Menkeu Sri Mulyani Dijadwalkan Tinjau Penyaluran Kredit UMi Di Belawan

Medan.Metro Sumut

Setelah uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) pada tahun 2017,  perkembangan penyaluran UMi di Propinsi Sumatera Utara sampai dengan hari ini sudah dimanfaatkan oleh 33.490 debitur. Para debitur tersebut tersebar di beberapa kota dan kabupaten oleh PT. PNM (Persero) dan PT. Pegadaian (Persero).

Untuk memantau penyaluran kredit Umi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Belawan, Medan pada Selasa (16 / 01).  "Menkeu akan meninjau dan melihat  langsung penyaluran kredit ultra mikro atau UMi dan proyek strategis infrastruktur di Sumut," ujar Plt Dirut Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu Syahrir Ika pada acara Konferensi Pers yang difasilitasi Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu, Senin (15/01). Hadir Kabag Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat dan Protokol, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Agung Ardhianto dan mewakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Monica.

Kunjungan Menteri Keuangan ke nasabah UMi di Belawan menurut Syahrir Ika adalah untuk mendorong pembiayaan UMi pada sektor perikanan karena sektor ini sangat sulit dijangkau oleh pembiayaan perbankan.  Pada tahun 2018, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun untuk memperluas pembiayaan hingga mencapai paling sedikit  800.000  nasabah  UMi. Dengan begitu, jumlah dana yang dialokasikan untuk kredit UMi sudah mencapai total Rp 4 triliyun. Dengan dana tersebut, diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah dan swasta untuk bekerja sama dengan PIP sehingga jangkauan pembiayaan UMKM lebih luas lagi.

Dijelaskan Syahrir, untuk Sumut baru dua lembaga yang ditetapkan sebagai penyalur kredit yaitu Pegadaian dan PNM yang menyalurkan kepada 33.490 nasabah di Sumut. “Jumlah nasabah di Sumut sebanyak 33.490  atau 9 persen dari total nasabah se Indonesia. Kita berharap jumlahnya semakin banyak  ke depannya.” Ujar Syahrir. Dia juga menyebutkan pihaknyua mengundang koperasi -koperasi besar untuk bisa ikut serta menyalurkan Umi. “Untuk bisa ikut menyalurkan pembiayaan tentunya ada proses seleksi,” katanya.

Program UMi ini melengkapi program lain yang telah berjalan dan merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha. Program pembiayaan ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pembiayaan paling banyak Rp10 Juta per nasabah.

Mengingat tujuan pembiayaan UMi adalah untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, perlu kerja sama dengan koperasi-koperasi simpan pinjam di seluruh Indonesia yang akan berperan sebagai lembaga linkage. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dapat bersinergi dalam menyalurkan pembiayaan UMi ke seluruh koperasi di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina koperasi melakukan pendampingan kepada koperasi agar pembiayaan kepada UMKM akan lebih optimal.

Dengan demikian, ada tiga hal yang membedakan pembiayaan UMi dengan program lain, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT). Pertama, kemudahan dalam pemberian kredit untuk menjamin kecepatan pemberian pembiayaan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana transaksi untuk mengawal ketepatan sasaran.  Ketiga, program pendampingan kepada para debitur untuk mengawal keberlangsungan usaha para debitur dalam menjalankan usahanya.

“Dalam upaya untuk memperluas akses kredit untuk masyarkat, pemerintah telah melakukan uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro  di 21 daerah kabupaten/kota se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Program Pembiayaan UMi bertujuan untuk mengkolaborasi program-program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi  rakyat,” beber Syahrir.(Humas Provsu)-(Riva)