Perang Melawan Korupsi Pengadaan Barang Jasa Di PT Pelindo 1 Cabang Belawan

Belawan Metro Sumut

Korupsi pengadaan barang dan jasa PT Pelindo 1 Cabang Belawan seakan masih menjadi agenda yang terlewatkan dalam isu besar pemberantasan korupsi, Seringkali langkah pemberantasan korupsi terjebak pada hilir atau akibat tanpa membereskan hulu permasalahan atau sebab. Padahal, korupsi pengadaan barang dan jasa justru merupakan grand corruption. Sabtu (03/10/2015).

Awaluddin salah satu aktivis di Medan mengatakan mengenai reformasi sistem pengadaan barang dan jasa di PT Pelindo 1 Cabang Belawan diduga menunjukkan 70% praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa “ katanya.

Lanjut Awaluddin, Terdapat setidaknya tiga hal yang menyebabkan terjadi kerawanan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di PT Pelindo 1 Cabang Belawan, Pertama, melibatkan anggaran Negara yang sangat besar. Kedua, merupakan relasi transaksional ekonomis antara pemilik anggaran yang didukung dengan kewenangan dan kekuasaan dan pihak penyedia barang dan jasa. Ketiga, pengadaan hanya melibatkan sedikit pihak “ Ucapnya.

Menurut Awaluddin, Membagi korupsi dalam pengadaan menjadi dua level yakni korupsi birokrasi ( bureaucratic corruption ) dan korupsi pengadaan barang jasa di PT Pelindo 1 Cabang Belawan, Korupsi terjadi ketika pejabat yang memiliki kewenangan di level atas menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Korupsi pada level ini biasanya terjadi pada tahap perencanaan anggaran pembangunan yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Lalu, dari mana perang melawan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Pelindo 1 Cabang Belawan ini dimulai? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi sejak di hulu? Pertama, komitmen harus dimulai dari Presiden Jokowi. Lazim diketahui bahwa korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan “ Ungkapnya.

Awaluddin menjelaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) selaku lembaga berwenang dalam proses pengadaan barang dan jasa jangan sampai terjebak pada formalitas kegiatan pengadaan dan sertifikasi, tapi seharusnya juga melakukan perbaikan signifikan secara internal, Perbaikan yang urgen untuk segera dilakukan seperti modernisasi sistem manajemen informasi pengadaan, integrasi database LKPP dengan KPK, BPK, dan institusi pengawas lainnya, serta perbaikan sumber daya manusia (SDM) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) seluruh Indonesia “ Jelasnya.

Awaluddin menambahkan, Deteksi dini korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Pelindo 1 Cabang Belawan. Dalam hal ini KPK dan LKPP harus menciptakan sistem yang terintegrasi untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan. Peran KPK dalam hal ini strategis terutama dalam pencegahan dan penindakan korupsi, Hal ini karena melibatkan kongkalikong antara oknum “ Tambahnya.

Kita berharap momentum pemilihan calon pimpinan KPK periode 2015-2019 dapat melahirkan jajaran komisioner yang peduli terhadap perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh, Perang melawan korupsi pengadaan barang dan jasa harus dimulai sekarang “ Harapan Awaluddin.(Hamnas/Redaksi/Tim).