GubsuTerima Laporan Hasil Pengawasan BPKP Sumut

Medan.Metro Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr HT Erry Nuradi menerima laporan hasil pengawasan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut di Rumah Dinas Gubsu Medan, Senin (12/3). Pemerintah provinsi (Pemprov) menargetkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level 3, sebelum tenggat tahun ini.

"Kemarin kami menerima laporan hasil pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dari Pak Sihar Panjaitan selaku Kepala Perwakilan BPKP Sumut. Beberapa poin diantaranya tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dana Desa (DD), Kegiatan Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," ujar Gubernur.

Adapun dalam laporan tersebut, penyelenggara SPIP sampai dengan 2017, secara umum seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) masih berada pada level 1 (rintisan). Namun dari 34 Pemda (33 kabupaten/kota, 1 provinsi), ada 4 diantaranya telah melakukan penilaian secara mandiri (self assessment) dan menyatakan diri sudah berada di Level 3 (terdefenisi). Sedangkan penentuannya menunggu hasil Quality Assurance dari BPKP.

Sesuai Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tingkat maturitas SPIP untuk 2017 berada pada Level 2 (berkembang) dari 6 tingkat maturitas SPIP dan diharapkan 2019 tingkat maturitas SPIP pada Level 3 (terdefenisi) untuk seluruh Pemda di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara untuk penguatan Kapabilitas APIP, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Sihar Panjaitan menyebutkan, hal itu diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan pembentukan auditor, penilaian kapabilitas APIP, penguatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Sampai dengan 2017, telah dilakukan assessment maupun penilaian secara mandiri (self assessment) terhadap 34 APIP di Provinsi Sumatera Utara, dengan pencapaian level kapabilitas APIP (level 1 s.d. 5) yakni 16 APIP (47,05 persen) berada pada level 1 (initial), 16 APIP (47,05 persen) berada pada level 2 (infrastructure), dan 2 APIP (5,90% persen) berada pada level 3 (integrated). "Target untuk tahun 2019, seluruh APIP di Provinsi Sumatera Utara, berada pada level 3," katanya.

Terkait dua pencapaian tersebut, baik SPIP maupun APIP, Kepala Inspektorat Sumut OK Henry mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengejar level 3. Diantaranya dengan membentuk tim di sejumlah SKPD, melakukan telaah sejawat ke provinsi lain seperti Sumatera Barat.

"Kalau pemerintah pusat menargetkan di 2019 itu kita ada di level tiga, maka kita di Sumut, justru targetnya tahun ini, sebelum Juni mendatang. Kita sekarang di level dua," ujar OK Henry, didampingi Kasubbag Program Dikky Anugrah Panjaitan ditemui di ruang kerjanya.

Adapun indikator dari target tersebut yakni pembuatan manajemen resiko, pola pemeriksaan dengan tema tertentu termasuk self assessment itu sendiri. Karena itu pula, Inspektorat lanjut OK Henry, telah belajar ke Jawa Timur dan Jawa Barat untuk peningkatan level pelaksanaan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP.

"Menunggu hasil (Quality Assurance dari BPKP) itu, sembari kita persiapkan untuk menuju level tiga," ujar Ketua Forum Inspektur Provinsi se-Indonesia ini.

Selain dua hal dimaksud, disampaikan juga bahwa BPKP dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana telah disosialisasikan dan diimplementasikan pada 5.147 desa (95 persen) dari 5.418 desa  di Sumut.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumut pun melakukan pengawasan terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan identifikasi permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN sebagai bagian dari Pengawasan Tata Kelola.

Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas capaian kegiatan prioritas nasional sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan RI. Dalam kurun 2017, terdapat 18 PSN yang dilakukan monitoring oleh BPKP Sumut.(Humas Provsu)-(Riva).