Seratus Anggota DPRD Sumut Reses Dapil Jemput Aspirasi
Medan,Metro Sumut News
Seratus anggota DPRD Sumut melakukan kegiatan reses ke kabupaten/kota
sesuai dapem (daerah pemilihan) masing-masing, guna menjemput aspirasi
masyarakat/konstituen di daerah-daerah, terhitung mulai Selasa 3 Desember 2013
sampai Sabtu 7 Desember 2013 dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan
masyarakat Sumatera Utara. "Tujuan utama reses adalah menjumpai rakyat
khususnya masyarakat konstituen di pelosok daerah pemilihan.Kita akan menjumpai
rakyat dan mencari tahu keinginan serta kebutuhan-kebutuhan daerah mereka. Kita
akan bertatap muka langsung menerima aspirasi, mendengar keluhan dan mencari
solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya
,"ujar Ketua Tim Reses XI DPRD Sumut Binjai Langkat,Rauddin Purba beserta
rombongan kepada wartawan hari pertama bertugas melaksanakan reses di dapil XI
yakni Binjai-Langkat, Selasa (3/12) diruang Sekda Pemko Binjai .
Disebutkan reses merupakan tugas anggota dewan yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Jadi bila 5 hari ke depan anggota dewan tidak bekerja di gedung DPRD SU, semata-mata karena turun ke lapangan mencari tahu aspirasi rakyat. Hasil temuan dari daerah menjadi masukan bagi anggota dewan untuk ditindaklanjuti dan menegaskan dasar hukum pelaksanaan reses diatur dalam Permendagri.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Binjai, H Elyuzar Siregar SH M Hum,Pemerintah Kota Binjai saat menerima kunjungan Tim reses XI DPRD Sumut mengharapkan Pemprovsu dan DPRD Sumut untuk ikut membantu mengupayakan penyelesaian jalan tol Medan-Binjai, yang hingga kini terkesan mengambang disamping BDB (Bantuan Daerah Bawahan) dan DBH (Dana Bagi Hasil) yang belum dibayarkan Pemprovsu.
"Dana bantuan daerah bawahan (BDB) yang dikucurkan Pemprovsu dipotong hingga 30 persen, sehingga mengakibatkan sejumlah pekerjaan atau pembangunan di Kota Binjai dibatalkan.Itulah, setelah semua program dibuat, ternyata ada pemangkasan anggaran dilakukan Pemprovsu terhadap dana BDB Kota Binjai sehingga terjadai perubahan pekerjaan dalam sektor pembangunan di Kota Binjai", ungkap Elyuzar.
Dijelaskan dia, sebelumnya Pemko Binjai menerima dana BDB sebesar Rp 92 miliar, kemudian dipangkas 30 persen menjadi Rp 62 miliar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sejumlah item pekerjaan yang sudah dianggarkan melalui dana bantuan tersebut.
Ketua Tim Reses XI DPRD Sumut, Rauddin Purba menandaskan, pihaknya akan memperjuangkan penambahan BDB. "Kita ingin Binjai dan Langkat jadi prioritas penerimaan BDB dalam jumlah memadai, agar pembangunan dapat merata sampai ke desa-desa," kata politisi PKS ini.
Saat melakukan pertemuan dengan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes, MM ,dalam paparannya melalui sambutan tertulis dari Bupati Langkat,H Ngogesa Sitepu di hadapan anggota reses mengatakan Pemerintah Kabupaten Langkat menitik beratkan usulan pembenahan sejumlah infrastruktur jalan jembatan, maupun sarana irigasi bagi mendukung akses transportasi dan kesiapan Langkat sebagai lumbung pangan di Sumatera Utara.
"Untuk tahun anggaran 2013 ini Kabupaten Langkat mendapatkan alokasi dana Bsntuan Daerah Bawahan (BDB) berkisar Rp 112 miliar,dan dialokasikan untuk 23 kecamata," ujar Indra yang didampingi sejumlah SKPD terkait.
Di antaranya, Asisten Adm. Pemerintahan Abdul Karim, Kadis PU Bambang Irawadi, Kadis Pertanian Basrah Daulay, Plt. Kadis Kesehatan dr. Gunawan, Plt. Kepala Bappeda Mulyono, Plt. Kepala BPKAD Syahrizal dan Kabag Humas Syahrizal beserta unsur perwakilan dari Dinas Dikjar dan Badan LH.
