Mendorong Percepat Penjualan BBM Subsidi, SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan Diduga Luncurkan Program Layanan Bagi Mobil Pelangsir

Medan Labuhan.Metro Sumut

Mendorong percepatan dalam penjualan BBM Subsidi, SPBU Pertamina 14.204.117 yang berlokasi di Jalan KL. Yos Sudarso, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, dugaan kuat telah menyediakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada mobil pelangsir untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar.

Dalam program layanan bagi mobil pelangsir BBM yang diluncurkan oleh SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan, akan mendapatkan keuntungan eksklusif bagi pihak SPBU.

Program layanan ini menjadi wujud nyata komitmen SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan dalam menghadirkan layanan kepada mobil pelangsir milik mafia BBM.

Menurut Fahmi (52) salah satu pengamat hukum mengatakan tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM, Kenyataan di lapangan saat masyarakat membeli BBM, mereka tidak mendapatkan kualitas bahan bakar yang semestinya " Katanya, Sabtu (15/11/2025).

Lanjut Fahmi, agar para mafia bebas beli BBM subsidi di SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan itu tidak terulang kembali, Aparat hukum harus mengganjar hukuman seberat-beratnya para tersangka," Pertamina pun harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia BBM subsidi yang masih bercokol di SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan " Ucapnya.

Fahmi mengharapkan, Presiden Prabowo menjadi panglima dalam Pemberantasan Mafia BBM," Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap Mafia BBM yang powerfull dapat diberantas dan mustahil para mafia BBM subsidi tidak terulang lagi " Harapannya.

Sementara Kapolres Pelabuhan Belawan dan Kapolsek Medan Labuhan, saat dikonfirmasi melalui whatsappnya terkait SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan ada dugaan penyelewengan BBM, belum memberikan jawaban dan keterangan resmi, sampai berita ini diturunkan.

Berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, adapun Jenis BBM Tertentu (JBT) yang mendapatkan subsidi pemerintah yaitu minyak tanah dan Solar, sedangkan yang tidak bersubsidi meliputi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berupa Premium dan Jenis BBM Umum(JBU) berupa Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Terhadap JBT inilah diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari pantauan media ini dilokasi, aktivitas mobil pelangsir BBM milik para mafia bebas berkeliaran dan mengisi BBM subsidi jenis solar di SPBU 14.204.117 Pekan Labuhan, terlihat beberapa mobil pelangsir bolak balik beberapa kali ke SPBU tuk mengisi BBM subsidi jenis solar. (Hamnas).

Peneliti Fakultas Ketahanan Pangan Unesa Dan Brida Jatim Kaji Mitigasi Perubahan Iklim Pada Komoditas Strategis Jatim Berbasis Data Spasial

Surabaya.Metro Sumut

Fakultas Ketahanan Pangan (FKP) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur melakukan kajian strategi mitigasi perubahan iklim berbasis data spasial. Program riset ini menyasar sejumlah komoditas strategis Jawa Timur seperti padi, jagung, tebu dan kopi yang menjadi penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Tim peneliti FKP Unesa terdiri dari Dr. Umiyati Sabang (Prodi Agribisnis Digital), Riska Muizzu (Prodi Biosains Hewan) dan Amirusolihin (Agribisnis Digital).

Kepala BRIDA Jawa Timur, Dr. Andriyanto, S.H. M.Kes., mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat riset terapan di daerah untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

“Perubahan iklim sudah kita rasakan dampaknya, mulai dari pola hujan yang bergeser hingga potensi gagal panen. Melalui riset berbasis data spasial, kami ingin memastikan kebijakan pembangunan pangan di Jawa Timur benar-benar berbasis bukti ilmiah,” ujarnya di Surabaya, 30 Oktober 2025.

Menurutnya, data spasial memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan, banjir, maupun perubahan pola musim yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., peneliti di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur Sekaligus Koordinator Inovasi dan Invensi BRIDA Jatim mengatakan bahwa mitigasi perubahan iklim perlu didukung data spasial yang akurat sehingga hasilnya dapat dijadikan rekomendasi pemerintah provinsi dalam pencapaian program ketahanan pangan sekaligus memperkuat posisi Jatim sebagai gerbang nusantara baru.

 “Riset mitigasi perubahan iklim pada komoditas strategis perlu didukung oleh data spasial yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal, tentu ini sangat membantu pemerintah provinsi Jatim dalam pencapaian program ketahanan pangan dan memperkuat posisi Jatim sebagai gerbang nusantara baru.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ketahanan Pangan, Prof. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd., M.Applc.Sc, menjelaskan bahwa penelitian ini mengintegrasikan teknologi Geographic Information System (GIS), dan analisis geoinformatika untuk mengidentifikasi potensi dampak iklim di berbagai kawasan pertanian Jawa Timur.

“Kami berupaya memberikan gambaran berbasis data tentang tingkat kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim. Dari situ, kebijakan adaptasi pangan dapat disusun dengan lebih presisi,” tutur Prof. Nining.

Ketua Tim Peneliti, Dr. Umiyati Sabang, menambahkan bahwa riset ini akan menghasilkan dashboard interaktif berbasis GIS yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, akademisi, dan petani.

“Dashboard ini akan menampilkan peta kerentanan iklim dan potensi perubahan produktivitas lahan. Kami berharap hasilnya bisa menjadi panduan dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi iklim di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain mitigasi, penelitian juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi pertanian adaptif dan peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem.

“Kami ingin menghadirkan riset yang langsung bisa diterapkan di lapangan. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa riset akademik bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, BRIDA Jatim menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik guna menjaga ketahanan pangan berkelanjutan di tengah tantangan iklim global. (Van).

Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Pemda Di Kalimantan Dan Sulawesi Wujudkan Program Strategis Nasional

Jatinangor.Metro Sumut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional, termasuk pengendalian inflasi dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu disampaikan Wiyagus saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).

Forum tersebut diikuti oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wiyagus memberikan arahan khusus kepada Sekda dan Bappeda dari wilayah Indonesia bagian tengah, yakni Kalimantan dan Sulawesi.

Ia menjelaskan, sesuai dengan pembagian tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dirinya bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. “Tugas yang diberikan oleh Bapak Menteri ini adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tugas-tugas pemerintahan daerah,” ujarnya.

Wiyagus menegaskan, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam hal pengendalian inflasi. Ia mengapresiasi mekanisme pengendalian inflasi yang dijalankan Kemendagri setiap pekan bersama pemerintah daerah (Pemda), yang dinilai efektif dan bahkan mendapat pengakuan dari Presiden.

Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan bahwa dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya berjalan optimal. “Saya akan banyak di lapangan sesuai dengan perintah Pak Menteri,” kata Wiyagus.

Di lain sisi, ia juga menyoroti pentingnya peran Sekda sebagai motor koordinasi di daerah dalam mengawal implementasi program strategis nasional. “Ini kehormatan bagi kita untuk melaksanakan seluruh program strategis nasional, dan ini eksekutornya adalah di tingkat daerah. Sekali lagi, nanti para Sekda tentunya yang tugas utamanya adalah membantu kepala daerah,” tegasnya.

Selain itu, Wiyagus juga menyinggung pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan ketepatan dalam menetapkan prioritas belanja daerah, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran. Ia mencontohkan bagaimana Kemendagri mampu menjalankan seluruh kegiatan dengan anggaran yang terbatas melalui perencanaan yang efektif.

“Pemimpin yang hebat itu kan pemimpin yang mampu menjalankan organisasi dengan segala keterbatasan. Ya baik itu sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana,” tandasnya. (Puspen Kemendagri).