Arus Petikemas BNCT Pada Januari 2026 Tercatat 51.419 TEUs

Belawan.Metro Sumut

PT Belawan New Container Terminal (BNCT) mencatat realisasi arus petikemas sebesar 51.419 TEUs pada Januari 2026, meningkat 5,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 48.555 TEUs. Capaian tersebut mendekati target bulanan perusahaan yang ditetapkan sebesar 52.227 TEUs, mencerminkan tren permintaan yang tetap solid pada awal tahun.

Pertumbuhan kinerja Januari didorong oleh peningkatan aktivitas ekspor dan impor menjelang perayaan Tahun Baru Imlek serta persiapan memasuki bulan puasa pada Februari 2026. Sejumlah komoditas konsumsi, bahan baku industri, serta barang kebutuhan ritel mengalami percepatan pengiriman, sehingga mendorong kenaikan throughput terminal. Secara historis, periode pra-perayaan keagamaan memang menjadi momentum musiman yang memperkuat arus logistik, khususnya pada jalur perdagangan intra-Asia dan domestik.

Corporate Secretary PT Belawan New Container Terminal, Rizki Affandi Nasution, menyatakan bahwa kinerja awal tahun ini menunjukkan daya tahan arus barang di wilayah Sumatera bagian utara tetap terjaga di tengah dinamika industri pelabuhan. “Pertumbuhan hampir enam persen secara tahunan menegaskan bahwa aktivitas perdagangan melalui Belawan tetap bertumbuh. Kami memfokuskan penguatan layanan reguler dan peningkatan keandalan operasional untuk memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan terus melakukan optimalisasi pengelolaan panggilan kapal reguler, peningkatan kesiapan peralatan, serta koordinasi intensif dengan pelayaran dan pemangku kepentingan logistik. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas waktu sandar, produktivitas bongkar muat, dan kelancaran arus barang di tengah peningkatan trafik.

Sebagai terminal petikemas internasional di Belawan, BNCT berperan dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional, khususnya untuk distribusi barang ekspor dan impor dari kawasan industri Sumatera. Kinerja positif pada Januari menjadi indikator awal bahwa prospek kuartal pertama 2026 tetap berada pada jalur yang konstruktif, seiring dengan pemulihan aktivitas perdagangan dan penguatan permintaan domestik.

Ke depan, manajemen BNCT akan terus memperkuat aspek reliability, perbaikan operasional, serta kolaborasi dengan seluruh mitra usaha guna menjaga daya saing terminal. Dengan fundamental permintaan yang tetap terjaga dan strategi operasional yang adaptif, perusahaan optimistis target kinerja tahun 2026 dapat dicapai sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. (Hamnas).

BNCT & PT PDS Pastikan Hak Pekerja Sudah Beres

Belawan.Metro Sumut

Menanggapi kabar yang beredar soal isu pekerja di pelabuhan, PT Belawan New Container Terminal (BNCT) dan PT PDS memberikan penjelasan agar informasi yang diterima masyarakat lebih jelas dan akurat.

Corporate Secretary PT BNCT, Rizki Affandi Nasution, menegaskan bahwa tidak ada gaji pekerja yang menunggak.

"Semua kewajiban upah dan hak-hak pekerja sudah diselesaikan oleh PT PDS. Tidak ada upah yang belum dibayar," tegasnya.

Apa yang sebenarnya terjadi?-

Berikut adalah poin-poin penting untuk meluruskan situasi:

 Soal Selesainya Kontrak: Berakhirnya hubungan kerja beberapa tenaga operasional murni karena masa kontraknya sudah habis (berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

 Sudah Ada Kesepakatan: Proses ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Para pekerja juga sudah menandatangani kesepakatan sebagai tanda setuju.

 Kompensasi Sudah Dibayar: PT PDS sudah memenuhi semua hak pekerja, termasuk membayar uang kompensasi sesuai aturan yang berlaku.

Komitmen Perusahaan-

Pihak PT PDS menambahkan bahwa mereka selalu patuh pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pengelola pelabuhan, BNCT dan PT PDS berkomitmen menjaga hubungan kerja yang profesional dan transparan.

