Diduga 70% Dialihkan, Penyelewengan BBM Subsidi Tuk Nelayan Bagan Deli Belawan Tak Tersentuh Hukum

Belawan.Metro Sumut

Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, untuk nelayan di Lorong Veteran, Bagan Deli Belawan, semakin menjadi perhatian publik. Pasalnya, praktik ini diduga telah berlangsung, dan belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Dugaan kuat sekitar 70% BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan justru dialihkan ke para pelaku penimbun atau mafia BBM, sementara hanya 30% yang benar-benar diterima oleh nelayan. Akibatnya, para nelayan kesulitan memperoleh BBM subsidi untuk melaut, yang berdampak langsung pada penghidupan mereka.

Sejumlah pihak yang disebut-sebut terlibat dalam praktik ini, diduga secara sistematis mengatur distribusi BBM agar lebih banyak mengalir ke para pelaku penimbun BBM, ketimbang ke nelayan yang berhak mendapatkannya.

" Kami sudah lama mengalami ini, BBM subsidi yang seharusnya untuk nelayan malah dijual ketempat lain bang, Akhirnya kami terpaksa membeli ditempat lain dengan harga lebih mahal, Ini sangat merugikan kami " Kata seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (19/06/2025).

Menurut para nelayan, praktik kotor ini bukanlah hal baru, melainkan sudah terjadi lama. Meski berbagai keluhan telah disampaikan, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang, untuk menghentikan penyelewengan ini.

“ Kami sudah bosan melapor, tapi sepertinya semua pihak tutup mata. Kami hanya ingin keadilan, agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada kami yang membutuhkan " Keluh seorang nelayan lainnya.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Polres Pelabuhan Belawan, saat dikonfirmasi terkait hal ini melalui whatsappnya, belum memberikan keterangan resmi sampai sekarang.

Situasi ini semakin memperburuk kondisi nelayan Jika dibiarkan, bukan hanya ekonomi nelayan yang terpuruk, tetapi juga keberlangsungan sektor perikanan di daerah tersebut.

Masyarakat kini mendesak, Pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk segera bertindak tegas dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini. Mereka berharap ada pengawasan lebih ketat, terhadap distribusi BBM subsidi, agar benar-benar sampai kepada yang berhak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum, khususnya Polres Pelabuhan Belawan. (Hamnas).