Betor VS Gojek Bentrok Berdarah, Ini Saran Dewan Buat Walikota Medan

Medan.Metro Sumut

Konflik antar pengemudi becak bermotor (Betor) dengan pengemudi Gojek dan Grab akhirnya pecah di Kota Medan. Pengemudi betor tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Walikota Medan aksi unjuk rasa pada Selasa (21/02/2017) kemarin.

Akhirnya, hari ini, Rabu (22/02/2017) terjadi aksi saling sweeping yang mengakibatkan terjadinya perang terbuka, saling lempar, bahkan ada yang dianiaya. Keadaan ini dapat berlanjut kepada konflik yang semakin meluas apabila Walikota Medan tidak segera memfasilitasi para pihak untuk duduk bersama.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST kepada Metro-Online saat dimintai tanggapan mengenai konflik betor dengan pengemudi angkutan online, Rabu (22/2/2017).

Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan penghargaan di bidang tata kelola lalu lintas yang baru-baru ini diterima oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin dari Menteri Perhubungan.

“Jadi saya katakan Pemko Medan tidak memiliki grand design sistem transportasi Kota. Hal ini dapat dibuktikan ketika transportasi berbasis online hadir, Pemko tidak memiliki perangkat regulasi yang dapat digunakan untuk mengaturnya. Sehingga kehadirannya mendapat penolakan dari pihak transportasi publik lainnya,” ujar Anggota Komisi C DPRD Sumut ini.

Selain itu, lanjut Sutrisno, laju penambahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan laju penambahan ruas jalan. Sehingga pengguna jalan raya menghadapi frustrasi berkepanjangan.

“Kondisi ini akan memicu berbagai persoalan diantara sesama pengguna jalan raya. Perkelahian antara pengemudi betor dengan pengemudi transportasi berbasis online menjadi bukti bahwa ada sistem kompetisi yang dianggap tidak fair dan tidak adil di jalan raya,” ucapnya.

Tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja, kata Sutrisno, juga mengakibatkan banyak warga yang memilih jalan pintas menjadi pengemudi angkutan kota, betor, taksi hingga angkutan umum berbasis online.

“Pergeseran pilihan dari transportasi komunal ke individual, penataan ruang yang tidak tepat dan penggunaan area yang tidak sesuai peruntukan juga menjadi variabel yang ikut menyumbang persoalan sistem transportasi kita,” jelasnya.

Atas beberapa kenyataan tersebut, Sutrisno menegaskan, Walikota Medan harus segera mengajak duduk bersama seluruh stakeholder sistem transportasi.

“Para pihak yang terlibat perseteruan hari ini, dan juga mereka yang berpotensi melakukan konflik harus diajak membangun kesepakatan untuk tidak saling menyerang, saling sweeping di jalan raya. Bagi pihak yang masih dan akan melakukan tindakan- tindakan di luar kesepakatan bersama harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Walikota untuk melibatkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk menjaga suasana yang kondusif bagi kehidupan sosial di Kota Medan. Dia juga berharap semua pihak untuk saling menahan diri, tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.

“Pemko Medan harus segera mengurus dan mengatur transportasi berbasis online dengan cepat. Sehingga para pengemudi sistem transportasi publik yang sudah ada, tidak merasa mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah,” ungkapnya.

“Pemko Medan diharapkan segera menyusun grand design sistem transportasi Kota Medan dengan mengakomodasi kondisi dan keadaan saat ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sutrisno berharap Pemko Medan dapat membangun sistem transportasi publik komunal, bus maupun pilihan lain yang dapat mengangkut perpindahan manusia secara massal.

“Transportasi publik yang baik akan memindahkan penduduk dari sistem transportasi individual ke sistem transportasi komunal,” tuturnya.

Sutrisno juga berharap kepada semua pihak diminta untuk ikut terlibat dalam memberi masukan dalam penataan sistem transportasi Kota Medan yang manusiawi, beradab dan tidak barbar.

“Kita berharap Pemerintah Kota Medan mampu memimpin semua stake holder untuk menemukan jalan keluar, bukan menciptakan polemik,” pungkasnya.(sandy).