Pemprovsu Terima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI
Medan.Metro
Sumut
Gubsu
Dr. Ir. H.Tengku Erry Nuradi M.Si dalam sambutannya yang dibacakan Asisten
Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Ir Zonny Waldi, S.Sos, MM bahwa
pertemuan ini sangat penting bagi Provinsi Sumatera Utara (Provsu) sebagai
umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan di
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). “Mudah-mudahan kehadiran dan
pertemuan dengan anggota DPR RI ke Provsu dapat memberikan masukan yang berarti
dalam memajukan Provinsi yang memiliki 33 Kabupaten/Kota ini terutama
pendidikan menengah dan tinggi, kebudayaan, pariwisata, olahraga dan ekonomi
kreatif dan perpustakaan,” ujar Zonny Waldi pada saat menerima Kunjungan Kerja
Tim Komisi X ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (28/2) di aula EWP Tambunan
lantai 8 Kantor Gubsu.
Provsu
sedang menuntaskan program terakhir yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Provinsi
Sumatera Utara tahun 2013-2018. Selain program tersebut, ada berbagai program
sebagai implementasi konsekuensi dari perubahan undang-undang maupun karena
perubahan kebijakan yang telah dilakukan. Diantaranya sejak tahun 2017 tepatnya
bulan Januari 2017 penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah dan pendidikan
khusus sudah berada dibawah naungan Pemprovsu. “Sebelumnya kewenangan berada di
Kabupaten/Kota masing-masing,” ujar Zonny Waldi.
Dengan
terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan di Provinsi khususnya pendidikan
menengah menjadikan tantangan Pemprovsu semakin besar. Salah satunya akses pendidikan menengah
menjadi persoalan yang besar di berbagai Kabupaten/Kota di Provsu. “Jumlah
lulusan SMP di berbagai Kabupaten/Kota di Sumut tidak sebanding dengan daya
tampung SMA dan SMK yang mengakibatkan perebutan terhadap bangku SMA/SMK.
Diharapkan kerjasama dari semua pemangku kepentingan untuk menjawab berbagai
tantangan khususnya di bidang pendidikan menegah di Sumut, khususnya pada hari
ini masukan dari Komisi X DPR RI,” ujar Zoni.
Hal
senada juga disampaikan Kadis Pendidikan Provsu Dr Drs Arsyad Lubis MM, bahwa
permasalahan pendidikan yakni penyaluran dana BOS di Provsu yang menjadi
persoalan untuk pelaksanaan BOS untuk SMK dan SMA mengacu dan harus membuat
rencana kerja anggaran (RKA) dalam menyusun penggunaan BOS. Namun tenaga yang bisa membuat RKA sangat
minim. “Maka tidak heran penyaluran dana BOS ini agak terlambat,” kata Arsyad.
Begitu
juga pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilaksanakan di
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut terkendala salah satunya infrastruktur yang
belum terpenuhi seperti kendala lainnya internet dan listrik. “Untuk 100 persen
masih sangat sulit, khususnya internet di Kepulauan Nias,” ujarnya.
Selain
itu mengenai kondisi prasarana satuan pendidikan. Penerimaan SMA/SMK dari
Kabupaten/Kota itu bermacam-macam. Seperti di Nias, ada 12 sekolah di Nias yang
SMA nya tidak ada gedungnya. “SMA menumpang gedung di SMP,” ujarnya.
Sementara
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Hidayati MSi mengemukakan
permasalahan dibidang pariwisata adalah tidak adanya rest area. “Oleh karenanya
kami memerlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk ini,” ujarnya.
Selain
itu kekurangan fasilitas-fasilitas lainnya seperti toilet dan penunjuk-penunjuk
arah. Selanjutnya peranan dari pemandu belum optimal. Fasilitas sarana dan
prasarana hotel juga belum optimal dan event-event internasional di Provsu juga
belum kelihatan. “Padahal misalkan Danau Toba bisa kita ciptakan untuk
meningkatkan kepariwisataan di Sumut,” papar Hidayati yang baru dilantik
menjadi Kadis Budpar.
Ketua
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Dr Ir Joko Ujianto dalam sambutannya
mengatakan bahwa kunjungan kerja ini juga melakukan pengawasan terhadap
implementasi kebijakan pemerintah. “Dan salah satu tujuannya adalah untuk
mendapat masukan yang terkait dengan pokok-pokok substansi pembangunan nasional
yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan sesuai tugas dan fungsi
komisi X DPR RI,” ujarnya.
Sesuai
dengan informasi yang didapat masalah pendidikan belum menunjukkan kearah yang
menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik sepanjang tahun 2017 dan awal 2018
diantaranya adalah masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana.
Semuanya merupakan masalah serius yang harus kita selesaikan. Di Provinsi Sumut, menurut neraca pendidikan
daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi diantaranya persentase
anggaran urusan pendidikan dalam APBD diluar transfer daerah belum mencapai 20
persen, uji kompetensi guru SD, SMP, SMA dan SMK dibawah rata-rata nasional.
Begitu
juga dengan potensi pariwisata di Sumatera Utara, dimana provinsi imi yang
mempunyai destinasi pariwisata yang mendunia yaitu Danau Toba yang telah
ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas. “Oleh karena itu diharapkan
kunjungan dan pertemuan ini nantinya akan diperoleh masukan-masukan untuk
pembangunan Provinsi Sumut khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah raga, riset dan teknologi dan pendidikan tinggi,
pemuda dan olah raga dan perpustakaan nasional,” ujar Djoko Ujianto Djoko yang
juga Ketua Komisi X DPR RI.(Humas Provsu)-(Riva).
Post a Comment