Pangdam XII/Tpr Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kalbar Dengan Perusahaan Perkebunan

Pontianak.Metro Sumut

Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dengan Group Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Kamis (17/6/2021).

Kerjasama dalam rangka untuk percepatan Desa Mandiri di Kalbar ini ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama para pimpinan perusahaan sawit di Kalbar.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan, saat ini Kalbar memiliki sebanyak 385 desa dengan status Desa Mandiri. Menurutnya ini merupakan capaian luar biasa hasil dari upaya keras bersama.

Untuk itu, Pangdam memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Bupati/Walikota, Kepala Desa dan semuanya yang telah bisa mewujudkan program-program dari Gubernur.

"Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Kalbar bahwa Indeks Desa Mandiri kita adalah yang tertinggi secara nasional," ujarnya.

Selanjutnya Pangdam mengatakan, terkait dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan perusahaan, ini sangat bagus untuk desa-desa di Kalbar. Menurutnya juga merupakan salah satu bentuk pengabdian dari para pelaku usaha dalam membantu para Bupati/Walikota, dan yang paling penting untuk mengembangkan masyarakat di desa sehingga menjadi masyarakat yang berswasembada.

"Saya kira ini konsep yang sangat bagus apabila diteruskan. Sejalan dengan itu maka kami dari Kodam XII/Tpr berkomitmen untuk selalu mendukung seluruh kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalbar termasuk dari kabupaten/kota untuk bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Pangdam.

Sedangkan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji menyampaikan, bahwa Pemprov. Kalbar dalam dua tahun kedepan tidak ada lagi desa tertinggal. Untuk itu diperlukan sinergi antara semua pihak. Salah satunya yaitu bersinergi dengan perusahaan perkebunan yang ada di desa itu.

"Kalau kita berharap dari dana APBD tidak mungkin apalagi kondisi pandemi sekarang ini. Tahun lalu kita dipotong 370 milyar tahun ini 177 milyar," ujarnya.

Oleh karena itu Gubernur berharap kepada perusahaan perkebunan ini bisa berkontribusi. Tidak hanya untuk menjadikan cepat status desa menjadi desa mandiri tapi juga yang paling penting nanti yaitu masalah infrastruktur. Menurutnya, kalau ada sinergi yang baik antara pengusaha atau perusahaan yang ada di kalbar maka akan ada percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Jadi saya harap perusahaan perkebunan dan pertambangan bisa berperan besar. Karena kesejahteraan suatu daerah akan membuat investasi atau kegiatan berusaha lebih nyaman dan aman. Karena ketika masyarakat di desa itu sudah sejahtera saya rasa tidak akan ada gangguan apapun," harap H. Sutarmidji. (Pendam XII/Tpr).