Disampaikan berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbang Kabupaten terdapat 7 bidang yang menjadi fokus perhatian Pemkab Langkat meliputi pertanian, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, agama-hukum-pemerintah dan kelembagaan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan ekonomi kerakyatan.
Dari 7 bidang tersebut, secara garis besar pembenahan sejumlah infrastruktur jalan jembatan Propinsi diantaranya, jalan menuju Bukit Lawang Bahorok, jembatan Teluk Bakung di Tanjung Pura serta sarana irigasi untuk mendukung 30.000 areal pertanian tadah hujan di Langkat. " Mendukung Sumut sebagai lumbung pangan, juga perlu dilakukan perhatian terhadap irigasi agar petani tidak mengalih fungsikan lahannya," papar Sekda dan sangat mengapresiasi kunjungan tim reses XI DPRD Sumut.
Anggota tim reses Dapil XI,Nurul Azhar Lubis meminta agar Pemkab Langkat lebih menguatkan komunikasi dan koordinasi, sehingga permasalahan kebutuhan di daerah segera dapat diketahui pihaknya untuk kemudian dicari solusi.
"Kita sepakat pembangunan di Kabupaten Langkat tidak akan mampu semata mengandalkan APBD daerah, dan oleh karenanya kehadiran kami untuk memberikan peluang bagi tersedianya alokasi APBD Propinsi di daerah ini," ujar Nurul yang merupakan putra asli kelahiran Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Hal senada disampaikan anggota lainnya, Yan Syahrin yang juga ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut itu mengatakan, kedatangan tim reses ke Langkat juga untuk melihat dari dekat daerah pemilihannya,ingin mmengetahui pembangunan daerah,tingkat prekonomian dan kesejahteaan mmasyarakat,serta menampung seluruh aspirasi dimasyarakat.
Lebih jauh lagi dia menambahkan, melalui agenda reses, anggota DPRDSU dapat mengetahui apa-apa saja aspirasi warga untuk diteruskan ke sidang paripurna. Selanjutnya dijadikan rekomendasi kepada pihak eksekutif dalam pengambilan kebijakan percepatan pembangunan daerah.
Namun hal paling penting dari reses, wakil rakyat harus memberi perhatian ke dapilnya serta terjun mendengar keluhan masyarakat secara langsung, sehingga tidak ada lagi anggapan warga kalau anggota DPRD Sumut melupakan rakyat dari daerah pemilihanya.(Mashuri Lubis)
Disebutkan reses merupakan tugas anggota dewan yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Jadi bila 5 hari ke depan anggota dewan tidak bekerja di gedung DPRD SU, semata-mata karena turun ke lapangan mencari tahu aspirasi rakyat. Hasil temuan dari daerah menjadi masukan bagi anggota dewan untuk ditindaklanjuti dan menegaskan dasar hukum pelaksanaan reses diatur dalam Permendagri.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Binjai, H Elyuzar Siregar SH M Hum,Pemerintah Kota Binjai saat menerima kunjungan Tim reses XI DPRD Sumut mengharapkan Pemprovsu dan DPRD Sumut untuk ikut membantu mengupayakan penyelesaian jalan tol Medan-Binjai, yang hingga kini terkesan mengambang disamping BDB (Bantuan Daerah Bawahan) dan DBH (Dana Bagi Hasil) yang belum dibayarkan Pemprovsu.
"Dana bantuan daerah bawahan (BDB) yang dikucurkan Pemprovsu dipotong hingga 30 persen, sehingga mengakibatkan sejumlah pekerjaan atau pembangunan di Kota Binjai dibatalkan.Itulah, setelah semua program dibuat, ternyata ada pemangkasan anggaran dilakukan Pemprovsu terhadap dana BDB Kota Binjai sehingga terjadai perubahan pekerjaan dalam sektor pembangunan di Kota Binjai", ungkap Elyuzar.