Dengan penjelasan ini, BNCT dan PT PDS berharap tidak ada lagi simpang siur informasi di publik. Operasional pelabuhan pun dipastikan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. (Hamnas).

BNCT Bersama Pelindo dan Pemko Medan Bahas Pembangunan SMP Berbasis Kurikulum Global Di Belawan

Medan.Metro Sumut

PT Belawan New Container Terminal (BNCT) bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Pemerintah Kota Medan membahas rencana pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pendekatan kurikulum global dan penguatan pembelajaran berbahasa Inggris di Belawan. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Wali Kota Medan pada Rabu, 25 Februari 2026.

Rapat yang dipimpin jajaran Sekretariat Daerah Kota Medan itu melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut koordinasi lintas sektor guna mematangkan rencana pembangunan sekolah yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas di wilayah utara Kota Medan.

Belawan sebagai kawasan pelabuhan dan industri strategis di Sumatera Utara terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan. Pertumbuhan kawasan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk melalui peningkatan kompetensi bahasa asing dan standar pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan global.

Dalam rencana tersebut, dukungan lahan dari Pelindo sebagai pengelola kawasan pelabuhan menjadi bagian dari sinergi bersama Pemerintah Kota Medan dan BNCT. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi fasilitas pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Corporate Secretary PT BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa penguatan SDM lokal merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan kawasan industri dan pelabuhan.

“Pertumbuhan kawasan Belawan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sinergi antara pemerintah daerah, Pelindo sebagai pengelola kawasan, dan BNCT sebagai operator terminal menjadi langkah strategis untuk membuka akses pembelajaran yang lebih luas dan berorientasi global,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri yang terus berkembang.

BNCT menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif pembangunan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar wilayah operasional. Perusahaan memandang penguatan pendidikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan kawasan Belawan di masa depan. (Hamnas).

Raker 2026, PT BNCT Percepat Peningkatan Layanan Di Tengah Tekanan Industri Logistik

Sibolangit.Metro Sumut

PT Belawan New Container Terminal (PT BNCT) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 pada minggu kedua Februari 2026 di Sibolangit, Sumatera Utara, sebagai langkah konsolidasi strategi untuk mempercepat peningkatan layanan terminal. Mengusung tema “Synergized Leadership: Inspiring Ideas, Accelerating Continuous Improvement,” forum ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat sinergi kepemimpinan dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Raker diikuti jajaran Direksi, manajemen, dan pimpinan unit kerja strategis. Agenda utama mencakup evaluasi kinerja tahun sebelumnya, penetapan target 2026, serta arahan Direksi terkait langkah operasional yang berorientasi langsung pada peningkatan keandalan layanan kapal dan kelancaran arus peti kemas.

Sebagai terminal peti kemas yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Belawan, PT BNCT berperan dalam mendukung arus ekspor-impor di Sumatera Utara dan sekitarnya. Di tengah dinamika industri logistik yang semakin kompetitif dan meningkatnya ekspektasi pengguna jasa terhadap kecepatan serta kepastian layanan, perusahaan menempatkan penguatan standar pelayanan sebagai prioritas utama tahun ini.

Corporate Secretary PT BNCT, Rizki Affandi Nasution, menegaskan bahwa Raker 2026 diarahkan pada implementasi nyata yang berdampak langsung pada mutu layanan.

“Seluruh hasil Raker akan diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang terukur dan dimonitor secara berkala. Fokus kami adalah memastikan peningkatan standar pelayanan secara konsisten, mulai dari proses operasional hingga koordinasi antarunit, sehingga pengguna jasa memperoleh layanan yang lebih andal dan profesional,” ujarnya.

Manajemen memastikan setiap program kerja yang dirumuskan dalam Raker menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sepanjang 2026 dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga konsistensi kinerja. Konsolidasi ini diharapkan memperkuat kepercayaan pengguna jasa sekaligus menjaga posisi perusahaan sebagai terminal yang kompetitif di wilayah barat Indonesia.

Dengan penyelarasan strategi dan komitmen perbaikan berkelanjutan, PT BNCT optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kontribusi terhadap kelancaran arus logistik regional. (Hamnas).

