyright © 2010 - 2013. www.metrosumut.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Editing by CTM