Terkait Korupsi Asuransi Nelayan. Tudingan Mahasiswa Tidak Valid

Medan.Metro Sumut

kriteria pemuda yang diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dimasa depan, yakni pemuda yang cerdas, kritis dan aspiratif. Namun dibalik itu, aksi seperti ini perlu juga diikuti oleh data yang kuat, jangan ada pembohongan. 

Informasi yang dihimpun Media ini,  Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, H. Zonny Waldi, S.Sos, MM., kepada media, menanggapi tudingan FMPB atas dugaan penyalah gunaan anggaran asuransi nelayan tahun 2013 dan 2014 saat aksi unjuk rasa di DPRD Sumut,“ Dibilangnya tadi apa, Langkat tidak ada. Faktanya, Langkat ada, semua ada ” Kata Zonny sambil menunjukkan data warga penerima asuransi nelayan dari 17 kabupaten/kota yang memiliki garis pantai. Dari data tersebut diketahui bahwa nelayan di kabupaten Langkat urutan ketiga terbanyak yang menerima program asuransi. Urutan pertama di kota Medan sebanyak 483 nelayan, dan selanjutnya kota Tanjung Balai sebanyak 450 nelayan kemudian kabupaten Langkat dengan 408 nelayan. Di urutan ke-17 adalah kabupaten Nias Barat dengan jumlah 34 nelayan. Data ini merupakan akumulasi mulai tahun 2011 hingga 2014.

Persoalannya, tambahnya, ada sekitar 250 ribu nelayan di Sumatera Utara, sehingga pemberian asuransi ini harus bertahap. Prioritas juga diberikan pada nelayan yang sudah memiliki kartu nelayan. “Perlu diketahui nomor induk pada kartu nelayan dikirim (diberikan) oleh Jakarta atas usulan pemerintah kabupaten/kota, kami disini hanya menerbitkan kartu tersebut,” tambah Zonny.

Mantan Kadis Perikanan Kabupaten Simalungun ini juga menjelaskan bahwa dari 34 provinsi di NKRI, Sumatera Utara lah satu-satunya provinsi yang telah menjamin nelayannya dalam bentuk asuransi jiwa. Hal ini tentunya sangat membanggakan. Program yang digagas oleh Gatot Pujonugroho ini bekerja sama dengan AJB Bumiputera 1912, dan membayar biaya perobatan kecelakaan kerja nelayan hingga Rp20 juta dan akan memberi santunan pada ahli waris sebesar Rp35 s/d Rp40 juta apabila nelayan meninggal dunia,“ Inilah wujud perhatian pemprov Sumut. Bertentangan sekali dengan apa yang disampaikannya tadi, katanya pemerintah Sumatera Utara hanya tahu menyengsarakan nelayan, hanya mau menipu nelayan, mau meminggirkan nelayan “ Ungkap Zonny.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari FMPB melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut dan mengatakan dengan tegas bahwa tak satu pun nelayan di kabupaten Langkat yang memperoleh program asuransi nelayan ini. Aksi yang diterima oleh Muchrid Nasution, Yulizar Pargalutan Lubis dan Jubel Tambunan dari Komisi C DPRD Sumut ini kemudian disampaikan pada Komisi B yang membidangi masalah nelayan. (Red)