Dijelaskan dia, sebelumnya Pemko Binjai menerima dana BDB sebesar Rp 92 miliar, kemudian dipangkas 30 persen menjadi Rp 62 miliar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sejumlah item pekerjaan yang sudah dianggarkan melalui dana bantuan tersebut.
Ketua Tim Reses XI DPRD Sumut, Rauddin Purba menandaskan, pihaknya akan memperjuangkan penambahan BDB. "Kita ingin Binjai dan Langkat jadi prioritas penerimaan BDB dalam jumlah memadai, agar pembangunan dapat merata sampai ke desa-desa," kata politisi PKS ini.
Saat melakukan pertemuan dengan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes, MM ,dalam paparannya melalui sambutan tertulis dari Bupati Langkat,H Ngogesa Sitepu di hadapan anggota reses mengatakan Pemerintah Kabupaten Langkat menitik beratkan usulan pembenahan sejumlah infrastruktur jalan jembatan, maupun sarana irigasi bagi mendukung akses transportasi dan kesiapan Langkat sebagai lumbung pangan di Sumatera Utara.
"Untuk tahun anggaran 2013 ini Kabupaten Langkat mendapatkan alokasi dana Bsntuan Daerah Bawahan (BDB) berkisar Rp 112 miliar,dan dialokasikan untuk 23 kecamata," ujar Indra yang didampingi sejumlah SKPD terkait.
Di antaranya, Asisten Adm. Pemerintahan Abdul Karim, Kadis PU Bambang Irawadi, Kadis Pertanian Basrah Daulay, Plt. Kadis Kesehatan dr. Gunawan, Plt. Kepala Bappeda Mulyono, Plt. Kepala BPKAD Syahrizal dan Kabag Humas Syahrizal beserta unsur perwakilan dari Dinas Dikjar dan Badan LH.
Disampaikan berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbang Kabupaten terdapat 7 bidang yang menjadi fokus perhatian Pemkab Langkat meliputi pertanian, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, agama-hukum-pemerintah dan kelembagaan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan ekonomi kerakyatan.
Dari 7 bidang tersebut, secara garis besar pembenahan sejumlah infrastruktur jalan jembatan Propinsi diantaranya, jalan menuju Bukit Lawang Bahorok, jembatan Teluk Bakung di Tanjung Pura serta sarana irigasi untuk mendukung 30.000 areal pertanian tadah hujan di Langkat. " Mendukung Sumut sebagai lumbung pangan, juga perlu dilakukan perhatian terhadap irigasi agar petani tidak mengalih fungsikan lahannya," papar Sekda dan sangat mengapresiasi kunjungan tim reses XI DPRD Sumut.
Anggota tim reses Dapil XI,Nurul Azhar Lubis meminta agar Pemkab Langkat lebih menguatkan komunikasi dan koordinasi, sehingga permasalahan kebutuhan di daerah segera dapat diketahui pihaknya untuk kemudian dicari solusi.
"Kita sepakat pembangunan di Kabupaten Langkat tidak akan mampu semata mengandalkan APBD daerah, dan oleh karenanya kehadiran kami untuk memberikan peluang bagi tersedianya alokasi APBD Propinsi di daerah ini," ujar Nurul yang merupakan putra asli kelahiran Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Hal senada disampaikan anggota lainnya, Yan Syahrin yang juga ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut itu mengatakan, kedatangan tim reses ke Langkat juga untuk melihat dari dekat daerah pemilihannya,ingin mmengetahui pembangunan daerah,tingkat prekonomian dan kesejahteaan mmasyarakat,serta menampung seluruh aspirasi dimasyarakat.
Lebih jauh lagi dia menambahkan, melalui agenda reses, anggota DPRDSU dapat mengetahui apa-apa saja aspirasi warga untuk diteruskan ke sidang paripurna. Selanjutnya dijadikan rekomendasi kepada pihak eksekutif dalam pengambilan kebijakan percepatan pembangunan daerah.
Namun hal paling penting dari reses, wakil rakyat harus memberi perhatian ke dapilnya serta terjun mendengar keluhan masyarakat secara langsung, sehingga tidak ada lagi anggapan warga kalau anggota DPRD Sumut melupakan rakyat dari daerah pemilihanya.(Mashuri Lubis)
Post a Comment