Meski Puasa Dan Bekerja Seharian, Satgas TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar Tetap Laksanakan Tadarus Di Desa Krisik

Blitar.Metro Sumut

Anggota Satgas TMMD ke-127 dari Kodim 0808/Blitar menunjukkan keteladanan selama bulan Ramadan. Meski menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan pekerjaan fisik di siang hari, pada malam hari mereka tetap meluangkan waktu untuk melaksanakan tadarus Al-Qur’an bersama warga di Masjid Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Sabtu (28/2/2026).

Kegiatan tadarus ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan keimanan dan ketakwaan, sekaligus mempererat hubungan spiritual antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat setempat. Suasana kebersamaan terasa hangat, mencerminkan keharmonisan antara TNI dan warga desa.

Di siang hari, anggota Satgas TMMD tetap fokus melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik, seperti pengecoran rabat jalan dan sasaran lainnya. Meski kondisi puasa menuntut kesabaran dan ketahanan fisik, hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka dalam menyukseskan program TMMD ke-127.

Serda Farel salah satu anggota Satgas TMMD ke-127 Kodim 0808/Blitar, menyampaikan bahwa kegiatan tadarus di malam hari menjadi sarana untuk menenangkan hati dan menambah kekuatan spiritual. Menurutnya, ibadah tersebut justru memberikan energi positif untuk melanjutkan tugas keesokan harinya.

Dengan adanya kegiatan tadarus bersama ini, diharapkan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat, tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi juga dalam pembinaan mental dan spiritual. Program TMMD ke-127 pun tidak hanya menghadirkan manfaat infrastruktur, namun juga nilai-nilai kebersamaan dan religius di tengah masyarakat Desa Krisik. (Dim0808).

Kasatgas PRR Fokus Percepat Pemulihan Di Wilayah Prioritas Pascabencana

Jakarta.Metro Sumut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, progres terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tito mengatakan kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal. Ia menyampaikan dari 52 kabupaten terdampak, 38 diantaranya sudah normal dan 3 diantaranya berstatus mendekati normal. Sementara masih terdaapat 11 daerah kabupaten di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera yang memerlukan atensi khusus.

"Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan," kata Tito.

Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Tito menjelaskan 11 Kabupaten yang berstatus atensi khusus diantaranya, Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Semua daerah tersebut memerlukan percapatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari pemulihan sektor layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, akses darat, ekonomi, sosial dan indikator dasar lainnya.

"Indikator dasar lainnya yang sangat penting yaitu, adalah (pasokan) BBM dan SPBU, air minum internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai," kata Tito.

Tito menegaskan akan mempercepat rehabilitasi 11 daerah berstatus atensi khusus, mulai dari pembersihan lumpur, pemulihan akses darat daerah terisolir, normalisasi sungai, dan pembersihan puing sisa banjir bandang serta longsor yang masih menumpuk di beberapa daerah. Oleh karena itu, dia meminta lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personil di lapangan, untuk memulihkan daerah yang berstatus atensi khusus.

"Personil sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personil ada yang mulai ditarik," kata Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan lainnya , yang sudah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten serta jembatan penghubung untuk mendukung pasokan logistik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudyaan Praktikno; Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono;  Menteri Koordinator  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Selain itu turut hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria. (Van).

Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Progres Pembangunan KPP Papua Pegunungan Terpantau Secara Berkala

Jakarta.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta, Jumat (27/2/2026). Dalam rapat tersebut, Ribka memastikan progres pembangunan KPP Papua Pegunungan terus terpantau secara berkala dan berjalan sesuai tahapan.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan pada 8 Februari 2026 serta pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Februari 2026. Dalam arahannya, Ribka menegaskan pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dikawal secara konsisten.

“Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.

Rapat difokuskan pada pemenuhan readiness criteria (RC) atau kriteria kesiapan dan percepatan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ini mengingat adanya perubahan lokasi dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi. Selain itu juga membahas kesiapan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan tersebut.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain penyempurnaan catatan RC, penyelesaian land clearing Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta percepatan dokumen Amdal. Terkait hal tersebut, Ribka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera melengkapi dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) paling lambat 4 Maret 2026.

Ia mengatakan, dokumen Amdal ditargetkan rampung sebelum Idulfitri agar proses lelang pada Juni atau Juli dapat berjalan sesuai jadwal. Pembahasan Amdal melibatkan Tim Penilai bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua yang merupakan provinsi induk.

