Mendagri Buka Rakor Gubernur Se Wilayah Sumatera Di Provinsi Jambi

Medan.Metro Sumut

Rapat koordinasi (rakor) gubernur se Sumatera dengan tema Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Regional Sumatera Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh mendagri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dr.Ir.M.Basuki Hadimuljono,M.Sc perwakilan dari Kemententeri BUMN, dan perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Perwakilan Gubernur se wilayah Sumatera.

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para bupati dan walikota se Provinsi Jambi, para rektor perguruan tinggi se Sumatera, serta para undangan lainnnya. Mendagri dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi yang digelar tersebut bertujuan untuk memastikan adanya konektivitas antar daerah.

"Mudah-mudahan pada forum hari ini akan menghasilkan kesepakatan satu sinergi dan satu konektivitas untuk pembangunan," kata Mendagri.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo mengharapkan adanya peran yang sangat aktif dari seluruh Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan pambangunan, termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastrukur.

“Musrenbang se provinsi di Sumatera disinkronkan dengan Musrenbang se Sumatera,” ujar Mendagri. Mendagri mengungkapkan, ntuk Tahun Anggaran 2018, pembangunan di Sumatera juga harus fokus pada pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

“Setiap kecamatan harus ada Puskesmasnya, ada dokter, ada perawat, ada obatnya. Pengelolaan anggaran tidak parsial, harus terintegrasi antara Pusat dan Daerah,” tegas Mendagri. Dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, Mendagri mengemukakan para gubernur untuk meningkatkan penerapan e-plannging dan e-budgeting, e-Samsat, dan harus menata perizinan yang berbasis IT Selanjutnya, Mendagri mengingatkan penguatan fungsi APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) supaya benar-benar berkontribusi terhadap pemerintahan yang baik.

Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA berharap agar rapat koordinasi gubernur se Sumatera mendorong percepatan pembangunan di wilayah Sumatera, untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, yang selanjutnya akan turut meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

Zola mengatakan, percepatan pembangunan di wilayah Sumatera khususnya pembangunan infrastruktur merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan, mengingat wilayah Sumatera merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar kedua setelah Pulau Jawa, artinya, jika infrastruktur dasar wilayah Sumatera telah tersedia dengan baik, maka secara bertahap, investasi yang selama ini hanya terpusat di wilayah Jawa, sebagian akan bergeser ke wilayah Sumatera. Pada sisi lain, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, akan menurun.

Zola menjelaskan, sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah Pulau Sumatera telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 sebagai “Wilayah Sumatera adalah salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional,” diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batubara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.

Dari sisi letak geografis, lanjut Zola, Sumatera sangat strategis, di bagian Pantai Timur Sumatera dilewati oleh Sea Lane of Communication (SLoC) dan di Pantai Barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadi ujung tombak pembangunan maritim, terutama setelah dilaksanakannnya Indian Ocean Rim Association (IORA) di Padang beberapa bulan yang lalu dengan tema ”Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable indioan Ocean.”

“Berbicara tentang kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera terhadap PDB Nasional, Pulau Sumatera harus diperhitungkan secara nasional, mengingat Pulau Sumatera merupakan pulau kedua terbesar setelah Pulau Jawa, yang pada tahun 2016 memberikan kontribusi 22,03 persen, dan pada tahun 2019 ditargetkan dalam RPJMN 2014 – 2019 berkontribusi 24,6% terhadap PDB Nasional,” ujar Zola.

Zola mengungkapkan, pencapaian target PDB tersebut tidaklah mudah, jika melihat angka pertumbugan ekonomi Sumatera pada tahun 2016 sebesar 4,29% jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMN 6,2%, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera ditargetkan 7,9%. Zola mengatakan, kerjasama antara daerah se Sumatera diharapkan turut membantu mencapai target tersebut.

Peningkatan Peran Swasta lanjutnya  dalam Pembangunan Regional Sumatera, dalam Kerangka Peningkatan Kontribusi terhadap ekonomi Indonesia dengan pertimbangan dunia usaha mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja dan percepatan inovasi teknologi. "Guna memperkuat kebijakan nasional, kami mengangkat tema “peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Regional Sumatera dalam kerangka Peningkatan Kontribusi terhadap ekonomi Indonesia” pada Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2017,” tambah Zola.

Selanjutnya, Zola memberikan piagam CSR Award (Penghargaan TanggungJawab Sosial Perusahaan) kepada 22 perusahaan di Provinsi Jambi. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang kerjasama antar provinsi se Sumatera oleh para gubernur se Sumatera disaksikan oleh Mendagri dan Menteri PU.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR), Dr.Ir.M. Basuki Hadimuljono, M.Sc mengemukakan, tantangan pembangunan nasional adalah daya saing. “Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita bangun bukan untuk mewah, tetapi untuk mengejer ketertinggalan kita,” ujar Menteri PUPR.

Basuki mengatakan, dengan gencarnya pembangunan infrastruktur akhir-akhir ini dan dengan berbagai upaya pembangunan lainnya,peringkat daya saing Indonesia meningkat menjadi peringkat ke-52 dari sebelumnya peringkat 62. “Daya saing infrastruktur sangat mendukung untuk menggerakkan ekonomi serta mengurangi disparitas antar wilayah,” jelas Menteri PU PR ini.

Di Sumatera, kata Basuki, Kementeria PUPR mendukung 17 kawasan industri dengan pembangunan jalan, air minum, perumahan. “Selain itu,mendukung pembangunan kawasan pariwisata strategis nasional,” tambah Basuki.

Gubernur Sumut yang diwakili Plt Sekdaprovsu Ir Ibnu S Hutomo mengatakan bahwa pemprovsu dalam mendukung konektifitas wilayah Sumatera saat ini sedang melaksanakan pengembangan pembangunan jalan tol agar konektifitas dari provinsi Aceh hingga Lampung dapat terhubung. "Diharapkan dengan adanya konektifitas wilayah Sumatera akan meningkatkan perekonomian Sumatera dan Indonesia," ujar Ibnu.

Selain itu juga pengembangan pelabuhan seperti Kuala Tanjung dan juga kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangke. Diharapkan dengan sinergitas konektifitas di wilayah Sumatera dapat bekerjasama mengembangkan potensi masing-masing daerah, wilayah Sumatera dan juga untuk Indonesia. "Melalui forum gubernur se wilayah Sumatera ini akan dapat mengembangkan potensi potensi yang ada di wilayah Sumatera," Tambah Ibnu usai mengikuti Rakor Gubernur se Wilayah Sumatera yang didampingi beberapa kepala SKPD Pemprovsu.

Pada kesempatan tersebut, selain pemberian cinderamata dari Gubernur Jambi kepada Mendagri dan Menteri PUPR, Wakil Gubernur Jambi juga memberikan cinderamata kepada para gubernur atau yang mewakili se Sumatera, serta menyerahkan pataka kepada tuan rumah Rakotr Gubernur se Sumatera Tahun 2018, yang diterima oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat.(Humas Provsu)-(Riva)