DPRD Sumut, Bansos 800 Di Inventarsasi 200 Di Survey

Medan.Metro Sumut

Komisi E DPRD SU kecewa terhadap Biro Bansos.  Sebab dari 800 rumah ibadah yang sudah diinventarisasi sebagai penerima dana Bansos, baru 200 disurvey ke lapangan. Demikian hak imunitas disampaikan  Ketua Komisi E, DPRD Sumut, Ir Zahir MAP dan wakil Ketua Ahmadan Harahap didampingi anggota, Syahrial Tambunan SE, Ir Julhiski Simorangkir dan Ikrima Hamidi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Biro Binsos Setdaprovsu yang hanya diwakili staf, Inspektorat, Selasa (8/8/2017) di gedung DPRD Sumut

Kinerja Kepala Biro Bina Sosial (Kabiro Binsos) Setdaprovsu, tidak kooperatif terhadap penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk  pembangunan rumah-rumah ibadah serta kebutuhan ummat beragama. Harusnya, lanjut Zahir, Kabiro Binsos Muhammad Yusuf hadir dalam rapat dengar pendapat  menjelaskan duduk persoalan tidak terealisasinya Bansos agar masyarakat tidak kecewa.

"Kalau tidak diakomodir proposal Bansos yang disampaikan masyarakat dijelaskan secara transparan. Jangan dibiarkan tanpa kepastian dengan alasan tidak masuk akal," ujarnya Zahir kesal.

Demikian halnya Juliski Simorangkir dan Syahrial Tambunan mengaku sangat kecewa, karena Bansos yang diharapkan masyarakat untuk membangun maupun merehab rumah-rumah ibadah di daerah-daerah tidak diakomodir.

Karena, kata Juliski lagi, setiap anggota dewan melakukan kegiatan Reses, selalu dituding melakukan pembohong dan tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat. Padahal proposal Bansos untuk rumah ibadah baik mesjid-mesjid maupun gereja-gereja sudah terlalu lama mengendap di Pemprovsu dan tidak direalisasikan, sehingga anggota dewan dianggap pembohong.

Dari catatan yang ada, tambah Zahir, ada 800 rumah ibadah yang sudah masuk daftar inventarisasi penerima dana Bansos. Kemudian 200-300 rumah ibadah diantaranya sudah disurvey oleh Biro Binsos, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya.

" Kalau ditanya kabironya selalu mengelak dan menyarankan dewan mempertanyakan kepada Kabag Agama. Demikian sebaliknya ditanya Kabag Agama, dijawab kewenangannya ada pada Kabiro,"tandas Zahir lagi.

Disinggung adanya trauma kasus Bansos yang berurusan dengan KPK, Zahir maupun Juliski mengatakan, tidak ada alasan takut terhadap KPK. "Kalau anggaran Bansos itu benar-benar disalurkan, kenapa harus takut. Jangan karena ketakutan, bantuan Pemprovsu untuk rumah ibadah jadi terhalang," ujar Juliski  dengan nada kesal.

Ahmadan Harahap dalam kesempatan itu menyampaikan rasa kecewanya mendengar  penjelasan Staf Biro Binsos Setdaprovsu  yang melaporkan realisasi Bansos tahun 2017 yang kurang jelas dan transparan. Hal ini menunjukkan kinerja Biro Bansos Setdaprovsu tidak maksimal.

Sementara Sekretaris Inspektorat Provsu T Ahmad Sofyan mengatakan, pihaknya belum melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana Bansos, karena Bansos itu sendiri belum terealisasi. "Apa yang kami awasi, kalau belum disalurkan," ujarnya.(MASHURI L)