Terkait hunian ASN, Ribka meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera memasukkan data rumah susun ASN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Program pembangunan hunian ASN saat ini berada pada tahap penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) di Kementerian Sekretariat Negara.

“Pencapaian target operasional KPP pada tahun 2028 membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Ribka akan menggelar rapat lanjutan guna memastikan seluruh tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan fisik KPP Papua Pegunungan berjalan sesuai jadwal.

Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Pemprov Papua Pegunungan, Kementerian PKP, Kementerian PU, DLH Provinsi Papua, Tim Penilai Amdal, serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri. (Puspen Kemendagri).

TNI Manunggal Air Satgas TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar Bangun Sumur Bor untuk Masyarakat

Blitar.Metro Sumut

Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke - 127 Kodim 0808/Blitar terus menunjukkan komitmen dalam membantu kesulitan rakyat. Melalui program unggulan “TNI Manunggal Air”, personel Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0808/Blitar saat ini sudah menyelesaikan pengerjaan fisik berupa pembangunan sumur bor di beberapa titik yang berada di desa Sumberkembar Kabupaten Blitar guna menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan air bersih.

Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana TNI hadir memberikan solusi air bersih. “Pengerjaan sumur bor ini melibatkan kerja sama antara personel TNI, pemerintah daerah dan masyarakat setempat” tuturnya, Kamis (26/02/2026).

Melalui pembangunan Sumur Bor ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat karena akses terhadap air bersih kini menjadi lebih mudah, Meskipun dalam pelaksanaannya sering menghadapi hambatan, personel Satgas tetap bersemangat menyelesaikan target agar air dapat segera mengalir ke rumah-rumah warga"imbuhnya. 

Wijanto (45) salah satu warga Desa Sumberkembar menyatakan Dengan adanya program TNI Manunggal Air diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.

“Kami sangat berterima kasih kepada TNI melalui program TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar ini, Masalah air bersih sekarang dapat teratasi dan warga juga merasa sangat terbantu sehingga sekarang air bisa langsung masuk kerumah warga,” ujarnya (Dim0808).

Percepat Eliminasi TBC, Wamendagri Wiyagus Minta Desa Siaga Di Bogor Rampung Pertengahan 2026

Bogor.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan akselerasi pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

Ia berharap pembentukan Desa Siaga TBC di Kabupaten Bogor dapat dirampungkan pada semester pertama tahun 2026. Hal ini mengingat angka sebaran kasus TBC di Kabupaten Bogor termasuk yang tertinggi di tingkat nasional.

Wiyagus menekankan, penanganan TBC tidak bisa menunggu lama karena penyebaran penyakit tersebut berlangsung cepat. Ia juga menyoroti progres data Desa Siaga TBC di Bogor yang masih di bawah 50 persen. Capaian tersebut perlu dievaluasi oleh jajaran Pemkab Bogor guna meningkatkan pembentukan Desa Siaga TBC.

"Nah, ini menjadi PR kita bersama Pak Sekda ya, kemudian Pak Camat, Pak Kades yang belum ya. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri," kata Wiyagus pada acara Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Serbaguna I Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Kamis (26/2/2026).

Wiyagus mengungkapkan, saat ini Indonesia berada di posisi kedua dunia dalam kasus TBC setelah India. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong agar pelayanan kesehatan dasar menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah.

"Saya juga akan melakukan evaluasi secara langsung ke lapangan nanti ya, tentang Desa Siaga TBC ini. Baik yang sudah ada maupun progres dari desa-desa yang belum ada Desa Siaga TBC ya," ujar Wiyagus.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanggulangan TBC berjalan maksimal. Oleh karena itu, Kemendagri akan terus mendorong tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan hingga penganggaran daerah, dilaksanakan secara optimal untuk mendukung program di bidang kesehatan.

Lebih lanjut, Wiyagus mendorong semua pihak meluruskan kesalahpahaman mengenai stigma negatif terhadap penderita TBC. Ia menekankan bahwa TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat. Ia berharap upaya penanganan TBC di Kabupaten Bogor dapat terus dipacu sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka TBC secara nasional.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Zahera Mega Utama, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Adele Hutapea, serta pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri).

