Kelanjutan Program Kerjasama GGGI Dan Kementerian PPN/Bappenas Dalam Pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti pertemuan secara virtual dengan Presiden of Assembly and Chair of The Council Global Green Growth Institute pada hari Selasa, 20 Oktober 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada GGGI yang telah banyak mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dan memberikan masukan pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

“Kami menghargai pengalaman GGGI dalam mendukung banyak pemerintah, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan mendorong investasi dan merancang proyek hijau, Saya berterima kasih kepada GGGI karena telah memberikan masukan yang berharga ke dalam dokumen teknokratis RPJMN 2020-2024 kita yang baru saja disahkan,” ucap Menteri.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan cerminan dari penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana pembangunan akan dilakukan secara berkelanjutan dan lebih memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi hijau serta pembangunan rendah karbon.  

Selama lima tahun ke depan, Pemerintah menempatkan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, dan pengurangan resiko bencana sebagai isu prioritas. Indonesia juga telah mencapai kemajuan yang terlihat dalam Central Provident Fund (CPF). Kemajuan yang pertama dalam pengarusutamaan prinsip dan indikator pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, kedua memperkenalkan pertumbuhan hijau ke dalam kurikulum pelatihan bagi pejabat pemerintah.

Saat ini Indonesia dan GGGI akan memasuki recana kerja sama fase 3 (2020 – 2025). Diharapkan kelanjutan dari kerjasama ini akan diperuntukkan untuk pelaksanaan program pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi hijau yang inklustif, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, dan efisiensi sumber daya seperti (1) pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional dan daerah, terutama dalam rekonstruksi pasca pandemi Covid-19; (2) meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentigan dalam mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi hijau; dan (3) meningkatkan investasi hijau yang inklusif di sektor prioritas.

Menteri berharap bahwa anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan tahap kerjasama selanjutnya tidak menggunakan anggaran dari negara lain.

“Kami menyarankan agar kegiatan GGGI di Indonesia tidak lagi menggunakan dana iuran earmark dari negara lain untuk menghindari benturan kepentingan,” terang Menteri.

“Saya berharap kerjasama timbal balik kita bisa diperkuat untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih hijau,” tutup Menteri. (Tim Komunikasi Publik Kementrian PPN/Bappenas).