Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Harus Responsif Gender
Penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus menemukenali perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara lelaki dan perempuan sehingga hasilnya berkeadilan, reponsif gender, dan bermanfaat bagi semua orang. Hal ini dikatakan Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H. melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Rendward Parapat dalam pembukaan kegiatan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Medan Tahun 2019 dan Review Hasil Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Kamis (28/2) di Ruang Rapat III.
Dalam kegiatan yang diikuti perwakilan NGO, Camat, dan OPD di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota menyampaikan, Pemko telah berkomitmen melaksanakan pembangunan yang responsif gender. Salah satu perwujudan komitmen itu adalah dengan membentuk pokja pengarusutamaan gender. Dikatakannya, Pokja Pengarusutamaan Gender Medan sudah terbentuk sejak 2010. Tentunya, selama 9 tahun bekerja, banyak hal yang perlu dievaluasi dan juga ditingkatkan.
"Kebersamaan kita hari ini bertujuan untuk melihat hal-hal tersebut, apa-apa yang sudah dilakukan dan mungkin harus ditingkatkan lagi, sehingga pembangunan yang responsif gender dapat terwujud," ujar Wali Kota dalam kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Medan itu. Bertindak sebagai narasumber dalam pertemuan itu perwakilan USAID IUWASH Plus, Retna Wulandari, Dinas PPPA Provsu Hj. Marahmah, dan Dinas P3APM Basrita. (Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan).
Post a Comment