Soal Pembangunan Daerah Tertinggal, Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinkronisasi Program Dan Penguatan Desa

Jakarta.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program pusat dan daerah serta penguatan tata kelola desa. Menurutnya, langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan tercapainya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa di seluruh wilayah.

"Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Wiyagus menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi daerah tertinggal, seperti keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang belum memadai. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan program afirmasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Program tersebut mencakup penguatan kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal agar lebih profesional dan kompeten. Selain itu, melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen strategis kepada 1.200 camat serta membangun 20 unit kantor di lokasi prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga akan meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan agenda prioritas nasional.

"Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih," jelas Wiyagus.

Ia menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memberikan pendampingan teknis agar desa-desa di wilayah tertinggal tidak berjalan sendiri. Ia berharap desa-desa tersebut dapat berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (Puspen Kemendagri).

Serda Salahudin Perkuat Kemanunggalan TNI - Rakyat Lewat Gema Sahur Bersama Warga Desa Krisik

Blitar.Metro Sumut

Anggota Satgas TMMD Ke-127 dari Kodim 0808/Blitar, Serda Salahudin bersama rekan terus menunjukkan peran aktif dalam bersinergi dengan masyarakat di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kehadirannya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kedekatan sosial bersama warga setempat.

Dalam pelaksanaan TMMD Ke-127, Serda Salahudin aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berbaur langsung dengan warga, menjalin komunikasi, serta mendorong semangat gotong royong sebagai fondasi utama kemanunggalan TNI dan rakyat.

Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan membangunkan warga dan Gema Sahur bersama warga, Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat karena menjadi sarana silaturahmi sekaligus menjaga kekompakan di tengah pelaksanaan program TMMD.

Menurut Serda Salahudin, keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial seperti Gema Sahur merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat. “Kebersamaan ini menjadi energi positif agar seluruh sasaran TMMD dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Warga Desa Krisik mengapresiasi kehadiran Satgas TMMD yang tidak hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga aktif dalam kehidupan sosial. Diharapkan, sinergi yang terjalin selama TMMD Ke-127 dapat terus berlanjut dan menjadi contoh kolaborasi harmonis antara TNI dan masyarakat. (Dim0808).

Pengelasan Besi WF Jadi Tahap Krusial Pembangunan Jembatan TMMD Ke-127 Di Desa Krisik

Blitar.Metro Sumut

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar terus menunjukkan progres nyata dalam pembangunan infrastruktur desa. Salah satu sasaran fisik yang saat ini tengah dikerjakan adalah pengelasan besi Wide Flange (WF) untuk konstruksi jembatan di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Rabu (25/2/2026).

Pengelasan besi WF tersebut merupakan tahapan penting dalam pembangunan jembatan, karena berfungsi sebagai rangka utama penopang konstruksi agar jembatan memiliki kekuatan dan daya tahan yang maksimal. Proses pengerjaan dilakukan secara teliti oleh anggota Satgas TMMD dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan kerja dan kualitas hasil pembangunan.

Anggota Satgas TMMD Serda Farel dari Yonif 512/QY, saat ditemui di lokasi kegiatan menyampaikan bahwa pengelasan besi WF dikerjakan secara bertahap agar hasilnya benar-benar kuat dan presisi. “Pengelasan ini sangat menentukan kekokohan jembatan. Kami pastikan setiap sambungan besi terlas dengan baik sehingga jembatan nantinya aman digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti cuaca dan medan kerja, semangat anggota Satgas TMMD tetap tinggi. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif masyarakat setempat yang turut membantu kelancaran pekerjaan di lokasi pembangunan jembatan.

Dengan terus dikebutnya pengerjaan pengelasan besi WF ini, diharapkan pembangunan jembatan di Desa Krisik dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan oleh warga. Keberadaan jembatan tersebut nantinya diharapkan mampu memperlancar akses transportasi, meningkatkan perekonomian desa, serta menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun desa. (Dim0808).

