Gubsu Erry Dampingi Menkumham RI Buka Musyawarah Daerah II HIMNI Sumut
Medan.Metro
Sumut
Gubernur
Sumut Dr Ir H Tengku Erry Nurdi MSi hadir mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI
Yasona Laoly saat membuka Musyawarah Daerah II Himpunan Masyarakat Nias
Indonesia (HIMNI) Sumut di Hotel Danau Toba Internasional Medan Jumat
(15/09/2017). Pembukaan ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak lima kali
yang menurut Menkumham Yasona Laoly sesuai dengan jumlah sila di Pancasila.
Turut
hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPP HIMNI sekaligus anggota DPR/MPR RI
Marinus Gea, Ketua Umum Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias
Mayjen TNI Purn Drs Christian Zebua, para Kepala Daerah, Bupati dan Walikota di
Kepulauan Nias, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Ketua PDI Perjuangan Sumut
Japorman Saragih, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama.
Dalam
kesempatan itu Menkumham Yasona mengingatkan akan pentingnya semangat
kebersamaan untuk membangun Kepulauan Nias agar dapat disejajarkan dengan
daerah lain di Provinsi Sumut. Berbagai potensi yang dimiliki Kepluan Nias
masih dapat digali secara maksimal untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi yang
hingga saat ini masih terhambat oleh letak geogragis Kepulauan Nias sebagai
salah satu pulau terluar."Kalau bicara soal Kepulauan Nias tentu tidak
akan habis-habisnya. 3 T, terluar, terdepan dan tertinggal. Untuk pemekaran
Provinsi Kepulauan Nias 3 T ini kita masukan,"ujar Yasona Laoly.
Secara
relatif diakui Yasona bahwa Kepulauan Nias masih tertinggal. Oleh karenanya
diperlukan gerakan bersama untuk membangkitkan segala potensi-potensi yang
dimiliki Kepulauan Nias diantaranya sektor perikanan dan kelautan, pariwisata
serta membangkitkan sentra-sentra perekonomian rakyat guna mendorong
pertumbuhan ekonomi."Pembangunan terintergrasi menjadi hal yang mutlak
dilakukan. Oleh karenanya koordinasi dan sinergisitas antar Forkada sangatlah
diperlukan untuk membangun konektifitas antar daerah. Mari lepaskan ego
masing-masing dan harus kompak,"harap Yasona.
Senada
Gubsu Erry Nuradi mengatakan bahwa permasalahan pembangunan di daerah Kepulauan
Nias khususnya di daerah tertinggal bersifat multidimensi membutuhkan kebijakan
dan program pembangunan dari berbagai sektor. Hal ini dapat dilakukan dengan
fokus pada upaya percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan
kemampuan perekonomian daerah, serta peningkatan aksesibilitas melalui
penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah daerah tertinggal. Untuk itu
diharapkan kedepan pembangunan di Kepulauan Nias akan meningkat kesejahteraan
masyarakatnya dengan pengurangan tingkat pengangguran, kemiskinan dan
kesenjangan wilayah.
Oleh
karenanya percepatan pembangunan daerah kepulauan Nias khususnya pada daerah
tertinggal merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai prioritas pembangunan
melalui pengentasan kemiskinan melalui enam kriteria ketertinggalan yakni
perekonomian masyarakat, SDM, sarana dan prasarana, kapasitas keuangan daerah,
aksessibilitas dan karakteristik daerah."Keenam kriteria ini diharapkan
dapat kita dorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan yang belum berkembang
secara optimal,"ujarnya.
Lebih
lanjut dikatakan Gubsu salah satu program prioritas Sumut tahun 2017 adalah
peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing
perekonomian dan pengembangam desa, daerah tertinggal, daerah terluar dan
terdepan. Dimana strategi pelaksanaan dengan meningkatkan aksessibilitas dan
memeratakan pelayanan sosial ekomomi keseluruhan wilayah Provinsi.
Dibeberkan
Gubsu, arah kebijakan yang dilaksanakan melalui pembangunan dan meningkatkan
kualitas jaringan tranportasi keseluruhan bagian Provinsi, menyediakan dan
memeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yakni sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, transportasi, perhubungan,
pengairan, air minum, sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi
rumah tidak layak huni. Serta meningkatkan akses pada wilayah terluar,
terpencil dan perbatasan.
Dengan
arah kebijakan pembangunan dimaksud diharapkan dapat mengurangi ketimpangan
atau kesenjangan antar daerah dan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal
menuju kesejahteraan rakyat khususnya pada daerah tertinggal di Provinsi Sumut."Melalui
Musyawarah Daerah HIMNI saya berharap nantinya akan didapat informasi dan data
yang menjadi isu-isu strategis dalam penyusunan program aksi pemprovsu untuk
percepatan pembangunan di Kepulauan Nias,"pungkasnya.(Humas Provsu)-(Riva)
Post a Comment