Buka Tutup Siang Malam, Gudang Minyak Ilegal Milik Inisial B Di Sampali 'Tahan Banting' Dua Tahun Beroperasi

Percut Sei Tuan.Metro Sumut

Praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kembali terkuak ke publik lokasi penimbunan berskala besar ditemukan beroperasi secara mencolok, dekat pemukiman padat penduduk, mengindikasikan bahwa bisnis haram ini berjalan tanpa takut sentuhan hukum.

Penemuan ini menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum, karena gudang ini beroperasi di lokasi strategis dan terbuka. Aktivitas ini dilakukan di setiap hari, terlihat para pelaku merasa aman dari pengawasan. Kamis (26/02/2026).

Menurut keterangan salah satu warga yang namanya minta di inisialkan PS (43) mengatakan, gudang ini baru berjalan hampir dua tahun lebih, pemiliknya disebut berinisial B warga Marelan bang," Kami warga disini merasa cemas dan takut, sewaktu-waktu gudang itu meledak atau terbakar " Katanya kepada Media ini, Rabu (25/02/2026).

Lanjutnya, Keberadaan tumpukan bahan bakar digudang tersebut, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan bom waktu yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar " Ucapnya.

Saat tim media ini mengkonfirmasi Mau tanya pak, Dirkrimsus Kombes Rudi Rifani melalui whatsappnya terkait hal ini, belum memberikan jawaban dan keterangan resmi sampai berita ini diturunkan.

Masyarakat dan publik mendesak aparat kepolisian untuk segera menindak tegas dan menangkap pemilik usaha BBM ilegal tersebut, membongkar hingga ke pelindung atau bekingan, yang disinyalir memfasilitasi operasional harian mafia BBM ini di Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. (Tim).

Kelola Sampah Perkotaan, Mendagri: Perlu Strategi Dan Leadership Yang Kuat

Jakarta.Metro Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengelolaan sampah di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan hilir-hulu yang kuat, serta kepemimpinan kepala daerah yang tegas. Tanpa keduanya, penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) tak terhindarkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Mendagri menjelaskan, pendekatan berbasis hulu-hilir relatif efektif diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki ikatan sosial kuat. Namun, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pendekatan hilir-hulu menjadi pilihan yang realistis.

Dalam konteks tersebut, masyarakat umumnya hanya mengumpulkan sampah di bak atau tempat penampungan. Tugas pemerintah daerah (Pemda) adalah memastikan pengangkutan berlangsung cepat dan konsisten melalui pasukan kebersihan yang solid serta terawasi.

Ia mengingatkan, keberhasilan tata kelola tersebut sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah dalam menggerakkan dan mengawasi jajarannya.

“Pasukan kebersihan ini sangat bergantung dari leadership kepala daerah, kepedulian, passionnya. Yang enggak punya passion ya cuek-cuek aja,” tandasnya.

Mendagri mencontohkan keberhasilan pasukan kebersihan di Jakarta yang bekerja sejak dini hari, serta pengalaman di Palembang yang mampu menjaga kota tetap bersih karena pengawasan berjalan efektif.

Untuk memperkuat kendali operasional, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti closed circuit television (CCTV) guna memantau titik rawan sampah, termasuk sumbatan di sungai dan kawasan padat. Dengan sistem tersebut, kepala daerah dapat segera menginstruksikan percepatan pembersihan kepada jajaran terkait.

Menurutnya, tanpa pengawasan dan sistem yang disiplin, pendekatan hilir hanya akan memindahkan persoalan ke TPA dan membentuk timbunan sampah dalam skala besar.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional dalam pengolahan sampah menjadi energi. Pemda diminta fokus membangun jejaring pengumpulan dan menyiapkan lahan, sementara teknologi pengolahan diselaraskan dengan kebijakan pusat.

“Pemerintah daerah cukup membangun jejaring untuk meng-collect, mendorong masyarakat mengumpulkan sampah, di bak, kumpulkan, bawa ke lokasi. Nah lokasinya disiapkan juga tanahnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk incinerator dan lain-lain,” tandasnya.

Melalui Rakornas ini, Mendagri menegaskan bahwa pengelolaan sampah perkotaan menuntut disiplin sistem, pengawasan yang konsisten, dan kepemimpinan yang responsif agar persoalan tidak terus berulang setiap tahun. (Puspen Kemendagri).